KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M - PowerPoint PPT Presentation

june
kebijakan pemerintah dalam penyelenggaraan ibadah haji 1434 h 2013 m n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M

play fullscreen
1 / 33
Download Presentation
KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M
1614 Views
Download Presentation

KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMERINTAH DALAM PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI 1434 H / 2013 M Pada Acara Sertifikasi Pembimbing Manasik Haji DRS. H. A. KARTONO Direktur Pembinaan Haji dan Umrah

  2. UU N013 TAHUN2008 TENTANG PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI A. Pemerintah berkewajiban melakukan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan dengan menyediakan layanan administrasi, bimbingan Ibadah Haji, Akomodasi, Transportasi, Pelayanan Kesehatan, keamanan, dan hal-hal lain yang diperlukan oleh Jemaah Haji. (Pasal 6) B. Pemerintah sebagai penyelenggara Ibadah Haji berkewajiban mengelola dan melaksanakan Penyelenggaraan Ibadah Haji. (Pasal 10: 1)

  3. PENYELENGGARAAN HAJI Kegiatan besar dengan karakteristik khusus, karena merupakan : A. Rangkaian kegiatan yang beragam B. Melibatkan banyak pihak dan orang C. Bertempat di negeri orang D. Durasinya panjang E. Mengelola banyak orang F. Dinamis / penuh dinamika G. Memerlukan organisasi dan pelaksana yang baik

  4. PELAYANAN JEMAAH HAJI A. Pendaftaran dan Kuota 1. Pendaftaran dilakukan setiap hari kerja sepanjang tahun di kantor kemenag kab/kota secara online melalui sistem informasi dan komputerisasi haji terpadu (SISKOHAT). 2. Pemberangkatan jemaah haji dilakukan dengan prinsip first come first served sesuai alokasi kuota masing-masing daerah. 3. Kuota dasar ditetapkan oleh Pemerintah Arab Saudi berdasarkan KTT OKI tahun 1985 dengan besaran 1/1000 penduduk muslim. 4. Kuotadasar tahun 2012 sebanyak 211.000 jemaah (194.000 jemaahreguler dan 17.000 jemaahkhusus). Sisaporsijemaahyang tidakdilunasimenjadiporsinasionaldanmerupakanwewenangMenteri Agama.

  5. B. AkomodasiJemaahHajidiMakkah • PemondokanjemaahdiMakkahjarakmaksimal dariperluasan MasjidilHaram± 2700 mdengan sistimsewaperorangan/pemilik dengan kapasitas masing-masing rumah berdasarkan Tasrih. • 2. Wilayah pemondokan Makkah meliputi : Hafair, Jarwal, Syari’ Mansur, Jumaizah, Rai’ Dhahir, Misfalah, Bakhutmah dan Mahbas Jin (Aziziah), terbagi dalam 11 Sektor dan 71 Maktab. Setiap sektor membawahi 7 s.d. 9 Maktab dan setiap Maktab melayani ± 3000 jemaah. • Sistim penempatan pemondokan di Makkah dengan Qur’ah (undian) dan tidak ada pengembalian sisa sewa rumah/pondokan. • 4. Penempatan jemaah haji di pondokan mengedepankan pemisahan pria dan wanita, yang dirancang sejak penyusunan kloter, karom dan karu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya 1 kamar bercampur pria dan wanita yang bukan mahramnya.

  6. C. Akomodasi Jemaah Haji di Madinah • 1. Jarak maksimal dari Masjid Nabawi 650 m, dengan sistim sewa pelayanan kepada group (majmu’ah) untuk masing-masing jemaah selama ± 9 hari. • 2. Wilayah pemondokan di Madinah adalah Markaziah yang terbagi dalam 4 sektor pelayanan dan 4 sektor khusus. • 3. Sistim penempatan pemondokan di Madinah tanpa di Qur’ah tetapi berdasarkan jadwal kedatangan di Madinah • D. Akomodasi Jemaah Haji di Jeddah (Hotel Transito) bagi jemaah yang akan pulang ke tanah air dari Madinah melalui Bandara King Abd. Azis Jeddah, sedangkan jemaah yang pulang dari Makkah langsung ke bandara King Abd. Azis tanpa transit di Jeddah.

  7. E. Katering Jemaah Haji. • 1. Selama di Madinah (9 hari), masing-masing dua kali untuk makan siang dan makan malam disajikan dalam bentuk nasi box. • 2. Selama di Arafah, Muzdalifah dan Mina (ARMINA) ; di Arafah 4 kali dalam kemasan box disertai coffee shop, di Muzdalifah 1 kali boks didistribusikan di arafah menjelang keberangkatan ke muzdalifah, di Mina 11 kali dalam kemasan box disertai coffee shop. • 3. Pendistribusian katering dikoordinasikan antara pihak pelaksana katering, PPIH Arab Saudi (petugas haji non kloter) dan petugas yang menyertai jemaah (ketua kloter dan ketua rombongan).

  8. F. Transportasi • 1. Pelayanan angkutan jemaah haji dari daerah asal ke embarkasi menjadi tanggungjawab pemerintah daerah berkoordinasi dengan instansi terkait setelah mendapat persetujuan DPRD. • 2. Pemerintah Indonesia menyediakan transportasi bagi jemaah yang menempati pemondokan di atas 2.000 meter dari Masjidil Haram yang dilaksanakan oleh perusahaan transportasi umum Kerajaan Arab Saudi. • 3. Pemerintah Indonesia juga menyediakan transportasi bagi jemaah yang menempati pemondokan di lokasi tertentu yang memerlukan pertimbangan khusus. • 4. Transportasi Masya’ir diangkut dengan sistem taraddudi yang menjadi tanggungjawab naqobah

  9. 5. Transportasi Udara a. Angkutan udara tetap dengan perusahaan Garuda Indonesia dan Saudi Arabian Airlines. b. Meningkatkan On Time Performance (OTP) penerbangan haji. c. Meningkatkan koordinasidengan Airport AutorityJeddah d. Memaksimalkan dayaangkutpesawathajidisesuaikan dengan perkembanganrunway pada Bandara embarkasi. e. Mempertajam isikontrakterkaitdengansanksiketerlambatan dantahunpembuatanpesawat. f. Pengawasan bersama antara KementerianPerhubungandengan Kementerian Agama.

  10. G. Komponen Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) terdiri dari : 1. Biaya langsung yang dibebankan kepada jemaah (direct cost) meliputi biaya penerbangan, pemondokan, general service fee dan living cost. 2. Biaya tidak langsung (indirect cost) meliputi pembuatan paspor, katering, gelang identitas, bimbingan dan buku manasik, asuransi dan lain-lain.

  11. PEMBINAAN JEMAAH DAN PETUGAS HAJI A. Pembinaan Jemaah di Tanah Air : 1. Tujuan bimbingan : memberikan bekal pengetahuan kepada jemaah tentang pelaksanaan dan tata cara ibadah haji di tanah air dan Arab Saudi 2. Ruang lingkup : manasik haji, proses perjalanan haji, akhlakul karimah, adat istiadat/budaya Arab Saudi agar jemaah haji dapat melaksanakan ibadah haji dengan tertib, lancar, aman, dan nyaman sesuai tuntunan syariat agar jemaah haji mandiri dalam melaksanakan ibadahnya. 3. Bimbingan manasik dan pelayanan haji secara langsung/tatap muka di Kecamatan dan Kabupaten/kota dan bimbingan manasik/penyuluhan melalui media TV dalam bentuk talkshow.

  12. 4. Bimbingan jemaah selama di embarkasi, terkait dengan kesiapan keberangkatan, kesehatan, penerimaan uang living cost, paspor, gelang identitas dan peribadatan, dikoordinasikan oleh PPIH embarkasi dengan petugas kloter (TPHI, TPIHI dan TKHI). 5. Bimbingan diarahkan pada kemandirian jemaah dalam melaksanakan kegiatan peribadatan dan manasik haji dalam rangka mencapai tujuan kemabruran haji.

  13. B. Bimbingan Haji oleh Masyarakat 1. Bimbingan jemaah haji oleh masyarakat dilakukan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji (KBIH) yang mendapat izin dari Kementerian Agama (sebanyak 1.018 KBIH) bagi jemaah haji reguler dan Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK) bagi jemaah haji khusus (263 PIHK). 2. Pelaksanaan bimbingan jemaah haji oleh masyarakat berpedoman pada pola pembinaan ibadah haji yang ditetapkan oleh Pemerintah.

  14. C. Bimbingan selama dalam perjalanan dan selama dalam penerbangan, meliputi : manasik haji, peribadatan, ziarah, informasi tentang perhajian dan peraturan/ketentuan pemerintah Arab Saudi yang harus diketahui dan dipatuhi setiap jemaah haji. D. Bimbingan jemaah selama di Madinah, Makkah dan ARMINA. 1. Di Madinah, meliputi kegiatan shalat Arbain, ziarah dan pelaksanaan niat ihram bagi jemaah gelombang I.

  15. 2. Di Makkah, meliputi tata cara pelaksanaan haji, baik haji Tamattu, Ifrad maupun Qiran, serta kesiapan keberangkatan ke Arafah dan pemantauan ibadah bagi jemaah sakit serta DAM. 3. Di ARMINA - Di Arafah tentang bimbingan wukuf - Di Muzdalifah tentang bimbingan mabit - Di Mina tentang mabit, melontar jamarat dan nafar.

  16. E. Petugas Haji Penyelenggaraan ibadah haji dilaksanakan oleh : 1. Unit permanen sistem, yaitu Kementerian Agama Pusat (Direktorat Jenderal PHU), Kanwil Kementerian Agama, Kantor Kementerian Agama Kabupaten/kota dan Kecamatan. 2. Non permanen sistem yang bersifat ad hoc, terdiri dari PPIH Pusat, PPIH Embarkasi, PPIH Arab Saudi dan petugas yang menyertai jemaah (TPHI, TPIHI, TKHI, TPHD/TKHD).

  17. 3. Petugas haji harus memiliki komitmen, kompetensi dan integritas serta bertanggungjawab terhadap ketertiban, keamanan, kelancaran dan keabsahan jemaah dalam melaksanakan ibadah. 4. Petugas haji harus mampu mengelola kloter dengan baik, berkoordinasi, mengantisipasi permasalahan yang mungkin timbul dan memberikan solusi yang tepat dan cepat bagi kepentingan jemaah.

  18. STRUKTUR ORGANISASI PENYELENGGARAAN IBADAH HAJI(Permanen Sistem) Pusat KEMENTERIAN AGAMA RI Kementerian Terkait Direktorat Jenderal Penyelenggaran Haji dan Umrah • Sekretariat • Direktorat Pembinaan Haji dan Umrah • Direktorat Pelayanan Haji • Direktorat Pengelolaan Dana Haji Lembaga/Instansi Terkait Arab Saudi • Koordinator untuk Arab Saudi • Koordinator harian Kepala Kantor Misi Haji Indonesia Bendahara BPIH Sektor Luar Negeri Tingkat Provinsi Koordinator Provinsi • Kepala Staf • Sekretaris Bendahara BPIH Lembaga/Instansi Terkait Tingkat Kabupaten/Kota Koordinator Kabupaten/Kota • Kepala Staf • Sekretaris Lembaga/Instansi Terkait

  19. STRUKTUR ORGANISASI KLOTER TPHI TKHI TPIHI KAROM KARU JEMAAH HAJI (TPHD DAN TKHD) - Tim PemanduHaji Indonesia (TPHI) Ketua - Tim PembimbingHaji Indonesia (TPIHI) Anggota - Tim KesehatanHaji Indonesia (TKHI) Anggota - Tim PemanduHaji Indonesia (TPHD) Anggota - Tim PemanduHaji Indonesia (TPHD) Anggota - KetuaRombongan Amggota - KetuaRegu Anggota

  20. URAIAN TUGAS PETUGAS KLOTER • Tim Pemandu Haji Indonesia (TPHI) : a. Mengkoordinir tugas pelayanan kloter selama di embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan • Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia (TPIHI) a. Mengkoordinir pelayanan ibadah ke jemaah haji selama di embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan 3. Tim Kesehatan Haji Indonesia (TKHI) a. Mengkoordinir pelayanan kesehatan selama di embarkasi, pesawat, Jeddah, Madinah, Makkah, Armina dan debarkasi. b. Melaporkan semua tugas yang dilaksanakan

  21. LANJUTAN... 4. Tim Pemandu Haji Daerah (TPHD) Membantu tugas-tugas TPHI 5. Tim Kesehatan Haji Daerah (TKHD) Membantu tugas-tugas TKHI 6. Ketua Rombongan (Karom) Membantu pelaksanaan tugas TPHI di bidang pelayanan umum dan ibadah 7. Ketua Regu (Karu) Membantu pelaksanaan tugas ketua rombongan di bidang pelayanan umum, ibadah dan kesehatan

  22. SURVEI KEPUASAN JEMAAH • 1. Untuk mengetahui tingkat kepuasan jemaah terhadap pelayanan yang diberikan maka Badan Pusat Statisti (BPS) secara rutin melakukan survei sebagai salah satu pengukuran kinerja dari Sistem Manajemen Mutu yang ada di Kementerian Agama. • 2. Indeks kepuasan jemaah haji terhadap penyelenggaraan haji oleh Pemerintah sebagaimana yang telah disurvey oleh BPS masih tergolong memuaskan, pada tahun 2011 M sebanyak 83,31 %, pada tahun 2012 M mengalami penurunan sebanyak 1,99 menjadi 81,32. • 2. Disamping itu Badan Litbang Kementerian Agama juga akan melakukan survei terkait pelayanan yang diberikan Kelompok Bimbingan terhadap jemaah haji.

  23. Amirul Haj & Anggota Penanggung Jawab Koordinator Koordinator Harian Pengendali Teknis Ketua Wakil Ketua Bid. Transportasi dan Angkutan Bid. Data & Informasi Bid. Katering Bid. Bimbingan Jemaah Bid. Pengawasan PIHK& KBIH Bid. Pengamanan Bid. Pemondokan Bid. Penilaian Kinerja Petugas Daker Madinah Daker Makkah Daker Jeddah STRUKTUR ORGANISASI PPIH ARAB SAUDI Sekretaris Wakil Sekretaris

  24. Kadaker Sekretaris Seksi Seksi Seksi Seksi Sektor Sektor Sektor STRUKTUR ORGANISASI PPIH PPIH ARAB SAUDIDAERAH KERJA (Jeddah, Makkah, Madinah)

  25. STRUKTUR ORGANISASI PANITIA PENYELENGGARA IBADAH HAJI (PPIH) PUSAT PENGARAH Penanggung Jawab Ketua WK. Ketua 1 WK. Ketua 2 WK. Ketua 3 SEKRETARIS WK. SEKRETARIS SEKSI TATA USAHA SEKSI URUSAN DALAM SEKSI KEUANGAN SEKSI PERLENGKAPAN DAN TEKNIK BID. PENGENDALIAN OPERASIONAL BID. KESEHATAN DAN KEAMANAN BID. HUMAS. DAN PENERANGAN SEKSI MONITORING SEKSI HUMAS SEKSI KESEHATAN SEKSI PENGUMPULAN DAN PENGELOLAAN DATA SEKSI MEDIA CENTER HAJI (MCH) SEKSI KEAMANAN SEKSI PELAPORAN DAN EVALUASI SEKSI PENERANGAN

  26. RekapitulasiJumlahPetugas Non Kloter (PPHI), Kloter dan Temus Arab Saudi Tahun 2010, 2011 dan 2012.

  27. RekapitulasiJumlahPetugas Non Kloter (PPHI), Kloter dan Temus Arab Saudi Tahun 2010, 2011 dan 2012.

  28. PERLINDUNGAN JEMAAH A. Setiapjemaahhajidiberikanasuransijiwa yang dibayarkan dengan dana manfaat dari setoranawal BPIH B. Jaminanasuransidiberikankepadajemaahhajisejakberangkatdarisampaikembaliketempattinggal. *) klaim untuk kematian secara alami (natural death)

  29. Rencana Perjalanan Haji (RPH) 1434 H/2013 M Kloter I : 10 September 2013 Pemberangkatan Kloter Terakhir : 09 Oktober 2013 RPH 1433 H Wukuf Wukuf : Senin, 14 Oktober 2013* Masa Operasi pemberangkatan : 30 hari. Masa operasi pemulangan : 30 hari. Gelombang I : 15 hari Gelombang II : 15 hari Masa Tinggal Jemaah Haji di Arab Saudi : 41 hari. Kloter I : 20 Oktober 2013 Pemulangan Kloter Terakhir : 18 November 2013 *Mengacukepadakalenderummulqura Arab Saudi 1433H

  30. Jemaah haji yang telah mendaftar dan memenuhi syarat, seluruhnya dapat diberangkatkan ke Arab Saudi. • Jemaah haji yang telah berada di Arab Saudi, seluruhnya memperoleh pemondokan (akomodasi), katering, transportasi, dan pelayanan kesehatan. • Seluruh jemaah haji yang berada di Arab Saudi dapat melaksanakan wukuf di Arafah. Bagi yang sakit disafariwukufkan dan yang meninggal dibadalhajikan. • Seluruh jemaah haji yang telah menunaikan ibadah haji dipulangkan kembali ke Tanah Air, kecuali yang wafat. INDIKATOR KEBERHASILAN PENYELENGGARAN HAJI

  31. Terima Kasih Wassalam