h burhanuddin bs kepala biro umum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan PowerPoint Presentation
Download Presentation
PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 80

PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan - PowerPoint PPT Presentation


  • 888 Views
  • Uploaded on

H. BURHANUDDIN BS KEPALA BIRO UMUM. PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan. Amanat Perpres No. 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang / Jasa Pemerintah , sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Perpres No.70 Tahun 2012;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PELAKSANAAN pengadaan barang / jasa melalui unit layanan pengadaan' - julian-patterson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
latar belakang pembentukan ulp di lingkungan kementerian agama

AmanatPerpres No.54 Tahun 2010 tentangPengadaanBarang/JasaPemerintah, sebagaimanatelahdua kali diubahterakhirdenganPerpres No.70 Tahun 2012;

Penyelenggaraanpengadaanbarang/jasa yang menerapkanprinsip-prinsippengadaansecaralebihindependen.

Tuntutan reformasi birokrasi (penciptaan Good Governance dan Clean Governance).

LATAR BELAKANG PEMBENTUKAN ULP DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA
dasar hukum

PeraturanPresidenRepublik Indonesia Nomor 70 Tahun 2012,

  • K/L/D/I diwajibkanmempunyai ULP yang dapatmemberikanpelayanan/ pembinaandibidangpengadaanbarang/jasa(Pasal 14 ayat 1)
  • ULP pada K/L/D/I dibentukolehMenteri/PimpinanLembaga/Kepala Daerah/PimpinanInstitusi(Pasal 14 ayat 2)
  • ULP wajibdibentukK/L/D/I paling lambatpadatahunanggaran2014 (Pasal 130 ayat 1)
DASAR HUKUM
dasar hukum1

PeraturanKepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 tentang ULP:

  • Menteri/ PimpinanLembaga/ Kepala Daerah/ PimpinanInstitusimembentuk ULP yang bersifatpermanan, dapatberdirisendiriataumelekatpada unit yang sudahada(Pasal 3 ayat 1)
  • Menteri/ PimpinanLembaga/ Kepala Daerah/ PimpinanInstitusidapatmembentuklebihdari 1 (satu) ULP, denganpertimbangansebaranlokasidanbebankerja(Pasal 4 ayat 1)
DASAR HUKUM
definisi ulp

Unit Layanan Pengadaan yang selanjutnya disebut ULP adalah unit organisasi yang berfungsi melaksanakan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama yang bersifat permanen dan melekat pada unit yang sudah ada

DEFINISI ULP
tujuan ulp

Menjaminpelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasa yang lebihtransparan, terintegrasidanterpadusesuaitatanilaipengadaan; dan

MeningkatkanefektifitasdanefisiensidalampelaksanaantugasdanfungsiKementerian Agama.

TUJUAN ULP
slide9

Catatan:

Masing-masing ULP menyesuaikan

ULP KEMENAG PUSAT MELAYANI PROSES PENGADAAN DI ESELON I PUSAT.

ULP KANWIL MELAYANI PROSES PENGADAAN BIDANG-BIDANG DI KANWIL YANG BERSANGKUTAN.

ULP KANKEMENAG MELAYANI PROSES PENGADAAN DI KANKEMENAG, MADRASAH-MADRASAH.

ULP PTAN MELAYANI PROSES PENGADAAN DI PTAN MASING-MASING.

ULP BALAI MELAYANI PROSES PENGADAAN DI BALAI MASING-MASING.

tugas ulp

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkunganKementerian Agama mempunyaitugas:

  • mengkajiulangRencanaUmumPengadaan (RUP) bersamaPejabat Pembuat Komitmen (PPK);
  • menyusunjadual pelaksanaan RUP;
  • melakukan kaji ulang terhadap Harga Perkiraan Sendiri (HPS), Kerangka Acuan Kerja (KAK)/spesifikasi teknis pekerjaan dan rancangan kontrak dari PPK serta mengusulkan perubahannya kepada PPK;
TUGAS ULP
tugas ulp1

menyusundanmelaksanakanstrategipemilihanpenyediabarang/jasa;

melaksanakan pemilihanpenyediabarang/jasa berdasarkan penugasan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) atau PPK;

melaksanakanpemilihanpenyediabarang/jasasecaraelektronik;

(ULP dan LPSE terpisah)

TUGAS ULP
tugas ulp2

melaksanakan paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengannilaidiatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta upiah)dan paket pengadaan jasa konsultansi dengannilaidiatas Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);

menyampaikanhasilpemilihanpenyediabarang/jasadanmenyerahkansalinandokumennyakepada PPK;

menyimpandokumenaslipemilihanpenyediabarang/jasa;

TUGAS ULP
tugas ulp3

melaksanakanevaluasiterhadapprosespemilihanpenyediabarang/jasa yang telahdilaksanakan;

  • menyerahkan hasil pelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasakepada KPA atau PPK; dan
  • mengelolasisteminformasimanajemenpengadaan yang mencakupdokumenpengadaan, data survey harga, daftarkebutuhanbarang/jasa, daftarhitampenyedia.
TUGAS ULP
tugas khusus

Khusus ULP KemenagPusatmempunyaitugas:

  • membantupejabat yang menerimapenugasanuntuk menjawab sanggahan banding di Pusat;
  • melaksanakan monitoring danevaluasiterhadappelaksanaanpengadaanbarang/jasadan Unit LayananPengadaan (ULP) dilingkunganKementerian Agama;
TUGAS KHUSUS
tugas khusus1

melakukanpembinaandibidangpengadaanbarang/jasadilingkunganKementerian Agama; dan

  • melakukanpendampinganpembentukan ULP di lingkunganKementerian Agama (jika ULP belum terbentuk, disesuaikan dengan PMA No.75 Tahun 2013).

Catatan: ULP KemenagProvinsidan ULP PTANjugamempunyai tugas membantupejabat yang menerimapenugasanuntukmenjawabsanggahan banding di masing-masing ULP.

TUGAS KHUSUS
kewenangan ulp

Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa dilingkunganKementerian Agama mempunyai kewenangan:

menetapkandokumenpengadaan;

menetapkanbesaran nominal jaminanpenawaran (berdasarkan Perka LKPP No 18 Tahun 2012, maka nilai pengadaan s.d. 2,5 M tidak dipersyaratkan jaminan penawaran);

menetapkanpemenanguntukpelelanganataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya yang bernilai paling tinggiRp. 100.000.000.000,- (seratusmiliar rupiah) dan seleksiataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanjasakonsultansi yang bernilai paling tinggiRp. 10.000.000.000,- (sepuluhmiliar rupiah);

KEWENANGAN ULP
kewenangan ulp1

mengusulkanpenetapanpemenangkepada PA untukpelelanganataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanbarang/pekerjaankonstruksi/jasalainnya yang bernilaidiatasRp. 100.000.000.000,- (seratusmiliar rupiah) danseleksiataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanjasakonsultansi yang bernilaidiatasRp. 10.000.000.000,- (sepuluhmiliar rupiah);

memberikansanksiadministratifkepadapenyediabarang/jasa yang melakukanpelanggaran, perbuatanatautindakansesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

mengusulkankepada PA/KPA agar penyediabarang/jasa yang melakukanperbuatandantindakansepertipenipuan, pemalsuan,danpelanggaranlainnyauntukdikenakansanksipencantumandalamdaftarhitampada portal pengadaan nasional (inaproc) sesuai Perka LKPP No. 18 Tahun 2012

KEWENANGAN ULP
standar operasional prosedur ulp

Dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya, Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Kementerian Agama mengacu pada Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa di lingkungan Kementerian Agama yang ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR ULP
personil ulp

Personil ULP ditetapkanoleh:

Sekretaris JenderaluntukULP KemenagPusat;

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama ProvinsiuntukULP KemenagProvinsi;

Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota;

Pimpinan PTAN untukULP PTAN; dan

KepalaBalaiuntuk ULP Balai.

PERSONIL ULP
bagan struktur ulp

ULP Kemenag Pusat, ULP Kemenag Provinsi dan ULP PTAN

BAGAN STRUKTUR ULP

Kepala ULP

Sekretaris ULP

Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP

Pelaksana Perencanaan ULP

Pelaksana Hukum & Sanggahan Banding ULP

Kelompok Kerja (POKJA) ULP

bagan struktur ulp1

ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balai

BAGAN STRUKTUR ULP

Kepala ULP

Sekretaris

Pelaksana Administrasi dan Kerumahtanggaan ULP

Pelaksana

Perencanaan ULP

Kelompok Kerja (POKJA) ULP

kepala ulp

Kepaladijabat oleh:

  • Kepala BagianPerlengkapanBiro Umum Kementerian Agama untuk ULP KemenagPusatyang bertanggungjawab kepada SekretarisJenderal;
  • Pejabat/pelaksanapadaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiuntuk ULP KemenagProvinsi yang bertanggungjawabkepadaKepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi;
KEPALA ULP
kepala ulp1

Pejabat/pelaksanapada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota yang bertanggungjawabkepadaKepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota;

  • Pejabat/pelaksanapada unit kerjastrukturaleselonIII.a yang melaksanakantugasdanfungsidibidangpengadaanbarang/jasapadaPerguruanTinggi Agama Negeriuntuk ULP PTAN yang bertanggungjawabkepadapimpinan PTAN; dan
KEPALA ULP
kepala ulp2

Pejabat/pelaksanapadaSub Bagian Tata Usaha padaBalaiPenelitiandanPengembangan Agama sertaBalaiPendidikandanLatihanKeagamaanuntuk ULP Balai yang bertanggungjawabkepadaKepalaBalai.

Catatan: Masajabatan Kepala ULP paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiap periode kecuali Kepala ULP KemenagPusat.

KEPALA ULP
tugas kepala ulp

Kepala ULP mempunyai tugassebagaiberikut:

  • memimpin dan mengkoordinasikan seluruhkegiatan ULP;
  • menyusun program kerjadananggaran ULP;
  • mengawasiseluruhkegiatanpemilihanpenyediabarang/jasadi ULP danmelaporkanapabilaadapenyimpangandan/atauindikasipenyimpangan;
  • melaksanakanpengembangandanpembinaanSumber DayaManusia ULP;
  • menugaskan personil Pokja ULP sesuaibebankerjanya;
TUGAS KEPALA ULP
tugas kepala ulp1

mengusulkanpemberhentian personil Pokja ULP danstafpendukung ULP sesuaidengankebutuhan, kepadaSekretarisJenderal/Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi/Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota/Pimpinan PTAN/KepalaBalai.

Catatan: Kepala ULP yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dapatmerangkapdanbertugassebagaiPanitiaPokja ULP.

TUGAS KEPALA ULP
sekretaris ulp

Sekretaris ULP dijabat oleh:

  • Kepala Sub Bagian Pengadaan Biro Umum Kementerian Agamauntuk ULP KemenagPusat yang bertanggungjawabkepadakepala ULP KemenagPusat;
  • Pejabat/pelaksanapadaBagian Tata Usaha Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiuntuk ULP KemenagProvinsi, yang bertanggungjawabkepadakepala ULP KemenagProvinsi;
SEKRETARIS ULP
sekretaris ulp1

Pejabat/pelaksanapada Sub Bagian Tata Usaha Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota yang bertanggungjawabkepadakepala ULP KemenagKab./Kota;

  • Pejabat/pelaksanapada unit kerjastrukturaleselonIII.a yang melaksanakantugasdanfungsidibidangpengadaanbarang/jasapadaPerguruanTinggi Agama Negeriuntuk ULP PTAN yang bertanggungjawabkepadaKepala ULP PTAN; dan
SEKRETARIS ULP
sekretaris ulp2

Pejabat/pelaksanapadaSub Bagian Tata Usaha padaBalaiPenelitiandanPengembangan Agama sertaBalaiPendidikandanLatihanKeagamaanuntuk ULP Balai yang bertanggungjawabkepadakepala ULP Balai.

Catatan: Masajabatan sekretaris paling lama 4 (empat) tahun dan dapat dipilih kembali untuk tiap periode kecuali Sekretaris ULP KemenagPusat.

SEKRETARIS ULP
tugas sekretaris ulp

Sekretaris ULP mempunyai tugas:

  • melaksanakanpengelolaanurusankeuangan, kepegawaian, ketatausahaan, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP;
  • menginventarisasipaket-paket yang akandilelang/diseleksi;
  • menyiapkandokumenpendukung dan informasi yang dibutuhkanpokja ULP;
  • memfasilitasipelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasa yang dilaksanakanolehpokja ULP;
TUGAS SEKRETARIS ULP
tugas sekretaris ulp1

melakukanevaluasiterhadappelaksanaanpemilihanpenyediabarang/jasa dan menyusunlaporan;

mengeloladokumenpengadaanbarang/jasa;

menginventarisasi dan mengarsipkandokumenpengadaanbarang/jasa dan berkassanggahanbanding (apabila ada);

menyiapkandanmengkoordinasikantimteknisdanstafpendukung ULP dalamprosespemilihanpenyediabarang/jasa.

TUGAS SEKRETARIS ULP
tugas sekretaris ulp2

Sekretaris ULP KemenagPusatmempunyai tugas tambahan mengelolaSistemInformasi Data ManajemenPengadaan (SIDMP) untukmendukungpelaksanaanpengadaanbarang/jasa di lingkunganKementerian Agama.

  • Sekretaris ULP yang memiliki sertifikat ahli pengadaan barang/jasa dapatmerangkapdanbertugassebagaiPanitiaPokja ULP.
TUGAS SEKRETARIS ULP
pelaksana pada sekretariat ulp

Sekretaris ULP dibantu oleh pelaksana administrasidankerumahtanggaan ULP sertapelaksanaperencanaan ULP denganjumlah personil menyesuaikanbebandankompleksitaspekerjaan.

  • Sekretaris ULP pada ULP KemenagPusat, ULP KemenagProvinsi,dan ULP PTAN, dibantuolehpelaksanahukumdansanggahan banding ULP, denganjumlahpersonelmenyesuaikandenganbebandankompleksitaspekerjaan.
PELAKSANA PADA SEKRETARIAT ULP
tugas pelaksana pada kesekretariatan

Pelaksana administrasi dan kerumahtanggaanmempunyai tugas membantusekretaris ULP dalambidangadministrasi, perlengkapan, dan kerumahtanggaan ULP.

  • Pelaksana perencanaanmempunyai tugas membantusekretaris ULP dalambidangperencanaan.
  • Pelaksana hukum dan sanggahanbandingmempunyai tugas membantusekretaris ULP dalambidanghukum dan jawabansanggahanbanding.
TUGAS PELAKSANA PADA KESEKRETARIATAN
tugas pokja ulp

Pokja ULP mempunyai tugas:

  • menyusun rencana pemilihan penyedia barang/jasa dan menetapkan dokumen pengadaan;
  • menetapkan besaran nominal jaminan penawaran(berdasarkan Perka LKPP No 18 Tahun 2012, maka nilai pengadaan s.d. 2,5 M tidak dipersyaratkan jaminan penawaran);
  • melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa mulai dari tahap pengumuman sampai dengan menjawab sanggahan;
  • menetapkan pemenang pelelangan atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai paling tinggi` Rp.100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah) atau seleksi atau penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi yang bernilai paling tinggi Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh miliar rupiah);
TUGAS POKJA ULP
tugas pokja ulp1

mengusulkan penetapan pemenang kepada PA melalui Kepala ULP untuk pelelanganataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanpenyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang bernilai diatas Rp. 100.000.000.000,- (seratus miliar rupiah); dan seleksiataupenunjukanlangsunguntukpaketpengadaanjasakonsultansi yang bernilaidiatasRp. 10.000.000.000,- (sepuluhmiliar rupiah);

menyampaikan Dokumen Hasil Pemilihan Penyedia Barang/Jasa kepada PPK melalui Kepala ULP;

membuat laporan mengenai proses dan hasil pelaksanaan pemilihan penyedia barang/jasa kepada Kepala ULP;

TUGAS POKJA ULP
tugas pokja ulp2

memberikan data dan informasi kepada Kepala ULP mengenai penyedia barang/jasa yang melakukan perbuatan seperti penipuan, pemalsuan dan pelanggaran lainnya; dan

  • mengusulkan bantuan tim atau tenaga ahli pemberi penjelasan teknis kepada Kepala ULP.

Catatan: PenetapanpemenangolehPokja ULP tidakbisadiganggugugatolehKepala ULP.

TUGAS POKJA ULP
panitia pokja ulp

Dalam melaksanakan pemilihan penyedia barang/jasa untuk masing-masing paket pengadaan, Kepala ULP membentuk dan menetapkan Panitia Pokja ULP.

Panitia Pokja ULP berjumlah gasal paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota, dapat ditambah sesuai dengan beban dan kompleksitas pekerjaan.

PANITIA POKJA ULP
panitia pokja ulp1

Ketua, sekretaris, dan anggota Panitia Pokja ULP memiliki kewenangan yang sama dalam pengambilan keputusan yang ditetapkan berdasarkan suara terbanyak.

Personil Pokja ULP dapat ditugaskan menjadi Pejabat Pengadaan di luar ULP.

PANITIA POKJA ULP
larangan bagi kepala dan pokja ulp

Kepala ULP dan Personil Pokja ULP dilarang duduk sebagai:

  • PPK;
  • PPSPM;
  • Bendahara; dan
  • Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP), terkecuali menjadi Pejabat Pengadaan/personil ULP untuk Pengadaan Barang/Jasa yang dibutuhkan instansinya.
LARANGAN BAGI KEPALA DAN POKJA ULP
hubungan kerja ulp
Hubungankerja ULP

KEPALA

1

3

1

  • Melaporkan jumlah paket pengadaan yang masuk melalui aplikasi
  • Membuat jadwal pelaksanaan pelelangan tahunan

Menyerahkan data dan berkas pendukung paket yang akan dilelangkan

4

SEKRETARIS

5

2

2

Menyerahkan berkas hasil pelaksanaan pelelangan untuk diarsipkan

4

3

5

POKJA

Menetapkan SK panitia Pokja untuk melaksanakan lelang

Melaporkan hasil pelelangan, untuk diserahkan kepada PPK

alur pengadaan melalui ulp
ALUR PENGADAAN MELALUI ULP

MemeriksaHasilpekerjaan dan menandatangani BAST Hasil Pekerjaan

KPA

PPK

10

Melaporkan Hasil Pemeriksaan kepada PPK

Melaporkan hasil pekerjaan

8

9

Berdasarkan RUP KPA, PPK membuatdanmenyerahkan RPP:

KAK/SpesifikasiTeknis

HPS

RancanganKontrak

3

Menyerahkan SK/data kepanitiaan lelang

1. MelakukanTelaah RPP:

KAK/SpesifikasiTeknis

HPS

RancanganKontrak

2. Melaksanakanpelelangan

3. Menyerahkanhasilpelelangan

Memberi akses untuk pelelangan

Membentuk PPHP

Menyerahkan RUP (Awal Tahun)

1. Menerbitkan SPPBJ

2. Kontrak & Pelaksanaan Pekerjaan

3. Mengawasi Pelaksanaan Pekerjaan

6

4

5

2

7

1

10

PPHP

1

ULP

2

3

7

6

4

5

LPSE

9

8

hubungan ppk ulp dan lpse

Hubungan kerja antara PPK, ULP, dan LPSE bersifat independen satu sama lain dengan mengedepankan prinsip profesionalitas, akuntabilitas, dan transparansi.

  • Mengedepankan ketepatan waktu dalam setiap tahapan pelaksanaan pengadaan barjas sehingga tidak mengakibatkan keterlambatan jadwal atau ketidak-cukupan waktu.
  • Dalam upaya efisiensi dan efektivitas pengadaan barjas yang dilakukan oleh ULP dan LPSE sangat tergantung pada ketepatan waktu penyerahan HPS oleh PPK.
Hubunganppk, ulpdanlpse
pelaporan ulp

Kepala ULP wajib menyampaikan laporanpertanggungjawabanpelaksanaankegiatanpemilihanpenyediabarang/jasasetiap6 (enam) bulan kepada:

  • SekretarisJenderaluntukULP Kemenag Pusat;
  • Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsiuntuk ULP KemenagProvinsi;
  • Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota untuk ULP KemenagKab./Kota;
  • Pimpinan PTAN untuk ULP PTAN; dan
  • KepalaBalaiuntuk ULP Balai.
PELAPORAN ULP
ketentuan peralihan ulp

Dalamhal ULP Kemenag Kab./Kota dan ULP Balaibelumdapatdibentuk,makapelaksanaan pengadaan barang/jasa pada Kankemenag Kab./Kota, BalaiLitbang Agama danBalaiDiklatKeagamaanmengindukpada ULP KemenagProvinsidiwilayahnya.

Catatan: ULP KemenagKab./Kota dan ULP Balaiharustelahterbentukpaling lambat tahunanggaran 2014.

KETENTUAN PERALIHAN ULP
pakta integritas ulp

Kepala ULP

Sekretaris

Pelaksana Sekretariat

Kelompok Kerja (Pokja)

PAKTA INTEGRITAS ULP
menjawab sanggahan banding

KEPUTUSAN MENTERI AGAMA NOMOR 159 TAHUN 2013 TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA YANG DIBERI TUGAS UNTUK MENJAWAB SANGGAHAN BANDING

MENJAWAB SANGGAHAN BANDING
pelaksanaan penunjukan langsung

SURAT EDARAN MENTERI AGAMA NOMOR: SJ/B.VI/KS.01.1/3707/2013 TENTANG PELAKSANAAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI/JASA LAINNYA MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

PELAKSANAAN PENUNJUKAN LANGSUNG
jumlah paket yang masuk ke ulp kemenag pusat
JUMLAH PAKET YANG MASUK KE ULP KEMENAG PUSAT

Perencanaan pelaksanaan paket: 240 paket

Total paket yang masuk: 56 paket (23%)

jumlah paket yang masuk berdasar jenis pengadaan
Jumlahpaket yang masukberdasarjenispengadaan

Perencanaan pelaksanaan paket: 240 paket

Total paket yang masuk: 56 paket (23%)

data paket pengadaan berdasarkan kelengkapan kak spek teknis hps dan ranc kontrak
DATA PAKET pengadaan BERDASARKAN KELEngkapan (kak/spekteknis, hpsdanranc. Kontrak)
jumlah penghematan pengadaan barang
JUMLAH penghematan PENGADAAN BARANG

Prosentasepenghematananggaran (kontrak terhadap pagu) adalah 1,4%, sebesarRp. 133.346.800,- (Seratustigapuluhtigajutatigaratusempatpuluhenamribudelapanratus rupiah)

jumlah penghematan jasa konsultansi
JUMLAH penghematanjasakonsultansi

Prosentasepenghematananggaranadalah 58,73% , sebesarRp. 243.635.000,- (Duaratusempatpuluhtigajutaenamratustigapuluh lima ribu rupiah)

jumlah penghematan pengadaan jasa lainnya
JUMLAH penghematanpengadaanjasalainnya

Prosentasepenghematananggaranadalah 13,54%, sebesarRp. 3.456.600.775,-

(Tigamiliarempatratus lima puluhenamjutaenamratusributujuhratustujuhpuluh lima rupiah)

dasar hukum2

PeraturanPresidenNomor 54 Tahun 2010 Jo PeraturanPresidenNomor 70 Tahun 2013.

  • PeraturanKepala LKPP Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Unit LayananPengadaan, pasal 11 ayat (1) huruf f.
  • PeraturanMenteri Agama Nomor 75 Tahun 2013 Tentang Unit LayananPengadaandiLingkunganKementerian Agama, Pasal 5 ayat (1) huruf l.
Dasarhukum
tujuan

Mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Unit Layanan Pengadaan (ULP) di lingkungan Kementerian Agama, agar proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa lebih akuntabel, efektif dan efisien.

Meminimalisasi kendala waktu dan jarak dalam melakukan komunikasi dan mengirimkan data antara KPA, PPK dan ULP.

Tujuan
manfaat

Saranakomunikasi antara KPA, PPK dan ULP dalammelaksanakanpelaksanaanpengadaanbarang/jasa.

  • Sarana monitor dan kontrolprosespengadaanbarang/jasa antara KPA, PPK dan ULP.
  • Saranapenyimpan data (database) prosespelaksanaanpengadaanbarang/jasa serta data-data pendukungnya.
  • Saranakonsultasi dan tanyajawabantarpihakterkaittentangpengadaanbarang/jasa di lingkunganKementerian Agama.
manfaat
pengguna aplikasi

Penggunaaplikasi e-ULP terbagimenjadi 2 (dua) kelompok, yaitu:

  • ULP

adalahseluruh Unit LayananPengadaan (ULP) dilingkunganKementerian Agama baikpusatmaupundaerah

  • Non ULP

terdiridari Admin e-ULP, KPA dan PPK yang dilayaniolehmasing-masing ULP.

Penggunaaplikasi
langkah penggunaan

Buka browser, seperti Internet explorer, Chrome, Mozillafirefox, dan lain-lain;

  • Ketik pada kolom alamat url nya http://www.ulp-kemenang.com/ulp, maka akan tampil halaman login.
  • Masukkan user ID dan password, maka akan tampil halaman depan sesuai jenis pengguna (ULP/non ULP).
  • Melakukan aktivitas sesuai tugas dan kewenangan masing-masing pengguna, menggunakan menu yang telah tersedia.

Catatan:

  • Semuaalurpengadaanbarang/jasa yang dilaksanakanmelalui ULP menggunakanaplikasi e-ULP.
  • Seluruhaplikasi e-ULP yang digunakanoleh ULP didaerahterintegrasidengan ULP KemenagPusatdalamrangka monitoring danevaluasi.
Langkahpenggunaan
slide74

KPA MENYERAHKAN RUP KE ULP MELALUI APLIKASI e-ULP

SEBAGAI DASAR ULP MEMBUAT JADWAL PELAKSANAAN PELELANGAN TAHUNAN

slide75

BERDASARKAN RUP KPA,

PPK MEMBUAT HPS, KAK/ SPESIFIKASI TEKNIS, RANCANGAN KONTRAK DAN MENYERAHKANNYA MELALUI e-ULP KEPADA ULP.

ULP MENELAAH HPS, KAK, RK. APABILA TIDAK ADA USULAN PERUBAHAN DARI ULP MAKA LELANG DILAKSANAKAN

HPS : Harga Perkiraan Sendiri

KAK: Kerangka Acuan Kerja

RK: Rancangan Kontrak

slide77

ULP

MELAKUKAN generatelelangUNTUK MENGETAHUI PERKIRAAN JADWAL LELANG

PPK

MENERBITKAN SPPBJ DAN MELAKUKAN PENANDATANGANAN KONTRAK

ULP

MENYERAHKAN LAPORAN PELAKSANAAN PELALANGAN

ULP

MEMBUAT DOKUMEN PENGADAAN

ULP

MELAKSANAKAN PELELANGAN

diagram koordinasi aplikasi e ulp di lingkungan kementerian agama
diagram koordinasi APLIKASI e-ULPDI LINGKUNGAN KEMENTERIAN AGAMA

ULP PUSAT SEBAGAI ADMIN APLIKASI MEMBERIKAN USER ID DAN PASSWORD KEPADA SELURUH ULP DAN PPK UNTUK MENGAKSES e-ULP.

ULP PUSAT DAPAT MEMONITOR DATA PENGADAAN DI SEMUA ULP TANPA (TIDAK BISA) MELAKUKAN PENGUBAHAN DATA

ULP DAERAH DAPAT BERKOORDINASI DAN BERKOMUNIKASI LANGSUNG DENGAN ULP PUSAT MELALUI APLIKASI e-ULP

ULP MELAKSANAKAN PELELANGAN, BERDASARKAN KAK/SPESIFIKASI TEKNIS, HPS DAN RANCANGAN KONTRAK DARI PPK YANG TELAH DITELAAH

PPK MENYERAHKAN DATA YANG AKAN DILELANGKAN KE ULP MELALUI APLIKASI e-ULP