HAM yang Mana?

1. HAM yang Mana? • Asal-usul filosofis, religius, budaya, dan politis. • ‘Generasi-generasi’ HAM. • Universalisme versus Relativisme Budaya? • Hak-hak individual dan hak-hak kelompok. • Hak-hak ‘tertentu’ (seperti untuk wanita, anak-anak, etnik minoritas, golongan cacat, dan sebagainya). • Penerapan, penegakan, dan kemampuan untuk adil. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

2. Hak-hak dan Kewajiban-kewajiban • Kewajiban individu yang mendahului hak-hak individu. • Kaitan antara hak-hak dan kewajiban-kewajiban. • Ketentuan-ketentuan yang menegaskan tentang kewajiban-kewajiban individu dalam traktat-traktat HAM internasional. • Kewajiban-kewajiban Negara untuk melindungi HAM (‘vertikal’ dan ‘horisontal’). • Kewajiban dari unsur-unsur non-Negara lainnya (misal: korporasi). Identifikasi dan Klasifikasi HAM

3. HAM dan Struktur Politik • Suatu hak terhadap pemerintahan yang demokratis? Suatu permasalahan tentang penentuan nasib sendiri (self-determination). • Kedaulatan nasional dan legitimasi dari negara-bangsa. • Hubungan-hubungan supra-nasional: individu dalam hukum internasional. • HAM dalam berbagai sistem politik yang berbeda – permasalahan budaya dan apakah yang terbaik dalam ‘kepentingan publik’. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

4. Instrumen-instrumen dan Institusi-institusi HAM Internasional (1) • Perserikatan Bangsa-Bangsa • Charter of the United Nations 1945. • Universal Declaration of Human Rights 1948. • Convention Relating to the Status of Refugees 1954. • International Covenant on the Elimination of All Forms of Racial Discrimination (CERD) 1965. • International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights (ICESCR) 1966. • International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 1966. (First Optional Protocol 1976). • Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women (CEDAW) 1979. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

5. Instrumen-instrumen danInstitusi-institusi HAM Internasional (2) • Convention Against Torture and Other Forms of Cruel, Inhuman or Degrading Treatment or Punishment (CAT) 1984. • Convention on the Rights of the Child (CRC) 1990. • Vienna Declaration and Programme of Action 1993. • Regional: • European Convention on Human Rights (ECHR) 1952 – Council of Europe. • American Convention on Human Rights 1969 – Organization of American States (OAS). • African [Banjul] Charter on Human and Peoples’s Rights 1981 – Organization of African Unity (OAU). • Cairo Declaration on Human Rights in Islam 1990. • ‘Bangkok Declaration’ 1993. • Asian Human Rights Charter 1997. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

6. Instrumen-instrumen danInstitusi-institusi HAM Internasional (3) • Domestik: • France – Declaration of the Rights of Man and Citizen 1789. • USA – Bill of Rights 1791. • Canada – Charter of Rights and Fundamental Freedoms 1982. • South Africa – Bill of Rights 1996. • United Kingdom – Human Rights Act 1998. • Indonesia – Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 tentang HAM. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

7. Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (1) A.Aturan Dasar Internasional (dalam Tingkat Perserikatan Bangsa-Bangsa) • Deklarasi Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia. • Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. • Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. • Protokol Opsional Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik. • Beberapa Konvensi Internasional yang Telah Diratifikasi Indonesia • Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman yang Kejam, Tidak Manusiawi dan Merendahkan Martabat Manusia. • Kovenan Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial. • Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan. • Konvensi tentang Hak-Hak Anak. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

8. Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (2) • Pengaturan Terhadap Aparatur Penegak Hukum dan Pembatasan Penggunaan Kekerasan C. 1 Tentang Aparatur Penegak Hukum • Kode Etik untuk Aparatur Penegak Hukum. • Prinsip-prinsip Dasar Peranan Pengacara. • Pedoman tentang Peranan Para Jaksa. • Prinsip-Prinsip Dasar tentang Kemerdekaan Peradilan. C.2 Tentang Pembatasan Penggunaan Kekerasan • Deklarasi tentang Perlindungan Bagi Semua Orang dari Penghilangan Paksa. • Prinsip-Prinsip Dasar tentang Penggunaan Kekerasan dan Senjata Api oleh Aparatur Penegak Hukum. • Pencegahan dan Penyelidikan yang Efektif Terhadap Pelaksanaan Hukuman Mati di Luar Proses Hukum yang Sewenang-Wenang dan Sumir. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

9. Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (3) D. Perlindungan Terhadap para Tahanan dan Narapidana D.1 Perlindungan Bagi Semua Tahanan dan Narapidana • Kumpulan Prinsip Bagi Perlindungan Semua Orang dalam Segala Bentuk Penahanan atau Pemenjaraan. • Peraturan Standar Minimum untuk Tindakan Non-Penahanan (“Peraturan Tokyo”). • Peraturan Minimum Standar Bagi Perlakuan Terhadap Narapidana. • Prinsip-Prinsip Etika Kedokteran dalam Melindungi Tahanan. D.2 Perlindungan Khusus Bagi Anak-Anak • Peraturan Standar Minimum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Pelaksanaan Peradilan Anak (“Peraturan Beijing”). • Peraturan Perserikatan Bangsa-Bangsa Mengenai Perlindungan Bagi Anak yang Kehilangan Kebebasannya. Identifikasi dan Klasifikasi HAM

10. Klasifikasi Instrumen-instrumen Utama HAM Internasional dan Nasional Bagi Aparatur Penegak Hukum (4) E. Perlindungan Terhadap Kelompok-Kelompok yang Rentan • Deklarasi tentang Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan. • Strategi Model dan Langkah-Langkah Praktis Mengenai Penghapusan Kekerasan Terhadap Kaum Perempuan di Bidang Pencegahan Kejahatan dan Peradilan Pidana. • Prinsip-Prinsip Pedoman Mengenai Pengungsi di Dalam Negeri. • Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan. • Deklarasi Pembela Hak Asasi Manusia. • Perlindungan HAM dalam Hukum Nasional • Perubahan Kedua UUD 1945 yang Berkaitan dengan Hak Asasi Manusia. • Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. • Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Identifikasi dan Klasifikasi HAM