perumusan kebijakan publik nasional n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL PowerPoint Presentation
Download Presentation
PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 19

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL - PowerPoint PPT Presentation


  • 487 Views
  • Uploaded on

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL. Wahyudi Kumorotomo www.kumoro.staff.ugm.ac.id kumoro@map.ugm.ac.id. MODEL KEBIJAKAN (Allison, 1981). 1. Rational actor; Sosok pemerintah sebagai kotak-hitam, spt aktor individual 2. Organisational process;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
    Presentation Transcript
    1. PERUMUSAN KEBIJAKAN PUBLIK NASIONAL Wahyudi Kumorotomo www.kumoro.staff.ugm.ac.id kumoro@map.ugm.ac.id

    2. MODEL KEBIJAKAN(Allison, 1981) 1. Rational actor; Sosok pemerintah sebagai kotak-hitam, spt aktor individual 2. Organisational process; Kebijakan sebagai output organisasi, dg struktur, sistem koordinasi, kerjasama antar-satuan, SOP. Ekspektasi thd kebijakan: inkremental 3. Bureaucratic politics; Kebijakan pemerintah adl produk politik, tawar-menawar, tergantung persepsi dan posisi para pelaku. “Where you stand depends on where you sit”.

    3. INSTRUMEN KEBIJAKAN • Peraturan perundangan; Kewenangan membuat peraturan perundangan adalah sumberdaya unik bagi pemerintah • Layanan umum (public services); Pemerintah = organisasi penyelenggara layanan umum paling besar. Catatan: terkadang swasta & Ornop lebih efektif, efisien • Dana; Ideal: 45% untuk kesra. Di Indonesia: 69% untuk aparat. • Pajak; “The government giveth and the government taketh away”. Pembebasan pajak (tax holiday) & pajak progresif sebagai instrumen distribusi. • Imbauan (suasion); Atas nama kepentingan umum, pemerintah punya posisi lebih baik untuk menyampaikan imbauan.

    4. TATA-URUTAN PERUNDANGAN • UUD 1945 • Ketetapan MPR • Undang-undang • Perpu • Peraturan Pemerintah • Keputusan Presiden • Peraturan Daerah. Catatan: • Semua pihak harus dilindungi haknya • Efektivitas perundangan berlain-lainan. Kelengkapan perundangan tidak menjamin kualitas kebijakan yg baik • Pelaksanaan peraturan jauh lebih penting daripada ratifikasinya.

    5. TANTANGAN KEBIJAKAN PUBLIK DI INDONESIA • Mewujudkan negara kesejahteraan (welfare state) • Pemberantasan korupsi • Partisipasi • Desentralisasi • Keberagaman • Posisi politik internasional

    6. WELFARE STATEUNTUK INDONESIA ? • Welfare State: Sistem yang memberi peran lebih besar kepada negara (pemerintah) untuk mengalokasikan dana publik demi menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar warganya (Spicker, 1988) Fakta di Indonesia: • 97,5% aset nasional ternyata dimiliki oleh 2,5% konglomerat (BPS, 1997) • SBY menargetkan pajak sebesar 19% dari PDB tetapi belanja kesejahteraan sosial hanya 4% dari PDB

    7. PROSES KEBIJAKAN (Jones, 1984)

    8. Political stream Policy stream Agenda Problem stream MODEL PERUMUSAN AGENDA

    9. SIAPA YANG TERLIBAT DALAM PERUMUSAN KEBIJAKAN? • Di dalam pemerintahan: eksekutif, birokrat, politisi. Catatan: ada banyak pihak yang bekerja untuk aktor di pemerintahan: staf ahli, akademisi, kelompok profesional, staf khusus DPR, lembaga penelitian, konsultan, dsb • Di luar pemerintahan: kepentingan pribadi, pengusaha, kelompok kepentingan, kelompok penekan. Masing-masing kelompok ini kemungkinan juga memiliki staf ahli, akademisi, konsultan, atau staf khusus.

    10. KEMAMPUAN YANG DITUNTUT BAGI PERUMUS KEBIJAKAN • Melihat kaitan kebijakan dengan isu eksternal. Mis: isu energi dengan lingkungan • Melihat kaitan dengan isu internal. Mis: isu bencana banjir dengan perencanaan kota, konservasi lingkungan • Mengetahui apa yang harus dilakukan; analisis data, pengalaman, intuisi • Mengetahui dampak positif maupun negatif; projektif maupun reaktif.

    11. SUMBERDAYAPERUMUS KEBIJAKAN • Inisiasi • Staff dan perencanaan • Komunikasi dan publisitas • Dukungan lembaga • Penggalangan antar-elit • Pendanaan • Sanksi dan kontrol

    12. (Bauer & Gergen, 1968:185)

    13. Sikap Terhadap Konflik + _ + Inisiasi Stimulasi Eskalasi Cegah / Pendam Persempit / Mediasi Pecahkan / Resolusi Sikap Terhadap Tindakan Amati Biarkan Abaikan Hindari _ BIROKRASI: MENGUBAH CONFLICT MENJADI DISPUTE? Respon birokrat thd konflik (Ellison, dlm Nagel & Mills, 1991)

    14. LEGITIMIZING POLICIES(Mengabsahkan Kebijakan) Mengapa tidak semua rumusan kebijakan secara otomatis dapat terlaksana? Persoalan legitimasi: • Tidak semua perumus kebijakan paham tentang proses kebijakan, peka terhadap masalah publik, dan piawai dalam menyepadankan instrumen dan tujuan • Pertentangan antar stake-holders tentang cara memecahkan masalah publik • Banyak kepentingan yang belum terakomodasi • Komunikasi dari para perumus kebijakan kurang efektif dan kurang berhasil meyakinkan publik

    15. KOMPOSISI DPR 2004-2009

    16. KOMPOSISI FRAKSI DEWAN KOTA JOGJA

    17. PENGANGGARAN (BUDGETING) Wildavsky (The Politics of the Budgetary Process, 1979): • “the budget lies at the heart of the political process”. • “Anggaran adalah serangkaian tujuan dengan daftar harga terlampir”. Rubin (The Politics of Public Budgeting, 2000): • Budgets reflect choices • Budgets reflect priorities • Budgets reflect relative proportions of decisions made for local and constituency purposes.

    18. BENTUK-BENTUK IMPLEMENTASI KEBIJAKAN • Pelayanan; pendidikan, kesehatan, kependudukan • Pembayaran; subsidi, BLT • Kemudahan (access); infrastruktur, listrik, telepon • Pengawasan; IMB, UU anti-monopoli. Tiga pilar implementasi (Jones, 1991): • Organisasi • Interpretasi • Pelaksanaan, prosedur / ketentuan rutin

    19. Konteks Tata-Pemerintahan dan Kebijakan Publik