Kebijaksanaan Redaksional

1. Kebijaksanaan Redaksional • Topik Bahasan: Kebebasan Pers • Oleh Usman Yatim

2. Kebesan Pers Kebebasan pers adalah bagian dari hak asasi manusia. UUD 45 pasal 28 berbunyi: “Setiap orang berhak berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.” Pers dan kemerdekaan pers adalah suatu wujud dari kedaulatan rakyat

3. Trauma Kebebasan Pers • Pers yang bebas merupakan salah satu komponen yang paling esensial dari masyarakat yang demokratis, sebagai prasyarat bagi perkembangan sosial dan ekonomi yang baik. • Meski kalangan pers di berbagai negara diberi kebebasan dan telah menjadi lebih profesional, di berbagai belahan dunia saat ini para wartawan tetap menghadapi intimidasi, kekerasan, pengasingan, penjara, bahkan hukuman mati atau pembunuhan.

4. Pemberedelan Pers • Indonesia mengalami pengekangan pemerintah terhadap pers dimulai tahun 1846, yaitu ketika pemerintah kolonial Belanda mengharuskan adanya surat izin atau sensor atas penerbitan pers di Batavia, Semarang, dan Surabaya. • Sejak itu hingga sekarang, pendapat tentang kebebasan pers terbelah. Satu pihak menolak adanya surat izin terbit, sensor, dan pembredelan, namun di pihak lain mengatakan bahwa kontrol terhadap pers perlu dilakukan.

5. Kebabasan Pers Era Orde Lama • Soekarno: ”Saya tidak menginginkan siaran berita yang objektif, tetapi jelas memihak pada revolusi kita dan menghantam musuh-musuh revolusi.” • Pers yang bermusuhan dengan revolusi harus dilenyapkan. • Selama Orla, tindakan, tuduhan dan pembredelan pers terjadi berkali-kali. • 1952, dua surat kabar dibredel, Merdeka dan Berita Indonesia, dan 12 tuduhan lainnya terhadap pers. • 1957 saat Indonesia dinyatakan dalam keadaan darurat perang (SOB-Staat van Orlog en Beleg),terjadi 125 tindakan terhadap pers, termasuk penutupan tiga kantor berita, pembredelan 10 surat kabar dan penahanan tujuh wartawan.

6. Kebebasan Pers Era Orde Baru • Masa pemerintahan Orde Baru, pembredelan, sensor, dan perlunya surat izin terbit yang secara resmi dilarang UU Pokok Pers (Pasal 4 dan 8, Ayat 2), tetap terjadi dengan dasar Permenpen 01/1984 Pasal 33h yang menghadirkan Surat Izin Usaha Penerbitan Pers (SIUPP). • Konsep Pers Pancasila, Pers Pembangunan, dan pers kemitraan (pers, pemerintah dan masyarakat), membuat pers harus secara total tunduk kepada kekuasaan. • Dengan definisi ”pers yang bebas dan bertanggung jawab”, SIUPP merupakan lembaga yang menerbitkan pers dan pembredelan. • Terjadinya pembredelan Tempo, Detik, Editor pada 21 Juni 1994, mengisyaratkan ketidakmampuan sistem hukum pers mengembangkan konsep pers yang bebas dan bertanggung jawab secara hukum. Sejarah ketiga media tersebut mengikuti sejarah Fokus, Sinar Harapan, Prioritas, dan Monitor, yang semuanya dibredel tanpa proses pengadilan.

7. Kebebasan Pers Orde Reformasi • Perubahan kekuasaan pada tahun 1998, dari Orde Baru ke Orde Reformasi, membuat pers menemukan kemerdekaanya. • Menteri Penerangan saat itu, Yunus Yosfiah: kebebasan pers adalah satu pengejawantahan dari keikutsertaan warga negara dalam melaksanakan kekuasaan negara. • SIUPP tidak lagi diperlukan

8. Transparansi Pers • Sejak 1998, pers Indonesia dapat mengabarkan berita secara transparan tanpa kekhawatiran SIUPP yang akan dicabut. • Tidak perlu takut lagi untuk menampilkan tokoh-tokoh kontroversial yang menggugat maupun berseberangan dengan pemerintah. • Tidak perlu ragu lagi untuk menyajikan berita atau laporan-laporan yang sebelumnya dinilai berisiko.

9. Kemunculan Kembali Media • Dengan dihapuskannya lembaga SIUPP, beberapa media yang sempat ”mati”, kini pun hidup kembali, seperti Majalah Berita Mingguan Tempo dan Harian Umum Sinar Harapan. Kalaupun tidak menghidupkan yang ”mati”, dengan segala kemudahannya, kini mudah ditemui suratkabat, majalah, berita radio, dan televisi maupun situs berita online baru.

10. Dilema Kebebasan Pers • Dunia pers mengklaim kebebasan untuk tidak dituntut oleh pengadilan kriminal: kebebasan untuk mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi tanpa hambatan dari pihak mana pun. • Pers bebas dari tindakan pencegahan, pelarangan dan atau penekanan dalam upaya mencari, memperoleh dan menyebarluaskan gagasan dan informasi.

11. Peringkat Kebebasan Pers • Tahun 2005, Freedom House menilai Indonesia dengan partially free. Mostly unfree dalam Index of Economic Freedom dan difficult situation dalam Wolrdwide Press Freedom Index. Hanya satu lembaga (baca; Reporters Without Borders) yang menilai pers Indonesia sudah membaik, itu pun baru secara partial.

12. Penurunan Peringkat Kebebasan Pers • peringkat kebebasan pers di Indonesia: 77 (1998), 53 (1999), 47 (2001), 53 (2002), 56 (2003), 55 (2004), 58 (2005). • Rating Indonesia mengalami lompatan kemajuan, dan terus makin baik selama 3 tahun sampai tahun 2001. Tetapi sejak itu, kualitas kemerdekaan pers terus menurun. • Pers Indonesia meresot kemerdekaannya, antara lain karena: meningkatnya tuntutan perkara terhadap pers di pengadilan, penyerangan atas kantor redaksi dan penyogokan wartawan oleh pengusaha dan pejabat. Atas dasar inilah pers Indonesia dikelompokkan sebagai partially free.

13. Kebebasan Pers dan Hukum • Undang-Undang (UU) No 40/1999 tentang Pers menyebutkan, "Kemerdekaan pers adalah suatu wujud kedaulatan rakyat yang berasaskan prinsip-prinsip demokrasi, keadilan dan supremasi hukum". • Kemerdekaan pers dijalankan di dalam bingkai moral, etika dan hukum. • Kemerdekaan pers adalah kemerdekaan yang disertai dengan kesadaran akan pentingnya penegakan supremasi hukum yang dilaksanakan oleh pengadilan, dan tanggung jawab profesi yang dijabarkan dari Kode Etik Wartawan Indonesia (KEWI), sesuai dengan hati nurani insan pers.

14. Pers dan Demokrasi • Pers berperan menentukan dalam peningkatan kualitas demokrasi. Demokrasi bukan hanya berarti soal mencoblos di saat pemilihan umum, tapi juga mengembangkan apa yang disebut civil liberties, kebebasan beragama, berpendapat, berserikat, dan seterusnya. • Bill Kovach: “satu hal di luar agama yang dianggap berguna buat kehidupan orang banyak, itu adalah jurnalisme.

15. Kebebasan & Konglomerasi Media • Sekarang ini kebebasan sangat maju. Namun ada tekanan lain yang muncul, namanya pasar dan juga konglomerasi media. • Para pengusaha media bergandengan tangan dengan para penguasa, bukan saja dalam kerangka mau aman tapi juga mengembangkan pasar. • Ancaman terhadap kebebasan pers juga bisa muncul dari pemilik media itu, misalnya dengan alasan bisnis. Menurut survei National Democratic Institute, hampir 95 persen dari semua informasi soal politik yang diperoleh warga Indonesia –kecuali Maluku dan Papua—didapat dari surat kabar dan televisi yang pemegang sahamnya ada di Jakarta.

16. Pers dan Kekuasaan • Salah satu kerja media adalah memantau kekuasaan. Kekuasaan itu bisa pemerintah, pers, tentara, agama, dan sebagainya. • Apakah pers harus selalu melakukan kritik terhadap kekuasaan? • Apakah pers dapat bermitra dengan penguasa?

17. Hubungan Antar Pers • Terhadap sesama media, apakah pernah dipantau dengan standar yang sama? • Di negeri-negeri lain – misalnya India atau Amerika Serikat – kritik sesama media cukup lazim. Artinya kalau ada koran atau majalah nulis jelek, dia akan dikritik oleh koran lain. • Solidaritas pers, apakah harus mengorbankan kepentingan publik? Kalau pemilik sebuah koran dianggap melanggar hukum, apakah kasusnya harus diberitakan oleh koran bersangkutan atau koran lain?

18. Otokrotik Pers • BBC London pernah membuat kesalahan sehingga seorang narasumber mereka bunuh diri. Itu dilaporkan oleh BBC sendiri. Reporter The New York Times pernah menipu, dan dilaporkan oleh The New York Times sendiri. Koran itu juga pernah keliru dalam soal senjata pemusnah masal di Irak; itu diberitakan oleh NYT dan mereka minta maaf. • Kalau media menempatkan diri sebagai institusi masyarakat, memberitakan diri sendiri itu tidak ada masalah, justru akan membuat kredibilitas koran bersangkutan semakin tinggi.

19. Kritik Kebebasan Pers • Pers dalam media massa tidak menghasilkan informasi yang mendidik masyarakat, tetapi lebih banyak menjadi sumber provokasi. • pers kita menjadi pers yang lebih sering beretorika (meminjam istilah Satjipto Rahardjo) sehingga terkadang menyalahgunakan kebebasan sendiri (abuse of liberty). • Pers gagal mengantisipasi ekses-ekses negatif dari kebebasan pers seperti pornografi, penyebaran berita bohong, provokatif, sampai pada character assassination. • Banyak terjadi pelanggaran etika dan profesionalisme jurnalistik yang justru kontraproduktif bagi esensi kemerdekaan pers

20. Hak-hak Sipil • Kebebasan pers erat kaitannya dengan hak-hak sipil masyarakat. Ada banyak kasus yang merekam tentang pelanggaran hak-hak sipil warga negara oleh pers yang diselesaikan melalui pemberitaan di Dewan Pers, misalnya kasus Djaja Suparman dan Ir Laksamana Sukardi. • Pemberitaan tentang kaburnya Laksamana adalah salah satu dari sekian banyak pemberitaan retorik yang diembuskan oleh pers. Pemberitaan-pemberitaan demikian tanpa klarifikasi dari objek berita apalagi pemberitaan yang tidak benar, maka hak-hak sipil warga negara sangat dirugikan. • Amir Syamsuddin (pengacara): Ancaman hukum terhadap pers seyogyanya bukan suatu yang ditabukan, tetapi merupakan satu sarana kontrol terhadap bekerjanya pers.

21. Korban Kebebasan Pers • Dalam viktimisasi pers, dikenal yang namanya korban tanpa adanya si pelaku atau victims without crimes, karena korban yang terjadi akibat adanya interrelationship atau dual relationship antara pemberitaan pers dengan masyarakat. • JE Sahetapy, pers bisa dikategorikan sebagai pelaku invisible criminal karena dampak pemberitaan bisa merugikan masyarakat (seperti keresahan, balas dendam, main hakim sendiri dan lain-lain) tetapi tanpa merasa takut dicap sebagai pelaku kriminal karena ada hak jawab atau hak koreksi. • Ahli viktimologi Schafer: diperlukan tanggung jawab fungsional (functional responsibility) yang jauh lebih besar dari sekadar tanggung jawab pers sebagai alat reformasi ataupun demokrasi.

22. Kebebasan Pers dan Hukum • Untuk melindungi hak-hak sipil masyarakat, ancaman hukum perdata dan pidana terhadap pers merupakan hal yang wajar dan merupakan keharusan. • Amir Syamsuddin: Penyelesaian kasus sengketa dengan pemberitaan oleh Dewan Pers sebagaimana diatur dalam UU Pers, bukanlah kewajiban undang-undang sehingga pers tidak bisa melarang orang untuk datang ke pengadilan perdata maupun pidana. • Dunia pers tidak bisa mengklaim secara sepihak bahwa norma norma KEWI merupakan norma hukum yang berlaku untuk sengketa pers karena sengketa pers erat kaitannya dengan masyarakat umum.

23. Pers Kebablasan • Tjipta Lesmana: “Sejak akhir 2001 saya sudah berteriak-teriak di berbagai forum bahwa kebebasan pers Indonesia sesungguhnya sudah kebablasan. Suasananya mirip pada periode tidak lama setelah jatuhnya Orde Lama di awal tahun 1966.” • Di mana-mana pergantian rezim membawa ekses pada kehidupan pers. Tatkala rezim Orde Baru jatuh pada bulan Mei 1998, kita menyaksikan fenomena serupa. Tapi, di dunia ini tidak ada rezim yang suka melihat persnya arogan, hantam kiri dan hantam kanan. Masyarakat pun tidak suka. Di mana-mana rezim dan publik akan terpancing untuk menindak pers yang beringas

24. Sikap Pers dan Publik • Gugatan terhadap kebebasan pers oleh masyarakat yang merasa dirugikan oleh pemberitaan media massa perlu diwaspadai dengan lebih mawas diri dan mengawasi diri tentang keberadaan dan tanggung jawabnya terhadap publik. • Publik sendiri juga perlu memahami makna kebebasan pers dengan menindaklanjutinya secara hukum jika merasa dirugikan, bukan dengan melakukan kekerasan. • Penegakan supremasi hukum akan benar-benar diuji dalam kerangka mengembangkan pers yang demokratis dan taat hukum