Rezim Keamanan Internasional

1. Rezim Keamanan Internasional Rekapitulasi Perkuliahan It ain’t simple being cool, but it’s cool being simple

2. Definisi ‘rezimkeamananinternasional’ • sekumpulan prinsip (keyakinan tentang fakta, penyebab, dan moralitas), norma (standar perilaku yang didefinisikan dalam bentuk hak dan kewajiban), aturan (preskripsi dan larangan tindakan); dan prosedur (praktik-praktik yang menjadi model untuk membuat dan mengimplementasikan pilihan bersama) yang menjadi instrumen bagi pemenuhan ekspektasi bersama di suatu isu tertentu (Ruggie, 1975) • sistem aturan yang dirancang untuk mengatur koordinasi, manajemen, dan regulasi masalah-masalah dari sejumlah otoritas berdaulat, melalui intervensi oleh aktor-aktor publik maupun privat, melalui pengaturan formal maupun informal, dan sepenuhnya ditujukan untuk pencapaian kebijakan tertentu (Kirchner, 2007) • the rules that govern elements of world politics and the organizations that help implement those rules (Keohane, 1998). • Membedakan kerjasama keamanan internasional dan rezim.

3. MK KelompokKurikulumIntiKompetensiUtama MK Kurikulum Institusional / Kompetensi Lainnya MK Kurikulum Institusional Kompetensi Pendukung (Wajib Peminatan)

4. Mengapapentinguntukmempelajarirezimkeamananinternasional? • Ancaman yang berkarakter transnasional hampir tidak mungkin, atau akan terlalu mahal, bila dihadapi secara unilateral saja. • pentingnya kerjasama keamanan dalam menghadapi ancaman tidak menyingkirkan pentingnya kebijakan unilateral berupa pembangunan kapasitas mandiri untuk menghadapi ancaman. Pada faktanya kerjasama antar negara tidak akan terjadi bila ada ketimpangan kapabilitas. • Kedua, institusi kerjasama keamanan tidak mengambil bentuk yang tunggal, tetapi bisa mengambil setidaknya tiga bentuk: bi, multi, atau global. Perdebatan antar bentuk-bentuk ini lah yang biasanya mewarnai wacana rezim keamanan internasional. • Pada kondisi apa kerjasama lebih bermanfaat dari pada rezim?

5. The diversity and complexity of the new security threats outruns the capacitiesof states to respond unilaterally. Issues of efficiency and effectiveness compelstates to cooperate with a variety of NGO and international actors, as well as todraw upon their resources and expertise, in responding to the ‘emergence’ of these threats. (Kirchner, 2007: 9)

6. Apa yang membuatnegaramaumelakukankerjasama? • Negara dapat memenuhi kepentingan nasional nya melalui sebuah rezim internasional: • Rezim perdagangan  akses ke perdagangan internasional • Rezim keamanan  penangkalan bersama ancaman keamanan internasional • negara harus menyerahkan sebagian dari kedaulatannya, tetapi kedaulatan nasional bisa diperkuat dengan rezim internasional. • Syarat apa yang harus dipenuhi suatu negara untuk bergabung dengan suatu rezim kerjasama dan keuntungan apa yang dapat diperolhnya?

7. Apa yang membuatkerjasama (interdependensi) bisaterinstitusionalisasi (membentukorganisasi)? • kemiripan persepsi tentang ancaman keamanan nasional  ada persepsi yang serupa tentang kondisi-kondisi eksternal yang ada di luar perbatasan yang bisa mempengaruhi pencapaian tujuan-tujuan nasional. • Kemiripan agenda keamanan (inter)nasional = identitas kolektif. • Tidak hanya kemiripan yang diperlukan, tetapi juga prioritas, yang sesungguhnya mencerminkan komitmen politik dari masing-masing negara. • Apakah suatu rezim keamanan telah memiliki karakteristik sebagai komunitas keamanan?

8. Multilateral Dialogue Channels • ASEAN, • ARF, • East Asia Summit, • Council on Security Cooperation in Asia Pacific • Conference on Interaction and Confidence-building in Asia, • Shangri-LaDialogue • Shanghai Cooperation Organization • South Asian Association for Regional Cooperation, • Pacific Islands Forum • Organization for Security Cooperation in Europe • North Atlantic Treaty Organization • European Union • Western African Union • United Nations Security Council

10. Deutsch: Komunitas keamanan terbentuk melalui: • kebercocokan (compatibility) pada nilai-nilai utama, • ekspektasi dari keuntungan bersama yang bisa datang sebelum terjadi pemaksaan beban amalgamasi; • peningkatan kapabilitas administratif dan politik dari negara-negara anggota; • komunikasi yang tidak terputus antar wilayah geografis maupun antar strata sosial; • perluasan elit politik; • peningkatan mobilitas individual; • dan peningkatan berlipat dari komunikasi dan transaksi.

11. Keohane (1998): ada tiga dimensi pengukuran institusionalisasi, yaitu commonality, specificity, dan differentiation. • Commonality mengacu pada tingkat pengakuan akan ekspektasi perilaku yang diharapkan (norma) • Specificity mengacu kepada keberadaan aturan yang spesifik dan sustainable, untuk mengatur praktik para pejabat, kewajiban negara, dan prosedur yang diakui untuk merubah kebijakan kolektif. Aturan yang lebih detil dan menuntut menandakan spesifisitas. • Diferensiasi fungsi mengacu pada adanya pembagian tugas dari rezim kepada anggota. Ini yang membedakan rezim keamanan dengan sistem internasional yang anarkis.

12. Apa yang menyebabkaninterdependensi yang satumembentukinstitusi yang berbedadaripadainterdependensi yang lain? • Perbedaan format institusi dipengaruhi beberapa faktor. Tiga yang paling berpengaruh adalah sejarah hubungan luar negeri negara-negara anggota, lingkungan strategis regional (khususnya berkaitan dengan peran negara-negara besar di luar region), dan kesiapan institusional masing-masing negara. • Sejarah hubungan luar negeri masing-massing anggota yang diwarnai dengan hubungan imperialistik, sejarah hubungan antar negara anggota yang diwarnai peperangan dan upaya pembentukan rezim, sejarah hubungan luar negri yang dikelilingi negara-negara besar. • Lingkungan strategis regional: dikelilingi negara-negara konflik, , dikelilingi negara-negara besar, rekonsiliasi regional belum selesai. • Kesiapan institusional: apakah negara-negara anggota sudah on equal terms dalam hal kesiapan lembaga-lembaga negara dalam penanganan masalah-masalah nasional.

13. Apa yang membuatinstitusikerjasamakeamananberjalanefektif? • Rezim harus menjadi wujud kelembagaan (embodiment) dari kepentingan kolektif negara-negara anggota. Dengan kata lain, kepentingan kolektif dipandang sebagai kepentingan nasional. • Sesuai dengan definisinya, rezim harus memiliki seperangkat instrumen institusional yang bisa mengimplementasikan komitmen politik. • Rezim keamanan dapat menjadi efektif bila setiap anggota bisa melakukan yang terbaik untuk mengkontribusikan suatu fungsi untuk kepentingan kolektif. • Apakah tingkat institusi formal lebih baik dari pada mekanisme informal?

14. Rezim keamanan internasional adalah perantara yang menghubungkan balance of power dan pencapaian kepentingan nasional • perubahan-perubahan perilaku internasional apa yang bisa dinisiasikan atau difasilitasi oleh rezim? • Contoh: perilaku Cina di laut cina selatan dan peran ASEAN.

15. Apasajabentuk-bentukinstitusikerjasamakeamanan? • Common, Comprehensive, and Cooperative Security; Concert; Collective Security; Security Regime; Collective Defense • Mengapa suatu rezim keamanan mengambil suatu bentuk dan bukan bentuk yang lain? Apakah bentuk-bentuk rezim menunjukkan progress atau setara satu sama lain? • Bentuk rezim keamanan yang ideal tidak bergantung pada pendekatan nya (security with v security against), tetapi pada kemampuannya mengatasi masalah-masalah regional. • Kecenderungan yang terjadi adalah bentuk rezim akan mengikuti pola kepercayaan antar anggota dan kapabiltias nasional.

16. Peran Negara Besar dalam Rezim Keamanan • Peran Intramural: hegemonik (penguasaan sumber daya). • Peran extra-mural: strategic balancing, national interests. • Mengapa rezim keamanan internasional dapat bertahan tanpa peran hegemonik salah satu anggota? • Apa pengaruh intervensi negara-negara besar extra-regional bagi keberlansungan rezim keamanan internasional?

17. Trans-Atlantic Security Cooperation • Studi kasus yang penting untuk memahami bagaimana suatu rezim keamanan berusaha untuk tetap relevan dengan perubahan lingkungan strategis. • Penelaahan terhadap NATO menunjukkan adanya perubahan dari format rezim, yaitu dari rezim yang menekakan fungsi collective defense menjadi sebagian collective security, dengan kata lain dari threat management menjadi risk management (Wallander & Keohane, 1999). • Kondisi-kondisi apa yang memungkinkan terjadinya transformasi rezim keamanan? • Tingkat institusionalisasi • Ragam kompleksitas ancaman yang dihadapi: exclusivity v inclusivity

18. European Security Cooperation • Apa peranan berbagai instrumen kebijakan keamanan regional dalam EU : CFSP, WEU, European Security and Defence Policy? • Mengapa EU mementingkan fungsi crisis management, peacekeeping, dan misi kemanusiaan? (petersberg tasks)? • Mengapa EU berusaha meningkatkan kontribusinya kepada NATO? • Upaya-upaya apa yang dilakukan Uni Eropa untuk meningkatkan kapabilitas pertahanan kolektif?

19. East Asia Security Cooperation • Asia timur terdiri dari Cina, Jepang, Korea, Taiwan. Meski terdiri dari negara-negara maju, tetapi sesungguhnya Asia Timur praktis tidak memiliki rezim keamanan selain East Asia Caucus, yaitu ASEAN+3. • ASEAN memiliki peranan sebagai driving force di asia timur, tetapi faktor-faktor intramural masih membatasi “driving force” pada level simbolik. • Amerika Serikat memiliki kepentingan permanen di Asia Timur dan cenderung membentuk kaukus nya sendiri. • Mengapa tidak ada rezim keamanan yang tunggal di Asia Timur? Apa konsekuensinya di masa depan?

20. Southeast Asia Security Cooperation • Apa yang harus dilakukan ASEAN terhadap prinsip kedaulatan dan konsesus di masa yang akan datang? • Apakah ASEAN masih bisa disebut sebagai rezim keamanan? Atau “multilateralisme institusional”? • Asia Tenggara merupakan region tanpa negara besar (great power), mengapa bisa menghasilkan sebagian besar institusi keamanan regional di Asia? • Apakah ASEAN Way dapat dikatakan mendikte cara negara ekstra-regional bekerjasama dengan negara Asia Tenggara?

21. Amerika Serikat dan ASEAN • Apa pengaruh interaksi kekuatan struktural AS dengan aktor-aktor regional terhadap pemaknaan dan bentuk keamanan regional? • Prioritisasi dari pihak AS untuk mencapai kepentingan geo-strategis di Asia Tenggara. • AS mementingkan kerjasama keamanan bilateral ketimbang multilateral. • Amerika Serikat memandang pengaturan keamanan multilateral yang murni dikonsepsikan Asia Tenggara secara strategis lebih tidak penting daripada pengaturan yang diajukan aktor-aktor ekstra-regional • AS memandang bahwa norma regional yang dibangun ASEAN, seperti Treaty of Amity and Cooperation, akan membatasi ruang manuver stratejik. • AS masih menerapkan pendekatan realis di Asia Tenggara.

22. Indonesia and regional security • Kemandirian, persatuan nasional, dan kesejahteraan adalah tiga prinsip yang menyatukan Indonesia, dan dengan prinsip ini pula Indonesia mendekati kerjasama regional di bidang keamanan. Perubahan apa yang terjadi dalam cara Indonesia menyikapi negara-negara lain tidak menunjukkan prinsip kemandirian regional? • Apa pengaruh demokratisasi bagi kebijakan keamanan internasional Indonesia di Asia Tenggara? Apakah konflik atau friksi dengan negara tetangga semakin banyak ? • Apa yang menyebabkan keengganan Indonesia menjalin atau bahkan menerima keberadaan collective defence di Asia Tenggara? • Faktor-faktor yang menentukan antara lain kepercayaan antar anggota, intensitas komitmen politik untuk memprioritas regional solution for regional problems, dan kemapanan kedaulatan nasional.

23. Maritime Security in Southeast Asia • Keamanan maritim adalah kebutuhan negara-negara pantai di Asia tenggara. Namun kerjasama yang bisa mengatur hak dan kewajiban para anggota sangat sulit dilakukan. • Apakah pendekatan koordinatif memang lebih baik dari pada multilateralism? Apa perbedaan keduanya?

24. Counter-terrorism Cooperation in SouthEast Asia • Terorisme telah lama menjadi isu domestik negara-negara anggota ASEAN, apakah “regionalisasi” isu terorisme mengikuti agenda keamanan internasional (Amerika Serikat)? • Apakah isu kontra-terorisme telah meningkatkan level interaksi kerjasama keamanan di Asia Tenggara?

25. United Nations Security Council • PBB adalah bentuk kerjasama keamanan kolektif, dalam format ini kemampuan untuk melakukan ancaman atau tindakan (kekerasan) terhadap anggota yang melanggar menjadi krusial. • Kondisi-kondisi apa yang membuat tindakan kekerasan terhadap anggota dikatakan berlegitimasi dan sesuai hukum? • DK PBB memiliki wewenang untuk menentukan legalitas suatu tindakan terhadap negara anggota, tetapi legitimasi tindakan tersebut harus terlebih dulu ada. Apa yang harus diprioritaskan, legitimasi atau keabsahan? Apa konsekuensinya?

26. High level Panel on Threats, Challenges, and Change report (2004) mentions five criteria of Legitimate Use of Force

27. Preventive Action Unsauthorized by UN • Unilateral action can only authorized in the face of self-defence, thus after terrorist attack occured (Article 51). Articel 2.4 prohibits use of force by states. • Can preventive military action be legitimate on moral and political grounds. • Doctrine of humanitarian intervention maybe subject to abuse, doctrine of unilateral preventive action invites abuse. Preventive action’s necessity is speculative and subjective.

28. Legitimacy Criteria for Unauthorized Action • Five criteria of legimate use of force; • Security council is blocked; • Alternative forum of legitimacy is preferrable; • Broadest possible coalition of governments to avoid allegations of abuse by national interests.