slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 63

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 234 Views
  • Uploaded on

KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA. PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL. Disampaiakan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011. POKOK POKOK BAHASAN. DASAR PENERAPAN KTP Elektronik Pengertian Landasan Hukum

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEMENTERIAN DALAM NEGERI R EPUBLIK I NDONESIA' - haven


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

KEMENTERIANDALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA

PENERAPAN KTP ELEKTRONIK SECARA NASIONAL

Disampaiakan pada Acara Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik Tahun 2011

pokok pokok bahasan

POKOK POKOK BAHASAN

DASAR PENERAPAN KTP Elektronik

Pengertian

LandasanHukum

KewenanganPenyelenggaraanAdministrasiKependudukan

TujuanAdministrasiKependudukan

Output AdministrasiKependudukan

Program StrategisNasionaldiBidangDukcapil

KriteriaPemilihanKab/Kota

B. PERANAN PEMERINTAH, PROV, KAB/KOTA, DESA DAN PENDUDUK

KewajibanPemerintah,

PemerintahProvinsi,

PemerintahKab/Kota,

Kecamatan,

Desa/Kelurahandan

Penduduk

pokok pokok bahasan lanjutan

POKOK POKOK BAHASAN (lanjutan)

PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA)

D. AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik

ProsesdanPerkembanganPemberian NIK

Perkembanganpersiapandanpenerapan KTP Elektronik

E. MEKANISME PENERBITAN KTP Elektronik

ProsesPenerbitan KTP Elektronik

Tata Cara PerekamanSidikJari

Tata Cara Perekaman Sidik Jari Penduduk yang Cacat

F. PENUTUP

pengertian

PENGERTIAN

KTP berbasis NIK secaraNasionalyang selanjutnyadisebutKTP Elektronikadalah KTP yang memilikispesifikasidan format KTP Nasionaldengansistempengamanankhusus yang berlakusebagaiidentitasresmi yang diterbitkanolehDinasKependudukandanPencatatanSipilKabupaten/Kota.

Penerbitan KTP Elektronikadalahpengeluaran KTP baru, ataupenggantian KTP karenahabismasaberlakunya, pindahdatang, rusakatauhilang.

SidikJariadalahhasilreproduksitapakjaritanganpenduduk yang terdiriataskumpulanalurgaris-garishalusdenganpolatertentu yang sengajadiambildandicapkandengantintaataudengancara lain olehpetugasuntukkepentingankelengkapan data pendudukdalam database kependudukan.

pengertian lanjutan

PENGERTIAN (lanjutan)

Personalisasiadalahpencetakandokumen KTP Elektronikdenganmemasukanbiodata, pas photo, sidikjaritelunjukkiri-kanan, dantandatanganpenduduk.

Verifikasi adalah proses pemeriksaan kebenaran data dan identitas seseorang;

Identifikasi adalah proses untuk menentukan ketunggalan identitas seseorang melalui pemadanan sidik jari 1 : N di pusat data Kementerian Dalam Negeri.

dasar hukum
DASAR HUKUM

UNDANG UNDANG DASAR 1945 PASAL 26 AYAT (3)

Hal-Hal MengenaiWarga Negara danPendudukDiaturdenganUndangUndang

UNDANG-UNDANG NO. 23 TH 2006 TTG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pelaksanaan UU No.23/2006 TentangAdministrasiKependudukan

PP NO. 37 TH 2007

Tata Cara & PersyaratanPendaftaranPenduduk & PencatatanSipil

PERPRES NO. 25 TH 2008

PERPRES NO. 26 TH 2009

Penerapan KTP Berbasis NIK SecaraNasional

PerubahanAtasPerpres N0.26/2009 Penerapan KTP Elektronik Paling LambatAkhir 2012

PERPRES NO. 35 TH 2010

KEPRES NO. 10 TH 2010

Tim Pengarah

Spesifikasi Perangkat Keras, Lunak, Blanko KTP Elektronik

PERMENDAGRI NO. 6 TH 2011

PedomanPenerapan KTP Berbasis NIK SecaraNasional

PERMENDAGRI NO. 9 TH 2011

kewenangan penyelenggaraan administrasi kependudukan
KEWENANGAN PENYELENGGARAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Pemerintah melaluiMenteri Dalam Negeri, berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukansecara nasional(Pasal 5)

Pemerintah Provinsi berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukanantara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukan skala Provinsi yang dilakukan Gubernur(Pasal 6)

UNDANG UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2006

Pemerintah Kabupaten/Kota berkewajiban dan bertanggung jawab menyelenggarakan administrasi kependudukan antara lain PengelolaandanPenyajian Data Kependudukanskala Kabupaten/Kota yang dilakukan Bupati/Walikota (Pasal 7)

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota berkewajiban antara lain memberikan pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil, dan menerbitkan dokumen kependudukan (Pasal 8)

tujuan administrasi kependudukan
TUJUAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

TERTIB

1

3

2

DOKUMEN KEPENDUDUKAN(KK, KTP, AKTA CAPIL, DLL)

DATABASE KEPENDUDUKAN

PENERBITAN NIK

Terbangunnya Database Kependudukan yang AkuratditingkatKab/Kota, Prov & Pusat

Prosesnyasesuaidenganketentuan yang berlaku

NIK Diterbitkan setelah penduduk mengisi biodata penduduk per keluarga (F1-01) dengan menggunakan SIAK

Tidakadanyadokumenkependudukangandadanpalsu

Database Kependudukan Kab/Kota tersambung (online) dengan Prov & Pusat menggunakan SIAK

Tidak ada NIK ganda

Database KependudukanKemendagri & Daerah TersambungdgnInstansiPengguna

Pemberian NIK Kepadasemuapendudukharusselesaiakhirtahun 2011

output administrasi kependudukan
OUTPUT ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

OUTPUT

1

2

DokumenKependudukan

Database Kependudukan

program strategis nasional di bidang kependudukan dan pencatatan sipil
PROGRAM STRATEGIS NASIONAL DI BIDANG KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

2012

Penerapan KTP Elektronikdi 300 Kota/Kab

2011

Penerbitan NIK di168 Kab/Kota & Penerapan KTP Elektronikdi 197 Kota/Kab

2010

Pemutakhiran Data disemuaKab/Kota & Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota

dampak manfaat penggunaan nik secara nasional dan penerapan ktp elektronik

PERENC

PEMBANGUNAN

NAS. YG TEPAT

KEAMANAN NEGARA

TERORISME INTERNASIONAL/

DOMESTIK

DEMOKRASI

(Pemilu & Pilkada)

CITRA/EKSISTENSI

NEGARA

PEKERJA ILEGAL/

IMIGRAN

DATA STATISTIK

KPDDK YANG

AKURAT

PENYALAHGUNAAN DOKUMEN PENDUDUK

KEMUDAHAN

BEPERGIAN

STATUS KPDK

SESEORANG

DAMPAK MANFAAT PENGGUNAAN NIK SECARA NASIONAL DAN PENERAPAN KTP Elektronik

AKSES PELAYANAN

PUBLIK (Pajak, Perbankan, Bisnis, Kepolisiandll)

manfaat dokumen kependudukan
MANFAAT DOKUMEN KEPENDUDUKAN

M

A

N

F

A

A

T

KTP Elektronik

Untukmencegahdanmenutuppeluangadanya KTP gandadan KTP palsu,sehinggamemberikan rasa amandankepastianhukumbagimasyarakat

1

Untukmendukungterwujudnya database kependudukan ygakurat, sehingga Data Pemilih dalam Pemilu& Pemilukada ygselamainiseringbermasalahtdkakanterjadilagi, dansemuawarganegara Indonesia yang berhakmemilihterjaminhakpilihnya

2

Dapatmendukungpeningkatankeamanannegarasebagaidampakpositifdaritertutupnyapeluang KTP ganda& KTP palsu, dimanaselamainiparapelakukriminaltermasukteroris, TKI Ilegal dan perdagangan orang umumnya menggunakan KTP gandadan KTP palsu

3

Bahwa KTP Elektronikmerupakan KTP Nasional yang sudahmemenuhisemuaketentuan yang diaturdalam UU No.23 Thn 2006 & Perpres No.26 Thn 2009 dan Perpres No.35 Thn 2010, shgberlakusecaraNasional. Dengandemikianmempermudahmasy. untukmendapatkanpelayanandariLembagaPemerintahdanSwasta, karenatidaklagimemerlukan KTP setempat

4

kewajiban pemerintah

KEWAJIBAN PEMERINTAH

Menyediakan perangkat keras & perangkat lunak;

Menyediakan Blangko KTP berbasis NIK yang dilengkapikodekeamanan & rekaman elektronik;

Memberian bimbingan dan pendampingan teknis pelayanan KTP Elektronik;

MemberikanSosialisasi

Catatan: pemberianperangkat keras, perangkat lunak dan Blangko KTP ElektronikkepadaKab/Kota hanya 1 (satu) kali.

kewajiban provinsi

KEWAJIBAN PROVINSI

Menyediakan anggaran APBD Provinsi untuk :

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik kepada Instansi Provinsi, Kabupaten/Kota dan Penduduk;

Supervisi, monitoring dan evaluasi ke kabupaten/kota oleh Tim Supervisi dan Monev Provinsi;

Koordinasi dan konsultasi ke Pusat.

kewajiban kabupaten kota

KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA

Menjamin ketersediaan catu daya listrik dengan menyediakan Genset di Setiap Tempat Pelayanan KTP Elektronik;

Mempersiapkan tenaga teknis minimal 4 orang di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik dan tenaga pendukung lainnya;

Menjaga akurasi database kependudukan melalui pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil dengan SIAK;

kewajiban kabupaten kota lanjutan

KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)

d. Memprogramkan dan melaksanakan sosialisasi penerapan KTP Elektronik kepada :

instansi di Kabupaten/Kota,

Kecamatan,

Desa/Kelurahan,

RW/RT dan

Penduduk.

kewajiban kabupaten kota lanjutan24

KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)

e. Menyediakan Anggaran APBD di Dinas Dukcapil untuk Pelaksanaan Penerapan KTP Elektronik di :

Kab/Kota

Pembentukan Tim Pokja untuk tingkat Kabupaten/Kota dan Kecamatan;

Sosialisasi Penerapan KTP Elektronik terhadap instansi dan penduduk;

Mobilisasi penduduk wajib KTP ke Tempat Pelayanan;

Koordinasi dan Konsultasi ke Provinsi dan Pusat;

Insentif petugas di setiap tempat pelayanan KTP Elektronik

kewajiban kabupaten kota lanjutan25

KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)

Kecamatan

Pelayanan Penerapan KTP Elektronik;

Koordinasi dan Konsultasi ke Kab/Kota;

Penyediaan tenaga operator dan operasional pelayanan penerbitan KTP Elektronik di setiap tempat pelayanan;

Penyediaan Catu Daya Listrik;

Penyediaan Genset bagi Kecamatan yang tidak tersedia listrik;

Pelaporan.

kewajiban kabupaten kota lanjutan26

KEWAJIBAN KABUPATEN/KOTA (lanjutan)

Desa/Kelurahan

Sosialisasi tingkat Desa/Kelurahan;

Penyediaan Perangkat (Bila pelayanan KTP Elektronik ditempatkan di Desa/Kelurahan)

kewajiban kecamatan

KEWAJIBAN KECAMATAN

Membentuk Kelompok Kerja (POKJA)

Menandatangani dan Menyampaikan Surat Undangan Kepada Penduduk

Membuat dan menandatangani surat undangan kepada penduduk

Menyampaikan surat undangan kepada penduduk melalui Kepala Desa/Lurah.

kewajiban kecamatan lanjutan

KEWAJIBAN KECAMATAN (lanjutan)

c. Menyiapkan Tempat Pelayanan KTP Elektronik seperti :

Ruangan pelayanan;

Ruang/Gudang Penyimpanan KTP Elektronik;

Perlengkapan kantor untuk pelayanan;

Meningkatkan catu daya listrik;

Tenda dan kursi untk ruang tunggu penduduk.

kewajiban desa kelurahan

KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN

Sosialisasi

Mensosialisasikan program nasionalpenerbitan KTP Elektronikkepadapendudukdengancara :

LangsungTatapMuka;

MelaluiKepalaDusun, KepalaLingkungan, Pengurus RW/RT, Toga, Tomas;

Melalui Media Komunikasi yang ada.

Pendudukmemahamihak, kewajiban & manfaatpenerbitan KTP Elektronik.

kewajiban desa kelurahan lanjutan

KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan)

Menyampaikan Surat Undangan Kepada Penduduk

Surat undangan kepada penduduk berisi jadwal kapan penduduk wajib KTP harus mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik yang telah ditentukan.

Surat undangan yang diterima dari kecamatan disampaikan kepada penduduk melalui mekanisme yang ada seperti melalui Kepala Dusun, Kepala Lingkungan, Pengurus RW/RT.

kewajiban desa kelurahan lanjutan31

KEWAJIBAN DESA/KELURAHAN (lanjutan)

c. Mengkoordinasikan & Memfasilitasi Mobilisasi Penduduk

Upaya ini dilakukan bagaimana penduduk wajib KTP dapat hadir di tempat pelayanan KTP Elektronik sesuai tempat dan jadwal waktu yang telah ditentukan.

Penduduk wajib KTP dapat hadir dengan mandiri atau diperlukan fasilitasi kendaraan angkutan dari Desa/Kelurahan ke tempat-tempat pelayanan KTP Elektronik yang sudah ditentukan.

peran penduduk

PERAN PENDUDUK

HAK

Setiap penduduk wajib KTP berhak memperoleh KTP Elektronik yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sesuai domisili.

peran penduduk lanjutan

PERAN PENDUDUK (lanjutan)

KEWAJIBAN

Memenuhiundangandenganmendatangitempatpelayanan KTP Elektronik (tidakdapatdiwakilkan) untuk :

Melakukanpencocokanbiodata, pengambilan pas photo, sidikjaridantandatanganpenduduk

Verifikasisidikjaridanpengambilan KTP Elektronik.

peran penduduk lanjutan34

PERAN PENDUDUK (lanjutan)

Dalampencocokanbiodatawajibmemberikan data yang benarsesuai data padadokumenkependudukan yang dipunyaipenduduk.

Membawapersyaratan yang diperlukanantara lain :

SuratUndangan;

KTP;

SuratPemberitahuan NIK.

peranan mitra kerja pelaksana36

PERANAN MITRA KERJA (PELAKSANA)

Melaksanakan integrasi sistem antara sistem AFIS dengan SIAK untuk penerbitan KTP Elektronik dengan kegiatan sebagai berikut :

Pengadaan dan Distribusi Perangkat KTP Elektronik

Pengembangan Perangkat Lunak KTP Elektronik

Pemasangan Jaringan Komunikasi Data

Setting, konfigurasi dan integrasi sistem

Penyusunan Standar Keamanan

Bimbingan Teknis

Pendampingan

Pengadaan, Cetak dan Personalisasi Blangko KTP Elektronik

Layanan Keahlian Help Desk

proses dan perkembangan pemberian nik

1

9

7

3

5

10

2

8

6

4

PROSES DAN PERKEMBANGAN PEMBERIAN NIK

Dilaksanakan pd Thn 2011

Sedang Dlm Penyelesaian

Telahselesaidilaksanakan

Telahselesaidilaksanakan

Telahselesaidilaksanakan

Penyed Jarkom, konsol data, penerbitan NIK, penctakan & distbusi Srt Pembt NIK di 168 Kab/Kota

Pencetakan/ Print Out SuratPemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota

PenyediaanPerangkatPendukungKonsolidasi

Konsolidasi Data Kependudukandi 329 Kab/Kota kePusat

Bimbingan Teknis

DistribusiSuratPemberitahuan NIK di 329 Kab/Kota

Penyediaan Jaringan Komunikasi Data

Penerbitan NIK di 329 Kab/Kota

Koordinasi, Sosialisasi dan Orientasi

Pemutakhiran Data Kependudukan

Dicanangkan oleh Mendagri Tgl 17 Des 2010 dipusatkan di Kel Menteng Jakarta

Telahselesaidilaksanakan

Sedang Dlm Penyelesaian

Telahselesaidilaksanakan

Telahselesaidilaksanakan

Telah selesai dilaksanakanDi 329 Kab/Kota

kriteria pemilihan kab kota

KRITERIA PEMILIHAN KAB/KOTA

Nomenklatur Instansi Pelaksana : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

Melaksanakan SIAK untuk pelayanan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Telah memiliki Perda tentang Adminduk yang mengacu pada regulasi nasional di bidang adminduk;

Surat Bupati/Walikota tentang kesiapan dan permintaan untuk diprioritaskan dalam penerapan KTP Elektronik.

slide43

Pengumuman s/dUsulanPemenang

PENGADAAN BARANG/JASA

PenetapanPemenenangOlehMendagri

PenandatangananKontrakoleh PPK denganPemenang

Lanjutan(3)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik

  • Minggu II Mei 2011
  • SecaraElektronik(e-Procurement)
  • Februari 2011 s/d April 2011
  • Minggu IVApril 2011

10

A

B

C

slide44

PelaksanaanPenerapan KTP ElektronikTahun 2011

Lanjutan(4)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik

  • waktu yang efektif 7 bulan

D

PencetakanBlangko

sejumlah 67 JutaBlangko KTP Elektronik

  • Secarabertahapselama 5 bulan, tiaptiapbulanpencetakanharusselesai 13,4 jutablangko per bulanatau 450 ribu per hari

1)

Pengadaanperangkatkeras, perangkatlunak, sistem AFIS danjaringankomunikasi data

  • Dari minggukedua Mei 2011 s/d minggukeduaAgustus 2011

2)

  • Bimbinganteknis
  • Mingguketiga Mei 2011 s/d mingguketigaJuli 2011

3)

Pendampinganteknis

  • MingguKeempatJuli 2011 s/d MinggupertamaDesember 2011

4)

slide45

Lanjutan(5)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik

  • MinggukeempatJuli 2011 s/d MingguPertamaDesember 2011
  • Pelayanan 67 jutaselama 3,75 bln, atau17,9 juta per blnatau 600 ribu per hari

Pelayanan KTP Elektronik(Perekamansidikjari, fotodantandatangan)

5)

  • MinggupertamaAgustus 2011 s/d MinggukeduaDesember 2011
  • Personalisasi 67 jutaselama 3,5 blnatausebanyak 19,2 jutaatau 640 ribu per hari
  • Personalisasi KTP Elektronik

6)

Penerbitan KTP Elektronik

  • MinggukeduaAgustus 2011 s/d MingguketigaDesember 2011

7)

Penyerahan KTP Elektronik

  • MingguketigaAgustus 2011 s/d MinggukeempatDesember 2011

8)

slide46

PelaksanaanPenerapan KTP ElektronikTahun 2012

Lanjutan(6)… VII. PERKEMBANGAN PERSIAPAN DAN AGENDA PENERAPAN KTP Elektronik

  • Pencetakansejumlah 105 JutaBlangko KTP Elektronikdi 300 Kab/Kota, dan 3.886 KecamatandenganurutankegiatansertastandarbiayasamadenganTahun 2011 namuntidakmelakukanpelelanganlagikarenakontraktahunjamak 2011 s/d 2012

E

slide48

P

R

O

S

E

S

B

I

S

N

I

S

K

T

P

E

L

E

K

T

R

O

N

I

K

proses penerbitan e ktp
PROSES PENERBITAN E-KTP

Petugas Operator melakukan pengambilan dan perekaman PAS PHOTO

Penduduk Wajib KTP dtng dgn membawa srt panggilan mendatangi Tmpt Pelayanan

Petugas melakukan verifikasi data pnddk yg ada pada Database

Penduduk melakukan perekaman TANDA TANGAN

Penduduk melakukan perekaman seluruh SIDIK JARI TANGAN, dimulai dari tangan kanan kemudian tangan kiri

Penduduk pulang ke rumah masing2 dan menunggu panggilan berikutnya utk mengambil e-KTP

Petugas membubuhkan TTD dan Stempel pada surat panggilan yg sekaligus sbg tanda bukti bahwa pnddk telah melakukan perekaman pas photo, ttd tangan dan sidik jari

proses pendaftaran
PROSES PENDAFTARAN

Pembacaan Biodata: Entri no KK dan NIKmelalui Aplikasi SIAK

proses pendaftaran51
PROSES PENDAFTARAN

Pengambilan Foto

proses pendaftaran52
PROSES PENDAFTARAN

Perekaman Tanda Tangan

proses pendaftaran53
PROSES PENDAFTARAN

Perekaman seluruh sidik jari

tata cara penerbitan ktp elektronik bagi wni secara massal

TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik BAGI WNI SECARA MASSAL

Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota membuat dan menyerahkan daftar Penduduk WNI wajib KTP kepada Camat atau nama lain;

Camat atau nama lain menandatangani surat panggilan penduduk berdasarkan daftar penduduk WNI wajib KTP;

Petugas di kecamatan atau nama lain melalui kepala desa/lurah atau nama lain menyampaikan surat panggilan kepada Penduduk WNI wajib KTP;

Penduduk yang telah menerima surat panggilan, mendatangi tempat pelayanan KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan dan KTP lama bagi yang sudah memiliki KTP

tata cara penerbitan ktp elektronik lanjutan

TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik melakukan verifikasi data penduduk secara langsung di tempat pelayanan KTP Elektronik;

Petugas operator melakukan pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan, dan sidik jari penduduk;

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik membubuhkan tanda tangan dan stempel tempat pelayanan KTP Elektronik pada surat panggilan penduduk;

Surat panggilan Penduduk dimaksud sebagai bukti telah dilakukan verifikasi, pengambilan dan perekaman pas photo, tanda tangan dan sidik jari penduduk.

tata cara penerbitan ktp elektronik lanjutan56

TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)

Petugas operator melakukan penyimpanan data dan biodata penduduk ke dalam database di tempat pelayanan KTP Elektronik;

Data yang disimpan dalam database dikirim melalui jaringan komunikasi data ke server Automated Fingerprint Identification System di data center Kemendagri;

Data penduduk disimpan dan dilakukan proses identifikasi ketunggalan jatidiri seseorang.

Hasil identifikasi sidik jari sebagaimana dimaksud pada huruf k, apabila :

identitas tunggal, data dikembalikan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;

identitas ganda, dilakukan klarifikasi dengan tempat pelayanan KTP Elektronik.

tata cara penerbitan ktp elektronik lanjutan57

TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)

Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil melakukan personalisasi data yang sudah diidentifikasi ke dalam blangko KTP Elektronik;

Setelah dilakukan personalisasi, Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil mendistribusikan KTP Elektronik ke DinasKependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk diteruskan ke tempat pelayanan KTP Elektronik;

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik, menerima KTP Elektronik dan melakukan verifikasi melalui pemadanan sidik jari penduduk 1 : 1;

tata cara penerbitan ktp elektronik lanjutan58

TATA CARA PENERBITAN KTP Elektronik (lanjutan)

Hasil verifikasi sidik jari penduduk dapatterjadi:

Apabiladatanya sama maka KTP Elektronik diberikan kepada penduduk;

Apabiladatanya tidak sama maka KTP Elektronik tidak diberikan kepada penduduk;

Petugas di tempat pelayanan KTP Elektronik mengembalikan KTP Elektronik ke Kementerian Dalam Negeri melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten/Kota untuk dimusnahkan

Penduduk dapat mengambil KTP Elektronik dengan membawa surat panggilan.

tata cara perekaman sidik jari penduduk

TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK

Perekaman sidik jari penduduk dilakukan di tempat pelayanan KTP Elektronik.

Perekaman sidik jari penduduk dilakukan oleh Petugas Operator.

Petugas Operator merekam seluruh sidik jari tangan penduduk dengan urutan :

Perekaman sidikjaritangan kanan mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking; dan

Perekaman sidikjaritangan kiri mulai ibu jari, jari telunjuk, jari tengah, jari manis dan jari kelingking.

tata cara perekaman lanjutan

TATA CARA PEREKAMAN (lanjutan)

4. Hasil perekaman sidik jari tanganpenduduk disimpan ke dalam database kependudukan di tempat pelayanan KTP Elektronik.

5. Hasil perekaman sidik jari telunjuk tangan kiri dan jari telunjuk tangan kanan penduduk juga direkam ke dalam chip KTP Elektronik.

tata cara perekaman sidik jari penduduk yang cacat

TATA CARA PEREKAMAN SIDIK JARI PENDUDUK YANG CACAT

Dalam hal sidik jari telunjuk tangan kanan dan/atau tangan kiri tidak dapat direkam ke dalam chip KTP Elektronik, dilakukan perekaman sidik jari yang lainnya dengan urutan jari tengah, jari manis, atau ibu jari.

Penduduk yang cacat fisik sehingga tidak bisa dilakukan perekaman sidik jari tangan, tidak dilakukan perekaman sidik jari tanganTETAPI dilakukan perekaman pas photo wajahdengan kedua tangan penduduk yang bersangkutan ke dalam database kependudukan.

penutup
PENUTUP

PROGRAM ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN TAHUN 2011 S/D 2012

ADALAH

PROGRAM STATEGIS NASIONAL

AnggaranBesar

HASIL

MANFAATNYA SANGAT BESAR UTK MASY, BANGSA DAN NEGARA

Diperlukan

PERAN AKTIF PETUGAS &SEMUA LAPISAN MASYARAKAT

KOMITMEN PEMERINTAH

KOMITMEN PEM. PROV

KOMITMEN PEM. KAB/KOTA