1 / 63

PENERAPAN P3B ATAS PENGHASILAN BUNGA, DIVIDEN & ROYALTI

PENERAPAN P3B ATAS PENGHASILAN BUNGA, DIVIDEN & ROYALTI. OUTLINE. Interaksi UU PPh dan P3B Perlakuan perpajakan menurut UU PPh Perlakuan perpajakan menurut P3B. INTERAKSI UU PPH DAN P3B. Start. P3B dite-rapkan ?. P3B Konflik dng UU PPh ?. Ya. Ya. Identifikasi Transaksi

hannah-long
Download Presentation

PENERAPAN P3B ATAS PENGHASILAN BUNGA, DIVIDEN & ROYALTI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENERAPAN P3B ATAS PENGHASILAN BUNGA, DIVIDEN & ROYALTI

  2. OUTLINE • Interaksi UU PPh dan P3B • Perlakuan perpajakan menurut UU PPh • Perlakuan perpajakan menurut P3B

  3. INTERAKSI UU PPH DAN P3B Start P3B dite-rapkan? P3B Konflikdng UU PPh? Ya Ya Identifikasi Transaksi Internasional, seperti: Subjek & Objek Pajak Tidak Tidak Ketentuan P3B berlaku untuk hal yang berkonflik TentukanPerlakuanPajakmenurut UU PPh PerlakuanPajakmenurut UU PPh JALAN TERUS!!! Hal lain yang tidakberkonflikdengan P3B: UU PPh JALAN TERUS!!! Ya AdaPPhterutang? Tidak Stop

  4. INTERAKSI UU PPH DAN P3B • P3B dapat diterapkan apabila: • Indonesia memiliki P3B dengan negara residen, dan • WP luar negeri adalah residen dari negara mitra P3B Indonesia  terdapat SKD yang sah Ya P3B diterapkan? Tidak

  5. INTERAKSI UU PPH DAN P3B • P3B dapatberkonflikdengan UU PPhdalamhal, seperti: • Status SubjekPajakdalamnegeri, • Keberadaan BUT, • Hakpemajakan, • Besarnyapenghasilan (tax base) • Besarnyatarifpajak, • Definisipenghasilan/harta, • Sumberpenghasilan P3Bkonflikdengan UU PPh? Ya Tidak

  6. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh • Pengertian Dividen, Bunga, dan Royalti • Pemajakan atas Inbound Income • Pemajakan atas Outbound Income • Saat terutang.

  7. MODEL P3B MENGATUR Bahwa penghasilan yang diperoleh penduduk dari suatu negara (negara domisili) dari harta tak bergerak (termasuk penghasilan dari pertanian atau kehutanan) yang berada di negara lainnya dapat dikenakan pajak di negara lainnya tersebut (negara sumber). Jadi hak pemajakan atas penghasilan dari harta tidak bergerak diberikan di negara sumber.

  8. SIFAT HAK PEMAJAKAN MODEL P3B Untuk harta tidak bergerak adalah hak pemajakan penuh (exclusively taxing rights). Dng hak pemajakan penuh, suatu negara diberikan hak pemajakan sepenuhnya atas suatu penghasilan. Jadi tarif pajak yg diterapkan sepenuhnya sesuai ketentuan UU Domestik di negara tersebut.

  9. Mr. Felix Negara X Potongan ……….% dapatmengenakanpajaktanpapembatasan, sesuaiketentuan UU Dosmetik INDONESIA Pembayaransewa Tanah dan/atauBangunan PT. ABC

  10. CONTOH : Mr. Felix seorang penduduk Negara X dimana Indonesia dan Negara X telah memiliki P3B, pada suatu waktu menerima penghasilan dari persewaaan tanah dan bangunan yg terletak di Indonesia dari PT. ABC sebesar Rp 20.000.000. Dlm kasus ini penghasilan Mr. Felix dpt dipajaki di Ind sesuai dng ketentuan yg berlaku di Ind, PT.ABC wajib memotong PPh Pasal 4 ayat 2 atas penghasilan sewa sebesar : 10% X Rp 20.000.000 yaitu Rp 2.000.000.

  11. DEFINISI-DEFINISI DALAM MODEL P3B INDONESIA: • Deviden : Pendapatandarisaham-sahamatauhak-haklainnyaygbukanmerupakansuratutangnamunikutsertadalampembagiankeuntungan, demikianhalnyapendapatandarihak-hakperseroanlainnyaygdlmhalpengenaanpajaknyadiperlakukansamasebagaipendapatandarisahammenurutperundang-undanganpajaknegaradimanabadanygmelakukanpembayaranberkedudukan.

  12. Bunga: Penghasilan dari semua jenis tagihan piutang, baik yg dijamin dng hipotik maupun tidak, dan baik yg mempunyai hak atas pembagian laba maupun tidak , penghasilan dari sekuritas yg diterbitkan pemerintah dan penghasilan dari surat-surat obligasi atau surat –surat utang termasuk premi dan hadiah yg terkait dng sekuritas, obligasi atau surat utang, dan jg penghasilan yg berdasarkan undang-undang perpajakan negara dimana bunga tsb berasal dpt dipersamakan dng penghasilan yg diperoleh dari uang yg dipinjamkan, termasuk bunga atas penjualan secar kredit.

  13. Royalti: Pembayaran-pembayaranbaiksecaraperiodikatautidak, dandlmbentukataunamaapapunataunomenklatursejauhmanamerekadibuatsebagaipertimbanganuntuk: • penggunaan, atauhakuntkmenggunakan, setiaphakcipta, paten, desainatau model, rencana, rumusrahasiaatauproses, merkdagang, kekayaanatauhaklainnya; atau • penggunaan, atauhakuntkmenggunakanperalatan industrial, komersialatauilmiah; atau • Penyediaanpengetahuanteknis, industriatauperdaganganatauinformasi; atau • penyediaanbantuanygmeruptambahanuntksetiapkekayaanatauhaksepertiygdisebutkandlmhuruf (a), setiapperalatansepertidisebutkandlmhuruf (b) atausetiappengetahuanatauinformasisepertidisebutkandlmhuruf (c) ; atau • Penggunaan, atauhakuntukmenggunakan: • film-film gambarhidup (bioskop), atau • film atau video ygdigunakandlmhubungannyadngtelevisi; atau • kasetuntkpenggunaanygterkaitdngpenyiaran radio.

  14. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian Dividen, Bunga, Royalti dan Sewa dalam UU PPh: • Dividen, Penjelasan Pasal 4 ayat (1)huruf g, • Bunga, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f, • Royalti, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h, • Sewa, Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf i.

  15. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian DIVIDEN menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g: bagian laba yang diperoleh pemegang saham atau pemegang polis asuransi atau pembagian sisa hasil usaha koperasi yang diperoleh anggota koperasi. Termasuk dalam pengertian dividen adalah: • pembagian laba baik secara langsung ataupun tidak langsung, dengan nama dan dalam bentuk apapun; • pembayaran kembali karena likuidasi yang melebihi jumlah modal yang disetor; • pemberian saham bonus yang dilakukan tanpa penyetoran termasuk saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham; • pembagian laba dalam bentuk saham; • pencatatan tambahan modal yang dilakukan tanpa penyetoran;

  16. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian DIVIDEN menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g: Termasuk dalam pengertian dividen adalah: • pembayaran kembali seluruhnya atau sebagian dari modal yang disetorkan, jika dalam tahun‐tahun yang lampau diperoleh keuntungan, kecuali jika pembayaran kembali itu adalah akibat dari pengecilan modal dasar (statuter) yang dilakukan secara sah; • pembayaran sehubungan dengan tanda‐tanda laba, termasuk yang diterima sebagai penebusan tanda‐tanda laba tersebut; • bagian laba sehubungan dengan pemilikan obligasi; • bagian laba yang diterima oleh pemegang polis; • jumlah yang melebihi jumlah setoran sahamnya yang diterima atau diperoleh pemegang saham karena pembelian kembali saham‐saham oleh perseroan yang bersangkutan;

  17. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian DIVIDEN menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf g: Termasuk dalam pengertian dividen adalah: • pengeluaran perusahaan untuk keperluan pribadi pemegang saham yang dibebankan sebagai biaya perusahaan. • pembagian berupa sisa hasil usaha kepada anggota koperasi. Pengertian Dividen Terselubung (constructive dividends): • Diperlukan untuk mencegah penghindaran pajak, • UU PPh tidak mendefinisikan dengan tegas, • Hanya menyediakan contoh: pemegang saham yang telah menyetor penuh modalnya dan memberikan pinjaman kepada perseroan dengan imbalan bunga yang melebihi kewajaran. • Tidak boleh dibebankan sebagai biaya.

  18. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian BUNGA menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf f: Dalam pengertian bunga termasuk pula premium, diskonto dan imbalan sehubungan dengan jaminan pengembalian utang. • Premium terjadi apabila misalnya surat obligasi dijual di atas nilai nominalnya sedangkan diskonto terjadi apabila surat obligasi dibeli di bawah nilai nominalnya. • Premium tersebut merupakan penghasilan bagi yang menerbitkan obligasi dan diskonto merupakan penghasilan bagi yang membeli obligasi.

  19. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian ROYALTI menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h: suatu jumlah yang dibayarkan atau terutang dengan cara atau perhitungan apa pun, baik dilakukan secara berkala maupun tidak, sebagai imbalan atas: • penggunaan atau hak menggunakan hak cipta di bidang kesusastraan, kesenian atau karya ilmiah, paten, desain atau model, rencana, formula atau proses rahasia, merek dagang, atau bentuk hak kekayaan intelektual/industrial atau hak serupa lainnya; (Intangibles) • penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan industrial, komersial, atau ilmiah; (Tangibles) • pemberian pengetahuan atau informasi di bidang ilmiah, teknikal, industrial, atau komersial; (Informasi)

  20. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian ROYALTI menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h: • pemberian bantuan tambahan atau pelengkap sehubungan dengan penggunaan atau hak menggunakan hak-hak tersebut pada angka 1, penggunaan atau hak menggunakan peralatan/perlengkapan tersebut pada angka 2, atau pemberian pengetahuan atau informasi tersebut pada angka 3, berupa: • penerimaan atau hak menerima rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, yang disalurkan kepada masyarakat melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; • penggunaan atau hak menggunakan rekaman gambar atau rekaman suara atau keduanya, untuk siaran televisi atau radio yang disiarkan/dipancarkan melalui satelit, kabel, serat optik, atau teknologi yang serupa; • penggunaan atau hak menggunakan sebagian atau seluruh spektrum radio komunikasi;

  21. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian ROYALTI menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf h: • penggunaan atau hak menggunakan film gambar hidup (motion picture films), film atau pita video untuk siaran televisi, atau pita suara untuk siaran radio; dan • pelepasan seluruhnya atau sebagian hak yang berkenaan dengan penggunaan atau pemberian hak kekayaan intelektual/industrial atau hak-hak lainnya sebagaimana tersebut di atas.

  22. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pengertian SEWA menurut Penjelasan Pasal 4 ayat (1) huruf i: Dalam pengertian sewa termasuk imbalan yang diterima atau diperoleh dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan penggunaan harta gerak atau harta tak gerak, misalnya sewa mobil, sewa kantor, sewa rumah, dan sewa gudang.

  23. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pemajakan atas Inbound Income:

  24. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pemajakan atas Inbound Income: Subjek Pajak : PT ABC (SPDN) Objek Pajak : Rp 500 juta Pengurang : - PKP : Rp 500 juta PPh terutang : Rp 125juta KPLN (Psl 24) : Rp 75 juta PPh di Indonesia : Rp 65 juta Catatan: Negara sumber memiliki hak prioritas atas penghasilan yang bersumber dinegaranya. Indonesia sebagai negara Domisili hanya menikmati residu pajak sebesar (25-15)% X 500 juta. XYZ Corp. Bunga: Rp500 juta Pajak di luar negeri 15% (Rp 75 juta) CAPITAL Luar Negeri Indonesia PT ABC Asumsi: PT ABC tidak memiliki penghasilan dari Indonesia

  25. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pemajakan atas Outbound Income:

  26. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Pemajakan atas Outbound Income: Subjek Pajak : XYZ Corp. (SPLN) Objek Pajak : Rp 500 juta PPh (20%) : Rp 100 juta Pemajakan bagi XYZ di LN: Objek Pajak : Rp 500 juta PPh (5%) : Rp 25 juta KPLN : Rp 25 juta PPh di LN : Rp --- Catatan: Indonesia sebagai negara sumber memiliki hak prioritas memajaki penghasilan. Luar negeri hanya menikmati residu pajak, dan ternyata NIHIL. Asumsi: Laba XYZ Corp. dikenakan pajak di negaranya sebesar 5% dan tidak memiliki penghasilan lain. Sistem KPLN di luar negeri sama dengan di Indonesia. XYZ Corp. Bunga: Rp500 juta CAPITAL Luar Negeri Indonesia PT ABC

  27. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh Objek Pajak Outbound Income: 20% dari jumlah bruto 20% dari jumlah neto Branch profit (PMK-257/PMK.03/2008) 20% dari laba setelah PPh

  28. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh • Saat terutang: • Pasal 4 ayat (1): • saat diterima atau diperoleh • Diterapkan bagi SPDN, dan SPLN BUT sesuai Pasal 16 ayat (3), inbound income. • Pasal 26 ayat (1): • saat dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayaran • Diterapkan bagi SPLN, outbound income.

  29. PERLAKUAN PAJAK MENURUT UU PPh • Pengertian “disediakan untuk dibayarkan”: • Tidak terdapat penjelasan dalam UU PPh, • Diterapkan untuk setiap jenis penghasilan atau khusus untuk dividen? • Referensi: • SE-12/PJ.43/1993 tentang PPh Pasal 23/Pasal 26 atas Pembayaran Dividen atau Bagian Keuntungan dari Perseroan Dalam Negeri • “... Bagi perusahaan yang tidak go public, saat terutangnya PPh Pasal 23 atau Pasal 26 ialah pada saat disediakan untuk dibayarkan. ... adalah saat dibukukan sebagai utang dividen yang akan dibayarkan yaitu pada saat pembagian dividen diumumkan/ditentukan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Tahunan. ....”

  30. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pemajakan atas Passive Income dalam P3B: • Pasal 10 untuk penghasilan Dividen, • Pasal 11 untuk penghasilan Bunga, • Pasal 12 untuk penghasilan Royalti,

  31. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Dividen (OECD Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to aresident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which thecompany paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, butif the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, thetax so charged shall not exceed: a) 5 per cent of the gross amount of the dividends if the beneficial owner is acompany (other than a partnership) which holds directly at least 25 per cent ofthe capital of the company paying the dividends; b) 15 per cent of the gross amount of the dividends in all other cases.

  32. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Dividen (OECD Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Dividenygdibayarkanolehsuatuperseroaanygberkedudukandisuatu Negara Pihakpadapersetujuankepadapenduduk Negara PihakLainnyapadapersetujuandptdikenakanpajakdinegara lain tersebut. 2. NamundemikiandevidenitudptjgdikenakanpajakdiNegrapihak pd persetujuandimanaperseroygmembayarakandevidentsbberkedudukandansesuaidngperundang-undangannegaratersebut, akantetapiapabilapenerimadevidenadalahpemiliksahamygmenikmatidevidenitu, makapajakygdikenakantidakakanmelebihi: a) 5 persendarijumlbrutodevidenjikapenerimadevidenadalah, suatubadan (selainpersekutuan) ygmemilikisekurang-kurangnya 25% modal daribadanygmembayardeviden; b) 15 persendarijumlahbrutodevidensalamhallainnya.

  33. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Dividen (UN Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to aresident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such dividends may also be taxed in the Contracting State of which thecompany paying the dividends is a resident and according to the laws of that State, butif the beneficial owner of the dividends is a resident of the other Contracting State, thetax so charged shall not exceed: a) _ per cent (the percentage is to be established through bilateralnegotiations) of the gross amount of the dividends ifthe beneficial owner is a company (other than a partnership)which holds directly at least 10 per cent of the capital of the company paying the dividends; (b) _ per cent (the percentage is to be established through bilateralnegotiations) of the gross amount of the dividends in all other cases.

  34. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Dividen (UN Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Dividenygdibayarkanolehsuatuperseroaanygberkedudukandisuatu Negara Pihakpadapersetujuankepadapenduduk Negara PihakLainnyapadapersetujuandptdikenakanpajakdinegara lain tersebut. 2. NamundemikiandevidenitudptjgdikenakanpajakdiNegrapihak pd persetujuandimanaperseroygmembayarakandevidentsbberkedudukandansesuaidngperundang-undangannegaratersebut, akantetapiapabilapenerimadevidenadalahpemiliksahamygmenikmatidevidenitu, makapajakygdikenakantidakakanmelebihi: a) _ persen(ditentukanberdasarkankesepakatanaantarakeduanegaraygbersangkutan)darijumlahkotordividen,jikapenerimadevidenadalah, suatubadan (selainpersekutuan) ygmemilikisekurang-kurangnya 10% modal daribadanygmembayardeviden; (b) _ persen(ditentukanberdasarkankesepakatanbersamaantaraduanegaraygbersangkutan) darijumlkotordevidendalamhallainnya.

  35. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Bunga (OECD Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Interest arising in a Contracting State and paid to a resident of the otherContracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the Contracting State in which itarises and according to the laws of that State, but if the beneficial owner of the interestis a resident of the other Contracting State, the tax so charged shall not exceed 10 percent of the gross amount of the interest. The competent authorities of the ContractingStates shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

  36. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Bunga (OECD Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Bungaygberasaldarisuatu Negara Pihakpadapersetujuandandibayarkankepadapenduduk Negara Pihaklainnyapadapersetujuandapatdikenakanpajakdinegara lain tersebut. 2. Namundemikian, bungatsb dpt jugadikenakanpajakdi Negara Pihakpadapersetujuantempatbungaituberasal, dansesuaidngperundang-undangannegaratersebut, akantetapiapabilapenerimabungaadalahpemberipinjamanygmenikmati bunga itu, makapajakygdikenakantidakakanmelebihi 10% darijumlkotorbunga. Pejabat-pejabatygberwenangdarikedua ngara pihak pada persetujuan dng mengadakan perjanjian yg saling menguntungkan dapat mengatur pelaksanaan pengenaan pajak atas bunga tersebut.

  37. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Bunga (UN Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Dividends paid by a company which is a resident of a Contracting State to aresident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such interest may also be taxed in the ContractingState in which it arises and according to the laws of that State, but ifthe beneficial owner of the interest is a resident of the other ContractingState, the tax so charged shall not exceed ___ per cent (thepercentage is to be established through bilateral negotiations) of thegross amount of the interest. The competent authorities of the ContractingStates shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

  38. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Bunga (UN Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Bungaygberasaldarisuatu Negara Pihakpadapersetujuandandibayarkankepadapenduduk Negara Pihaklainnyapadapersetujuandapatdikenakanpajakdinegara lain tersebut. 2. Namundemikian, bungatsbdptjugadikenakanpajakdi Negara Pihakpadapersetujuantempatbungaituberasal, dansesuaidngperundang-undangannegaratersebut, akantetapiapabilapenerimabungaadalahpemberipinjamanygmenikmatibungaitu, makapajakygdikenakantidakakanmelebihi ……% ( persentanyaditentukanberdasarkankesepakatanbersamaantaraduanegaraygmengadakanperjanjian) darijumlkotorbunga. Pejabat-pejabatygberwenangdarikeduangarapihakpadapersetujuandngmengadakanperjanjianygsalingmenguntungkandapatmengaturpelaksanaanpengenaanpajakatasbungatersebut.

  39. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Royalti (OECD Model): • Negara Domisili/Sumber: 1. Royalties arising in a Contracting State and beneficially owned by a resident ofthe other Contracting State shall be taxable only in that other State.

  40. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Royalti (OECD Model): • Negara Domisili/Sumber: 1. Royalitiygberasaldari Negara Pihakpadapersetujuandan yang pemiliknyaadalahpendudukdarisuatu Negara Pihaklainnyahanya akan dikenakan pajak di Negara lainnya.

  41. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Royalti (UN Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Royalties paid by a company which is a resident of a Contracting State to aresident of the other Contracting State may be taxed in that other State. 2. However, such royalties may also be taxed in the ContractingState in which it arises and according to the laws of that State, but ifthe beneficial owner of the royalties is a resident of the other ContractingState, the tax so charged shall not exceed ___ per cent (thepercentage is to be established through bilateral negotiations) of thegross amount of the royalties. The competent authorities of the ContractingStates shall by mutual agreement settle the mode of application of this limitation.

  42. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Pembagian hak pemajakan Royalti (UN Model): • Negara Domisili: • Negara Sumber: 1. Royalitiygberasaldari Negara Pihakpadapersetujuandandibayarkankepadapendudukdarisuatu Negara Pihaklainnyapadapersetujuandapatdikenakan pajak di Negara lain tersebut 2. Namundemikianroyaltitersebutdptjugadikenakanpajakdi Negara Pihakpadapersetujuandimanaroyaltiituberasalsesuaidngperundang-undangannegaraitu, tetapiapabilapenerimaroyaltiadalahpemilikroyaltiygmenikmatinya, makapajakygdikenakantdkakanmelebihi ….. Persen (persennyaditentukanberdasarkankesepakatanbersamaantaraduanegaraygmengadakanpejanjian) darijumlah total kotorroyalti. Pejabat-pejabatygberwenangdarikeduanegarapihakpadapersetujuandngmengadakanperjanjianygsalingmenguntungkandptmengaturpelaksanaanpengenaanpajakatasroyaltitersebut.

  43. KetentuanPajakdi Indonesia: • TarifPPhPasal 26: 20%, • TarifPPhBadan: 28%, Worldwide Income, • Badan diwajibkan melaksanakan pemotongan. PT Monas Kasus 1: Outbound Dividend Penyertaan 50% Indonesia Singapura • KetentuanPajakdiSingapura: • Dividen yang dibayarkeluarnegeritidakdipotongpajak. • DividendariluarnegeribukanobjekPajak. • WP Badanwajibmenyampaikan SPT Yeuw Pte. Ltd. Dividen Rp 1 Miliar Gunakan P3B RI-Singapura untuk menentukan konsekuensi perpajakan bagi Wajib Pajak.

  44. Kasus 2: Inbound Dividen PT PQR • KetentuanPajakdi Indonesia: • TarifPPhPasal 26: 20%, • TarifPPhBadan: 28%, Worldwide Income, • WP Badan wajib melakukan pemotongan. Dividen Rp 1 Miliar Indonesia Penyertaan Saham 50% Canada • Ketentuan Pajak di Canada: • Dividen yang dibayar ke luar negeri dipotong pajak, tarif 25%. • Dividen dari luar negeri adalah objek Pajak • Tarif pajak korporasi: 38% • WP Badan wajib melakukan pemotongan. You Corp. Gunakan P3B RI-Canada untuk menentukan konsekuensi perpajakan bagi Wajib Pajak.

  45. Ketentuan Pajak di Singapura: • Bunga yang dibayar ke luar negeri dipotong pajak 15%. • Bunga dari luar negeri bukan objek Pajak. • WP Badan wajib melakukan pemotongan Lee Corporation Kasus 3: Inbound Interest Pinjaman Singapura Indonesia • Ketentuan Pajak di Indonesia: • PPh Pasal 26: 20%, • Tarif PPh Badan: 28% • WP Badan wajib melakukan pemotongan Bunga Rp 1 Miliar PT ABC Gunakan P3B RI-Singapura untuk menentukan konsekuensi perpajakan bagi Wajib Pajak.

  46. KetentuanPajakdi Indonesia: PPhPasal 26: 20%, TarifPPhBadan: 30% WP Badanwajib melaksanakan pemotongan Debitur Kasus 4: Outbound Interest Pinjaman Indonesia Singapura • KetentuanPajakdiSingapura: • Bunga yang dibayarkeluarnegeridipotongpajak 15%. • BungadariluarnegeribukanobjekPajak. • WP Badanwajibmelaksanakan pemotongan. Bunga Rp 1 Miliar Yeuw Pte. Ltd. • Apakah Indonesia mempunyaihakpemajakanatasbunga: • Dari SUN (SuratUtang Negara) yang dimiliki SPDN Singapura? • Dari SBI yang dimilikioleh SPDN Singapura?

  47. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Hak pemajakan negara domisili tidak eksklusif, kecuali atas royalti (OECD Model). • Hak pemajakan negara sumber dibatasi. • Persentase yang lebih kecil dalam P3B daripada tarif domestik negara sumber tidak menimbulkan pengenaan pajak baru di negara sumber. • P3B tidak mengatur saat terutang pajak. Istilah “paid” mempunyai makna yang luas, karena konsep pembayaran bermakna pemenuhan kewajiban untuk menyediakan dana agar tersedia bagi pihak penerima (shareholder/kreditur) sesuai dengan cara yang diatur dalam kontrak atau kebiasaan.

  48. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Definisi Dividen, Bunga, dan Royalti • Diatur secara khusus di dalam P3B. • Dapat berbeda dengan pengertian yang terdapat dalam ketentuan domestik. • Khusus dividen, definisi dalam model P3B mengakomodasi pengertian dividen dalam ketentuan domestik. • Contoh: Pasal 10 Dividen (3) OECD/UN Model: The term “dividends” as used in this Article means income from shares, “jouissance” shares or “jouissance” rights, mining shares, founders' shares or otherrights, not being debt-claims, participating in profits, as well as income from othercorporate rights which is subjected to the same taxation treatment as income fromshares by the laws of the State of which the company making the distribution is a resident.

  49. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Contoh: Pasal 10 Dividen (3) OECD/UN Model: Istilah“dividen” sebagaimanadigunakandalampasaliniberartipenghasilandarisaham-saham,atauhak-haklainnyaygbukanmerupakansurat-surathutang, namunturutsertadalampembagianlaba , demikianhalnyapenghasilandarihak-hakperseroanlainnyaygdlmhalpengenaanpajaknyadiperlakukansamasebagaipenghasilandarisaham-sahammenurutundang-undangperpajakannegaradimanaperseroanygmelakukanpembayaranberkedudukan.

  50. PERLAKUAN PAJAK MENURUT P3B • Hubungan Efektif antara harta dan BUT • Contoh: Pasal 12 ayat (3) OECD/UN Model: • Apabila terdapat hubungan efektif antara harta yang menghasilkan dividen, bunga, atau royalti dengan bentuk usaha tetap, maka pasal 7 Business Profit diterapkan. The provisions of paragraph 1 shall not apply if the beneficial owner of theroyalties, being a resident of a Contracting State, carries on business in the otherContracting State in which the royalties arise through a permanent establishmentsituated therein and the right or property in respect of which the royalties are paid iseffectively connected with such permanent establishment. In such case the provisionsof Article 7 shall apply.

More Related