slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PowerPoint Presentation
Download Presentation
SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 23

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG - PowerPoint PPT Presentation


  • 455 Views
  • Uploaded on

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM) DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA DAN PEMERINTAH DAERAH. Samarinda, 10 Desember 2012.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'SOSIALISASI PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012 TENTANG' - gloria-barron


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

SOSIALISASI

PERATURAN MENTERI PAN DAN RB NOMOR 60 TAHUN 2012

TENTANG

PEDOMAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN/LEMBAGA

DAN PEMERINTAH DAERAH

Samarinda, 10 Desember 2012

slide2

OUTLINE PEDOMAN UMUM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

BAB I. PENDAHULUAN

Latar Belakang

Maksud dan Tujuan

Pengertian Umum

BAB II. TAHAP-TAHAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PenandatangananDokumenPaktaIntegritas

Pencanangan Pembangunan ZonaIntegrias

Proses Pembangunan ZonaIntegritas

BAB III. PENILAIAN DAN PENETAPAN UNIT KERJA BERPREDIKAT WBK/WBBM

PenilaiandanPenetapan Unit KerjaBerpredikat WBK

PenilaiandanPenetapan Unit Kerjaberpredikat WBBM

BAB IV. PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan

Pengawasan

BAB IV. EVALUASI DAN PELAPORAN

Evaluasi

Pelaporan

BAB IV. PENUTUP

slide3

LATAR BELAKANG

  • Pemberantasan korupsi harus dilakukan melalui penindakan dan pencegahan. Penindakan menghasilkan detterence effect tetapi berdampak kecil dan bersifat jangka pendek, sedangkan pencegahan menghasilkan dampak yang besar dan bersifat jangka panjang, tetapi kurang menghasilkan detterence effect. Sinergi kedua upaya tersebut akan menghasilkan detterence effect dandampak yang besar/jangka panjang.
  • Keberhasilan upaya pencegahan korupsiselama ini kurang optimal. Salah satu di antaranya adalah Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) sebagai bagian dari Inpres Nomor 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.
  • Untuk mewujudkan unit kerja berpredikat WBK, perlu lebih dahulu dilakukan pembangunan Zona Integritas (ZI), yang didahului dengan penandatanganan dokumen pakta integritasberdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 dan Pencanangan Pembangunan ZI berdasarkan Per.MENPAN dan RB Nomor 60 Tahun 2012 sebagai wujud komitmen pemberantasan korupsi pada tingkat individu dan instansi pemerintah.
  • Pembangunan ZI merupakan model pencegahan korupsi melalui berbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terukur
slide4

PENGERTIAN UMUM

Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemdayang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

slide5

PENGERTIAN UMUM (Lanjutan)....

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan kepada masyarakat.

slide6

PETA ZI, WBK, WBBM

ZONA INTEGRITAS

(K/L/PEMDA)

WBK/WBBM

(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)

slide7

DASAR HUKUM

UU No. 28 Tahun 1999;

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002;

UU No. 30 Tahun 2002;

UU No. 14 Tahun 2008;

PP No. 60 Tahun 2008;

Perpres No. 24 Tahun 2010;

Inpres No. 5 Tahun 2004;

Inpres No. 9 Tahun 2011;

Inpres No. 17 Tahun 2011;

Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011;

pakta integritas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn
Pelaksanaan

InstruksiPresiden

Nomor5 Tahun 2004

dan

Nomor 17 Tahun 2011

PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

Di masadepannanti, PaktaIntegritasakanmenjadibest practicesdisemualinipembangunan. Pemerintahan Indonesia masadepan, Insya Allah, akanmakinbersihdarisemuawujudtindakpidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)

PulauIntegritas/ Bebas Dari Korupsi

Pakta Integritas

integritas dan good governance
Integritasdan Good Governance

satunyahati, ucapandantindakan

slide10

TARGET DAN REALISASI PENCANANGAN

DAN PEMBANGUNAN ZI TAHUN 2012

  • S/d 14 November 2012
slide11

ALUR FIKIR PEMBANGUNAN ZI MENUJU WBK

MEANS/HOW TO ACHIEVE

(Kegiatan/Proses)

ENDS/WHAT TO ACHIEVE

(Outcomes/Hasil)

  • ULTIMATE OUTCOMES:
  • (Nilai Minimum)
  • Indeks Integritas Yanlik (KPK)
  • PKUPP(Kem.PAN dan RB)
  • IMMEDIATE OUTCOMES :(Nilai Maksimum)
  • % kerugian negara belum selesai
  • % temuan in efektif
  • % temuan in efesien
  • % PNS dihukum disiplin
  • % Dumas belum selesai
  • % PNS dihukum pidana
  • PROGRAM PENCEGAHAN KORUPSI TERDIRI DARI 20 KEGIATAN/ PROSES

WBK / WBBM

slide12

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)

Clean Government

3

1

2

  • Proses Pembangunan ZI:
  • Program Pencegahan Korupsi: LHKPN, Kode Etik, Whistle Blower, Pengendalian Gratifikasi, penanganan conflict of interest, rekrutmen secara terbuka, e-procurement, dll.
  • APIP sebagai Unit Penggerak Integritas (UPI).

Pencanangan Pembangunan ZI secara terbuka

Inpres 17/2011 & PerMenPAN & RB 60/2012

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas (PI)

(Inpres 9/2011& PerMenPAN&RB

No. 49/2011)

5

4

6

  • Monitoring dan penilaian oleh Tim Penilai Nasional (Kem. PAN dan RB, KPK, ORI)
  • Indikator Proses
  • Indikator Hasil

Identifikasi Pengajuan Calon Unit Kerja WBK kepada Menpan dan RB

Penetapan Unit Kerja Sebagai WBK/WBBM*

  • Penetapan WBK dilakukan oleh Pimpinan K/L dan Pemda berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal & reviu oleh Tim Penilai Nasional.
  • Penetapan WBBM dilakukan oleh MenPAN dan RB berdasarkan hasil self assessment Tim Penilai Internal dan evaluasi oleh Tim Penilai Nasional
slide13

PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI

DAN INDIKATOR PROSESMENUJU WBK/WBBM

slide14

Lanjutan..... PROGRAM/KEGIATAN PENCEGAHAN KORUPSI

DAN INDIKATOR PROSES MENUJU WBK/WBBM

* Belumditerapkankarenabelumadaacuannya

slide15

KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN

PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)

slide16

INDIKATOR HASIL WBK/WBBM

* Penerapannyamenunggupersetujuan KPK

slide17

MEKANISME PENILAIAN DAN PENETAPAN WBK DAN WBBM

1. Self Assessment oleh TPI atas indikator proses dan indikator hasil

2. Usulanpimpinan K/L danPemdatentang unit kerja yang akandiusulkan

menjadi WBK/WBBM dilengkapi/dilampiri Dokumen Hasil Self Assessment

oleh TPI.

3. Penilaianlangsungoleh Tim PenilaiNasional (TPN):

- Reviu dalam rangka penetapan WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda.

- Evaluasi dalam rangka penetapan WBBM oleh Menpan dan RB

4. Rekomendasi TPNkepadaPimpinan K/L dan Pemda atau MenPANdan RB

dalam rangka penetapan WBK/WBBM.

5. Penetapan unit kerjaberpredikat WBK oleh pimpinan K/L dan Pemda atau

WBBM oleh MenPAN dan RB.

slide18

SUSUNAN ORGANISASI TIM PENILAI NASIONAL (TPN)

  • Ketua: UnsurKementerian PAN dan RB;
  • WakilKetua: Unsur KPK;
  • WakilKetua: Unsur ORI;
  • Sekretaris: UnsurKementerian PAN dan RB;
  • Anggota: Unsur-unsur instansi pemerintah yang terkait, KPK, dan ORI.
slide19

KETENTUAN DALAM PELAKSANAAN PENILAIAN OLEH TPN

  • Penilaiandilakukansecara Independen dalam arti tidak dipengaruhi oleh pihak manapun;
  • Komunikasi dengan pihak yang dinilai hanya dapat dilakukan untuk mengklarifikasi atau melengkapi data/informasi yang diperlukan dalam rangka penilaian;
  • Tidakdiperkenankan adanyakomunikasidalambentukapapunantara Tim Penilai Nasionaldengan pihak yang dinilai yang secara langsung maupun tidak langsung mengarah kepada informasi tentang nilai yang akan diperoleh;
  • Pihakyang dinilai tidakdipungutbiayaapapun;
  • Keputusan/hasil Tim PenilaiNasional bersifatmutlak; dan
  • Keputusan/hasil Tim PenilaiNasional disampaikankepadaMenteri PAN dan RB dalam bentuk laporan Hasil Evaluasi dari Koordinator Tim Penilai Nasional.
slide20

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

  • Pembinaan :
  • Terhadap Unit Kerja (untuk mempersempit kesempatan)
  • perbaikan sistem dan prosedur
  • perbaikan sarana
  • penghargaan berupa percepatan kenaikan pangkat, renumerasi, dsb
  • Terhadap pegawai (untuk meluruskan niat)
  • pelatihan Anti Korupsi dengan tujuan membangun Integritas PNS dengan metode yang efektif

Unit Kerja berpredikat WBK/WBBM

  • Pengawasan/pemantauan :
  • Tim Pemantau Independen ditingkatnasional(Per.MenPAN dan RB60/2012)
  • Forum PemantauIndependenditingkat K/L danPemda, danmasyarakat (Per.MenPAN dan RB 49/2011)
slide21

TIM PEMANTAU INDEPENDEN

  • DipimpinolehDeputiBidangPengawasandanAkuntabilitasAparatur.
  • Tugas Tim PemantauIndependenadalahmelakukanpemantauansecaraproaktifke unit kerjaberpredikat WBK/WBBM atauberdasarkanlaporan-laporandarimasyarakatmaupun Forum PemantauIndependenpadatingkat K/L danPemda.
  • Tim PemantauIndependendapatmengajukanrekomendasipencabutan/perubahan status WBK/WBBM, jikaternyatasyarat-syaratindikatormutlakdanindikatoroperasionaltidakdapatdipertahankan.
slide22

Padi ditumbuk menjadi beras

Beras dimasak menjadi nasi

Mari membangun Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi

22

slide23

WassalamualaikumWr.Wb.

Terima Kasih

Kementerian PAN dan RB