DELIK PERS

1. DELIK PERS Oleh: EVY RETNO WULAN, S.H., M.Hum.

2. 5 Juni 1998awal babakan baru hubungan pers dan pemerintah di era reformasi. • Menteri Penerangan (Menpen) Kabinet Reformasi, Muhammad Yunus Yosfiah mengumumkan kebebasan pers , dengan pencabutan lima Peraturan Menteri Penerangan (Permenpen) Republik Indonesia, al tentang :

3. pembatalan surat izin perusahaan penerbitan pers (SIUPP) • Pengakuan terhadap Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) sebagai wadah tunggal • Dan Pengurangan waktu relay siaran berita nasional dari 14 kali menjadi tiga kali sehari. • Permen Nomor 01/Per/ Menpen/1984 Tentang Pencabutan SIUPP yang semula dilakukan Deppen, akhirnya diganti dengan Permen Nomor 01/ Per/Menpen /1998, di mana Deppen tidak akan membatalkan SIUPP serta Pengurusan SIUPP yang menggunakan 16 persyaratan menjadi tiga persyaratan saja.

4. Deppen tidak akan mencabut SIUPP apabila terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang Pokok Pers dan kode etik jurnalistik. Pencabutan SIUPP dilakukan Departemen Kehakiman melalui proses pengadilan.

5. Pada tanggal 23 September 1999 Pemerintah mengeluarkan Undang – Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (Undang – Undang Pers). • Harapan insan Pers terhadap Undang – Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers (Undang – Undang Pers)…. • bahwa Undang – Undang Pers ini dapat menjadi sarana perlindungan bagi mereka dalam menjalankan profesinya

6. Namun…. • munculnya sejumlah sengketa antara wartawan dan perusahaan massa di satu sisi dengan masyarakat di sisi lain, dalam bentuk gugatan perdata dan tuntutan pidana oleh mereka yang merasa dirugikan oleh pemberitaan di media massa, telah mengubah harapan hampir sebagian insan pers.

7. Satu per satu insan pers yang digugat dan dituntut kalah dan justru di sini dasar hukum yang digunakan adalah perbuatan melawan hukum serta pencemaran nama baik, yang diatur dalam Kitab Undang – Undang Hukum Perdata (KUHPer) dan Kitab Undang – Undang Hukum Pidana (KUHP).

8. Undang – Undang Pers tidak menjadi dasar yang kuat bagi insan pers tersebut untuk membela diri mereka. Kasus Tommy Winata melawan Koran Tempo yang paling populer, di samping kasus – kasus lainnya.

9. Sementara itu… Rumusan delik pers tidak pernah muncul dan bahkan tidak pernah digunakan dalam sidang – sidang kasus tersebut. Karena…. Hingga saat ini memang masih belum satupun rumusan KUHP yang mengatur delik pers secara tegas, apalagi bentuk sanksi hukumnya

10. Jadi….. Hal tsb menimbulkan masalah bagi kepastian hukum di bidang fungsi pers, khususnya menyangkut perbuatan apa yang dilarang oleh hukum pidana beserta mekanisme penegakaannya agar selaras dengan adanya Undang – Undang Pers.

11. Pers adalah • “lembaga sosial dan wahana komunikasi massa yang melaksanakan kegiatan jurnalistik meliputi mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi baik dalam bentuk tulisan, suara, gambar, suara dan gambar, serta data dan grafik maupun dalam bentuk lainnya dengan menggunakan media cetak, media elektronik, dan segala jenis saluran yang tersedia.” ( pasal 1 angka 1 UU PERS)

12. fungsi fungsi yang dimainkan oleh pers • FUNGSI INFORMASI adalah fungsi pers yang paling standar. Munculnya jurnalistik adalah karena adanya informasi yang hendak disampaikan oleh pihak tertentu kepada khalayak masyarakat. • FUNGSI HIBURAN juga cukup penting, karena manusia membutuhkan hiburan di sela-sela kehidupannya yang serba serius.

13. FUNGSI PENDIDIKAN dari pers tak kalah penting, karena pada dasarnya manusia membutuhkan berbagai tuntunan dan pelajaran dalam hidupnya. Pers diharapkan dapat memberikan kontribusi yang baik bagi pengembangan kepribadian manusia. • FUNGSI KONTROL SOSIAL merupakan fungsi yang paling banyak disinggung dalam setiap perbincangan mengenai pers. Hal ini disebabkan kehidupan manusia tak pernah mencapai kondisi ideal seperti yang dicita-citakan setiap agama maupun ideologi. Hidup kita dikelilingi oleh ketidakadilan, penyimpangan nilai-nilai moral, kejahatan yang makin brutal, penindasan, dan sebagainya. Di sinilah pers ikut menjalankan peran untuk saling mengingatkan sesama manusia.

14. Perusahaan pers • Badan hukum Indonesia yang menyelenggarakan usaha pers meliputi perusahaan media cetak, media elektronik, dan kantor berita, serta perusahaan media lainnya yang secara khusus menyelenggarakan, menyiarkan, atau menyalurkan informasi. (pasal 1 angka 2, UU PERS)

15. Bahwa sebagai suatu lembaga, pers dinyatakan sebagai lembaga sosial, Namun…. tidak dinyatakan dengan tegas bahwa pers adalah suatu badan hukum sosial. Hal ini nampak tersurat dalam ketentuan tentang perusahaan pers.

16. Yayasan dan koperasi adalah badan hukum untuk kegiatan sosial, sedangkan Perseroan Terbatas adalah badan hukum untuk kepentingan komersial. • Pada prakteknya, ketidaktegasan fungsi ini juga akan berpengaruh terhadap arah pemberitaan dari pers, jika bobot komersial dari suatu pemberitaan lebih tinggi dari bobot sosialnya, maka proporsi sensasi dalam suatu berita jelas akan mendominasi. Dan berita yang mengutamakan sensasi serta daya jual, biasanya rawan pelanggaran hukum.

17. Fungsi pers adalah melakukan komunikasi massa melalui kegiatan jurnalistik.

18. Komunikasi • sebuah proses interaksi untuk berhubungan dari satu pihak ke pihak lainnya, yang pada awalnya berlangsung sangat sederhana dimulai dengan sejumlah ide-ide yang abstrak atau pikiran dalam otak seseorang untuk mencari data atau menyampaikan informasi yang kemudian dikemas menjadi sebentuk pesan untuk kemudian disampaikan secara langsung maupun tidak langsung menggunakan bahasa berbentuk kode visual, kode suara, atau kode tulisan.

19. Bentuk Komunikasi • A. Komunikasi Interpersonal (Two-way communication) Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih yang melakukan interaksi, dimana umpan balik dapat segera diketahui, kegiatan komunikasi ini dilakukan secara tatap muka maupun dengan tidak tatap muka, contoh ngobrol, diskusi, rapat, wawancara

20. B. Komunikasi Antarpersonal (One-way communication) Komunikasi yang terjadi antara dua orang atau lebih tanpa melakukan interaksi, dimana umpan balik dapat tidak ada, kegiatan komunkasi ini dilakukan secara tatap muka maupun dengan tidak tatap muka, contoh briefing, kotbah, kuliah jarak jauh.

21. Komunikasi Massa (Mass Communication) • Komunikasi massa adalah jenis komunikasi yang ditujukan kepada sejumlah khalayak yang tersebar, heterogen, dan anonim melalui media cetak atau elektronis sehingga pesan yang sama dapat diterima secara serentak dan sesaat. Contohnya; Pers, atau TV.

22. Pada hakikatnya materi komunikasi massa adalah berita dan bukan lain – lain bentuk materi. • Hal ini tidak terlepas obyek dari komunikasi massa itu sendiri yaitu, informasi yang bersifat satu /sama, bagi subyek yang berbeda – beda.

23. berita • “suatu informasi tentang kejadian pada waktu tertentu”. • Perbedaan hanya pada cara penyampaian, jenis media massa dan jumlah, isi dan jenis berita.

24. jurnalistik • “kegiatan untuk melakukan pengumpulan, penulisan, pengolahan, penyuntingan dan pemuatan sejumlah data yang akan dipublikasikan melalui jenis media massa tertentu. • Media massa adalah media yang dipergunakan untuk melakukan komunikasi massa.

25. Ketentuan Dasar Delik Pers sebagai Delik PidanaPers sebagai Obyek Hukum Pidana • Delik pers disebut juga sebagai “Tindak Pidana Pers”, yaitu suatu tindak pidana yang berkaitan dengan fungsi pers.

26. “ Unsur Perbuatan (peristiwa pidana)”. • Niat • Perbuatan • Perbuatan telah selesai dilakukan Jadi….. sebagai suatu perbuatan / tindak pidana, maka pers dirumuskan sebagai salah satu obyek Hukum Pidana.

27. Pers sebagai Subyek Hukum Pidana • Kitab Undang-undang Hukum Pidana mengenal subjek hukum yaitu orang (Pribadi Kodrati). Timbul pemahaman baru mengenai subjek hukum pidana ini yang diawali dengan pemikiran terhadap suatu perkumpulan orang yang melakukan kegiatan hukum. Subjek hukum ini dikenal sebagai Badan Hukum (Pribadi Hukum),

28. sehingga dengan demikian muncul permasalahan apakah bisa suatu badan hukum diajukan sebagai pelaku tindak pidana ? Hal ini menyangkut doktrin dalam hukum pidana, yaitu "actus non facit reum, nisi mens sit rea" alias "an act does not make a person guilty, unless his mind is guilty" (seseorang tidak dianggap bersalah karena niatnya).

29. yang memiliki niat adalah orang dan bukan badan hukum, • namun…. • doktrin ini kini dikalahkan oleh dapat dipidananya korporasi.Pandangan hukum pidana yang tidak menghendaki bahwa badan hukum dapat menjadi subjek hukum pidana tidak lagi digunakan.

30. Pada Undang-undang tentang Kegiatan Subversif (UU.No.11/PNPS/Tahun 1963) badan hukum dapat dijadikan sebagai subjek hukum pidana. Akan tetapi dalam hal menerima sanksi pidana, sanksi pidana yang dapat dijatuhkan padanya hanya berupa denda sedangkan bila terdapat juga sanksi kurungan atau penjara maka yang menerimanya adalah orang yang menjadi pengurus yang mewakili badan hukum tersebut dalam bertindak hukum.

31. subyek hukum pers • Wartawan yaitu orang yang secara teratur melaksanakan kegiatan jurnalistik. • Perusahaan pers • Organisasi Pers

32. Ruang Lingkup Delik Pers dalam Hukum Pidana Hukum pidana Indonesia dibagi menjadi 2 bidang yaitu : • a. Hukum Pidana Materiil Hukum pidana materiil berisi tentang ketentuan-ketentuan pidana berupa sanksi-sanksi pidananya. • b. Hukum Pidana Formil/Hukum Acara Pidana Hukum pidana formil merupakan ketentuan-ketentuan bagaimana pelaksanaan proses pemeriksaan terhadap suatu tindak pidana. Proses itu dimulai dari Penyelidikan, Penyidikan dan Pemeriksaan di Pengadilan.

33. Dengan demikian ruang lingkup delik pers dalam hukum pidana adalah termasuk dalam hukum pidana materiil.

34. Dalam pembahasan penerapan hukum pidana dikaitkan dengan tindak pidana di bidang pers, perlu untuk diketahui terlebih dahulu bahwa di dalam doktrin hukum pidana Indonesia, untuk dapat digolongkan sebagai suatu perbuatan pidana maka suatu perbuatan itu haruslah masuk ke dalam ruang lingkup pidana.

35. Hukum pidana materiil mempunyai ruang lingkup pada apa yang disebut PERISTIWA PIDANA ("STRAFBAARHEID").

36. Peristiwa Pidana ini mempunyai unsur-unsur • 1. Sikap tindak atau perikelakuan manusia. Peristiwa pidana merupakan suatu sikap tindak atau perikelakuan manusia. Hal ini dikaitkan dengan pengertian bahwa yang menjadi subjek hukum pidana adalah manusia sebagai pribadi kodrati.

37. 2. Masuk lingkup laku perumusan kaedah hukum pidana, yang dikaitkan dengan Asas Legalitas (Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)) yang pengertiannya : "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".

38. 3. Melanggar hukum; kecuali bila ada dasar pembenar. • 4. Didasarkan pada kesalahan; kecuali bila ada dasar peniadaan kesalahan.

39. Asas Legalitas (Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) • Asas legalitas tercantum di dalam Pasal 1 ayat 1 KUHP yang dirumuskan dalam bahasa latin berbunyi : "Nullum delictum nulla poena sine praevia legi poenali", bila diartikan ke dalam bahasa Indonesia adalah : "Tidak ada delik, tidak ada pidana tanpa ketentuan pidana yang mendahuluiya", atau dengan kalimat sederhana : "Tiada suatu perbuatan yang dapat dipidana selain telah ada kekuatan ketentuan perundang-undangan pidana yang mendahuluinya".

40. Dengan demikian kita tidak dapat menjatuhkan suatu pidana terhadap suatu perbuatan yang belum ditetapkan suatu peraturan perundang-undangan sebagai suatu tindak pidana. • Oleh karena rumusan delik pers dalam hukum pidana merupakan hal yang baru dan belum diatur secara khusus dalam suatu peraturan perundang-undangan tentang hal ini, apalagi Undang – Undang Pers. • Dan apabila hal itu dinyatakan begitu saja sebagai delik pers, maka hal ini dapat menimbulkan keraguan di dalam penggunaannya.

41. tetapi untuk adanya kepastian hukum dan perlindungan hukum jenis – jenis penyalahgunaan fungsi pers, maka dapat dilakukan suatu usaha Interpretasi Ekstentif yang merupakan pemikiran secara meluas serta terbatas dari peraturan perundang-undang yang berlaku positif yang dapat dikaitkan dengan penyalahgunaan fungsi pers serta usaha analogi terhadap hukum positif yang ada untuk digunakan norma-norma hukumnya bagi penerapan delik pers.

42. Usaha interpretasi ekstentif yang dilakukan tidak hanya sebatas pada peraturan-peraturan yang ada di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana saja akan tetapi juga terhadap hukum-hukum positif yang berlaku di Indonesia yang mempunyai aspek pidana.

43. Ketentuan Hukum Pidana Yang berhubungan dengan Media Massa • Mengingat hingga saat ini, rumusan yang baku dan tepat mengenai delik pers belum ada, maka dalam kaitannya dengan delik pidana yang diatur dalam KUHP akan dicari hubungan yang sesuai dengan delik ini, khususnya pasal – pasal mengenai komunikasi, penyebaran informasi dan media massa, yang terdiri dari jenis - jenis :

44. Delik Kebencian (Haatzaai Arikelen) • Delik Penghinaan (Pencemaran Nama Baik) • Delik Penyebaran Kabar Bohong • Delik Kesusilaan • Pertanggungjawaban Penerbitan

45. Sedangkan jenis – jenis ketentuan tindak pidana yang berhubungan dengan media massa tersebut, dapat disebutkan sebagai berikut : • I. Pembocoran Rahasia Negara Pasal 112 Barang siapa dengan sengaja mengumumkan surat-surat, berita-berita atau keterangan-keterangan yang diketahuinya bahwa harus dirahasiakan untuk kepentingan negara, atau dengan sengaja memberitahukan atau memberikannya kepada negara asing, diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun.

46. II. Pembocoran Rahasia Hankam Negara Pasal 113 Barang siapa dengan sengaja, untuk seluruhnya atau sebagian mengumumkan, atau memberitahukan maupun menyerahkan kepada orang yang tidak berwenang mengetahui, surat-surat, peta-peta, rencana-rencana, gambar-gambar, atau benda-benda yang bersifat rahasia dan bersangkutan dengan pertahanan atau keamanan Indonesia terhadap serangan dari luar, yang ada padanya atau yang isinya, bentuknya atau susunannya benda-benda itu diketahui olehnya diancam pidana penjara paling lama empat tahun.

47. Jika surat-surat atau benda-benda ada pada yang bersalah atau pengetahuannya tentang itu karena pencariannya, pidananya dapat ditambah sepertiga.

48. III. Penghinaan Terhadap Presiden dan Wakil Presiden. (putusan MK nomor 013-022/PUU-IV/2006. Berdasarkan putusan tersebut delik penghinaan terhadap kepala negara yaitu pasal 134, 136 bis, dan 137 KUHP telah dinyatakan bertentangan dengan UUD Negara RI Tahun 1945 dan dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat). a. Pasal 134 Penghinaan dengan sengaja terhadap Presiden dan Wakil Presiden diancam dengan pidana paling lama enam tahun, atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

49. b. Pasal 136 bis : • Pengertian penghinaan sebagaimana dimaksudkan dalam pasal 134 mencakup juga perumusan perbuatan dalam pasal 135, jika hal itu dilakukan diluar kehadiran yang dihina, baik dengan tingkah laku di muka umum, maupun tidak di muka umum dengan lisan atau tulisan, namun dihadapan lebih dari empat orang atau dihadapan orang ketiga, bertentangan dengan kehendaknya dan oleh karena itu merasa tersinggung.

50. c. Pasal 137 : • (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan, atau menempelkan di muka umum tulisan yang berisi penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, dengan maksud supaya isi penghinaan diketahui atau lebih diketahui oleh umum, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun empat bulan denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.