slide1 l.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA PowerPoint Presentation
Download Presentation
UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 86

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA - PowerPoint PPT Presentation


  • 256 Views
  • Uploaded on

UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA. Disampaikan oleh :. Direktorat Perkembangan Kependudukan Ditjen Administrasi Kependudukan. KEMENTERIAN DALAM NEGERI. I. PENDAHULUAN. 1. Amanat UUD 1945 :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN DAN PEMBANGUNAN KELUARGA' - garson


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

UNDANG-UNDANG

NOMOR 52 TAHUN 2009

TENTANG

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

DAN PEMBANGUNAN KELUARGA

Disampaikanoleh :

Direktorat Perkembangan Kependudukan

Ditjen Administrasi Kependudukan

KEMENTERIAN DALAM NEGERI

slide2

I. PENDAHULUAN

1.Amanat UUD 1945 :

Pasal 26 ayat (3) : Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-Undang.

2. UU ini menjadi landasan yang kokoh dalam penyelenggaraan perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga

slide3

Proses

AmandemenUU No. 10 Tahun 1992 inisiatifDPR-RI

  • Surat Mendagri kepada Presiden Nomor : 470/1970/Sj tertanggal 6 Agustus 2004, perihal permohonan diterbitkan AMPRES Amandemen UU Nomor 10 Tahun 1992.
  • Terjadi pergantian Presiden tidak terbit AMPRES; Penarikan RUU dan pengusulan kembali amandemen pada periode tahun 2005 – 2009
slide4

PERIODE 2005 -2009

Suratdari DPR-RI kepadaPemerintahNomor:RU.02/8719/DPR-RI/2006 tertanggal14November 2006, perihalpenyampaian RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga.

SuratPresidenkepadaPimpinanDPR-RI Nomor: R-98/Pres/12/2006 tertanggal 19 Desember2006, perihalpenunjukkanwakilPemerintahutkpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluarga.

slide5

PERIODE 2005 -2009

SuratMenseknegkepadaMenteriKesehatan, MenteriDalamNegeri, MenteriHukumdan HAM Nomor B-637/M.Sesneg/12/2006 tertanggal 19 Desember 2006 perihalpenunjukkanwakilPemerintahuntukmelakukanpembahasan RUU tentangKependudukandan Pembangunan Keluargadengan DPR-RI

slide6

KESEPAKATAN INTERDEP ATAS

AMANDEMEN UU 10 TH 1992

  • Posisioning UU sbg “Grand Designed” substansi pembangunan kependudukan, agar semua sektor yg menangani kependudukan hrs mengacu pada UU tersebut.
  • Materi yg sdh diatur dalam UU Nomor 23 Tahun 2006 hrs dikeluarkan dari draft RUU.
  • Substansi yg sdh diatur dalam RUU Kesehatan yg sedang dibahas bersamaan harus dikeluarkan dari draft RUU.
  • RUU ini harus memperhatikan dan menyikapi semangat OTDA sesuai UU Nomor 32 Tahun 2004.
slide7

6.Waktu Penyusunan dan Pembahasan DIM Interdep

Tanggal 20 Maret 2007 Pemerintah melalui Departemen Kesehatan menyampaikan DIM kepada Komosi IX DPR-RI

slide8

Pembahasan DIM antara Pemerintah

dengan DPR-RI

  • Pengesahan jadwal dan mekanisme pembahasan serta Penjelasan Pemerintah terhadap RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, tgl 28 Februari 2007.
  • Pandangan dan pendapat Presiden yg disdampaikan Menteri Kesehatan dan Tanggapan Ketua Komisi IX atas Pandangan dan pendapat Presiden, tanggal 14 Maret 2007.
  • Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 21 Maret 2007, ditunda karena DPR blm mempelajari DIM.
  • Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 23 Mei 2007, ditunda karena hanya dihadiri oleh Menteri Hukum dan HAM. Menurut pandangan Komisi IX hrs ada Menteri Teknis.
slide9

Pembahasan DIM antara Pemerintah

dengan DPR-RI

  • Pembahasan antara Pemerintah dengan DPR pada tanggal 13 Juni 2007, tidak terjadi kesepakatan masalah judul. Yang diajukan DPR dengan judul RUU tentang Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, sedang Pemerintah menghendaki judul RUU tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, mengingat muatan RUU hanya mencakup Perkembangan Kependudukan, sedangkan substansi Administrasi Kependudukansudah tertampung di UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Terjadi deadlock.
slide10

Pembahasan DIM antara Pemerintah

dengan DPR-RI

  • Tanggal 29 April 2009 pertemuan Interdep di Kantor Setneg mempersiapkan bahan untuk pertemuan konsultasi pimpinan DPR-RI dengan Presiden, sbg tindak lanjut surat dari DPR kepada Presiden RI No. TU.03/2199/DPR RI/IV/2009 tertanggal 24 April 2009 perihal Pertemuan Konsultasi Pimpinan DPR-RI dengan Presiden RI.
  • Menteri Dalam Negeri melalui surat No. 114.1/1829/SJ tertanggal 27 Mei 2009 menyampaikan bahan kepada Presiden pada acara pertemuan konsultasi Presiden dengan Pimpinan DPR-RI yg dilaksanakan pada tanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara.
slide11

Pembahasan DIM antara Pemerintah

dengan DPR-RI

  • Tindak Lanjut pertemuankonsultasiPresidendenganPimpinan DPR-RI ygdilaksanakanpadatanggal 27 Mei 2009 di Istana Negara,disepakati pembahasanDIM antaraPemerintahdengan DPR-RI dilanjutkan dan dimulai tanggal24 September 2009 sampaidengan 28 September 2009, meliputipembahasandenganPanitiaKerja/Panja, Tim Perumus/Timus, danTim Sinkronisasi/Timsin.
  • ProsesPersetujuan :
  • a) Raker Tingkat I Komisi IX tanggal 28 September 2009
  • dengan agenda PendapatAkhir Mini Fraksiterhadap RUU
  • tentangPerkembanganKependudukandan Pembangunan
  • Keluarga.
  • b) Raker Tingkat II Paripurna DPR RI tanggal 29 September
  • 2009
slide12

TANGGAPAN UMUM

  • Persoalan kependudukan di Indonesia sangat kompleks dan memerlukan penanganan secara komprehensif. Jumlah penduduk yg besar dengan pertumbuhan penduduk tinggi, kualitas rendah dan persebaran tidak merata.
  • Pembangunan kependudukan diarahkan kepada penduduk sebagai subyek pembangunan (people centered development). Penduduk berperan baik sebagai pelaku maupun sebagai pemanfaat hasil pembangunan.
tanggapan umum
TANGGAPAN UMUM

3. Isu kependudukan dan pembangunan keluarga sangat luas; mencakup aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas, yang terkait dengan pembangunan ekonomi, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, sosial, agama, keamanan, tata ruang, kemampuan daya dukung alam dan daya tampung lingkungan, eksploitasi SDA yang menjamin kelestarian lingkungan dan peningkatan kesejahteraan penduduk .

slide14
POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA
  • UU ini akan menjadi rancangan induk (grand design) pembangunan kependudukan untuk mewujudkan penduduk yang berkualitas, manusia yang sehat, mandiri, beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, cinta tanah air, berkesadaran hukum dan lingkungan, menguasai iptek, serta memiliki etos kerja yang tinggi dan berdisiplin.
slide15
POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA

2. UU ini harus mampu mengakomodir perubahan isu strategis dari perubahan global di bid. kependudukan dan pembangunan, yang telah disepakati Indonesia dalam International Conference on Population and Development (ICPD) dan Millenium Development Goals (MDGs) yang disesuaikan dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa yang tertuang di dalam Pancasila dan UUD’45.

slide16
POSISIONING UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA
  • Undang-undang ini disesuaikan dengan perubahan sistem pemerintahan di dalam negeri yaitu dari pemerintahan sentralistik ke desentralisasi.dan dapat mereorientasi pembangunan yang berwawasan kependudukan yang menekankan pada kualitas SDM dalam pembangunan daerah berbasis kompetensi.
  • Undang-undang ini diharapkan mampu menjawab masalah-masalah yang lebih spesifik seperti pertumbuhan kota dan urbanisasi, migrasi (internal dan internasional), pengangguran, kemiskinan, degradasi lingkungan dan perubahan struktur penduduk.
slide17
SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA
  • UNDANG-UNDANG NOMOR 52 TAHUN 2009 TERDIRI DARI 12 BAB
  • DAN 63 PASAL SBB:
  • BAB I : KetentuanUmum (Pasal 1)
  • BAB II : Asas, PrinsipdanTujuan (Pasal 2 s/d Pasal 4)
  • BAB III : HakdanKewajibanPenduduk (Pasal 5 s/d Pasal 6)
  • BAB IV : KewenangandanTanggungJawabPemerintah (Pasal 7 s/d Pasal 14)
  • BAB V : Pembiayaan (Pasal 15 s/d Pasal 16)
  • BAB VI : PerkembanganKependudukan (Pasal 17 s/d Pasal 46)

* BagianKesatu : Umum (Ps 17)

* BagianKedua : PengendalianKuantitasPenduduk

** Paragraf 1 : Umum (Ps 18 s/d Ps 19)

** Paragraf 2 : KeluargaBerencana (Ps 20 s/d Ps 29)

* BagianKetiga : PenurunanAngkaKematian (Ps 30 s/d 32)

* BagianKeempat : MobilitasPenduduk (Ps 33 s/d Ps 37)

* BagianKelima : PengembanganKualitasPenduduk

** Paragraf 1 : Umum (Ps 38)

** Paragraf 2 : PendudukRentan (Ps 39 s/d Ps 43)

* BagianKeenam : PerencanaanKependudukan (Ps 44 s/d Ps 46)

slide18
SISTEMATIKA UNDANG-UNDANGNOMOR 52 TAHUN 2009 TENTANG PERKEMBANGAN KEPENDUDUKANDAN PEMBANGUNAN KELUARGA
  • BAB VII : Pembangunan Keluarga (Pasal 47 s/d Ps 48)
  • BAB VIII : Data dan Informasi Kependudukan (Pasal 49 s/d Pasal 52)
  • BAB IX : Kelembagaan (Pasal 53 s/d Pasal 57)
  • * Bagian Kesatu : Nama dan Kedudukan (Ps 53 s/d Ps 55)
  • * Bagian Kedua : Tugas dan Fungsi (Ps 56 s/d Ps 57)
  • BAB X : Peranserta Masyarakat (Pasal 58)
  • BAB XI : Ketentuan Peralihan (Pasal 59)
  • BAB XII : Ketentuan Penutup (Pasal 60 s/d Pasal 63)
slide19

II.POKOK PIKIRAN UU TENTANG PK & PK

Batang

Tubuh

Konsiderans

Menimbang

Konsiderans

Mengingat

Penjelasan

Umum

slide20

KONSIDERAN MENIMBANG

Berisi aspek-aspek filosofis, yuridis dan sosiologis yang melandasi lahirnya Undang-Undang

Pembangunan Nasional pd hakekatnya pembangunan manusia dan seluruh masyarakat Indonesia, mencakup semua dimensi dan aspek kehidupan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan UUD 1945.

slide21

KONSIDERAN MENIMBANG

2. Penduduk sbg modal dasar dan faktor dominan pembangunan, oleh krn itu pddk hrs menjadi titik sentral dalam pembangunan berkelanjutan.

3.Upaya pengendalian angka kelahiran dan penurunan angka kematian, pengarahan mobilitas pddk, pengembangan kualitas pddk pd seluruh dimensinya, peningkatan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, shg mjd SDM yg tangguh dan mampu bersaing dgn bangsa lain.

slide22

KONSIDERAN MENGINGAT

  • Ps. 20, Pasal 26 ayat (2), Pasal 26 ayat (3), Pasal 28B ayat (1), Pasal 28B ayat (2), Pasal 28C ayat (1), Pasal 28J ayat (1) UUD Negara RI Th 1945
slide23

ASAS(Ps 2)

norma agama

keseimbangan

PK dan PK

manfaat

perikemanusiaan,

slide24

PRINSIP

PASAL 3

  • Kependudukan sbg titik sentral kegiatan pembangunan;
  • Pengintegrasian kebijakan kependudukan kedalam pembangunan sosial budaya, ekonomi, dan lingkungan hidup;
  • Pertisipasi semua pihak dan gotong royong;
  • Perlindungan dan pemberdayaan terhadap keluarga sbg unit terkecil dlm masyarakat;
  • Kesamaan hak dan kewajiban antara pendatang dan penduduk setempat;
  • Perlindungan terhadap budaya dan identitas penduduk lokal;
  • Keadilan dan kesetaraan gender.
slide25

PASAL 4

TUJUAN

  • Perkembangankependudukan :

mewujudkankeserasian, keselarasan, dankeseimbanganantarakuantitas, kualitas, danpersebaranpddkdenganlingkunganhidup.

  • Pembangunan Keluarga :

meningkatkankualitaskeluarga agar dapattimbul rasa aman, tenteram, danharapanmasadepanyglebihbaikdalammewujudkankesejahteraanlahirdankebahagiaanbatin.

slide26

PASAL 5

HAK PENDUDUK

  • Membentuk keluarga -> keturunan melalui perkawinan yg sah;
  • Memenuhi kebutuhan dasar -> tumbuh & berkembang;
  • Memperoleh pendidikan -> meningkatkan kualitas;
  • Mendapat informasi, perlindungan dan bantuan untuk mewujudkan hak-hak reproduksi sesuai dgn etika sosial dan norma agama;
  • Berkomunikasi dan memperoleh informasi kependudukan dan keluarga -> mengembangkan pribadi dan lingkungan sosial;
  • Mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah dan menyampaikan informasi PK dan PK dgn menggunakan sarana yg tersedia;
  • Mengembangkan dan memperoleh manfaat ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya tentang PK dan PK;
slide27

PASAL 5

HAK PENDUDUK

  • Bebas bergerak, berpindah dan bertempat tinggal dalam wilayah NKRI;
  • Mendapatkan perlindungan untuk mempertahankan keutuhan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  • Menetapkan keluarga ideal scr bertanggung jawab (jumlah, jarak, umur melahirkan; mendidik, membimbing, mengarahkan anak; mengangkat anak; hak reproduksinya);
  • Hak hidup; mempertahankan dan mengembangkan nilai-nilai adat;
  • Memperjuangkan pengembangkan dirinya (pribadi/kelompok) untuk membangun bangsa dan negara;
  • Memperoleh dan mempertahankan ruang hidupnya;
  • Mendapatkan identitas kewarganegaraan, ataupun mengganti status kewarganegaraan;
  • Memperoleh hak dasar kehidupannya.
slide28

KEWAJIBAN PENDUDUK

Pasal 6

  • Menghormati hak-hak penduduk lain dlm kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
  • Berperanserta dalam pembangunan kependudukan;
  • Membantu mewujudkan perbandingan yg ideal antara perkembangan kependudukan dan kualitas lingkungan, sosial dan ekonomi;
  • Mengembangkan kualitas diri melalui peningkatan kesehatan, pendidikan, ketahanan dan kesejahteraan keluarga;
  • Memberikan data dan informasi kependudukan dan keluarga yg diminta oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah untuk kependudukan sepanjang tidak melanggar hak-hak penduduk.
slide29

KEWENANGAN PEMERINTAH

Pasal 7

  • Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan jangka panjang (PK dan PK).
  • Mengintegrasikan PJM dan PJP dalam PJM dan PJP Nasional.
  • Diatur dlm PP
  • Menetapkan kebijakan dan program jangka menengah dan

jangka panjang (PK dan PK) sesuai dgn kebutuhan daerah

masing-2.

  • Kebijakan PJM dan PJP hrs mengacu pada kebijakan Nasional.
  • Diatur dlm Perda

Pasal 8

slide30

Pasal 9

Pelaksanaan Kebijakan Dan Program JM Dan JP

  • Pengumpulan, pengolahan, analisis, evaluasi, penelitian, pengembangan, dan penyebarluasan informasi tentang PK dan PK;
  • Perkiraan scr berkelanjutan dan penetapan sasaran PK dan PK;
  • Pengendalian dampak pembangunan terhadap PK dan PK serta lingkungan hidup.
  • Kebijakan dan Program JM dan JP dilakukan melalui :
    • Menyusun rencana kerja tahunan meliputi :
      • Penggalangan peranserta (individu sampai penyandang dana dalam PK dan PK);
      • Advokasi, dan KIE tentang PK dan PK kpd seluruh komponen perencana dan pelaksana pembangunan serta seluruh masyarakat;
      • Pelayanan cuma-cuma bagi keluarga miskin.

Pasal 10

slide31

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

  • Pasal 11
  • Pemerintah bertanggung jawab dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluraga
  • Pasal12PP
  • Menetapkankebijakannasional;
  • Menetapkanpedoman (NSPK);
  • Memberikanpembinaan, bimbingan, supervisidanfasilitasi;
  • Sosialisasi, advokasidankoordinasi.
slide32

TANGGUNG JAWAB PEMERINTAH

Pasal 13 (PemerintahProvinsi) Perda

  • Menetapkankebijakandaerah;
  • Memfasilitasiterlaksananyapedoman (NSPK);
  • Memberikanpembinaan, bimbingan, dansupervisi;
  • Sosialisasi, advokasidankoordinasi.
  • Sesuaidengankebutuhan, aspirasidankemampuan
  • Masyarakatsetempat

Pasal14 (PemerintahKab/Kota) Perda

  • Menetapkanpelaksanaan PK dan PK dikab/kota;
  • Sosialisasi, advokasidankoordinasipelaksanaanPK dan PK sesuaidgnkebutuhan, aspirasidankemampuanmasyarakatsetempat.
slide33

PEMBIAYAAN

Pasal 15

  • Pembiayaan scr nasional dibebankan pada APBN
  • Alokasi anggaran disediakan scr proporsional sesuai dgn kebutuhan.
  • Pasal 16
  • Pembiayaan di daerah dibebankan pada APBD
  • Alokasi anggaran disediakan scr proporsional sesuai dgn kebutuhan
  • Pengalokasian anggaran ditetapkan bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD.
keterkaitan substansi uu 23 th 2006 dgn uu 52 th 2009
KETERKAITAN SUBSTANSIUU 23 Th 2006 DGN UU 52 Th 2009

DATABASEKEPENDUDUKAN

Dokumen Kependudukan(Biodata,KK, KTP, Surat Keterangan Kependudukan, Akta/Kutipan Akta)

DAFDUK

OUTPUT

Pencatatan Biodata Penduduk Per Keluarga

Pencatatan atas Pelaporan Peristiwa Kependudukan

Pendataan Penduduk Rentan Kependudukan

Pelaporan Penduduk yang tidak dapat melapor sendiri

INPUT

MANFAAT

Perumusan Kebijakan Perkembangan Kependudukan

Proyeksi kependudukan

Perencanaan Pembangunan berwawasan kependudukan

Pembangunan sektor lain

Pemilu kada dan Pemilu

Verifikasi Jati Diri Penduduk dan Dokumen Kependudukan

Bid. Pemerintahan dan pelayanan publik

INFODUK

S I A K

INPUT

CAPIL

OUTPUT

Pencatatan Kelahiran

Pencatatan Lahir Mati

Pencatatan Perkawianan

Pencatatan Pembatalan Perkawinan

Pencatatan Perceraian

Pencatatan Pembatalan Perceraian

Pencatatan Kematian

Pencatatan Pengangkatan Pengesahan dan Pengakuan anak

Pencatatan Perubahan Nama & Perubahan Status Kewarganegaraan

Pencatatan Peristiwa Penting

Pelaporan Penduduk yg Tdk dapat melapor Sendiri

INPUT

slide35

KETERKAITAN KOMPONEN KEPENDUDUKAN

KO

KUANTITAS

PENDUDUK

  • KUALITAS
  • PENDUDUK

DATA DAN ADM

PENDUDUK

MOBILITAS/PERSEBARAN

PENDUDUK

Kebijakan

Perkembangan

Kependudukan

slide36

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN (Ps 17)

  • KUANTITAS
  • KUALITAS
  • PERSEBARAN PENDUDUK
  • KESERASIAN
  • KESELARASAN
  • KESEIMBANGAN

DAYA DUKUNG ALAM

DAN DAYA TAMPUNG

LINGKUNGAN

PEMBANGUNAN NASIONAL

BERKELANJUTAN

slide37

PERKEMBANGAN KEPENDUDUKAN

PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK (Ps 18)

JUMLAH PENDUDUK

  • KESERASIAN
  • KESELARASAN
  • KESEIMBANGAN

LINGK HDP:

DAYA DUKUNG ALAM

DAN DAYA TAMPUNG

LINGKUNGAN

PERKEMB. SOSIAL EKONOMI

DAN BUDAYA

slide38

PENGENDALIAN KUANTITAS PDDK

Pasal 19

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

Jumlah, Struktur, dan

KomposisiPenduduk

Pertumbuhan dan Persebaran

DADULING

Lahir, Mati, Mobduk

slide39

PENGENDALIAN KUANTITAS PENDUDUK

PENGENDALIAN JUMLAH &

LAJU PERTUMB PDDK

  • PENGENDALIAN KELAHIRAN
  • PENURUNAN ANGKA KEMATIAN
  • PENGARAHAN MOBDUK

PDDK TUMBUH SEIMBANG

SESUAI DADULING

(TK NAS & DAERAH SCR BERKELANJUTAN)

slide40

KELUARGA BERENCANA

  • mewujudkan pddk tumbuh seimbang dan kel berkualitas, ->kebijakan keluarga berencana -> melalui programKB (Ps 20)
  • membantu calon atau pasutri dlm mengambil keputusandan mewujudkan hak reproduksi scr bertanggung jawab (Ps 21)

* usia ideal perkawinan;

* usia ideal untuk melahirkan;

* jumlah ideal anak;

* jarak ideal kelahiran anak; dan

* penyuluhan kesehatan reproduksi.

  • bertujuan untuk :
    • mengatur kehamilan yg diinginkan;
    • menjaga kesehatan dan menurunkan AKB, AKA, AKI;
    • meningkatkan akses dan kualitas informasi, pendidikan, konseling dan pelayanan KB dan Kespro;
    • meningkatkan partisipasi dan kesertaan pria dlm KB; dan
    • mempromosikan ASI -> menjarangkan jarak kelahiran.
  • Kebijakan KB melarang promosi aborsi sbg pengaturankehamilan .
keluarga berencana

Pasal 22

KELUARGA BERENCANA

Kebijakan KB dilakukanmelaluiupaya :

peningkatanketerpaduandanperansertamasyarakat;

pembinaankeluarga; dan

pengaturankehamilan (agama, sosialekonomidanbudayasertatatanilaimasyarakat).

KIE

diaturdlm PP

keluarga berencana42

Pasal 23

KELUARGA BERENCANA

PemerintahdanPemdawajibmeningkatkanaksesdankualitasinformasi, pendidikan, konseling, danpelayanankontrasepsidgncara :

menyediakanmetodekontrasepsisesuaidgnpilihanpasutridgnmempertimbangkanusia, paritas, jumlahanak, kondisikesehatan, dannorma agama;

menyeimbangkankebutuhanlaki-lakidanperempuan;

menyediakaninformasiyglengkap, akuratdanmudahdiperolehtentangefeksamping, komplikasi, dankegagalankontrasepsi, termasukpencegahan virus HIV daninfeksimenularkarenahubunganseksual;

meningkatkankeamanan, keterjangkauan, jaminankerahasiaan, sertaketersediaanalat, obatdancarakontrasepsiygbermututinggi;

keluarga berencana43

Pasal 23

KELUARGA BERENCANA

meningkatkankualitas SDM petugas KB;

menyediakanpelayananulangdanpenangananefeksampingdankoplikasipemakaiankontrasepsi;

menyediakanpelayanankesproesensialditingkatprimer dankomprehensifpadatingkatrujukan;

melakukanpromosipentingnyaASIsertamenyusuieksklusif (6 bl) pascakelahiranutkmencegahkehamilan; meningkatkanderajatkesehatanibu,bayidananak; dan

memberikaninformasitentangpencegahanterjadinyaketidakmampuanpasutriuntukmempunyaianaksetelah 12 bltanpamenggunakanalatpengaturkehamilan.

diaturdenganPermenkes

keluarga berencana44

Pasal 24

KELUARGA BERENCANA

Pelayanan kontrasepsi diselenggarakan dgn tata carayg berdaya guna dan berhasil guna serta diterimadan dilaksanakan scr bertanggung jawab olehpasutri sesuai dgn pilihan dan mempertimbangkankondisi kesehatan suami atau istri.

Pelayanan kontrasepsi scr paksa kepada siapapundan dalam bentuk apapun bertentangan dengan HAMdan pelakunya dikenakan sanksi sesuai denganketentuan peraturan perundang-undangan.

Penyelenggaraan pelayanan kontrasepsi dilakukan dgn cara yg dapat dipertanggungjawabkan dari segiagama, norma budaya, etika, serta segi kesehatan.

keluarga berencana45

Pasal 25

KELUARGA BERENCANA

Suamidan/atauistrimempunyaikedudukan,hak, dankewajibanygsamadalammelaksanakan KB.

Dalammenentukancara KB; pemerintahwajibmenyediakanbantuanpelayanankontrasepsibagipasutri.

keluarga berencana46

KELUARGA BERENCANA

Pasal 26

Penggunaanalat, obat, dancarakontrasepsiygmenimbulkanresikoterhadapkesehatandilakukanataspersetujuansuamidanistrisetelahmendapatkaninformasidaritenagakesehatanygmemilikikeahliandankewenangan.

Tata carapenggunaanalat, obat, dancarakontrasepsi, dilakukanmenurutstandarprofesikesehatansesuaidgnketentuanperaturanperundang-undangan.

diaturdgnPermenkes.

keluarga berencana47

KELUARGA BERENCANA

Pasal 27

Setiap orang dilarang memalsukan dan menyalahgunakan alat, obat, dan cara kontrasepsi di luar tujuan dan prosedur yg ditetapkan.

Pasal 28

Penyampaian informasi dan/atau peragaan alat, obat, dan cara kontrasepsi hanya dapat dilakukan oleh tenaga kesehatan dan tenaga lain yg terlatih serta dilaksanakan di tempat dan dengan cara yg layak.

keluarga berencana48

KELUARGA BERENCANA

Pasal 29

Pemerintah dan Pemda mengatur pengadaan danpenyebaran alat dan obat kontrasepsi berdasarkankeseimbangan antara kebutuhan, penyediaan, danpemerataan pelayanan sesuai dgn ketentuan peraturanperundang-undangan.

Pemerintah dan Pemda wajib menyediakan alat danobat kontrasepsi bagi penduduk miskin.

Litbang teknologi alat, obat , dan cara kontrasepsidilakukan oleh Pemerintah dan Pemda dan/ataumasyarakat berdasarkan ketentuan peraturanperundang-undangan.

penurunan angka kematian

Pasal 30

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

Kebijakanpenurunanangkakematianmewujudkanpddktumbuhseimbangdanberkualitas pd seluruhdimensinya.

Penurunanangkakematiandiprioritaskanpada :

MMR (wkthamil, melahirkan, pascapersalinan)

AKB dan AKA

Penurunan MMR, AKB, AKAPemerintah, Pemda, danmasyarakatupayapromotif, preventif, kuratifdanrehabilitatifsesuaidgnperaturanperundang-undangandannorma agama.

penurunan angka kematian50

Pasal 31

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

KebijakanpenurunanMMR, AKB, AKA dgnmemperhatikan:

kesamaanhakreproduksipasutri

keseimbanganaksesdankualitasinformasi,pendidikan, konseling, danpelayanankesehatan, khususnyakesprobagiibu, bayidananak.

pencagahandanpenguranganresikokesakitandankematian.

partisipasiaktifkeluargadanmasyarakat.

penurunan angka kematian51

Pasal 32

PENURUNAN ANGKA KEMATIAN

Pemerintah dan Pemda melakukan pengumpulandata dan analisis tentang angka kematian sbg bagiandari PK dan PK.

Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedomandan pelaporan pemantauan tentang pengumpulandata dan analisis angka kematian.

diatur dengan PP

slide52

MOBILITAS PENDUDUK

FISIK-HORISONTAL

  • WAKTU
  • PERMANEN
  • NON PERMANEN
  • MOTIF
  • EKONOMI
  • SOSIAL
  • POLITIK
  • BUDAYA
  • KEAMANAN
  • INTERNAL
  • KE PEMUKIMAN BARU
  • KE KOTA BESAR
  • KE DAERAH PERBATASAN
  • KE DAERAH PENYANGGA.
  • PERTUMB EKONOMI BARU
  • PERUBAHAN DESA-
  • KOTA
  • INTERNASIONAL

PENINGKATAN

STATUS SOSIAL,

EKONOMI DAN

BUDAYA

(KESEJAKTERAAN)

DAN KEAMANAN

MOBILITAS

PENDUDUK

GERAK PENDUDUK SCR KERUANGAN MELEWATI BATAS ADMINISTRASI

SOSEKBUD-VERTIKAL

slide53

MOBILITAS PENDUDUK

  • VOL, ARAH/KECENDERUNGAN
  • MIGRAN
  • ANGKA MIGRASI MASUK
  • ANGKA MIGRASI KELUAR
  • ANGKA MIGRASI NETTO
  • ANGKA URBANISASI
  • ARUS MIGRASI DR DESA KE KOTA
  • PERUBAHAN STATUS PERDESAAN-
  • PERKOTAAN

MOB PERMANEN/MIGRASI

URBANISASI

POLA MIGRASI

KARAKTERISTIK MIGRAN

PERSEBARAN PDDK

  • MENGHITUNG PERTUMB
  • POLA PERSEBARAN PDDK
  • MENGKAJI KARAKTERISTIK
  • (DEMOGRAFI, SOSIAL, EKONOMI,
  • BUDAYA, DASAL, DA TUJUAN)
mobilitas penduduk

Pasal 33

MOBILITAS PENDUDUK

Kebijakan pengarahan mobduk dan/atau penyebaranpddk utk mencapai persebaran pddk yg optimal,didasarkan pada keseimbangan antara jumlah pddkdgn DADULING.

Meliputi mobduk internal dan mobdukinternasionaltingkat nasional dan daerah sertaditetapkan scr berkelanjutan.

mobilitas penduduk55

Pasal 33

MOBILITAS PENDUDUK

Pengarahanmobduk internal :

bersifatpermanendan non-permanen.

Pengarahanmobdukdanpersebaranpddkkedaerahpenyangga, kepusatpertumbuhanekonomibaru -> pemerataanpembangunanantarprovinsi.

Penataanpersebaranpddkmelaluikerjasamaantardaerah.

Pengelolaanurbanisasidiperkotaan.

Penyebaranpddkkedaerahperbatasanantarnegara, daerahtertinggal, pulau- pulaukecilterluar.

mobilitas penduduk56

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 33

Pengarahanmobdukinternasional, dilakukanmelaluikerjasamainternasionaldengannegarapengirimdanpenerimamigraninternasionalkedandari Indonesia sesuaidgnperjanjianinternasionalygtelahditerimadandisepakatiolehPemerintah.

diaturdalam PP

mobilitas penduduk57

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 34

Kebijakan mobduk dilaksanakan dgn menghormatihak pddk untuk bebas bergerak, berpindah, danbertempat tinggal dlm wilayah NKRI sesuai dgnketentuan peraturan perundang- undangan.

Pasal 35

Pemerintah Daerah menetapkan kebijakan mobduksepanjang tdk bertentangan dgn kebijakan nasional.

mobilitas penduduk58

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 36

Perencanaanpengarahanmobdukdan/ataupenyebaranpddkdilakukandgnmenggunakandata daninformasi , persebaranpddkdgnmemperhatikan RTRW.

Pengembangansisteminformasikesempatankerjaygmemungkinkanpddkutkmelakukanmobilitaskedaerahtujuansesuaidgnkemampuanygdimilikinya.

mobilitas penduduk59

MOBILITAS PENDUDUK

Pasal 37

Pemerintah dan Pemerintah Daerah melakukanpengumpulan data, analisis, serta proyeksi angkamobilitas dan persebaran pddk sbg bagian daripengelolaan kependudukan dan pembangunankeluarga.

Pemerintah wajib melakukan penyusunan pedomandan pelaporan pemantauan kegiatan pengumpulandata, analisis, serta proyeksi angka mobilitas danpersebaran pddk

Tata cara pengumpulan data, analisis, serta proyeksiangka mobilitas dan persebaran pddk diatur dalam PP.

slide60

KUALITAS PENDUDUK

NON-FISIK

FISIK

Nilai Agama

Nilai Sosial budaya

Kesehatan, Pendidikan

Ekonomi/Kemampuan

daya beli

Mental spiritual,

Ketaqwaan,

Kesantunan,

Berbudaya,

Berkepribadian, dll

pengembangan kualitas penduduk

PENGEMBANGAN KUALITAS PENDUDUK

Pasal 38

Untuk mewujudkan manusia yg sehat jasmani danrohani, cerdas, mandiri, beriman, bertakwa,berakhlak mulia, dan memiliki etos kerja yg tinggi.

Dilakukan melalui peningkatan kesehatan, pendidikan,perekonomian, nilai agama dan nilai sosial budaya.

Diselenggarakn oleh Pemerintah dan PemerintahDaerah bersama masyarakat -> pembinaan danpemenuhan pelayanan pddk dilakukan melalui KIEserta penyediaan prasarana dan jasa.

diatur dgn PP.

penduduk rentan

PENDUDUK RENTAN

Pasal 39

Pemerintahmemberikankemudahandanperlindunganterhadappddkrentan.

Kebijakanpengembanganpotensipddkrentantimbulsbgakibat :

Perubahanstruktur; komposisipenduduk;

Kondisifisik/non fisikpddkrentan

Keadaangeografispddkrentansulitberkembang;

Dampaknegatifprosespembangunandanbencanaalam.

penduduk rentan63

PENDUDUK RENTAN

Pasal 40

Pengembanganpotensipddkrentandilaksanakanmelaluiperawatan, pelayanankesehatan, pendidikan, danpelatihanatasbiayanegara.

Pasal 41

Pemerintahmenjaminkebutuhandasarbagipddkmiskin.

Ketentuankriteriapddkmiskindantatacaraperlindungandiaturdengan PP

slide64

Perlindungan dan pemberdayaan penduduk

TERUTAMA PENDUDUK MISKIN

Membebaskan penduduk darikemiskinan melalui upaya mengatasiketidak-mampuanmemenuhi kebutuhan dasar dan aksesterhadapberbagaihak-hak dasarsertameningkatkanpartisipasinya dalam kehidupan ekonomi,sosial dan budaya

slide65

PENGEMBANGAN WAWASAN KEPENDUDUKAN

Pasal 42

Pengembangan wawasan kependudukan merupakan upaya peningkatan pemahaman mengenai pembangunan kependudukan yg berkelanjutan untuk mewujudkan pddk yg berkualitas.

aspek pembangunan berwawasan kependudukan

ASPEK PEMBANGUNANBERWAWASAN KEPENDUDUKAN

People centered development

Sustainable development

EKONOMI

SDM

SC

SDA

slide67

PENGEMBANGAN WAWASAN KEPENDUDUKAN

  • Pendidik/PelajarMelalui Jalur Sekolah
  • Tokoh Masyarakat/Tokoh Agama/LSM
  • Eksekutif, Legislatif, Politisi
  • Pengambil dan penyusun kebijakan
  • Perencana (pembangunan)
  • Dll
slide68

PENGEMBANGAN WAWASAN KEPENDUDUKAN

  • Pasal43
  • PengembanganwawasankependudukandptdilakukanolehPemerintahdanmasyarakatbaikscrsendirimaupunbersama-sama.
  • Pelaksanaanpengembanganwawasankependudukandilakukanmelaluipemberianinformasi, pendidikan, danpenyediaansaranadanprasaranaygberkaitandenganpembangunankependudukan.
perencanaan kependudukan

Pasal 44

PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

Perencanaan kependudukan merupakan proses penyiapan seperangkat keputusan tentang perubahan kondisi kependudukan yg diinginkan pd masa yang akan datang yg meliputi aspek kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk.

Perencanaan kependudukan dilakukan dgn menetapkan sasaran kuantitas, kualitas dan mobilitas penduduk beserta langkah pengelolaan perkembangan kependudukan di suatu daerah pada masa yg akan datang.

Pasal 45

perencanaan kependudukan70

Pasal 46

PERENCANAAN KEPENDUDUKAN

Perencanaan kependudukan dilakukan pada lingkupnasional, provinsi, dan kab/kota dgn periode jangkamenengah dan/atau jangka panjang.

Perencanaan kependudukan diarahkan untukmenghasilkan Renstra untuk pengelolaan kuantitas,kualitas dan mobilitas penduduk.

Renstra wajib diintegrasikan dan diimplementasikan kedalam sistem perencanaan, pelaksanaan dan evaluasipembangunan daerah dan sektoral.

Waktu penyusunan perencanaan kependudukandilaksanakan selambat-lambatnya bersamaan dgn waktuperencanaan pembangunan jangka menengah dan/ataujangka panjang.

diatur dengan Perpres.

slide71

PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Pasal47
  • PemerintahdanPemerintahDaerahmenetapkankebijakanpembangunankeluargamelaluipembinaanketahanandankesejahteraankeluarga.
  • Kebijakandimaksudkanuntukmendukungkeluargaagar dapatmelaksanakanfungsikeluargasecara optimal.
slide72

PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Pasal48
  • Kebijakanpembangunankeluargamelaluipembinaandankesejahteraankeluarga, dilaksanakandgncara :
  • peningkatankualitasanakdgnpemberianaksesinformasi, pendidikan, penyuluhan, danpelayanantentangperawatan, pengasuhandanperkembangananak;
  • peningkatankualitasremajadgnpemberianaksesinformasi, pendidikan, konseling, danpelayanantentangkehidupanberkeluarga;
  • peningkatankualitashiduplansia agar tetapproduktifdanbergunabagikeluargadanmasyarakatdgnpemberiankesempatanuntukberperandlmkehidupankeluarga;
slide73

PEMBANGUNAN KELUARGA

  • Pasal48
  • Pemberdayaankeluargarentandgnmemberikanperlindungandanbantuanuntukmengembangkandiri agar setaradgnkeluarga lain.
  • Peningkatankualitaslingkungankeluarga.
  • Peningkatanaksesdanpeluangterhadappenerimaandansumberdayaekonomimelaluiusahamikrokeluarga.
  • Pengembangancarainovatifuntukmemberikanbantuanyglebihefektifbagikeluargamiskin.
  • Penyelenggaraanupayapenghapusankemiskinanterutamabagiperempuanygberperansbg KK
  • diaturdgnPermenterkaitsesuaikewenangan
slide74

DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

  • Pasal49
  • PemerintahdanPemerintah Daerah wajibmengumpulkan, mengolah, danmenyajikan data daninformasimengenaikependudukandankeluarga.
  • Upayaygdilaksanakanmelaluisensus, survei, danpendataankeluarga.
  • Data daninformasikependudukandankeluargawajibdigunakanolehPemerintahdanPemerintah Daerah sbgdasarpenetapankebijakan, penyelenggaraandanpembangunan.
slide75

DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

  • Pasal50
  • PemerintahdanPemerintah Daerah menyelenggarakandanmengembangkansisteminformasikependudukandankeluargascrberkelanjutansertawajibmendukungterkumpulnya data daninformasiygdiperlukan.
  • Pemerintah Daerah wajibmelaporkan data daninformasikependudukandankeluargakepadaPemerintah.
  • Pemerintahwajibmenyebarluaskankembali data daninformasiygterkumpulpadatingkatnasionaluntukdipisah-pisahkandandianalisisuntukkeperluanperbandinganpengelolaankependudukanantardaerahdalambentuklaporanneracakependudukandanpembangunan.
  • diaturdengan PP.
slide76

DATA DAN INFORMASI KEPENDUDUKAN

Pasal51

Dalamrangkameningkatkankeadilandankesetaraan gender, pengumpulan, analisis, danpenyebaraninformasitentangkependudukandankeluargaharusmempertimbangkanjeniskelamin.

Pasal52

PemerintahdanPemerintah Daerah melakukanpengumpulan data, analisis, danproyeksiangkakelahiransebagaibagiandaripengelolaankependudukandanpembangunankeluarga.

slide77

KELEMBAGAAN

  • Pasal 53
  • Dalam rangkapengendalian penduduk dan pembangunan keluarga, dengan UU ini Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN).
  • BKKBN merupakan LPNK yg berkedudukan di bawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden.
slide78

KELEMBAGAAN

  • Pasal54
  • Dalamrangkapengendalianpendudukdanpenyelenggaraankeluargaberencanadidaerah, pemerintahdaerahmembentukBadanKependudukandanKeluargaBerencana Daerah (BKKBD) ditingkatprovinsidankab/kota.
  • BKKBD dlmmelaksanakantugasdanfungsinyamemilikihubunganfungsionaldengan BKKBN.

Pasal55

  • BKKBN berkedudukandiibukota Negara Republik Indonesia.
  • BKKBD berkedudukandiibukotaProvinsidanKab/Kota.
slide79

KELEMBAGAAN

  • Pasal56 TUGAS DAN FUNGSI
  • BKKBN bertugasmelaksanakanpengendalianpendudukdanmenyelenggarakankeluargaberencana.
  • Dalammelaksanakantugas, BKKBN mempunyaifungsi :
  • perumusankebijakannasional;
  • penetapanNSPK;
  • pelaksanaanadvokasidankoordinasi;
  • penyelenggaraanKIE;
  • penyelenggaraanmonev;
  • pembinaan, pembimbingan, danfasilitasi.
  • Ketentuantugas, fungsidansusunanorganisasi BKKBN, diaturdengan PERPRES
slide80

KELEMBAGAAN

  • Pasal 57
  • BKKBD mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan pengendalian penduduk dan menyelenggarakan keluarga berencana di tingkat provinsi dan kab/kota.
  • Kewenangan BKKBD dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  • Ketentuan tugas, fungsi dan susunan organisasi BKKBD, diatur dengan PERDA.
slide81

PERAN SERTA MASYARAKAT

  • Pasal 58
  • Setiap pddk mempunyai kesempatan untuk berperan serta dalam pengelolaan kependudukan dan pembangunan keluarga individu, LSM, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, dan pihak swasta.

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 59

  • PP Nomor 21 Tahun 1994 tentang Penyelenggaraan PembangunanKeluarga sejahtera; PP Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan; PP Nomor 57 Tahun 2009 tentang Perubahan atas PP Nomor 27 Tahun 1994 tentang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan masih tetap berlaku sepanjang tdk bertentangan dengan UU ini.
slide82

KETENTUAN PENUTUP

  • Ps 60

UU Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga Sejahtera, DICABUT DAN DINYATAKAN TIDAK BERLAKU.

Ps 61

  • BKKBN dalam jangka waktu paling lambat 6 bulan wajib menyesuaikan dengan ketentuan dalam UU ini.

Ps 62

  • Peraturan pelaksana dari UU ini ditetapkan paling lambat 1 tahun sejak tanggal pengundangan UU ini.

Ps 63

  • UU ini berlaku pd tanggal diundangkan (29 Oktober 2009), dan agar setiap orang mengetahiunya, memerintahkan pengundangan UU ini dengan penempatannya dalam LNRI
slide83

PERATURAN PELAKSANAAN

  • PeraturanPemerintah
  • Kebijakandan Program JangkaMenengahdanJangkaPanjangPengelolaanPerkembanganKependudukandanpembangunankeluarga -> Ps 7 ayat (3)
  • TanggungJawabPemerintahdlmMenetapkanKebijakanNasional, NSPK, Pembinaan, Bimbingan, SupervisidanFasilitasisertaSosialisasi, AdvokasidanKoordinasi-> Ps 12 ayat (2)
  • Tata caraPenetapanPengendalianKuantitasPenduduk -> Ps 19 ayat (4)
  • Tata caraPengumpulan Data danProyeksiKependudukantentangAngkaKematian-> Ps 32 ayat (3)
  • PengarahanMobilitasPenduduk -> Ps 33 ayat (5)
  • a. PenataandanPenyebaranPendudukke Daerah PerbatasanAntarnegara.
  • b. KebijakanMobduk non-permanen.
  • c. PenataanPersebaranPendudukmelaluiKerjasamaAntardaerah.
  • d. PengarahanMobdukmelaluiPengembangan Daerah Penyangga.
  • e. PedomanPengelolanUrbanisasidiPerkotaan.
  • f. PedomanPelayananterhadapPendudukMusiman.
slide84

PERATURAN PELAKSANAAN

  • PeraturanPemerintah
  • TatacaraPengumpulan Data, AnalisisMobilitasdanPersebaranPenduduk -> Ps 37 ayat (3)
  • PengembanganKualitasPenduduk -> Ps 38 ayat (6)
  • KriteriaPendudukMiskindanTatacaraPerlindungannya -> Ps 41 ayat (2)
  • SistemInformasiKependudukandanKeluarga -> Ps 50 ayat (4)
  • PeraturanPresiden
  • PedomanPerencanaankependudukan -> Ps 46 ayat (5)
  • Tugas, Fungsi , danSusunanOrganisasi BKKBN -> Ps 56 ayat (3)
slide85

PERATURAN PELAKSANAAN

  • Peraturan Menteri
  • Akses, Kualitas, Informasi, Pendidikan, Konseling dan Pelayanan Alat Kontrasepsi (Permenkes) -> Ps 23 ayat (2)
  • Tatacara penggunaan alat, obat, dan cara kontrasepsi (Permenkes) -> Ps 26 ayat (3)
  • Kebijakan Pembangunan Keluarga (Permen terkait) -> Ps 48 ayat (2)
  • Peraturan Daerah
  • Kebijakan dan ProgramJangka Menengah dan Jangka Panjang Pengelolaan Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga -> Ps 18 ayat (3)
  • Tanggung Jawab Pemerintah Provinsi dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga -> Ps 13 ayat (2)
  • Tanggung Jawab Pemerintah Kab/Kota dalam Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan keluarga -> Ps 14 ayat (2)
  • Kebijakan Mobilitas Penduduk -> Ps 35 ayat (1)
  • Tugas, Fungsi , dan Susunan Organisasi BKKBD -> Ps 57 ayat (3)
terima kasih
TERIMA KASIH

thank you