PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS

PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS Oleh Elli Widiastuti, Auditor InspektoratKabupatenSleman Disampaikanpada forum Sosialisasi APBS TahunPelajaran 2012/2013 DinasPendidikan, PemudadanOlah Raga KabupatenSleman, Juli, 2012

PermasalahanAPBS • APBS disusuntidakberdasarkanperaturanberlakudanpedoman yang telahditetapkanDisdikporasertakurangmemperhatikanprinsipumumpengelolaan APBS • Masihterdapatkesalahandalampengklasifikasianjenisbelanja • Terdapatpenganggaranataspengeluaran yang tidakdiperkenankan • APBS belumdisusunberbasiskebutuhanprioritassekolah • Pendapatandalam APBS belummencerminkanseluruhpendapatansekolah • Sisadanatahunlalubelumdimuatdalam APBS • Revisi APBS tidakdilakukan • Revisi APBS dilaksanakannamunterlambat • APBS tidakmendapatkanpengesahan • SekolahtidakmenyusunLaporanRealisasi APBS

PeraturandanPedomanPenyusunan APBS • Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentangWajibBelajar • PeraturanPemerintahNomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan • PeraturanPemerintahNomor17 Tahun 2010 tentangPengelolaandanPenyelenggaraanPendidikan yang telahdiubahdenganPeraturanPemerintahNomor66 Tahun 2010 • PermendikbudNomor 60 TahuntentangLaranganPungutanBiayaPendidikanpada SD dan SMP • PermendibudNomor 51 Tahun 2011 tentang BOS 2012 • PermendikbudNomor 56 dan 57 Tahun 2011 tentang DAK SD dan SMP • PeraturanBupatiSlemanNomor 25 Tahun 2009 tentangPedomanPengelolaan APBS • PeraturanBupatiSlemanNomor 26 Tahun 2009 danperubahannyaNomor 3 Tahun 2011 tentang BOSDA • PeraturanBupatiSlemantentangStandarisasiHargaBarang/JasapadaPemerintahKabupatenSleman • PeraturanBupatiSlemantentangJuklakPengelolaanKeuangan Daerah

PRINSIP UMUM PENGELOLAAN APBS • tertib, bahwa APBS harus dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan; • taat pada peraturan perundang-undangan, pengelolaan APBS wajib berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; • efektif, pengelolaan APBS harus memperhitungkan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditentukan dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil; • efisien, pengelolaan APBS harus didasarkan pada pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu;

LanjutanPrinsipPengelolaan APBS • transparan, pengelolaan APBS memungkinkan masyarakat sekolah untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan sekolah; • bertanggung jawab, pengelolaan APBS harus dapat dipertanggungjawabkan dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan; • adil, pengelolaan APBS harus menjaga keseimbangan distribusi kewenangan dan pendanaan dan atau keseimbangan distribusi hak dan kewajiban berdasarkan pertimbangan yang objektif; • manfaat, pengelolaan APBS diutamakan untuk kebutuhan masyarakat satuan pendidikan.

KlasifikasiJenisBelanjapadaPemerintah Daerah • Belanja sekolah dikelompokkansbb: • belanja investasi yaitu biaya yang disediakan dalam rangka pengadaan aktiva tetap untuk kepentingan pendidikan. Belanja Modal • belanja operasionalterdiridari: • belanja pegawai, adalah kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. BelanjaPegawai • belanja barang dan jasa, adalah pengeluaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanaan program dan kegiatan sekolah Belanjabarang/Jasa • Pasal 3 Permendikbud 60 Tahun 2011: Sekolahpelaksana program wajibbelajardilarangmemungutbiayainvestasidanbiayaoperasidaripesertadidik, orangtua, atauwalinya.

Rincianjenisbelanja • BelanjaPegawai: • Honorarium kegiatan • Honorarium narasumber • Gaji GTT/PTT • BelanjaBarang/Jasa: • Belanjamakanminum • Iurankegiatan • Sewakendaraan • Uang transport • Belanjabahan • Belanja service • Belanjapemeliharaan • Belanjalangganandaya • Belanjahadiahlomba

Belanja Modal yang lazimdianggarkanolehsekolah • Belanja Modal PeralatandanMesin • Belanja Modal Alat Kantor danRumahTangga • Belanja Modal AlatPeragaPendidikan • Belanja Modal AlatLaboratorium • Belanja Modal Aktivatetaplainnya • BukuPerpustakaan

Pengeluaran yang tidakdiperkenankandianggarkan • Tambahanpenghasilantetaptenagapendidik • Dana KesejahteraanKomiteSekolah • Uang transport untukkegiatan yang dilaksanakandisekolah • Dana Sosialdanasuransi • Dana bantuantunaiuntuksiswa • Pembayaranrekeninglistrik, air, telponuntukrumahdinas guru • Biayapulsa • Karyawisata/studi tour yang membutuhkanbiayatinggi • Dana qurbanuntuksiswa • Belanjapembangunansaranaprasarana • Belanjabungapinjaman

APBS disusunberbasiskebutuhanriildanmenjadiprioritassekolah • Sikluspenganggarantransaksisekolah: • Kebutuhanriilrinciankebutuhanpenetapanprioritas (SPM)  Anggaranpenjabarananggaran (DPA) komunikasidenganKomite-dikirimkeDinasrevisi (bilaada)-disahkan. Sebelum memasuki tahun ajaran baru kepala sekolah wajib melakukan penjaringan aspirasi kepada seluruh warga sekolah sebagai bahan masukan untuk menyusun RKAS berdasarkan rencana kerja jangka menengah sekolah

APBS disusunberdasarkanpotensipendapatansekolah • Pendapatan adalah dana yang diperoleh berupa uang yang bersumber dari pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah daerah dan masyarakat • Perbup APBS menyatakan pendapatan sekolah dapat bersumber dari: • anggaran pemerintah; • anggaran pemerintah provinsi; • anggaran pemerintah daerah; • iuran dari masyarakat khusus untuk TK, SMA, SMK dan sekolah yang berstatus RSBI/SBI pada semua jenjang; • sumber lain yang sah.

Revisi/Perubahan APBS • Apabilaterjadipenambahan/pengurangananggarandankegiatan (yang sifatnyasignifikan) makadilakukanperubahan APBS • Sekolah dapat melakukan perubahan APBS paling banyak 2 (dua) kali. • Perubahan APBS dilakukan sesuai dengan mekanisme penyusunan APBS.

Pengesahan APBS oleh Kepala Dikpora • Sekolah menyampaikan APBS yang telah ditetapkan kepada Kepala Dinas untuk memperoleh pengesahan. • Pengesahan APBS diberikan paling lama 14 hari setelah diterimanya dokumen APBS dengan lengkap dan benar.

LaporanRealisasi APBS • Sebagaipenanggungjawabpengelolaankeuangansekolah, Kepala sekolah wajib menyusun laporan realisasi APBS setiap semester. • Laporan APBS akanmenyajikanperbandingananggarandenganrealisasipendapatandanbelanja yang dikelolaolehsekolahdalamrangkapenyelenggaraanpendidikan. • Laporan APBS akandapatdipergunakanuntukmengukurkinerjakeuangansekolah, penyerapananggaran, danketaatanpengelolaankeuanganberdasarkanperaturan yang berlaku. • Laporan realisasi APBS disampaikan kepada Kepala Dinasdandiinformasikankepada PPKD untukdiakomodasipadaLaporanKeuanganPemerintah Daerah.

SEKIAN DAN TERIMA KASIH SEMOGA BERMANFAAT

PENGENDALIAN KEUANGAN SEKOLAH MELALUI PENYUSUNAN APBS