ETIKA PROFESI AUDITOR

1. ETIKA PROFESIAUDITOR Audit Pemerintah – Abdul Rohman, SE, Msi

2. TujuanInstruksional Setelahmenyelesaikanbabini, mahasiswadiharapkanmampu: • Memahamidanmenjelaskandefinisietika • Menjelaskandanmenerapkanetikaprofesi auditor • Memahami dan melaksanakan kode etik akuntan Indonesia • Menguraikandanmenerapkanetikaprofesiakuntansektorpublik • Memahamidanmenerapkanindependensi auditor • Menjelaskanperilaku KKN dantindakanmelanggarhukumlainnya

3. DefinisiEtika • Etika (praksis) diartikansebagainilai-nilaiataunorma-norma moral yang mendasariperilakumanusia. • Etosdidefinisikansebagaiciri-ciridarisuatumasyarakatataubudaya. • Etoskerja,dimaksudkansebagaiciri-ciridarikerja, khususnyapribadiataukelompok yang melaksanakankerja, sepertidisiplin, tanggungjawab, dedikasi, integritas, transparansidsb. • Etika (umum) didefinisikansebagaiperangkatprinsip moral ataunilai. Dengankata lain, etikamerupakanilmu yang membahasdanmengkajinilaidannorma moral.

4. DefinisiEtika …lanjutan • Etika(luas) berartikeseluruhannormadanpenilaian yang dipergunakanolehmasyarakatuntukmengetahuibagaimanamanusiaseharusnyamenjalankankehidupannya. • Etika (sempit) berartiseperangkatnilaiatauprinsip moral yang berfungsisebagaipanduanuntukberbuat, bertindakatauberperilaku. • Karenaberfungsisebagaipanduan, prinsip-prinsip moral tersebutjugaberfungsisebagaikriteriauntukmenilaibenar/salahnyaperbuatan/perilaku.

5. KodeEtik • PengertianKodeetikadalah • nilai-nilai, • norma-norma, atau • kaidah-kaidahuntukmengaturperilaku moral darisuatuprofesimelaluiketentuan-ketentuantertulisygharusdipenuhidanditaatisetiapanggotaprofesi.

6. IsiKodeEtik • Karenakodeetikmerupakanwujuddarikomitmen moral organisasi, makakodeetikharusberisi: • mengenai apa yang boleh dan • apa yang tidak boleh dilakukan oleh anggota profesi, • apa yang harus didahulukan dan • apa yang boleh dikorbankan oleh profesiketikamenghadapisituasikonflikataudilematis, • tujuandan cita-cita luhurprofesi, dan • bahkansanksi yang akandikenakankepadaanggotaprofesi yang melanggarkodeetik.

7. TujuanUtamaKodeEtik • Terdapatduatujuanutamadarikodeetik. • Kodeetikbertujuanmelindungi kepentingan masyarakat dari kemungkinan kelalaian, kesalahan ataupelecehan, baikdisengajamaupuntidakdisengajaolehanggotaprofesi. • Kodeetikbermaksudmelindungikeluhuranprofesidariperilakuperilakumenyimpangolehanggotaprofesi.

8. SyaratKodeEtik Optimal • Agar kodeetikdapatberfungsidengan optimal, minimal ada 2 (dua) syarat yang harus dipenuhi. • Kode etik harus dibuat oleh profesinya sendiri. Kode etik tidak akan efektif apabila ditentukan oleh pemerintah atau instansidiluarprofesiitu. • Pelaksanaankodeetikharusdiawasisecaraterus-menerus. Setiappelanggaranakandievaluasidandiambiltindakanolehsuatudewan yang khususdibentuk.

9. PerananEtikadalamProfesi Auditor • Audit membutuhkanpengabdian yang besarpadamasyarakatdankomitmen moral yang tinggi. • Masyarakatmenuntutuntukmemperolehjasapara auditor publikdenganstandarkualitas yang tinggi, danmenuntutmerekauntukbersediamengorbankandiri. • Itulahsebabnyaprofesi auditor menetapkanstandarteknisdanstandaretika yang harusdijadikanpanduanolehpara auditor dalammelaksanakan audit • Standaretikadiperlukanbagiprofesi audit karena auditor memilikiposisisebagaiorangkepercayaandanmenghadapikemungkinanbenturan-benturankepentingan. • Kodeetikatauaturanetikaprofesi audit menyediakanpanduanbagipara auditor profesionaldalammempertahankandiridarigodaandandalammengambilkeputusan-keputusansulit.

10. PentingnyaNilai-NilaiEtikadalam Auditing • Beragammasalahetisberkaitanlangsungmaupuntidaklangsungdengan auditing. Banyak auditor menghadapimasalahseriuskarenamerekamelakukanhal-halkecil yang taksatu pun tampakmengandungkesalahanserius, namunternyatahanyamenumpuknyahinggamenjadisuatukesalahan yang besardanmerupakanpelanggaranseriusterhadapkepercayaan yang diberikan. • Untukitupengetahuanakantanda-tandaperingatanadanyamasalahetikaakanmemberikanpeluanguntukmelindungidirisendiri, danpadasaat yang sama, akanmembangunsuasanaetisdilingkungankerja. • Masalah-masalahetika yang dapatdijumpaioleh auditor yang meliputi permintaan atau tekanan untuk: • Melaksanakantugas yang bukanmerupakankompetensinya • Mengungkapkaninformasirahasia • Mengkompromikan integritasnya dengan melakukan pemalsuan, penggelapan, penyuapandansebagainya. • Mendistorsiobyektivitasdenganmenerbitkanlaporan-laporan yang menyesatkan.

11. Lanjutan… • Jika auditor tundukpadatekananataupermintaantersebut, makatelahterjadipelanggaranterhadapkomitmenpadaprinsip-prinsipetika yang dianutolehprofesi. • Olehkarenaitu, seorang auditor harusselalumemupukdanmenjagakewaspadaannya agar tidakmudahtaklukpadagodaandantekanan yang membawanyakedalampelanggaranprinsip-prinsipetikasecaraumumdanetikaprofesi. etis yang tinggi; mampumengenalisituasi-situasi yang mengandungisu-isuetissehinggamemungkinkannyauntukmengambilkeputusanatautindakan yang tepat.

12. DilemaEtika • Dilemaetikaadalahsituasi yang dihadapiseseorangdimanakeputusanmengenaiperilaku yang pantasharusdibuat. • Auditor banyakmenghadapidilemaetikadalammelaksanakantugasnya. Bernegosiasidenganauditanjelasmerupakandilemaetika. • Adabeberapaalternatifpemecahandilemaetika, tetapiharusberhati-hatiuntukmenghindaricara yang merupakanrasionalisasiperilakutidakberetika. • Berikutiniadalahmetoderasionalisasi yang biasanyadigunakanbagiperilakutidakberetika: • Semuaorangmelakukannya. Argumentasi yang mendukungpenyalahgunaanpelaporanpajak, pelaporanpengadaanbarang/jasabiasanyadidasarkanpadarasionalisasibahwasemuaorangmelakukanhal yang sama, olehkarenaitudapatditerima. • Jikaitu legal, makaituberetika. Menggunakanargumentasibahwasemuaperilaku legal adalahberetikasangatberhubungandenganketepatanhukum. Denganpemikiranini, tidakadakewajibanmenuntutkerugian yang telahdilakukanseseorang. • Kemungkinan ketahuan dan konsekuensinya. Pemikiran ini bergantung padaevaluasihasiltemuanseseorang. Umumnya, seseorangakanmemberikan hukuman (konsekuensi) pada temuan tersebut.

13. PemecahanDilemaEtika • Pendekatanenamlangkahberikutinimerupakanpendekatansederhanauntukmemecahkandilemaetika: • Dapatkan fakta-fakta yang relevan • Identifikasiisu-isuetikadarifakta-fakta yang ada • Tentukansiapadanbagaimanaorangataukelompok yang dipengaruhiolehdilemaetika • Identifikasialternatif-alternatif yang tersediabagiorang yang memecahkandilemaetika • Identifikasikonsekuensi yang mungkintimbuldarisetiapalternatif • Tetapkantindakan yang tepat.

14. KodeEtikAkuntan Indonesia • Etikaprofesionalbagipraktikakuntandi Indonesia ditetapkanolehIkatanAkuntan Indonesia dandisebutdenganKodeEtikAkuntan Indonesia. • Dalamhubunganiniperludiingatbahwa IAI adalahsatu-atunyaorganisasiprofesi akuntan di Indonesia. Anggota IAI meliputi auditor dalam berbagai jenisnya (auditor independen/publik, auditor intern dan auditor pemerintah), akuntanmanajemen, danakuntanpendidik. Olehsebabitu, kodeetik IAI berlakubagisemuaanggota IAI, tidakterbataspadaakuntananggota IAI yang berpraktiksebagaiakuntanpublik. • KodeEtikAkuntan Indonesia mempunyaistruktursepertikodeetik AICPA yang meliputiprinsipetika, aturanetikadaninterpretasiaturanetika yang diikutidengantanyajawabdalamkaitannyadenganinterpretasiaturanetika. • Prinsip-prinsipetikadalamKodeEtik IAI ada 8 (delapan), yaitu: • TanggungJawab • KepentinganUmum (Publik) • Integritas • Obyektivitas • KompetensidanKehati-hatianProfesional • Kerahasiaan • PerilakuProfesional • StandarTeknis

15. KodeEtik INTOSAI • Kodeetik INTOSAI terdiridari: (1) integritas, (2) independen, obyektifdan tidak memihak, (3) kerahasiaan dan (4) kompetensi. • Dalam paragaraf 15 dan 18, INTOSAI menyatakanbahwa auditor tidakhanyabersifatindependenterhadapauditandanpihaklainnya, tetapijugaharusobyektifdalammenghadapiberbagaimasalah yang direviu.

16. Government Accounting Standards dari US GAO • Dalam paragraf 1.19, dinyatakan bahwa dalam melaksanakan tanggung jawabprofesionalnya, auditor harusmenjaga : • integritas, • obyektifitasdan • independensi. • Organisasi pemeriksa juga memiliki tanggung jawab dalam memberikankeyakinan yang memadaibahwaindependensidanobyektifitasdilaksanakan dalam semua tahap penugasan.

17. StandarPemeriksaanKeuangan Negara(SPKN) BPK • Berkaitandenganindependensi, SPKN menyatakannyadalamstandarumumkedua, yang berbunyi “Dalamsemuahal yang berkaitandenganpekerjaan pemeriksaan, organisasi pemeriksa dan pemeriksa baik pemerintahan maupun akuntan publik, harus bebas baik dalam sikap mental maupun penampilan dari gangguan pribadi, ekstern dan organisasi yang dapat mempengaruhiindependensinya.” • Hal yang berkaitandenganobyektifdinyatakandalam paragraph 2.15, yaitu • “pemeriksaharusobyektifdanbebasdaribenturankepentingan (conflict of interest) dalammenjalankantanggungjawabprofesionalnya.

18. Aturan Etika Kompartemen Akuntan SektorPublik • Aturanetikamerupakanpenjabaranlebihlanjutdariprinsip-prinsipetikadanditetapkanuntukmasing-masingkompartemen. • Untukakuntansektorpublik, aturanetikaditetapkanoleh IAI KompartemenAkuntanSektorPublik (IAI-KASP). • Sampaisaatini, aturanetikainimasihdalambentukexposure draft, yang penyusunannyamengacupada Standard of Professional Practice on Ethics yang diterbitkanoleh the International Federation of Accountants (IFAC).

19. Aturan Etika Kompartemen Akuntan SektorPublik…lanjutan Berdasarkanaturanetikaini, seorangprofesionalakuntansektorpublikharusmemilikikarakteristik yang mencakup: • Penguasaan keahlian intelektual yang diperoleh melalui pendidikan danpelatihan. • Kesediaanmelakukantugasuntukmasyarakatsecaraluasditempatinstansi kerja maupun untuk auditan. • Berpandanganobyektif. • Penyediaan layanan dengan standar pelaksanaan tugas dan kinerja yang tinggi. • Penerapanaturanetikainidilakukanuntukmendukungtercapainyatujuanprofesiakuntanyaitu: • bekerjadenganstandarprofesi yang tinggi, • mencapaitingkatkinerja yang diharapkandan • mencapaitingkatkinerja yang memenuhipersyaratankepentinganmasyarakat.

20. Lanjutan… • Olehkarenaitu, menurutaturanetika IAI-KASP, adatigakebutuhanmendasar yang harusdipenuhi, yaitu: • Kredibilitasakaninformasidansisteminformasi. • Kualitaslayanan yang didasarkanpadastandarkinerja yang tinggi. • Keyakinanpenggunalayananbahwaadanyakerangkaetikaprofesionaldanstandarteknis yang mengaturpersyaratan-persyaratanlayanan yang tidakdapatdikompromikan. • Aturan etika IAI-KASP memuat tujuh prinsip-prinsip dasar perilaku etis auditor danempatpanduanumumlainnyaberkenaandenganperilakuetistersebut. • Ketujuhprinsipdasartersebutadalah: integritas, obyektivitas, kompetensidankehati-hatian, kerahasiaan, ketepatanbertindak, danstandarteknisdanprofesional. • Empatpanduanumummengaturhal-hal yang terkaitdengangood governance, pertentangankepentingan, fasilitasdanhadiah, sertapenerapanaturanetikabagianggotaprofesi yang bekerjadiluarnegeri.

21. Integritas • Integritasberkaitandenganprofesi auditor yang dapatdipercayakarenamenjunjungtinggikebenarandankejujuran. • Integritastidakhanyaberupakejujurantetapijugasifatdapatdipercaya, bertindakadildanberdasarkankeadaan yang sebenarnya. • Hal ini ditunjukkan oleh auditor ketika memunculkankeunggulan personal ketikamemberikanlayananprofesionalkepadainstansitempat auditor bekerjadankepadaauditannya. • Misalnya, auditor seringkali menghadapi situasi di mana terdapat berbagai alternatif penyajianinformasi yang dapatmenciptakangambarankeuanganataukinerja yang berbeda-beda. • Denganberbagaitekanan yang adauntukmemanipulasifakta-fakta, auditor yang berintegritasmampubertahandariberbagaitekanantersebutsehinggafakta-faktatersajiseobyektifmungkin. • Auditor perlumendokumentasikansetiappertimbangan-pertimbangan yang diambildalamsituasipenuhtekanantersebut.

22. Obyektivitas • Auditor yang obyektifadalah auditor yang tidakmemihaksehinggaindependensiprofesinyadapatdipertahankan. Dalammengambilkeputusanatautindakan, iatidakbolehbertindakatasdasarprasangkaatau bias, pertentangankepentingan, ataupengaruhdaripihak lain. • Obyektivitasdipraktikkanketika auditor mengambil keputusan2 dalamkegiatanauditnya. • Auditor yang obyektifadalah auditor yang mengambilkeputusanberdasarkanseluruhbukti yang tersedia, danbukannyakarenapengaruhatauberdasarkan pendapat atau prasangka pribadi maupun tekanan dan pengaruh orang lain. • Obyektivitas auditor dapatterancamkarenaberbagaihal. Situasisituasitertentudapatmenghadapkan auditor padatekanan yang mengancamobyektivitasnya, sepertihubungankekerabatanantara auditor denganpejabat yang diaudit. Obyektivitas auditor jugadapatterancamkarenatekanantekananpihak-pihaktertentu, sepertiancamansecarafisik. Untukitu, auditor harustetapmenunjukkansikaprasionaldalammengidentifikasisituasi-situasiatautekanan-tekanan yang dapatmenggangguobyektivitasnya. • Ketidakmampuan auditor dalammenegakkansatuataulebihprinsip-prinsipdasardalamaturanetikakarenakeadaanatauhubungandenganpihak-pihaktertentu menunjukkan indikasi adanya kekurangan obyektivitas. • Hubunganfinansialdan non-finansialdapatmengganggukemampuan auditor dalammenjalankanprinsipobyektivitas. Misalnya, auditor memegangjabatan komisaris bersama-sama dengan auditan pada suatu perusahaan sedikit banyakakanmempengaruhiobyektivitas auditor tersebutketikamengauditauditan. • Transaksipeminjamandariauditanatauinvestasipadaauditandapatmendorong auditor menyajikantemuan audit yang berbedadengankeadaansebenarnya, terutamabilatemuantersebutberpengaruhterhadapkeuangannya.

23. KompetensidanKehati-hatian • Agar dapatmemberikanlayanan audit yang berkualitas, auditor harusmemilikidanmempertahankankompetensidanketekunan. Untukitu auditor harusselalumeningkatkanpengetahuandankeahlianprofesinyapadatingkatyang diperlukan untuk memastikan bahwa instansi tempat ia bekerja atau auditandapatmenerimamanfaatdarilayananprofesinyaberdasarkanpengembanganpraktik, ketentuan, danteknik-teknik yang terbaru. • Berdasarkanprinsipdasarini, auditor hanyadapatmelakukansuatu audit apabilaiamemilikikompetensi yang diperlukanataumenggunakanbantuantenaga ahli yang kompeten untuk melaksanakan tugas-tugasnya secara memuaskan. • Berkenaan dengan kompetensi, untuk dapat melakukan suatu penugasan audit, auditor harusdapatmemperolehkompetensimelaluipendidikandanpelatihan yang relevan. Pendidikandanpelatihaninidapatbersifatumumdenganstandartinggi yang diikutidenganpendidikankhusus, sertifikasi, sertapengalamankerja. Kompetensi yang diperolehiniharusselaludipertahankan dan dikembangkan dengan terus-menerus mengikuti perkembangandalamprofesiakuntansi, termasukmelaluipenerbitanpenerbitannasionaldaninternasional yang relevandenganakuntansi, auditing, danketerampilan-keterampilanteknislainnya.

24. Kerahasiaan • Auditor harus mampu menjaga kerahasiaan atas informasi yang diperolehnyadalammelakukan audit, walaupunkeseluruhanproses audit mungkinharusdilakukansecaraterbukadantransparan • Dalamprinsipkerahasiaaninijuga, auditor dilaranguntukmenggunakan informasi yang dimilikinya untuk kepentingan pribadinya, misalnyauntukmemperolehkeuntunganfinansial. • Prinsipkerahasiaantidakberlakudalamsituasi-situasiberikut: • Pengungkapan yang diijinkanolehpihak yang berwenang, sepertiauditandaninstansitempatiabekerja. Dalammelakukanpengungkapanini, auditor harusmempertimbangkankepentinganseluruhpihak, tidakhanyadirinya, auditan, instansinyasaja, tetapijugatermasukpihak-pihak lain yang mungkinterkenadampakdaripengungkapaninformasiini. • Pengungkapan yang diwajibkanberdasarkanperaturanperundangundangan, sepertitindakpidanapencucianuang, tindakan KKN, dantindakanmelanggarhukumlainnya. • Pengungkapanuntukkepentinganmasyarakat yang dilindungidenganundang-undang.

25. Lanjutan… • Bila auditor memutuskanuntukmengungkapkaninformasikarenasituasisituasidiatas, adatigahal yang harusdipertimbangkan, yaitu: • Fakta-fakta yang diungkapkantelahmendapatdukunganbukti yang kuatatauadanyapertimbanganprofesionalpenentuanjenispengungkapanketikafakta-faktatersebuttidakdidukungdenganbukti yang kuat. • Pihak-pihak yang menerima informasi adalah pihak yang tepat dan memilikitanggungjawabuntukbertindakatasdasarinformasitersebut. • Perlunyanasihathukum yang profesionalataukonsultasidenganorganisasi yang tepatsebelummelakukanpengungkapaninformasi.

26. KetepatanBertindak • Auditor harusdapatbertindakkonsistendalammempertahankanreputasiprofesisertalembagaprofesiakuntansektorpublikdanmenahandiridarisetiaptindakan yang dapatmendiskreditkanlembagaprofesiataudirinyasebagai auditor profesional. • Tindakan-tindakan yang tepatiniperludipromosikanmelaluikepemimpinandanketeladanan. • Apabila auditor mengetahuiada auditor lain melakukantindakan yang tidakbenar, maka auditor tersebutharusmengambillangkah-langkah yang diperlukanuntukmelindungimasyarakat, profesi, lembagaprofesi, instansitempat ia bekerja dan anggota profesi lainnya dari tindakan-tindakan auditor lain yang tidakbenartersebut. • Untukitu, iaharusmengumpulkanbukti-buktidaritindakan yang tidakbenartersebutdanmenuangkannyadalamsuatulaporan yang dibuatsecarajujurdandapatdipertahankankebenarannya. • Auditor kemudianmelaporkankepadapihak yang berwenangatastindakan yang tidakbenarini, misalnyakepadaatasandari auditor yang melakukantindakan yang tidakbenartersebutataukepadapihak yang berwajibapabilapelanggarannyamenyangkuttindakpidana.

27. Standarteknisdanprofesional • Auditor harusmelakukan audit sesuaidenganstandar audit yang berlaku, yang meliputistandarteknisdanprofesional yang relevan. StandariniditetapkanolehIkatanAkuntan Indonesia danPemerintahRepublik Indonesia. • Padainstansi-instansi audit publik, terdapatjugastandar audit yang merekatetapkandanberlakubagiparaauditornya, termasukaturanperilaku yang ditetapkanolehinstansitempatiabekerja. • Dalamhalterdapatperbedaandan/ataupertentanganantarastandar audit danaturanprofesidenganstandaraudit dan aturan instansi, maka permasalahannya dikembalikan kepada masing-masinglembagapenyusunstandardanaturantersebut.

28. PanduanUmumLainnyapadaAturanEtika IAI-KASP • Sepertitelahdikemukakansebelumnya, panduanumumlainnya yang tercantumdalamaturanetika IAI-KASP terdiridaritigahalyaitu: • panduangood governance dariorganisasi/instansitempat auditor bekerja, • panduanidentifikasipertentangankepentingan, • panduanataspemberianfasilitasdanhadiah, dan • panduanpenerapanaturanetikabagi auditor yang bekerjadiluarwilayahhukumaturanetika.

29. Lanjutan… • Good Governance • Auditor diharapkanmendukungpenerapan good governance padaorganisasiatauinstansitempatiabekerja, yang meliputiprinsip-prinsipberikut: • Tidak mementingkan diri sendiri • Integritas • Obyektivitas • Akuntabilitas • Keterbukaan • Kejujuran • Kepemimpinan

30. Lanjutan… • Strukturdanprosesorganisasiatauinstansitempatiabekerjaharusmemilikihal-halberikutyaitu: akuntabilitaskeberadaanorganisasi, akuntabilitaspenggunaandanapublik, komunikasidengan stakeholders, danperandantanggungjawabdankeseimbangankekuasaanantara stakeholders danpengelola. • Instansinyajugaharusmemilikimekanismepelaporankeuangandanpengendalian intern yang mencakup: pelaporantahunan, manajemenrisikodan audit internal, komite audit, komitepenelaahkinerja, dan audit eksternal. Instansinyajugaharusmemilikistandarperilaku yang mencakupkepemimpinan dan aturan perilaku.

31. PertentanganKepentingan • Beberapahal yang tercantumdalamaturanetika yang dapatmengindikasikanadanyapertentangankepentingan yang dihadapioleh auditor sektorpublikadalah: • Adanya tekanan dari atasan, rekan kerja, maupun auditan di tempat kerja (instansinya). • Adanyatekanandaripihakluarsepertikeluargaataurelasi. • Adanyatuntutanuntukbertindak yang tidaksesuaidenganstandaratauaturan. • Adanyatuntutanloyalitaskepadaorganisasiatauatasan yang bertentangan dengan kepatuhan atas standar profesi. • Adanyapublikasiinformasi yang bias sehinggamenguntungkaninstansinya. • Adanyapeluanguntukmemperolehkeuntunganpribadiatasbebaninstansi tempat ia bekerja atau auditan.

32. FasilitasdanHadiah • Auditor dapatmenerimafasilitasatauhadiahdaripihak-pihak yang memilikiatauakanmemilikihubungankontraktualdengannyadenganmengacudanmemperhatikanseluruhperaturanperundang-undanganmengenaitindakpidanakorupsi, denganmelakukantindakan-tindakanberikut: • Melakukanpertimbanganataupenerimaanfasilitasatauhadiah yang normal danmasukakal, artinya auditor jugaakanmenerimahal yang samapadainstansitempatiabekerjaapabilaiamelakukanhal yang sama. • Meyakinkandiribahwabesarnyapemberiantidakmenimbulkanpersepsimasyarakatbahwa auditor akanterpengaruholehpemberiantersebut. • Mencatatsemuatawaranpemberianfasilitasatauhadiah, baik yang diterimamaupun yang ditolak, danmelaporkancatatantersebut. • Menolaktawaran-tawaranfasilitasatauhadiah yang meragukan.

33. PemberlakuanAturanEtikabagi Auditor yang BekerjadiLuarNegeri • Padadasarnya auditor harusmenerapkanaturan yang paling kerasapabila auditor dihadapkanpadaduaaturanberbeda yang berlakuketikaiabekerjadiluarnegeri, yaituaturanetikaprofesinyadi Indonesia danaturanetika yang berlakudiluarnegeri.

34. Independensi Auditor • Sesuaidenganetikaprofesi, akuntan yang berpraktiksebagai auditor dipersyaratkanmemilikisikapindependensidalamsetiappelaksanaan audit. • Dalamkaitannyadengan auditor, independensiumumnyadidefinisikandenganmengacu kepada kebebasan dari hubungan (freedom from relationship) yang merusakatautampaknyamerusakkemampuanakuntanuntukmenerapkanobyektivitas. Jadi, independensidiartikansebagaikondisi agar obyektivitasdapatditerapkan. • Selainitu, terdapatpengertian lain tentangindependensi yang berarticara pandang yang tidak memihak di dalam pelaksanaan pengujian, evaluasi hasilpemeriksaan, dan penyusunanlaporanaudit. Independensiharusdipandangsebagaisalahsatuciri auditor yang paling penting. • Alasannyaadalahbegitubanyakpihak yang menggantungkankepercayaannyakepadakelayakanlaporankeuanganberdasarkanlaporan auditor yang tidakmemihak. • IndependensidanProfesionalismeSeorangakuntan yang profesionalseharusnyatidakmenggunakanpertimbangannyahanyauntukkepuasanauditan. Dalamrealitas auditor, setiappertimbanganmengenaikepentinganauditanharusdisubordinasikankepadakewajibanatautanggungjawab yang lebihbesaryaitukewajibanterhadappihak-pihakketigadankepadapublik. Prinsipkuncidariseluruhgagasanprofesionalismeadalahbahwaseorangprofesionalmemilikipengalamandankemampuanmengenali/memahamibidangtertentu yang lebihtinggidariauditan. Olehkarenaitu, profesionaltersebutseharusnyatidakmensubordinasikanpertimbangannyakepadakeinginanauditan.

35. Lanjutan… • Sikap mental independenharusmeliputiindependendalamfakta (in fact) maupundalampenampilan (in appearance). • Independensidalamkenyataanakanadaapabilapadakenyataannya auditor mampumempertahankansikap yang tidakmemihaksepanjangpelaksanaan audit. • Independendalampenampilanberartihasilinterpretasipihak lain mengenaiindependensi. Apabila auditor memilikisikapindependendalamkenyataantetapipihak lain yang berkepentinganyakinbahwa auditor tersebutadalahpenasihatauditanmakasebagianbesarnilaifungsiauditnyaakansia-sia.

36. Lanjutan… • IndependensidalamKenyataan • Independensidalamkenyataanmerupakansalahsatuaspek paling sulitdarietikadalamprofesiakuntansi. Kebanyakan auditor siapuntukmenegaskanbahwauntuksebagianbesarindependensidalamkenyataanmerupakannormadalamkehidupansehari-hariseorangprofesional. Namunmereka gagal untuk memberikan bukti penegasan ini atau bahkan untuk menjelaskanmengapamerekapercayabahwahalitubenardemikianAdalahhal yang sulituntukmembedakansifat-sifatutama yang diperlukanuntukindependensidalamkenyataan. Audit dikatakangagaljikaseorang auditor memberikanpendapatkepadapihakketigabahwalaporankeuangandisajikansecarawajarsesuaidenganstandarakuntansi yang berlakuumumpadahaldalamkenyataannyatidakdemikian. Seringkalikegagalan audit disebabkanolehtidakadanyaindependensi. • Contohtidakadanyaindependensidalamkenyataanadalahtidakadanyaobyektivitasdanskeptisisme, menyetujuipembatasanpenting yang diajukanauditanatasruanglingkup audit ataudengantidakmelakukanevaluasikritisterhadaptransaksiauditan. Beberapapihakjugapercayabahwaketidakkompetenanmerupakanperwujudandaritiadanyaindependensidalamkenyataan.

37. Lanjutan… • IndependensidalamPenampilan • Independensidalampenampilanmengacukepadainterpretasiataupersepsiorangmengenaiindependensi auditor. Sebagianbesarnilailaporan audit berasaldari status independensidari auditor. Olehkarenaitu, jika auditor adalahindependendalamkenyataan, tetapimasyarakatumumpercayabahwaauditor berpihak kepada auditan, maka sebagian nilai fungsi audit akan hilang. • Adanyapersepsimengenaitidakadanyaindependensidalamkenyataantidakhanyamenurunkannilailaporan audit tetapidapatjugamemilikipengaruhburukterhadapprofesi. Auditor berperanuntukmemberikansuatupendapat yang tidak bias padainformasikeuangan yang dilaporkanberdasarkanpertimbanganprofesional. Jika auditor secarakeseluruhantidakdianggapindependen, makavaliditasperan auditor didalammasyarakatakanterancam. Kredibilitasprofesipadaakhirnyabergantungkepadapersepsimasyarakatmengenaiindependensi (independensidalampenampilan), bukanindependensidalamkenyataan.

38. KKN danTindakanMelanggarHukumLainnya • Korupsi, yang di era reformasi ini disandingkan dengan dua jenis tindakanlainnyayaitukolusidannepotisme, merupakanisuetika yang sangatmenonjoldanmendapatkanbanyakperhatian. Secaraekonomidanpolitik, korupsidinilaimemilikidampak yang luarbiasakarenamenghambatpertumbuhanekonomidandemokrasi. • Olehsebabitu, Indonesia telahmembentuk kerangka dan kelembagaan untuk memberantas korupsi. • Terakhir, pemerintahtelahmembentukKomisiPemberantasanKorupsi (KPK) sebuahlembagaindependen anti-korupsi. • Dari sudutpandangetika, korupsidalamkonteksadministrasipublikdidefinisikansebagaipenggunaanjabatan, posisi, fasilitasatausumberdayapublikuntukkepentinganataukeuntunganpribadi. Dengandemikian, korupsipadadasarnyamerupakanpelanggaranterhadapkepercayaanpublik yang diberikankepadapegawaiataupejabatpublik.

39. Lanjutan… • Kepentinganataukeuntunganpribadi dalam definisi tersebut tidak terbatas pada keuntungan keuangan, tetapi meliputijugasemuajenismanfaatsekali pun tidaksecaralangsungberkaitandengandiripegawaiataupejabatpublik yang bersangkutan. • Dari definisitersebut, makasebenarnyabanyaksekalitindakanpegawaiataupejabatpublik yang dapatdikategorikankorupsi. • Contohnyaadalahpembelianataupembayaranfiktif, mark up hargapembelian, penerimaansuap, mangkirkerjadanpenerimaanhadiah, parcel atausumbangan. Perbuatan-perbuatantersebutmelanggarsumpahdanjanjipegawainegeridansekaligusmelanggarprinsip-prinsipetikasepertikejujuran, keadilan, obyektivitasdanlegalitas. • Dari sudutpandanghukum, sebagaimanadinyatakandalamUndang-Undang No. 3 Tahun 1971 sebagaimanatelahdiubahdenganUndang-Undang No. 31 tahun 1999 tentangTindakPidanaKorupsi, korupsimerupakantindakpidana yang diartikansebagaiperbuatanmelawanhukum, memperkayadirisendiri, orang lain atau korporasi, yang dapat merugikan negara atau perekonomiannegara. • Dengandemikian, secarahukumsuatutindakandapatdikategorikansebagaikorupsijikamemenuhitigakondisi, yaitu: • melawanhukum, • menguntungkandirisendiri, • merugikannegara. • Selainitu, termasuk pula korupsiadalahpenyalahgunaanwewenang, kesempatandansarana yang adakarenajabatanataukedudukanuntukmenguntungkandirisendiri, orang lain ataukorporasi, danperbuatantersebutmerugikannegara

40. Lanjutan… • Dalam era reformasisekarangini, penggunaanistilahkorupsiselaludisandingkandengankatakolusidannepotisme. Kolusi, sepertihalnyadefinisi yang digunakandalamUndang-Undang No. 28 Tahun 1999 tentangPenyelenggaraan Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, KolusidanNepotisme, mengacukepadapermufakatanataukerjasama (secaramelawanhukum) dengansesamapegawaiataupejabatpublikataudenganpihak lain yang merugikanorang lain, masyarakat, danataunegara. • Sementaraitu, nepotismediartikansebagaiperbuatanolehpegawai/pejabatpublik (secaramelawanhukum) yang menguntungkankeluarganyadanataukroninyadiataskepentinganmasyarakat, bangsa, dannegara. • Dalamkonteksadministrasipublik, kolusi dan nepotisme merupakan bentuk pelanggaran etika pelayanan publik, dansebenarnyakeduanyadapatdipandangsebagaibentuk-bentukdaritindakankorupsi, atausebagaibagiandaritindakkorupsi.

41. PengendalianMutu Audit • Hasil audit diperlukanolehberbagaipihaksebagaipertimbangandalammembuatkeputusan. • Opini auditor yang tidakakuratakanmemberikandampak yang buruk. Karenanya, timbulsuatukebutuhanuntukmenjagakualitaslaporan audit sehinggamencegahpengambilankeputusan yang kurangtepat. • Dalampenugasan audit, auditor harusmematuhistandar audit. Olehkarenaitu, organisasipemeriksaharusmembuatkebijakandanprosedurpengendalianmutuuntukmemberikankeyakinanmemadaitentangkesesuaianpenugasan audit denganstandar audit. • Pengendalianmututerdirimetode yang digunakanuntukmeyakinkanbahwaorganisasipemeriksatelahmenerapkandanmematuhikemahiranprofesionalnya, termasukstandar, kebijakandanprosedurpemeriksaansecaramemadai. • Pengendalianmutuberhubunganerat, tetapitidaksamadenganstandar audit. Pengendalianmutuadalahprosedur yang digunakanorganisasipemeriksadisetiappenugasan audit untukmembantumerekamemenuhistandar audit secara konsisten. Oleh karena itu, pengendalian mutu ditujukan untukorganisasipemeriksasecarakeseluruhan, sedangkan audit standarberlakuuntuksetiappenugasan audit. • Sifatdanlingkupsistempengendalianmutuorganisasipemeriksasangattergantungpadabeberapafaktor, sepertiukurandantingkatotonomikegiatan yang diberikankepadastafdanorganisasipemeriksa, sifatpekerjaan, strukturorganisasi, pertimbanganmengenaibiayadanmanfaatnya. • Padamulanyaterdapat 9 (sembilan) elemenpengendalianmutu, namundikurangimenjadi 5 (lima), yang akandijelaskandalamtabelsebagaiberikut:

44. Peer Review • Menurut Internal Quality Review, istilahpeer review memilikiartieksternal reviu dan evaluasi kualitas dan efektivitas program akademis, staffing, danstruktur, yang dilaksanakanolehpihakeksternal yang memilikikeahlian di bidang yang direviu. • Dalam konteks audit sektor publik, peer review memilikiartipenilaianapakahorganisasipemeriksatelahmemenuhistandarpemeriksaan. Beberapareviubiasanyamelibatkan auditor yang berpengalaman dari organisasi pemeriksaan lainnya. • Pelaksanaan peer review memiliki tujuan untuk menentukan dan melaporkan apakah organisasi pemriksatelahmelaksanakankebijakandanproseduruntukkelimaelemenpengendalianmutudanmenerapkannyadalampraktek audit. • Peer review sendiribukanuntukmengkritikproses audit tertentu, tetapiuntukmenentukanpengendalian audit yang tepat , bagaimanapengendalianiniditerapkan, gap pengendaliandancarauntukmeningkatkansistemkualitas audit.

45. Superivisi Quality Assurance UmpanBalikKlien PengaruhPadaOrganisasi EksternalReviu Internal Reviu Eksternalreviudilaksanakanolehorganisasipemeriksaeksternal PadaAudit Programmed spot check annual overview Quality Assurance Pengembangan Staff Analisis SWOT PerencanaanStrategis

46. Lanjutan… • Peer review dalam SPKN dinyatakandalam paragraph 4.38 yaitu “Organisasipemeriksa yang melaksanakanpemeriksaanberdasarkanstandarpemeriksaanharus direviu paling tidak sekali dalam 5 (lima) tahun oleh organisasi pemeriksaeksternal yang berwenang yang tidakmempunyaikaitandenganorganisasipemeriksa yang direviu. • Penilaian atas penegendalianmutupemeriksaanolehpihakluar yang kompetenadalahuntukmenentukanapakahsistempengendalianmutupemeriksaansudahdibuatdandilaksanakandenganefektif, sehinggadapatmemberikankeyakinan yang memadaibahwakebijakandanprosedurpemeriksaan yang ditetapkandanstandarpeemriksaan yang berlakutelahdipatuhi.”

47. Pelaksanaan Peer Review di BPK • Pelaksanaan Peer Review di BPK • PadaAgustus 2004, BPK menyelesaikanpeer review untukpertamakalinya. • Peer review tersebut dilaksanakan oleh 3 (tiga) pihak dari Badan Audit New Zealand, yaitu • Direktur Eksekutif New Zealand, • Direktur Audit New Zealand, dan • DirekturAsosiasi Audit New Zealand. • Peer review inididanaioleh Bank Dunia. Padaakhirpeer review, dibuatkanlaporan yang diberikankepada DPR.

48. Lanjutan… • Peer reviewterdiridari: • legislasi, • akuntabilitasparlemen, • kapabilitas dan desain organisasi, • implementasi dan pelaksanaan audit. • Reviu dilaksanakan dalam dua tahap: • Tahap pertama merupakan perencanaan, penentuan ruang lingkupdanwawancaraanggota BPK danmanajemen senior untukmenganalisisdokumen yang pentingdan material. • Tahapkeduaterdiridariwawancaralebihlanjutdenganorang-orang yang kompetendi BPK, tetapilebihdifokuskankepadareviusampel audit yang telahdilaksanakan BPK.