Download
metode penelitian dan penulisan hukum n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum PowerPoint Presentation
Download Presentation
Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

1253 Views Download Presentation
Download Presentation

Metode Penelitian dan Penulisan Hukum

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. MetodePenelitiandanPenulisanHukum

  2. PengertianPenelitianHukum Penelitianhukummerupakansuatukegiatanilmiah yang didasarkanpadametode, sistematikadanpemikirantertentu yang bertujuanuntukmempelajarisatuataubeberapagejalahukumtertentudenganjalanmenganalisanya.

  3. SyaratPenelitianHukum Duasyaratutama yang harusdipenuhi sebelummengadakanpenelitianilmiahdenganbaikdandapatdipertanggungjawabkanyaknipenelitiharuslebihdulumemahamikonsepdasarilmupengetahuan (yang berisi system danilmunya) danmetodologipenelitiandisiplinilmutersebut.

  4. Metode Kajian Hukum Menurut Satjipto Rahardjo Apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai perwujudan dari nilai-nilai tertentu, maka pilihan tersebut akan membawa kita kepada metode yang bersifat idealis. Metode ini akan senantiasa berusaha untuk menguji hukum yang harus mewujudkan nilai-nilai tertentu.

  5. Metode Kajian Hukum Menurut Satjipto Rahardjo Apabila kita memilih untuk melihat hukum sebagai suatu sistem peraturan-peraturan yang abstrak, maka perhatiannya akan terpusat pada hukum sebagai suatu lembaga yang benar-benar otonom, yaitu yang bisa kita bicarakan sebagai subyek tersendiri, terlepas dari kaitannya dengan hal-hal di luar peraturan-peraturan tersebut.

  6. Metode Kajian Hukum Menurut Satjipto Rahardjo Apabila kita memilih memahami hukum sebagai alat untuk mengatur masyarakat, maka pilihannya akan jatuh pada penggunaan metode sosiologis. Metode ini mengaitkan hukum kepada usaha untuk mencapai tujuan-tujuan serta memenuhi kebutuhan-kebutuhan kongkret dalam masyarakat.

  7. Macam-macampenelitianhukum • Penelitianhukumnormatif (doktrinal) • Penelitianhukumempirik (non doktrinal)

  8. Doktrinal/Normatif Penelitianhukumdoktrinalbekerjauntukmenemukanjawaban-jawaban yang benardenganpembuktiankebenaran yang dicaridiataudaripreskripsi-preskripsihukum yang tertulisdikitab-kitabundang-undangberikutajaranataudoktrin yang mendasarinya.

  9. Non Doktrinal/Sosiologis Penelitianhukum non doktrinalbekerjauntukmenemukanjawaban-jawaban yang benardenganpembuktiankebenaran yang dicaridiataudarifakta-faktasosial yang bermaknahukumsebagaimana yang tersimakdalamkehidupansehari-hariatau pula fakta-faktatersebutsebagaimanatelahterinterpretasidanmenjadibagiandariduniamakna yang hidupdilingkungansuatumasyarakat.

  10. SpesifikasiPenelitianHukumNormatif/ Doktrinal Meliputi: • Penelitian inventarisasi hukum • Penelitianpenemuanazas-azashukum • Penelitian penemuan hukum in concreto • Penelitianterhadapsistematikahukum • Penelitianterhadaptarafsinkronisasihukum • Penelitiansejarahhukum • Penelitianperbandinganhukum • Penelitiankonsistensihukum

  11. Penelitianinventarisasihukum • MENGUMPULKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN • MENGKLASIFIKASIKAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG RELEVAN • MENGANANALISIS PENELITIAN

  12. Penelitianpenemuanazas-azashukum Penelitianpenemuanazas-azashukumdilakukanterhadapbahan-bahanhukum primer dansekunder. Bahanhukum primer: bahanhukum yang terdiriatasperaturanperundang-undangan, hukumadat, yurisprudensi, traktat, bahanhukumdarijamanpenjajahan yang masihberlaku (KUHP, KUH perdata, KUHD) Bahanhukumsekunder: rancanganundang-undang, hasil-hasilpenelitian, buku yang ditulisahlihukum.

  13. Penelitianterhadapazas-azashukum Penelitianpenemuanazas-azashukummerupakanpenelitianfilosofis, olehkarenaasas-asashukummerupakanunsur ideal darihukum. Azas-azashukumdapatdibedakanantaraasashukumkonstitutifdenganasashukumregulatif. Azas-azashukumkonstitutifmerupakanazas-azashukum yang harusadabagikehidupansuatusistemhukum. Azas-azashukumregulatifperlubagiberprosesnyasistemhukumtersebut.

  14. Penelitianterhadapsistematikahukum Penelitianterhadapsistematikahukumadalahkhususterhadapbahan-bahanhukum primer dansekunder. Kerangkaacuan yang dipergunakanadalah: 1. pengertiandasardalamsistemhukumyaitumasyarakathukum, subyekhukum, hak dankewajiban, peristiwahukum, hubunganhukum, obyekhukum. 2. dikaitkandenganciri-ciriperundang-undangandalam UU No. 12 Tahun 2011 tentangPembentukanPeraturanPerundang-undangan, makadapatditelitibahwapembentukan UU harusmengikutitatacara yang ditentukan UU No. 12 Tahun 2011.

  15. Penelitianterhadaptarafsinkronisasihukum Penelitianinibertujuanuntukmengungkapkankenyataansampaisejauhmanaperundang-undangantertentuserasisecaravertikalataumempunyaikeserasiansecara horizontal . Serasisecaravertikal: keserasianperaturanperundang-undanganberbedaderajat yang mengaturbidangkehidupantertentu. Serasisecara horizontal: keserasianperaturanperundang-undangansederajatmengenaibidang yang sama.

  16. Penelitian Penemuan Hukum in concreto Kaidah yang bersifat abstrak dikonkritkan melalui analisis terhadap suatu obyek permasalahan tertentu sehingga dapat diambil suatu penyelesaian masalah yang dapat diterapkan dalam kenyataannya.

  17. Penelitianterhadaptarafsinkronisasihukum Langkah-langkahpenelitiantarafsinkronisasivertikal: • Inventarisasiperundang-undangan yang mengaturbidangkehidupan yang dipilihpeneliti (spesifikasi inventarisasi perundang-undangan; • Perundang-undangandisusunmenuruthierarkiperundang-undangan; • Disusunsecarakronologis, yaknimenurutsaatdikeluarkannyaperundang-undangantersebut. • Menelaahfungsimasing-masingperundang-undanganberdasarkantingkatannya.

  18. Penelitianterhadaptarafsinkronisasihukum Penelitianterhadaptarafsinkronisasisecara horizontal dapatdilakukandenganmembuatinventarisasi yang sejajar, yaitumenempatkanperundang-undangan yang sederajatpadaposisi yang sejajar, kemudianmengadakanidentifikasiterhadaptarafsinkronisasinyarendah, sedangatautinggi.

  19. Penelitiansejarahhukum Penelitiansejarahhukumdilakukandenganmelakukanidentifikasiterhadaptahap-tahapperkembanganhukum, yang dapatdipersempitruanglingkupnyamenjadisejarahperundang-undangan. Penelitiansejarahhukummeliputipenelitianterhadapsejarahlembaga-lembagahukumdanpenelitianterhadapsejarahpenyusunanperundang-undangan.

  20. Penelitiansejarahhukum Sejarahlembaga-lembagatertentudapatditelaahdenganbahanhukummaupunbahan non hukum. jika yang ditelitiadalahbahanhukum primer, makasejarahsuatulembagatertentudapatditelaahdengancaramenelitiperundang-undangan yang mengaturlembagatersebutsejaksemulaada. Penelitiansejarahpenyusunanperundang-undangandapatdilakukandenganjalanmembandingkanprosedurpenyusunanperundang-undangandalampelbagaikurunwaktu.

  21. Penelitianperbandinganhukum Metodeperbandinganhukummungkinditerapkandenganmemakaiunsur-unsursistemhukumsebagaititiktolakperbandingan. Sistemhukummencakuptigaunsurpokok, yakni: • Strukturhukum yang mencakuplembaga-lembagahukum • Substansihukum yang mencakupperangkatkaidahatauperilakuteratur • Budayahukum yang mencakupperangkatnilai-nilai yang dianut.

  22. Penelitianperbandinganhukum Perbandingandapatdilakukanterhadapmasing-masingunsurataupunsecarakumulatifterhadapsemuanya. Metodeperbandinganhukumdapatdilakukandenganpenelitianterhadappelbagai sub sistemhukum yang berlakudisuatumasyarakattertentu, atausecaralintassektoralterhadapsistem-sistemhukumpelbagaimasyarakat yang berbeda.

  23. PenelitianKonsistensiHukum Penelitianterhadapbahanhukum yang mengkajikesesuaiandalampenerapannormaatauazas. Misalnyaanalisispenerapanpasaloleh hakim terhadapkeputusanpengadilanpadakasuspencurian. Jika hakim memberikeputusanbahwaterdakwamencurikarenatelahmemenuhisemuaunsuruntukdikatakansebagaipencuriansebagaimanaterdapatdalampasal 362 KUHP, makasudahterwujudkonsistensihukum.

  24. PENDEKATAN PENELITIAN NORMATIF • PendekatanPerundang-undangan (statute approach) • PendekatanKonsep (conceptual approach) • PendekatanAnalitis (analytical approach) • PendekatanPerbandingan (comparative approach) • PendekatanHistoris (historical approach) • PendekatanFilsafat (philosophical approach) • PendekatanKasus (case approach)

  25. PendekatanPerundang-undangan (statute approach) Suatupenelitiannormatifharusmenggunakanpendekatanperundang-undangan, karena yang akanditelitiadalahberbagaiaturanhukum yang menjadifokussekaligustemasentralsuatupenelitian. Lebihakuratbiladibantuolehsatuataulebihpendekatan lain yang cocok, gunamemperkayapertimbangan-pertimbanganhukum yang tepatuntukmenghadapi problem hukum yang dihadapi.

  26. PendekatanPerundang-undangan (statute approach) Penelitiharusmelihathukumsebagaisistemtertutup yang mempunyaisifat-sifatsebagaiberikut: • Comprehensive artinyanorma-normahukum yang adadidalamnyaterkaitantarasatudengan lain secaralogis; • All-inclusive bahwakumpulannormahukumtersebutcukupmampumenampungpermasalahanhukum yang ada, sehinggatidak aka nada kekuranganhukum; • Systematic bahwadisampingbertautanantarasatudengan yang lain, norma-normahukumtersebutjugatersusunsecarahierarkis.

  27. PendekatanKonsep (conceptual approach) Konsepdalampengertian yang relevanadalahunsur-unsurabstrak yang mewakilikelas-kelasfenomenadalamsuatubidangstudi yang kadangkalamenunjukpadahal-hal universal yang diabstrkasikandarihal-hal yang particular.

  28. PendekatanAnalitis (analytical approach) • Maksudutamaanalisisterhadapbahanhukumadalahmengetahuimakna yang dikandungolehistilah-istilah yang digunakandalamaturanperundang-undangansecarakonsepsional, sekaligusmengetahuipenerapannyadalampraktikdanputusan-putusanhukum. • Analisisteersebutdilakukandenganduapemeriksaan: • Sang penelitiberusahamemperolehmaknabaru yang terkandungdalamaturanhukum yang bersangkutan; • Mengujiistilah-istilahhukumtersebutdalampraktikmelaluianalisisterhadapputusan-putusanhukum.

  29. PendekatanPerbandingan (comparative approach) • Pendekatanperbandinganmerupakansalahsatucara yang digunakandalampenelitiannormatifuntukmembandingkansalahsatulembagahukum (legal institutions) darisistemhukum yang satudenganlembagahukum (yang kuranglebihsamadarisistemhukum) yang lain.

  30. PendekatanPerbandingan (comparative approach) • Perbandinganhukummemilikidimensiempiris yang dapatdigunakansebagaiilmu bantu (hulpwetenschap) untukkeperluananalisisdaneksplanasiterhadaphukum. Penelitianperbandinganharusmemanfaatkanhasil-hasilpenelitianilmuempiris.

  31. PendekatanHistoris (historical approach) • Penelitiannormatif yang menggunakanpendekatansejarahmemungkinkanseorangpenelitiuntukmemahamihukumsecaralebihmendalamtentangsuatusistemataulembaga, atausuatupengaturanhukumtertentusehinggadapatmemperkecilkekeliruan, baikdalampemahamanmaupunpenerapansuatulembagaatauketentuanhukumtertentu.

  32. PendekatanHistoris (historical approach) • Hukumpadamasakinidanhukumpadamasalampaumerupakansuatukesatuan yang berhubunganerat, sambung-menyambungdantidakputussehinggadikatakanbahwakitadapatmemahamihukumpadamasakinidenganmempelajarisejarah. Mengingattatahukum yang berlakusekarangmengandunganasir-anasirdaritatahukum yang silamdanmembentuk tunas-tunas tentangtatahukumpadamasa yang akandatang.

  33. PendekatanFilsafat (philosophical approach) • Penjelajahanfilsafatakanmengupasisuhukum (legal issues) dalampenelitiannormatifsecararadikaldanmengupasnyasecaramendalam. Penjelajahandalamfilsafatmeliputiajaranontologis (ajarantentanghakikat), aksiologis (ajarantentangnilai), epistemologis (ajarantentangpengetahuan), teleologis (ajarantentangtujuan) untukmemperjelassecaramendalam, sejauhdimungkinkanolehpencapaianpengetahuanmanusia.

  34. PendekatanFilsafat (philosophical approach) • Seyogyanyadibantubeberapapendekatan yang tepat, yaitu fundamental research (menurut Ziegler). Fundamental research adalahsuatupenelitianuntukmemperolehpemahaman yang lebihmendalamterhadapimplikasisosialdanefekpenerapansuatuaturanperundang-undanganterhadapmasyarakatataukelompokmasyarakat yang melibatkanpenelitianterhadapsejarah, filsafat, ilmubahasa, ekonomi, sertaimplikasisosial, danpolitikterhadappemberlakuansuatuaturanhukum.

  35. PendekatanKasus (case approach) • pendekatankasus (case approach) dalampenelitiannormatifbertujuanuntukmempelajaripenerapannorma-normaataukaidahhukum yang dilakukandalampraktikhukum. Terutamamengenaikasus-kasus yang telahdiputussebagaimana yang dapatdilihatdalamyurisprudensiterhadapperkara-perkara yang menjadifokuspenelitian.

  36. PendekatanKasus (case approach) • Jelaskasus-kasus yang telahterjadibermaknaempiris, namundalamsuatupenelitiannormatif, kasus-kasustersebutdipelajariuntukmemperolehgambaranterhadapdampakdimensipenormaandalamsuatuaturanhukumdalampraktikhukum, sertamenggunakanhasilanalisisnyauntukbahanmasukan (input) dalameksplanasihukum.

  37. INTERPRETASI MenurutSoediknoMertokusumo, interpretasiataupenafsiranmerupakansalahsatumetodepenemuanhukum yang memberikanpenjelasangamblangtentangteksundang-undang, agar ruanglingkupkaidahdalamundang-undangtersebutdapatditerapkanpadaperistiwahukumtertentu.

  38. Beberapametodeinterpretasidalamilmuhukumantara lain: • InterpretasiGramatikal (MenurutBahasa) • InterpretasiTeleologis • InterpretasiHistoris • InterpretasiKomparatif • InterpretasiFuturis • InterpretasiRestriktifdanEkstensif • InterpretasiInterdisipliner • InterpretasiMultidisipliner

  39. InterpretasiGramatikal (MenurutBahasa) Interpretasigramatikalmerupakanupayauntukmencobamemahamisuatuteksaturanperundang-undanganataupunsuatuteksperjanjianberdasarkanbahasadansusunankata-kata yang digunakan. Interpretasigramatikaljugaseringdisebutsebagaiinterpretasitekstualatauinterpretasi formal.

  40. InterpretasiGramatikal (MenurutBahasa) Biasanyainterpretasigramatikaldilakukanoleh hakim bersamaandenganinterpretasilogis(logical interpretation) yaitumemaknaiberbagaiaturanhukum yang adamelaluipenalaranhukumuntukditerapkanterhadapteks yang kaburataukurangjelas (applaying the obscure text the multiple resources of judicial reasoning).

  41. Contoh Interpretasi Gramatikal Istilah “dipercayakan” yang tercantum dalam Pasal 432 KUHP. Kasus posisi: sebuah paket diserahkan kepada Dinas Perkeretaapian (PJKA), sedangkan yang berhubungan dengan pengiriman tidak ada yang lain kecuali dinas tersebut. Maka kata diserahkan tercakup dalam istilah “dipercayakan” dalam Pasal 432 KUHP

  42. InterpretasiTeleologis Interpretasiteleologismerupakanmetode yang digunakanapabilapemaknaansuatuaturanhukumditafsirkanberdasarkantujuanpembuatanaturanhukumtersebutdanapa yang ingindicapaidalammasyarakat. Interpretasiteleologisjugaseringdisebutsebagaiinterpretasisosiologis, interpretasikontekstualatauinterpretasi formal.

  43. InterpretasiTeleologis Pada interpretasi teleologis, ketentuan undang-undang yang sudah tidak sesuai lagi dilihat sebagai alat untuk memecahkan atau menyelesaikan sengketa dalam kehidupan bersama waktu sekarang. Peraturan yang lama dibuat aktual.

  44. Contoh Interpretasi Teleologis Apakah penyadapan dan penggunaan tenaga (aliran )listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan orang lain termasuk pencurian menurut Pasal 362 KUHP? Pada waktu KUHP dibuat, belum tergambarkan adanya kemungkinan pencurian aliran listrik. Apakah tenaga listrik merupakan barang yang dapat diambil menurut rumusan Pasal 362 KUHP?

  45. Contoh Interpretasi Teleologis Dengan interpretasi teleologis ditafsirkan bahwa tenaga listrik bersifat mandiri dan mempunyai nilai tertentu, karena untuk memperoleh aliran listrik diperlukan biaya dan aliran itu dapat diberikan oleh orang lain dengan ganti rugi, dan bahwa Pasal 362 KUHP bertujuan melindungi harta kekayaan orang lain. Maka penyadapan dan penggunaan tenaga (aliran )listrik untuk kepentingan sendiri yang dilakukan orang lain termasuk pencurian menurut Pasal 362 KUHP.

  46. InterpretasiHistoris Adaduamacaminterpretasi historis: • Interpretasimenurutsejarahlahirnyaundang-undang yang disebutjugainterpretasisubjektifkarenapenafsirmenempatkandiripadapandangansubjektifpembentukundang-undang. • Interpretasi yang hendakmemahamiundang-undangdalamkonteksseluruhsejarahhukumsehinggametodeinidisebutjugametodeinterpretasimenurutsejarahhukum.

  47. InterpretasiHistoris Interpretasi menurut sejarah undang-undang mengambil sumbernya dari surat menyurat dan pembicaraan di DPR. Undang-undang tidak terjadi begitu saja, karena undang-undang merupakan reaksi terhadap kebutuhan sosial untuk mengatur suatu hal tertentu.

  48. Contoh Interpretasi Historis Interpretasi menurut sejarah undang-undang terhadap UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan hanya dapat dimengerti dengan meneliti sejarah tentang emansipasi wanita Indonesia. Interpretasi menurut sejarah hukum terhadap BW, maka tidak cukup hanya meneliti sejarah terbentuknya BW, tetapi masih mundur ke belakang sampai pada hukum Romawi.

  49. InterpretasiKomparatif Interpretasikomparatifataupenafsirandenganjalanmembandingkanduasistemhukumataulebihdigunakanuntukmencarikejelasanmengenaimaknasuatupengaturanatauketentuanperundang-undangan. Metodeinterpretasikomparatifdigunakanoleh hakim padasaatmenghadapikasus-kasus yang menggunakandasarhukumpositif yang lahirdariperjanjian-perjanjianinternasional.

  50. InterpretasiFuturis DenganberpedomanpadasuatunaskahRancanganUndang-Undang (RUU) yang adaditangannya, seorang hakim melakukanpenafsiranberdasarkanundang-undang yang belummempunyaikekuatanhukumkarenamasihdalamtahaplegislasi, belumdiundangkansertaadakemungkinanmengalamiperubahan. Iamemilikikeyakinanbahwanaskah RUU tersebutpastiakansegeradiundangkansehinggaiamelakukanantisipasidenganmelakukanpenafsiranfuturistersebut.