Download
slide1 n.
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI PowerPoint Presentation
Download Presentation
LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI

LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI

492 Views Download Presentation
Download Presentation

LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. KEBIJAKAN PEMRI DALAM RANGKA PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI DI LUAR NEGERI LUTFI RAUF, M.A. DIREKTUR JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER KEMENTERIAN LUAR NEGERI

  2. DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI • Jumlah WNI diluarnegeri yang tercatat di Kemlu per 11 Juli 2011 adalah 3.100.598 orang (tabel 1). WNI tersebuttersebar di berbagaipenjurudunia, baik di benuaAmerika, Afrika, Eropa, sampai Australia. • Jumlah WNI/TKI di luarnegeridiperkirakanjauhlebihbesarangkanyakarenabanyak yang tidakmelapordirikeperwakilan-perwakilan RI.

  3. DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI Tabel 1. Sebaran WNI di Luar Negeri Yang Tercatat di Perwakilan RI (11 Juli 2011) Chart 1. Persentase Sebaran WNI di Luar Negeri Yang Tercatat di Perwakilan RI (11 Juli 2011) Eropa 1.99 % Arab Saudi 18.04 % Afrika 0.14 % Amerika 4.48 % Asia (Kecuali Malaysia) 16.24 % Timur Tengah (Kecuali Arab Saudi) 11.61 % Malaysia 44.6 % Pasifik 2.9 %

  4. KONSENTRASI WNI DI LUAR NEGERI : KBRI : KJRI : DIT. PWNI DAN BHI • AREA KUNING : KONSENTRASI TINGGI TKI • AREA HIJAU : KONSENTRASI TINGGI PELAUT • AREA UNGU : KONSENTRASI TINGGI OVERSTAYER

  5. DATA DAN FAKTA WNI DILUAR NEGERI TKI & ABKdiLuarNegeriyang tercatatdiPerwakilan RI tahun 2010: 2.227.989Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI)Remittance: US$ 7.2miliar (2010)Sumber: Bank IndonesiaKasus TKI BermasalahdiLuarNegeri: 16.064kasus (2010)Sumber: Dit. Perlindungan WNI dan BHI

  6. PERMASALAHAN TKI

  7. JUMLAH KASUS WNI BERMASALAH DI LUAR NEGERI 2010

  8. PROSENTASE PENYELESAIAN KASUS 2010

  9. REKAPITULASI JUMLAH PENANGANAN PERLINDUNGAN WNI DI LUAR NEGERI JANUARI-JUNI 2011 • -Data DirektoratPerlindungan WNI dan BHI, per-15 Juli 2011-

  10. MENGAPA “PERSOALAN” PERLINDUNGAN WNI/TKI MUNCUL?? AKAR MASALAH…

  11. Besarnya Jumlah Penduduk Indonesia (230 juta) tidak berbanding lurus dengan lapangan kerja yang ada. • Tingginya jumlah penduduk miskin. • Belum optimalnya pelaksanaan program penciptaan lapangan kerja, pemberdayaan SDM lokal, serta peningkatan ekonomi daerah oleh Pemda. • Proses rekrutmen yang buruk/tidak sesuai dengan ketentuan (pemalsuan dokumen identitas dan perjalanan). • Masih adanya praktek pengiriman TKI secara ilegal dan kompetensi TKI yang tidak memadai untuk bekerja di luar negeri. • Rekrutmen langsung oleh sponsor yang berpotensi memicu praktik perdagangan orang. • Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat, laut, maupun udara • Pengeluaran dan/atau legalisasi dokumen identitas yang tidak memperhatikan kebenaran data. • Proses penegakan hukum yang belum maksimal.

  12. “The plight of migrant workers stems from a number of problems, which begin right here in Indonesia. Poverty in rural districts, and the failures of the education system -- which leave hundreds and thousands of workers without the skills to make them competitive in the workforce -- are among the first batch of problems. Indonesia has around 400 migrant worker agencies, many of which are not competent. The language courses given to workers may be crash courses, completed in one to three days. Agencies also often provide false information regarding the ages and education levels of the workers on their books…… The Jakarta Post, 03/16/2008 )

  13. AKAR PERMASALAHAN • FAKTOR INDIVIDU • FAKTOR PERUSAHAAN PENGERAH PENEMPATAN • FAKTOR PEMERINTAH • FAKTOR NEGARA TUJUAN

  14. FAKTOR INDIVIDU • Karena alasan sosial ekonomi, kemiskinan, dan pengangguran menjadi faktor pendorong orang menerima tawaran dengan mudah, tanpa mempertimbangkan resiko yang akan dipikul • Menonjolnya kepentingan untuk meraih keuntungan ekonomis dari individu atau kelompok tertentu dengan mengabaikan akibat yang timbul dari penempatan tersebut khususnya yang tidak sesuai prosedur dan ketentuan; • Rendahnya tingkat pendidikan dan skill, membuat TKI pada umumnya hanya dapat mengisi sektor-sektor domestik atau pekerjaan berkategori demeaning: dirty, dangerous, difficult (buruh bangunan, buruh perkebunan dan PLRT); • Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengikuti prosedur serta kemampuan adaptasi membuat TKI seringkali mengalami culture shock di negara tujuan penempatan; • Rendahnya awareness membuat para TKI seringkali menjadi korban eksploitasi baik oleh individu di Indonesia maupun di negara penempatan termasuk tindak pidana perdagangan orang maupun tindak pidana lainnya;

  15. FAKTOR PERUSAHAAN PENGERAH PENEMPATAN TKI • Mengutamakan kepentingan bisnis dengan pengiriman TKI sebanyak-banyaknya ke luar negeri tanpa memperhatikan sistem perekrutan yang baik, sistem pelatihan yang benar, sistem pemeriksaan, sistem administrasi yang baik yang sesuai dengan prosedur dan peraturan yang ada; • Cara-cara pola perekrutan dan pengiriman yang dilakukan oleh PPTKIS telah melanggar UU No. 39/ 2004 Pasal 35, 41-44 dan Pasal 48, antara lain : • Berusia sekurang-kurangnya 18 tahun kecuali bagi Calon TKI yang akan dipekerjakan pada pengguna perseorangan sekurangnya-kurangnya berusia 21 tahun; • Sehat jasmani dan rohani; • Tidak dalam keadaan hamil bagi calon tenaga kerja perempuan; dan • Berpendidikan sekurang-kurangnya lulus SLTP atau yang sederajat • Proses pelaporan yang tidak/ jarang dilakukan, sehingga menyulitkan pendataan dan pemberian akses perlindungan (Pasal 9, 67 Ayat (2) dan Pasal 71) • Proses pelatihan dan pembekalan keterampilan CTKI yang belum optimal

  16. Terdapat beberapa regulasi di bidang ketenagakerjaan yang tumpang tindih satu sama lain baik di tingkat pusat maupun di daerah, sehingga menjadi celah bagi pihak tertentu untuk memanfaatkan kondisi tersebut; Belum optimalnya koordinasi antar instansi terkait, sehingga kurang terjadi sinergi dalam pelaksanaan tupoksi, program kerja maupun alokasi anggaran antar Kementerian/Lembaga maupun stakeholder terkait; Belum optimalnya law enforcement di dalam negeri sehingga tidak menimbulkan efek jera kepada oknum-oknum yang melakukan penyimpangan dalam proses perekrutan, pelatihan dan penempatan TKI ke luar negeri. Lemahnya kontrol di titik-titik perbatasan baik darat, laut, maupun udara Perbedaan persepsi dan pendekatan dalam mengimplementasikan pelaksanaan peraturan penempatan dan perlindungan TKI Faktor-faktor tersebut diatas turut melemahkan posisi tawar (bargaining position) Indonesia dengan negara penempatan. Terlebih lagi mengalirnya TKI ilegal sebagai akibat tindakan individu/kelompok yang tidak bertanggung jawab. FAKTOR PEMERINTAH…….

  17. FAKTOR NEGARA TUJUAN • Beberapa diantara negara penempatan/tujuan, tidak memiliki undang-undang/hukum mengenai ketenagakerjaan yang memadai. • Jika muncul masalah antara user dengan pekerja, seringkali merugikan pekerja karena pendekatan yang digunakan oleh negara penempatan berbeda dan kecenderungan di tiap negara adalah bahwa system pengadilan dan penegakan hukum di negara tersebut akan melindungi warga negara tersebut dan mengalahkan warga negara asing. • Cara pandang masyarakat setempat di beberapa negara penempatan memandang bahwa pekerja asing dibidang konstruksi, perkebunan, dan PLRT dianggap pekerjaan yang rendah (difficult, dangerous, and dirty) yang sangat tidak diminati dan dianggap rendah oleh masyarakat setempat, sehingga penghargaan terhadap para pekerja tersebut seringkali diberikan secara rendah. • Pada beberapa negara, bahwa domestic workers dianggap sebagai bagian dari keluarga atau dianggap masalah individu dan bukan masalah pemerintah/negara.

  18. PROSES PENEMPATAN TKI MENURUT UU NO. 39 TAHUN 2004 Diajukan Letter of Demanduntuk TKI Formal dan Job Order untukDomestic Workers/PLRT diajukanolehagensidiluarnegeri Perwakilan RI Endorsement Dilaporkan pada Perwakilan RI PRA PENEMPATAN PembekalanAkhirPemberangkatan (PAP) oleh BNP2TKI Permintaan pengiriman TKI kepada Pelaksana Penempatan TKI Swasta (PPTKIS) Proses perekrutan dan pelatihan oleh PPTKIS Pendataan oleh BNP2TKI Penempatan TKI ke negara tujuan PENEMPATAN Post arrival management: (i) Complaint Handling Mechanismolehlocal authorities; (ii) Technical Agreement on Consular Assistanceolehlocal authorities; (iii) Joint Commission olehPerwakilan RI danKementeriansetempatterkait. TKI disalurkan ke pengguna/majikan TKI tiba di negara tujuan dan diterima oleh agensi di luar negeri PURNA PENEMPATAN TKI tiba di Indonesia dan didata oleh BNP2TKI TKI kembali ke daerah asal melalui BNP2TKI TKI pulangke Indonesia dan dilaporkankepadaPerwakilan RI TKI menyelesaikankontrakkerja CATATAN: PROSES PENEMPATAN TERSEBUT TIDAK DILAKSANAKAN SEBAGAIMANA MESTINYA

  19. AKIBAT YANG HARUS MEREKA TANGGUNG 21

  20. Jenis-jenis Permasalahan TKI Informal-PLRT

  21. GajiTidakDibayar (45.50%) • Mekanismepenggajianygbelumbaik - Pembayarancenderungdilakukansecaratunai - TKI PLRT terkadangkurangmemahamihaknyasertatidakmengetahuibesarangajisesuai PK - Seluruhdokumen TKI dipegangolehmajikan, TKI dalamposisilemahsecarahukum • Gunakaninstitusikeuanganresmi (bank) untukpembayarangajidenganrekeninga.n. TKI PLRT • Dokumenkelengkapan TKI harusdipegangsendiri, paling tidakmenyimpancopynya • TKI PLRT dibekalidenganpemahamanmengenaidokumen-dokumenpentingsertahakdankewajibannya • Cost structure ygbelumjelasdancenderungtinggi Di negara-negaraTimteng, calon user harusmengeluarkanuanghingga+ SR 9 ribu (+Rp. 23 juta) untukmendapatkan TKI PLRT, hinggakemudianmemotonggaji TKI PLRT ataumembiarkan TKI PLRT bekerjatanpadigaji • Tetapkanbesaran cost structure dinegaratujuanpenempatan TKI PLRT danbebanmasing-masingpihak • User bukanorang yang secarafinansialmampumenggaji TKI PLRT • Pengetatanpenempatan TKI PLRT padacalon user yang secarafinansialmampumembayargaji TKI PLRT secarapenuh • Perwakilan RI diberikankewenanganuntukverifikasi PK • TKI PLRT kurangbekerjadenganbaik User telahmembayardenganharga yang tinggiuntukmendapatkan TKI PLRT, namunybskurangdapatbekerjadenganbaik • TKI PLRT yang akanditempatkanharussiapsecarafisik, psikologisdankemampuankerja, BLK yang dikelola PPTKIS harusdibenahi Permasalahandanfaktorpenyebab

  22. MajikanTidakSesuai (16.26%) danBebanKerjaTidakSesuai (10.01%) • TKI PLRT ditempatkanpada user yang tidaksesuaisebagaimanatercantumdalam PK • PPTKIS harusmelaporkanpenempatan TKI PLRT kepadaPerwakilan RI dinegaratujuan • Perwakilan RI diberikankewenanganuntukmelakukanverifikasi, tidakhanyalegalisasi job order • Minimnyakesiapan mental danketerampilan TKI PLRT untukbekerjadinegarapenempatan. Pengaduankarenaketidakcocokandenganmajikandancarakerja, banyakdidorongjugakarena TKI PLRT belummemahamidenganbaikjenispekerjaan yang diberikan, budayadankebiasaandinegarapenempatansertabelummemahamihakdankewajibanmasing-masing • CTKI PLRT yang akanditempatkanharusmendapatkanpelatihansecarakomprehensifmengenaibidangkerja yang akandilakukan • Diberikanpemahamanmengenaibudayadansistemhukumnegarasetempat • CTKI PLRT harusbenar-benarmemahamihakdankewajibannyasendirisertamajikan • Pembenahan BLK dandilakukanpengawasanterhadapnya • Menutupcelahpengiriman TKI PLRT secara non-prosedural

  23. Penyiksaan/ KekerasanFisik (9.93%) danPelecehanSeksual (3.99%) • TKI PLRT belumsiapbekerja • Kecenderungan user melakukankekerasandiantaranyakarenatugas yang diberikankepada TKI PLRT tidakdapatdiselesaikandenganbaik, utamanyadidorongkarenakurangnyaketerampilandankesiapan mental • CTKI PLRT yang akanditempatkanharusmendapatkanpelatihansecarakomprehensifmengenaibidangkerja yang akandilakukansertadisiapkanmentalnya • Pembenahan BLK dandilakukanpengawasanterhadapnya • Cara Pandang terhadap PLRT • Masyarakatdibeberapanegarapenempatan, cenderungmelihat TKI PLRT beradadalamsektorkerja yang “merendahkan” yang kemudianparadigmatersebutberwujuddalamsikap. Karaktersosio-kulturdinegarapenempatanharusdipahamidenganbaik • CTKI PLRT yang akanditempatkanharusmemahamiperbedaanbudayayang adadanmemilikikesiapan mental untukbekerjadanbersikap agar tidak “memancing” • Negara yang akanmenjaditujuanpenempatanharusmemilikiinstrumenperlindunganbagi TKI PLRT baikdalambentukMoUatausistemhukumdalamnegeri yang melindungi domestic workers • Menutupcelahpengiriman TKI PLRT secara non-prosedural, karenahaltersebutakanmenempatkan TKI PLRT dalamposisirentandanmelemahkanoptimalisasiperlindungansertaakanmenurunkan bargaining position Pemri • JauhdariPasangandaninginmemilikiketurunan • Tindakanasusiladapatdidorongkarenakebutuhanbiologisatautermotivasiuntukmempunyaiketurunanberdarahcampuran. • CTKI PLRT yang akanditempatkanharustelahsiapsecarafisik, psikisdan mental • Dilakukanpembatasanusia CTKI PLRT yang akandikirimkenegaratujuanpenempatan

  24. PERMASALAHAN ABK

  25. KASUS PEROMPAKAN SOMALIA • SegalajeniskapalmulaikapalygbawaperlengkapanmilitermilikUkraina, kapal tanker Arab Saudi, kapalkargoYunani, kapalpenangkapikan Taiwan, hinggakapaltunda Malaysia telahdibajak • Dari ratusankapaldibajaksejak 2005, ada 18 kapal (termasukSinar Kudus) dg 125 ABK WNI ygjadikorbanpenyanderaan. • Dari 125 ABK WNI ygdisandera, 111 ABK WNI telahbebas per 14 Juli 2011 dan 14 ABK WNI masihdisanderadi 2 kapalberbedayaitu MV Blida dan MT Gemini

  26. PENANGANAN KASUS ABK WNI DISANDERA PEROMPAK SOMALIA SEJAK 2005

  27. PERMASALAHAN ABK

  28. INISIATIF KEMLU BERKAITAN DENGAN PENINGKATAN MASALAH ABK • Kemluberinisiatifuntukmengadakanrapat inter kementerian/lembaga yang terkaitdenganpermasalahaninisertamemastikaninstitusi yang bertanggungjawabterhadapprosesrekrutmendanpenempatansertapenyelesaianmasalahterutamabagi ABK yang bekerjadikapal-kapalasing • RapatinterkemlemtersebutakanmengundangbeberapainstansiterkaitsepertiKementerianTenagaKerjadanTransmigrasi, KementerianPerhubungan, KementerianKelautandanPerikananserta BNP2TKI.

  29. HAL-HAL YANG DIHARAPKAN DARI RAPAT INTER-KEM/LEM • Solusiterhadaplemahnyamekanismepenempatan/ perekrutan ABK sehinggaterciptaperlindunganterhadap ABK yang lebih optimal. • Kesepakatandankomitmen yang jelasdarimasing-masingkementeriandanlembagadalampenanganan ABK, termasukdiantaranyakontrakkerja yang memihak ABK Indonesia. • Penyusunanmekanismepenempatandanperlindungan ABK denganmengembangkan road map dansinergisertamengembangkan networking antarkementerian/ lembagaterkait

  30. PERAN PEMERINTAH DALAM PERLINDUNGAN DAN PELAYANAN WNI DI LUAR NEGERI

  31. AmanatKonstitusidanUndang-undang • “..Melindungisegenapbangsa Indonesia • danseluruhtumpahdarah Indonesia…” (Pembukaan UUD 1945, alinea IV); • UU No.1/1982 : RatifikasiKonvensiWina 1961 tentangHubunganDiplomatikdanKonvensiWina 1963 • UU No.37/1999 re HubunganLuarNegeri • UU No.39/2004 re PenempatandanPerlindunganTenagaKerja Indonesia diLuarNegri • Keppres No.108/2003 tentangOrganisasiPerwakilan RI diLuarNegeri

  32. KOMITMEN PERLINDUNGAN “…Yang paling penting, kebijakan luar negeri Indonesia,dan bahkan setiap diplomatIndonesia, akan terus dipandu dengan prinsip keberpihakan dan perlindungan WNI. Tanpakecuali.” (Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, 8 Januari 2010) “…Kementerian Luar Negeri akan terus bekerja keras untuk meningkatkan perlindungan terhadap WNI di luar negeri. Prinsip Keberpihakan dan Perlindungan WNI menjadi semangat yang melekat dalam setiap individu Diplomat Indonesia (Pernyataan Pers Tahunan Menteri Luar Negeri, 7 Januari 2011)

  33. Konvensi Wina1961 tentang Hubungan Diplomatik Fungsi suatu misi diplomatik adalah: Mewakili (representing) Negara Pengirim di Negara Penerima; Melindungi(protecting) kepentingan Negara Pengirim dan kepentingan warganegaranya di Negara Penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional; Melakukan perundingan (negotiating) dengan Pemerintah Negara Penerima; Memperoleh kepastian dengan semua cara yang sah tentang keadaan dan perkembangan di Negara Penerima dan melaporkannya ke Pemerintah Negara Pengirim; Meningkatkan (promoting) hubungan persahabatan antara Negara Pengirim dan Negara Penerima serta mengembangkan hubungan ekonom, budaya dan ilmu pengetahuan. Pasal 3

  34. KonvensiWina 1963 tentang Hubungan Konsuler Pasal 5 : Fungsi-fungsi Konsuler Fungsi-fungsi konsuler yang berkaitan dengan warganegara antara lain: • Melindungi kepentingan Negara Pengirim dan warganegaranya, baik individu maupun badan hukum di negara penerima dalam batas-batas yang diperbolehkan oleh hukum internasional; • Menerbitkan paspor dan dokumen perjalanan serta visa; • Membantu warganegaranya, baik individu maupun b hukum; • Bertindak sebagai notaris dan pejabat catatan sipil sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan peraturan Negara Penerima; • Dalam batas-batas yang ditetapkan oleh hukum dan peraturan-peraturan Negara Penerima, melindungi kepentingan2 anak-anak di bawah umur dan orang-orang warganegara Negara Pengirim yang kurang mampu melakukan tindakan hukum sepenuhnya, khususnya apabila suatu perwalian diperlukan bagi orang-orang dalam keadaan demikian;

  35. (lanjutan.....) Tundukkepadapraktekdantatacara yang berlakudi Negara Penerima, mewakiliataumengaturperwakilan yang layakbagiwarganegara Negara Pengirimdidepanpengadilandaninstansi-instansi lain Negara Penerima. Melaksanakanfungsi-fungsi lain yang dipercayakankepadasuatuperwakilankonsuleroleh Negara Pengirim yang tidakdilarangolehhukumdanperaturan-peraturan Negara Penerima Pasal 36 mengaturtentangkomunikasidanmengadakanhubungandenganwarganegaradari Negara Pengirim Pasal 37 mengaturtentangketeranganapabilaterjadikematian, perwalianatauperlindungan, kapalrusakdankecelakaanudara

  36. PemerintahRepublik Indonesia melindungikepentinganwarganegaraataubadanhukum Indonesia yang menghadapipermasalahanhukumdenganperwakilannegaraasingdi Indonesia (Pasal 18); Perwakilan RI berkewajibanuntukmemberikanpengayoman, perlindungan, danbantuanhukumbagiwarganegaradanbadanhukum Indonesia diluarnegeri (Pasal 19 b); sesuaidenganperaturanperundang-undangannasionalsertahukumdankebiasaaninternasional. UU 37 TAHUN 1999 TENTANG HUBUNGAN LUAR NEGERIBAB V-PERLINDUNGAN KEPADA WARGA NEGARA INDONESIA

  37. Dalam hal terjadi sengketa antara sesama warga negara atau badan hukum Indonesia di luar negeri, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban membantu menyelesaikannya berdasarkan asas musyawarah atau sesuai dengan hukum yang berlaku. (Pasal 20) Dalam hal warga negara Indonesia terancam bahaya nyata, Perwakilan Republik Indonesia berkewajiban memberikan perlindungan, membantu, dan menghimpun mereka di wilayah yang aman, serta mengusahakan untuk memulangkan mereka ke Indonesia atas biaya negara. (Pasal 21) Dalam hal terjadi perang dan atau pemutusan hubungan diplomatik dengan suatu negara, Menteri atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Presiden, mengkoordinasikan usaha untuk mengamankan dan melindungi kepentingan nasional, termasuk warga negara Indonesia. (Pasal 22) Dilakukan melalui kerja sama dengan pemerintah setempat atau negara lain atau organisasi internasional yang terkait.

  38. UU No.39/2004 tentang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri PerwakilanRepublik Indonesia memberikanperlindunganterhadap TKI diluarnegerisesuaidenganperaturanperundang-undangansertahukumdankebiasaaninternasional.(Pasal 78, ayat 1) Pemberianbantuanhukumsesuaidenganketentuanperaturanperundangundangandinegaratujuansertahukumdankebiasaaninternasional; Pembelaanataspemenuhanhak-haksesuaidenganperjanjiankerjadan/atauperaturanperundang-undangandinegara TKI ditempatkan. (Pasal 80 Ayat 1)

  39. PerwakilanDiplomatikmenyelenggarakanfungsi: Pengayoman, pelayanan, perlindungandanpemberianbantuanhukumdanfisikkepadaWarga Negara Indonesia danBadanHukum Indonesia, dalamhalterjadiancamandan/ataumasalahhukumdi Negara Penerima, sesuaidenganperaturanperundang-undangannasional, hukuminternasional, dankebiasaaninternasional; PERLINDUNGAN BERDASARKAN KEPPRES 108 TAHUN 2003 TENTANG ORGANISASI PERWAKILAN RI DI LUAR NEGERI

  40. 1. Prinsip-prinsipPerlindungan : KEPEDULIAN DAN KEBERPIHAKAN • KEBERPIHAKAN PERWAKILAN DAN STAF • PEDULI TERHADAP WNI YANG MENGALAMI MASALAH DAN MEMBUTUHKAN BANTUAN • TIDAK ADA PILIHAN LAIN SELAIN UNTUK MELINDUNGI DAN • MELINDUNGI WNI 44

  41. Advokasi Hukum - mediasi - konsultasi hukum Bantuan Kemanusiaan - Kunjungan reguler - Bantuan kebutuhan pokok - Bantuan rohaniwan - Layanan Psiko sosial Politis - Perjanjian bilateral / multilateral - Kerjasama dengan lembaga-lembaga internasional (ILO,World Bank, IOM) dan NGO ataupun lembaga kemasyarakatan 2. UPAYA PERLINDUNGAN 45

  42. 3. StrategiPerlindungan a. Peningkatan Kapasitas Pelatihan Observasi Pembuatan Standar Layanan Peningkatan kesadaran CORPORATE CULTURE: (Cepat, ramah, transparan) b. Penguatan Instrumen Hukum Konvensi Internasional dan Kebiasan-kebiasaan Internasional Praktek-praktek yang berlaku di masing-masing negara c. Pengaturan Bilateral MCN, Citizen Service, Mutual Legal Assistance, Transfer of Sentenced Person (esp. Malaysia and Saudi Arabia) d. Pengelolaan situasi Krisis Melibatkan stakeholders e. Contingency plan Prediksi, Pencegahan, antisipatif dan kesiapan sarana dan prasaranan, Kinerja efektif f. Pendanaan 46

  43. “PELAYANAN WARGA-CITIZEN SERVICE” PERMENLU 04/2008 • Sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri dan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2006 tentang Kebijakan Reformasi Sistem Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (vide Lampiran Inpres Kebijakan huruf B. Perlindungan TKI: Program Penguatan Fungsi Perwakilan RI dalam Perlindungan TKI) • 2. Sistem Pelayanan Warga Terintegrasi di Perwakilan RI: • Untukmeningkatkan perlindungan WNI, termasuk TKI yang bekerja di luar negeri. • Sistem terintegrasi: • Melibatkan semua unsur di Perwakilan RI, yang tidak terpisahkan dari fungsi konsuler Perwakilandan berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Perwakilan

  44. PEMBENTUKAN CITIZEN SERVICE Telahdibentukdandiresmikandi 24 Perwakilan RI 2007 2008 2009 • KBRI Amman • KBRI Brunei Darussalam • KBRI Damaskus • KBRI Doha • KBRI Seoul • KBRI Singapura • KBRI Abu Dhabi • KBRI Kuala Lumpur • KBRI Kuwait City • KBRI Riyadh • KJRI Dubai • KJRI Hong Kong • KJRI Jeddah • KJRI Johor Bahru • KJRI Kota Kinabalu • KBRI Tokyo • KJRI Osaka • KJRI Penang • KJRI Kuching • KJRI New York • KJRI Los Angeles • KJRI Sydney • KJRI Perth • KRI Darwin

  45. KELEMBAGAAN PELAYANAN WARGA (CITIZEN SERVICE) SATUAN TUGAS PELAYANAN WARGA (PASAL 5) • KOORDINATOR • MINIMAL SEKRETARIS I FUNGSI KONSULER • KOORDINATOR PELAYANAN WARGA KEPALA PERWAKILAN (DUBES/KONJEN) PEJABAT DIPLOMATIK DAN KONSULER(PDK) • PELAKSANA • PDK MAKSMIALSEKRETARIS I • STAF TEKNIS: KEPANGKATAN MAX. GOL. III/d DAN MIN. GOL. III/b, DENGAN STATUS NON-DIPLOMATIK DAN PASPOR DINAS PDK DAN/ATAU STAF TEKNIS PENASEHAT HUKUM PEGAWAI SETEMPAT PENUNJANG KET: Pejabat Pelayanan Warga adalah PDK dan Staf Teknis. PELAYANAN TERPADU SATU ATAP DAN SATU PINTU WNI/TKI DI LUAR NEGERI

  46. CORPORATE CULTUREPERLINDUNGAN 1. CEPAT Pelayanan kepada WNI yang bersifat administratif dantidakmemerlukanrujukandokumenkepadainstansiterkaitdi Perwakilan RI diselesaikan dalam waktu yang singkat dan paling lambat selesai dalam waktu 3 (tiga) jam Pelayanan yang bersifat non-administratif kepada WNI di Perwakilan RI diproses sesuai dengan materi permasalahan dan diberitahukan kepada WNI dimaksud mengenai tahapan, prosedur dan waktu pelayanan yang akan diberikan 2. RAMAH Optimalisasikesan yang hangat, dansiapmembantusetiappermasalahan yang dimohonkan. 3. MURAH Besaran biaya ditetapkan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk biaya kanselerai dokumen dimaksud melalui surat keputusan Kepala Perwakilan RI setempat.Sesuaidengan UU No. 20 Tahun 2007 tentangPendapatan Negara BukanPajak (PNBP) danPeraturanPemerintah RI No. 19 Tahun 2007 tentangPerubahanatasPeraturanPemerintah RI No. 75 Tahun 2005 tentangJenisdanTarifatasJenis PNBP. DIJAMIN TIDAK ADA PUNGUTAN LIAR. 4. TRANSPARAN Petunjuktahapan, biaya, prosedurdanwaktupelayanansecarajelasdanmudahdilihatoleh WNI. Tidakadapungli.