60 likes | 209 Views
KELOMPOK 2. SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN. Dalam Bab I Ketentuan umum pada Pasal 1.
E N D
KELOMPOK 2 SUBSTANSI : PERLINDUNGAN PENEMPATAN PENGAWASAN
DalamBab I KetentuanumumpadaPasal 1 Penggunajasa PILN yang selanjutnyadisebutdenganPenggunasemestinyaperseorangan, BadanHukumSwastamaupunBadanHukumPemerintah yang adadinegerapenempatanbukanInstansipemerintah.
FungsiPerlindungan • MemberikaanInformasidansosialisasitentangmigrasi yang aman. • SosialisasidilakukanolehPemerintahmaupunSwasta. UntukpihakswastadalammelakukansosialisasiharusdidampingidanmendapatijindariInstansiketenagakerjaansetempat. Informasi Job Order dariLuarNegeriharusmelaporkankeDinas yang membidangiketenagakerjaan. UntukInstansiPemerintahharusadafungsikoordinasiantarlembagalintas sector terkait. PenyebaraninformasidilakukandiwilayahKab/Kota maupundisekolah-sekolah. Informasimengenaidokumenygharusdisiapkan, jenispekerjaan yang dibutuhkan, Negara penempatan, gambaranumumpekerjaan, upah yang didapat, resiko-resiko yang akanditerima, standartkontrakkerjasertabiayamigrasi.
Dalamproses medical check yang telahditunjuksarkesmiliklembagaswastamaupunpemerintahharusmelakukanakreditasisecaraberkalabaiksaranadanprasaranaolehDinasKesehatanProvinsisetempat yang bekerjasamadenganDinasKesehatanKab/Kota setempat. PPTKIS harusbertanggungjawabterhadappermasalahanPekerjaMigrandi Negara penempatansertamemenuhihak-hakPekerjaMigran.
FungsiPenempatan : PPTKIS harusmembuatlaporanpenempatanPekerjaMigranpada BP3TKI, UPT P3TKI danDinas yang membidangiketenagakerjaandiKab/Kota setempat, mulaiprosesrekruitmensampaidenganpenempatanBuruhMigrandi Negara tujuanharussesuaidenganperaturan yang berlaku, mulaidaripersyaratandandokumen-dokumen yang diperlukan
FungsiPengawasan : 1. Prosespengawasanyaitumulaidarimasaprapenempatan, penempatandanpurnapenempatan 2.Mekanisme pengawasan internal daneksternal. Secara internal dilakukanoleh SKPD terkaitpadabidangpengawasan. Sedangkaneksternaldilakukanoleh DPRD Komisi E, HumasdiKepolisian, CSO. PembentukanSatgaspengawasan yang terdiridariberbagaiunsurinstansidibentukolehpemerintahmelalui SK Gubernur.