1 / 30

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara. DEFINISI. Definisi (PP 27/2014) “kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang”.

eelizabeth
Download Presentation

Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PerencanaanKebutuhan Barang MilikNegara

  2. DEFINISI Definisi (PP27/2014) “kegiatan merumuskan rincian kebutuhan BMN/Daerah untuk menghubungkan pengadaan barang yang telah lalu dengan keadaan yang sedang berjalan sebagai dasar dalam melakukan tindakan yang akandatang”

  3. DASARHUKUM PP90/2010 (Pasal 6 & Penjelasannya) PP27/2014 Pasal 9(3) Perpres73/2011 (Pasal12) • Persiapan Pembangunan bangunan gedung negara meliputi a.l. PenyusunanRencana Kebutuhan Perencanaan Kebutuhan merupakan salah satu dasar bagi K/L/SKPD dalam pengusulan penyediaan anggaran untuk kebutuhan baru (new initiative) dan angka dasar (baseline) serta penyusunan rencana kerja dananggaran. RKA-K/L memuat informasi kinerja dimana sasaran kinerja K/L yang keluarannya berbentuk BMN mengacu pada Rencana Kebutuhan PengadaanBMN • Rencana Kebutuhan yang pendanaannya bersumber dariAPBN, harus mendapat persetujuan Menteri Keuangan Amanat Integrasi Sistem Pengelolaan Aset dan SistemPenganggaran 3

  4. INTEGRASI SISTEM PENGELOLAAN ASET DANPENGANGGARAN MULAI Pembicaraan Pendahuluan RAPBN NotaKeuangan; RAPBN; RUU APBN Januari UUAPBN Arah Kebijakan Rancangan AwalRKP AlokasiAnggaran K/L RKP Pembahasan PaguIndikatif K/L Pagu AnggaranK/L Maret Berita AcaraNota Keuangan; RAPBN; RUU APBN SELESAI M4Juni Perkiraan Kapasitas Fiskal Penges ahan DIPA Hasil Penelaahan RKBMN Penelaahan RKA-KL Peb M4Juli Indikasi Kebutuhan Anggaran RenjaK/L Penyesuaian RKA-KL Penyus unan DIPA RKAKL RKBMN 21-May-19 44

  5. KETENTUAN PELAKSANAAN Keputusan MenteriKeuangan KMK 450/2014 jo. KMK174/2016 Modul PenyusunanRKBMN KMK 452/2014 jo. KMK227/2016 Modul PenelaahanRKBMN KMK 332/2016 Modul ReviuAPIP KMK 310/2015 Modul Penelaahan RKBMN Untuk AADB KMK 577/2017 Modul Penyusunan RKBMN Untuk AADB KMK 451/2014 Pendelegasian Dirjen KN ke DirBMN Peraturan MenteriKeuangan PMK 76/2015 SBSKAADB Dinas Operasional Jabatan Di Dalam Negeri PMK 150/2014Perencanaan KebutuhanBMN PMK 248/2011 jo. PMK7/2016 SBSK BMN BerupaTanah dan/atauBangunan PMK 71/2016 Tata Cara Pengelolaan BMN Yang Tidak Digunakan Untuk TusiKL 5

  6. RUANGLINGKUP Perencanaan Pemanfaatan Perencanaan Perencanaan Penghapusan Pemindahtanganan • Tanahdan/atau Bangunan; • SelainTanah dan/atau Bangunan, • Tanahdan/atau Bangunan; • AlatAngkutan bermotor; • BMN selain tersebut di atas dengan nilai perolehan per satuan paling sedikitRp100juta. Perencanaan PENGADAAN Perencanaan PEMELIHARAAN yang telahterdapat SBSK-nya “Perencanaan aset tidak dapat dipisahkan antara tahapsiklus hidup aset yang satu denganlainnya.” Dalam menyusun RKBMN Pengadaan dan Pemeliharaan, K/L agar mempertimbangkan rencana pemindahtanganan, pemanfaatan,dan penghapusanBMN. 6

  7. 1 2 Penyusunan RKBMNPengadaan 3 4 5 Obyek (AADB )

  8. Penyusunan RKBMN Pengadaan T/BKantor Angka Kebutuhan BMN dalam satuanluas yang akan direncanakan oleh satker berdasarkan pada Renstra K/L dan perhitunganSBSK BMN yang sedang tidak digunakan atau penggunaan BMN yang melebihistandar, dan akan dioptimalisasikan sebagai pemenuhan sebagian atau seluruh kebutuhan pengadaanBMN Maksimal Angka yang dapatdisetujui SBSKUsulan Pengadaan Optimalisasi Data BMN Eksisting KebutuhanRiil DISETUJUI

  9. SBSK Bangunan GedungKantor

  10. SBSK Bangunan GedungKantor

  11. SBSK RumahNegara Jenis dan Jumlah Ruang RumahNegara Standar Luas Bangunan RumahNegara Luas TanahMaksimum Pengusulan jumlah, luasan berdasarkan pembahasan dengan instansi/unit yang bertanggung jawab di bidang pekerjaan umum

  12. Penyusunan RKBMNPemeliharaan • Status • Kondisi • Eksistensi / keberadaan

  13. Obyek RKBMNPemeliharaan • Tanah dan/ataubangunan 1 • Alat angkutanbermotor 2 • Selain angka 1 dan 2 yang memiliki nilai minimal Rp100juta 3 dilua r

  14. SBSK AADBJabatan 21-May-19 1414

  15. SBSK AADBJabatan 21-May-19 1515

  16. ALIH FUNGSI KENDARAAN DINAS JABATAN MENJADI KENDARAAN DINAS OPERASIONAL (KMK577/KM.6/2017) Tidak melebihi standar maksimal kendaraan dinas operasional (jikaada) Jumlah kendaraan dinas operasional tidak mengalami perubahan Umur kendaraan yang dialih fungsi sekurang-kurangnya adalah 5tahun Jenis kendaraan sesuai kondisi geografis dan tidak lebih dari 2.500cc

  17. USULAN PENGADAAN/PEMELIHARAANBMN MELALUI RKBMN ATAURKA-K/L? Pengadaan RKBMN Pemeliharaan • Pengadaangedung kantor dan rumahdinas; &bangunan Termasuk Sewa • Pengadaan tanah untuk gedung & bangunan kantor dan rumahdinas; • Kendaraan bermotor Jabatan dan` • Tanah dan/atau bangunan kantor dan rumahdinas; • Alat angkutanbermotor. dapatmengakibatkan belanjamodal. (Pasal 11 ayat(4)) • Perangkatpengolahdatadan komunikasi (UPS, Server); • peralatan dan fasilitas perkantoran (AC, mobilefile). dengan mempertimbangkan ketersediaananggaran dapatmengakibatkan belanja barang . (Pasal 11 ayat(5)) Nilai > Rp100juta 17

  18. USULAN PENGADAAN/PEMELIHARAANBMN MELALUI RKBMN ATAURKA-K/L? Pengadaan RKA-K/L Pemeliharaan • Renovasi gedung & bangunan kantor dan rumah dinas yang tidak menambahluas • Pematangan tanah • Kendaraan fungsional, kendaraan operasional • Perangkatpengolahdatadan komunikasi (UPS, Server) • peralatan dan fasilitas perkantoran (AC, mobilefile) Nilai < Rp100juta 1188

  19. ILUSTRASI1 Pengadaan Tanah dan Bangunan KantorBaru Satker A merencanakan untuk mengadakan tanah seluas seluas 700m2 untuk dibangun kantor 3 (tiga) lantai seluas 400m2 diatasnya. Asumsi-asumsi: KPB belum mempunyai tanah dan bangunan gedungkantor. Komposisi/struktur dan jumlahpegawai: Target layanan publik 100orang/hari. KDB yang berlaku adalah70%. 21-May-19 1919

  20. Kertas Kerja Perhitungan Standar Barang dan StandarKebutuhan 21-May-19 2020

  21. Kertas Kerja Perhitungan Standar Barang dan StandarKebutuhan 0,00 0,00 0,00 14Ruang Rapat UtamaKementerian 140 0 • Ruang Rapat Utama EselonI • Ruang Rapat Utama EselonII • Ruang Pertemuan/Aula(Pilih): • PadaKementerian/Lembaga • Pada Pimpinan Unit EselonI • Pada Eselon II sbg KepalaKantor • Pada Eselon III sbg KepalaKantor • RuangArsip • RuangFungsional • Toilet • RuangServer • Ruang Pelayanan(Pilih): • Pelayanan utk <25Orang/hari • Pelayanan utk 25 s.d 100org/hari • Pelayanan utk 101 s.d 200org/hari • Pelayanan untuk >200Orang/Hari 90 40 400 150 100 80 0 0 80,00 14,40 28,80 10,00 2,00 25 75 150 Analisis 75,00 Luas Netto Sebelum Lobby/FasilitasLain 452,20 23Lobby/FasilitasLain 9,044 Luas BangunanNeto 461,24 21-May-19 2121

  22. Kertas Kerja Perhitungan Standar Barang dan StandarKebutuhan 21-May-19 2222

  23. RENCANA KEBUTUHAN BARANG MILIKNEGARA (RENCANA PENGADAAN) PADA SATUANKERJA 21-May-19 2323

  24. ILUSTRASI2 Perluasan Gedung Kantor Pada SatkerDaerah Satker KPP Salatiga berencana memperluas bangunan gedung kantoryang ditempati dari semula 3 lantai seluas 400 m2 menjadi 4 lantai dengan luas lantai total (luas bangunan) 500m2 karena penambahan jumlah pegawai akibat pengembangan organisasi. Asumsi-asumsi: Satker mempunyai tanah dan/atau bangunan gedung kantor seluas 700m2 untuk tanah, dan 400m2 untuk bangunan dengan jumlah lantai bangunan 3 (tiga). Luas lantai dasar bangunan adalah sebesar 140m2 (20 % dari luastanah). Komposisi/struktur dan jumlahpegawai: Target layanan publik 100orang/hari. KDB yang berlaku adalah70%. 21-May-19 2424

  25. Kertas Kerja Perhitungan Standar Barang dan StandarKebutuhan 21-May-19 2525

  26. Kertas Kerja Perhitungan Standar Barang dan StandarKebutuhan 21-May-19 2626

  27. Kertas Kerja Perhitungan Standar Barang dan StandarKebutuhan 21-May-19 2727

  28. Kelengkapan Dokumen Penyampaian RKBMN PenggunaBarang Surat Pengantar ditandatangani oleh pelaksana fungsional Menteri/ Pimpinan Lembaga yaitu Sekretaris Jenderal/ Sestama/ Jaksa Agung Muda Pembinaan/ Piminan Kesekretaiatan/ Kepaniteraan ATAU pejabat yangdidelegasikan. RKBMN tingkat Kuasa PenggunaBarang Surat Pernyataan Tanggung JawabMutlak Laporan hasil review APIP K/L. Laporan hasil review merujuk pada Catatan Hasil Review, PernyataanTelah Direview dan/atau Laporan HasilReview Arsip Data Komputer RKBMN. Saat ini penyusunan RKBMN dilaksanakan menggunakan aplikasi SIMAN dengan basis web, sehingga tidak diperlukanADK. 21-May-19 2828

  29. 2 9 • MenyusunUsulanRKBMN Pengadaan danPemeliharaan • Menyampaikan usulan secara berjenjang • Konsolidasi usulan dariKorwil • Dapat meneliti usulanRKBMN • Menyampaikan usulan ke unit atasnya secaraberjenjang 1 3 SATKER ESELONI • KORWIL • Konsolidasi usulan dariSatker • Menyampaikan usulan ke unit atasnya secaraberjenjang K/L • Meneliti usulanRKBMN • Meminta APIPmereviu • Menyampaikan usulan RKBMN keDJKN 2 4

  30. Thankyou

More Related