KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN DANA

1. KEBIJAKAN UMUM PENANAMAN DANA

2. KETENTUAN UMUM PENANAMAN DANA Semua Bank Umum WAJIBmemiliki Kebijakan Umum Penanaman Dana Bank secara tertulis (SK Dir Bank Indonesia No. 27/162/Kep/Dir dan SE Bank Indonesia No. 27/7/UPPB tanggal 31 Maret 1995)

3. DEFINISI Penanaman dana adalah : Penyediaan dana, dan/atau barang serta fasilitas lainnya kepada nasabah,yang tidak bertentangan dengan konsep syariah dan Standar Akuntansi Perbankan Islam yang berlaku. Penanaman dana tersebut berbentuk Jual Beli, Bagi Hasil, dan Jasa-jasa lainnya.

4. KUPD (Kebijakan Umum Penanaman Dana) Prinsip Kehati-hatian Organisasi dan Manajemen Kebijakan Segmentasi Kebijakan Umum Persetujuan Dokumentasi dan Administrasi Pengawasan Penyelesaian Pemby. Bermasalah Manajemen Risiko

5. PRINSIP KEHATI-HATIAN Pembiayaan adalah merupakan sebagian besar Asset Bank Pembiayaan harus dijaga kualitasnya

6. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) PRINSIP POKOK KEHATI-HATIAN PEMBIAYAAN PIHAK TERKAIT DAN NASABAH BESAR PEMBIAYAAN RISIKO TINGGI PEMBIAYAAN YANG DIHINDARI PENILAIAN KUALITAS PEMBIAYAAN KRITERIA PEJABAT PEMBIAYAAN KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN

7. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) PRINSIP POKOK KEHATI-HATIAN Prosedur Pembiayaan yang Sehat dan Sesuai Syariah Pembiayaan yang Mendapat Perhatian Khusus Penyelamatan/Penyehatan Pembiayaan Penyelesaian Pembiayaan Bermasalah (Hapus buku dan Hapus Tagih) Penyelesaian Jaminan

8. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) PEMBIAYAAN PIHAK TERKAIT DAN NASABAH BESAR Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) Cara Perhitungan BMPK Perorangan atau Kelompok BMPK Pihak Terkait BMPK Kelompok yg Sama dgn Bank

9. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) PEMBIAYAAN RISIKO TINGGI (Diatur dlm SK Direksi Tersendiri)

10. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) PEMBIAYAAN YANG DIHINDARI Pembiayaan Tidak Sesuai Syariah Pembiayaan Untuk Spekulasi Pembiayaan Tanpa Informasi Keuangan yang Tidak Memadai Pembiayaan Pada Sektor Usaha yang Tidak Dikuasai Pembiayaan Kepada Nasabah Bermasalah

11. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) E. KRITERIA PEJABAT PEMBIAYAAN Profesional, Amanah, Obyektif, Cermat, Taat azas terhadap peraturan

12. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) F. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN  Mengacu kepada kode etik Institut Bankir Indonesia (IBI) Patuh dan taat kepada ketentuan perundang-undangan dan peraturan penanaman dana yang berlaku, baik ekstern maupun intern. Melakukan pencatatan mengenai setiap kegiatan transaksi yang terjalin dengan kegiatan banknya. Menghindarkan diri dari persaingan yang tidak sehat.

13. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) F. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN (cont’d..) Tidak menyalahgunakan wewenangnya untuk kepentingan pribadi. Menghindarkan diri dari keterlibatan dalam pengambilan keputusan dalam hal terdapat pertentangan kepentingan. Menjaga kerahasiaan nasabah dan banknya.

14. PRINSIP KEHATI-HATIAN (cont…) F. KODE ETIK PEJABAT PEMBIAYAAN (cont’d..) Memperhitungkan dampak yang merugikan dari setiap kebijakan yang ditetapkan bank terhadap kegiatan ekonomi, sosial dan lingkungan. Tidak menerima hadiah atau imbalan apapun yang dapat memperkaya diri pribadi maupun keluarganya sehingga mempengaruhi pendapat profesionalnya dalam penilaian atau keputusan penanaman dana. Tidak melakukan perbuatan tercela yang dapat merugikan citra profesinya.

15. ORGANISASI & MANAJEMEN PERANGKAT ORGANISASI DAN MANAJEMEN PEMBIAYAAN Komite Kebijakan Pembiayaan Komite Pembiayaan

16. ORGANISASI & MANAJEMEN (cont’d…) KOMITE KEBIJAKAN PEMBIAYAAN Keanggotaan Fungsi Tugas

17. ORGANISASI & MANAJEMEN (cont’d…) KOMITE PEMBIAYAAN Keanggotaan Tugas Tanggung Jawab

18. KEBIJAKAN SEGMENTASI PENENTUAN SEGMENTASI Visi Misi Strategi Dasar Tujuan Pembiayaan Kriteria Segmentasi

19. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..) SEKTOR EKONOMI Pertanian, perburuan dan sarana pertanian Pertambangan Industri Pengolahan Listrik, gas dan air Konstruksi Perdagangan, restoran dan hotel Pengangkutan, pergudangan dan komunikasi Jasa-jasa Dunia Usaha Jasa-jasa Sosial/Masyarakat Lain-lain

20. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..) PEMBIAYAAN USAHA KECIL Kuantitatif Kualitatif

21. KEBIJAKAN SEGMENTASI (cont’d..) PEMBIAYAAN USAHA MENENGAH Kuantitatif Kualitatif

22. KEBIJAKAN PERSETUJUAN KONSEP HUBUNGAN TOTAL PEMOHON Dasar persetujuan adalah atas seluruh aspek transaksi penanaman dana dari pemohon Penilaia yg Komprehensif, harus tercermin dalam analisa penanaman dana.

23. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..) PENETAPAN BATAS WEWENANG PERSETUJUAN Dituangkan secara tertulis dalam Keputusan Direksi Setiap pembiayaan harus memperoleh persetujuan dari pejabat yang berwenang Kewewenang memutus ditentukan, al : berdasarkan kemampuan, kematangan, pengalaman dan pengetahuan pejabat yang bersangkutan Setiap persetujuan pembiayaan harus dilakukan secara tertulis

24. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..) TANGGUNG JAWAB PEJABAT PEMUTUS PEMBIAYAAN Memastikan agar sesuai asas-2 pembiayaan yang sehat dan sesuai prinsip syariah Memastikan agar sesuai dengan KUPD dan PUPPD Memastikan agar berlandaskan penilaian yang jujur, obyektif, cermat dan seksama Meyakini bahwa pembiayaan dapat dilunasi kembali pada waktunya dan tidak akan bermasalah (problem loan).

25. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..) PROSES PERSETUJUAN Permohonan Analisa Rekomendasi Persetujuan

26. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..) AKAD PEMBIAYAAN Memenuhi keabsahan dan persyaratan hukum syariah serta hukum positif yang dapat melindungi kepentingan bank. Memuat seluruh ketentuan dan persyaratan-persyaratan yang telah disetujui oleh Komite Pembiayaan.

27. KEBIJAKAN PERSETUJUAN (cont’d..) PRINSIP PERSETUJUAN PENCAIRAN PEMBIAYAAN Pencairan hanya dapat dilakukan apabila seluruh syarat-syarat yang ditetapkan telah dipenuhi oleh pemohon. Pastikan bahwa seluruh aspek syariah dan yuridis telah dipenuhi dan telah memberikan perlindungan yang memadai bagi Bank.

28. DOKUMENTASI & ADMIN. DOKUMENTASI PEMBIAYAAN Jenis Dokumen Pengecekan Keabsahan Dokumen Penyimpangan dan Penggunaan Dokumen ADMINISTRASI PEMBIAYAAN Penatausahaan Pembiayaan

29. PENGAWASAN PRINSIP PENGAWASAN Pencegahan Dini Terhadap Kerugian Pembiayaan Pengawasan Melekat Atas Pelaksanaan Pembiayaan Audit Intern Aspek Pembiayaan oleh SKAI

30. PENGAWASAN (cont’d…) OBJEK PENGAWASAN Pejabat Bank yg Terkait dengan Pemby. Jenis Pembiayaan

31. PENGAWASAN (cont’d…) RUANG LINGKUP FUNGSI PENGAWASAN Kebijakan Umum dan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku Monitoring Pembiayaan Mengawasi Penilaian Kolektibilitas Pembiayaan sesuai Ketentuan Bank Indonesia Pembinaan Kepada Nasabah Pembiayaan Memantau Pembiayaan Kepada Pihak Terkait dan Nasabah Pembiayaan Besar Memantau Pengadministrasian Dok. Pembiayaan Memantau Kecukupan Jumlah PPAP

32. PENGAWASAN (cont’d…) STRUKTUR PENGENDALIAN INTERN (SPIN) Penerapan SPIN Pembiayaan Cakupan SPIN Pembiayaan Kajian Berkala Efektifitas Atas SPIN Pembiayaan.

33. PENGAWASAN (cont’d…) PENGAWASAN MELEKAT Pejabat dan Satuan Kerja yang Bertanggungjawab Fungsi Pengawasan Pembiayaan Laporan Pengawasan Pembiayaan

34. PENGAWASAN (cont’d…) AUDIT INTERN Wajib dilaksanakan secara rutin dan berkesinambungan. harus sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang ditetapkan oleh BI Antara pengawas dan auditee harus terjalin kerjasama yang baik, scr transparan dan obyektif. Dalam hal ditemukan adanya indikasi penyimpangan, dan auditor berusaha untuk menghindar atau tidak menyelidiki lebih lanjut karena tidak ingin melibatkan diri (menjaga posisi ketidatahuannya), maka auditor dianggap telah melakukan willful blindness (kebutaan yang disengaja).

35. PENYELESAIAN PEMBY.BERMASALAH TATA CARA PENYELESAIAN PEMBIAYAAN BERMASALAH Pendekatan Pembiayaan Bermasalah Pembiayaan Dalam Pengawasan Khusus Evaluasi Pembiayaan Bermasalah

36. PENYELESAIAN PEMBY.BERMASALAH (cont’d…) PENYELESAIAN PEMBIAYAAN YANG TIDAK DAPAT DITAGIH Mengusulkan cara-2 penyelesaian pembiayaan yang sudah tidak dapat ditagih kepada Direksi. Melaksanakan penyelesaian pembiayaan yang tidak dapat ditagih sesuai dengan cara penyelesaian yang disetujui Direksi. Pembiayaan yang tidak dapat ditagih serta cara penyelesaiannya wajib segera dilaporkan dan dimintakan persetujuannya secara tertulis kepada Dewan Komisaris.

37. MANAJEMEN RISIKO RUANG LINGKUP Kegagalan Pemenuhan Kewajiban oleh Nasabah Sumber Risiko Pengaturan Risiko yg Melekat pd Seluruh Portofolio Pengembangan Strategi Risiko Identifikasi dan Analisa Risiko Pengukuran Risiko Penetapan Limit Pemantauan dan Pelaporan Risiko Kebijakan terhadap Kondisi Tidak normal

38. MANAJEMEN RISIKO (cont’d…) RISIKO LAIN YANG TERKAIT Risiko Pasar Risiko Likuiditas Risiko Operasional Risiko Hukum Risiko Reputasi Risiko Strategi Risiko Kepatuhan

39. Alhamdulillah ...Semoga Bermanfaat...