Pembangunan hukum transportasi
Download
1 / 25

PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI - PowerPoint PPT Presentation


  • 379 Views
  • Uploaded on

PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI. PEMERINTAH BERHASIL MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG : 1.UNDANG-UNDANG KERETA API NO.13/1992 DIPERBAHARUI UU NO. 23 / 2007 2.UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN NO. 14/1992 DIPERBAHARUI UU NO. 22 / 2009 3.UNDANG-UNDANG ANGKUTAN LAUT NO. 21/1992

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI' - edolie


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
Pembangunan hukum transportasi l.jpg

PEMBANGUNAN HUKUM TRANSPORTASI

PEMERINTAH BERHASIL MENGELUARKAN UNDANG-UNDANG :

1.UNDANG-UNDANG KERETA API NO.13/1992

DIPERBAHARUI UU NO. 23 / 2007

2.UNDANG-UNDANG LALU LINTAS ANGKUTAN JALAN NO. 14/1992

DIPERBAHARUI UU NO. 22 / 2009

3.UNDANG-UNDANG ANGKUTAN LAUT NO. 21/1992

4.UNDANG-UNDANG NAGKUTAN UDARA NO.15/1992

DIPERBAHARUI UU NO. 1/2009

4 POKOK DALAM GBHN :

-UU LAMA

-UU PEMBAHARUAN

-DINAMIKA MASYARAKAT

-UU UNIFIKASI


Pengangkutan kebutuhan vital bagi masyarakat l.jpg
PENGANGKUTAN KEBUTUHAN VITAL BAGI MASYARAKAT.

BEBERAPA FAKTOR-FAKTOR AL :

-GEOGRAFIS INDONSEIA

-MENUNJANG PEMB. SGL SEKTOR

-MENDEKATKAN DESA DAN KOTA

-PERKEMB. ILMU DAN TEKNOLOGI:


Angkutan kereta api l.jpg
ANGKUTAN KERETA API

-Mampu mengangkut muatan dalam jumlah yang besar.

-Mampu menempuh jarak yang jauh.

-Jadwal perjalanan dengan frekuensi tinggi dapat dilaksanakan.

-Jarang sekali terjadi kongesti karena semua fasilitas dimiliki oleh

satu perusahaan sehingga penyediaan jasa lebih terjamin kelanca

rannya.

-Dapat memberikan tingkat pelayanan yang lebih baik dibandingkan dengan bus.


Perusahaan kereta api bersifat monopoli faktor faktornya yaitu l.jpg
Perusahaan Kereta Api bersifat monopoli faktor-faktornya yaitu :

-Bersifat public utility

-Bersifat strategis

-Membutuhkan modal/investasi

Dengan demikian Pemerintah sampai sekarang yang mampu mengelolanya


Kereta api barang dan penumpang l.jpg
-Kereta Api Barang dan Penumpang yaitu :

1. Kereta Api Barang

2. Kereta Api Penumpang

Pemanfaatan prasarana kereta api harus mempertimbangkan beberapa

faktor :

-Kenyamanan

-Peningkatan Fasilitas / Alih Tekonologi

-Perawatan .Jalan Rel

.Aset Tanah

.Prasarana .Pelayanan Prima

.Keselamatan Perjalanan

.Kecepatan/Ketepatan waktu

.Kemudahan Layanan

.Kenyamanan


Dasar hukum l.jpg
-DASAR HUKUM. yaitu :

ANGKUTAN KERETA API

UU N0.13 /1992 diperbaharui UU No. 23/ 2007 Kereta Api

ASPEK HUKUM PUBLIK

Pengangkutan diatur dengan UU

APSEK HK. PERDATA

Pengangkutan diatur dengan Perjanjian yg dibuat oleh para pihak

Kereta Api – UU N0. 13/1992 tentang perkereta apian Lbr.Neg. No. 47 /1992

Ps 46 UUKA mulai berlaku 17 Sept 1992.diperbaharui -UU No. 23 / 2007.


Pengangkutan kereta api l.jpg
PENGANGKUTAN KERETA API. yaitu :

Diadakan dengan perjanjian antar pihak.

-Karcis terjadi perjanjian pengangkutan (Ps 35(2) UUKA.

-Karcis penumpang diterbitkan atas tunjuk (to bararer) setiap

pemegang karcis penumpang berhak diangkut.

-Terjadinya Pengangkutan Kereta Api.

-Kewajiban-Hak Pada Angkutan Kereta Api

-Terjadi Pembatalan Pemberangkatan.

-Stasiun


Tanggungjawab pengangkut l.jpg
TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT yaitu :

-Ps 21 UUKA

-PS 34 UUPA

-Pengangkut tidak bertanggungjawab.

-Wewenang Pengangkut

Ps 29 UUKA wewenang itu:

-KEWAJIBAN DAN HAK PENUMPANG/PENGIRIM

.Sesuai PS 26 UUKA

.sesuai Ps 27 UUKA.


Perlakuan khusus sesuai ps 35 uuka l.jpg
PERLAKUAN KHUSUS Sesuai Ps 35 UUKA yaitu :

-PENYELENGGARAAN ANGKUTAN K A

-PELAKSANAAN ANGKUTAN KA

Sesuai Ps 12 UUKA

-TUGAS Perum KA dalam perjalanan

Sesuai Ps 28 UUKA

-KEGIATAN KA DISTASIUN TUJUAN

Sesuai Ps 32 UUKA

-HAMBATAN ANGKUTAN KERETA API

-Hambatan Lain


Pengangkutan kendaraan bermotor l.jpg
PENGANGKUTAN KENDARAAN BERMOTOR yaitu :

UU No. 14 / 1992 dan UU N0. 22 / 2009

Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

-TERJADINYA PENGANGKUTAN

-TUJUAN SECARA KHUSUS.

-HAKEKAT TERMINAL

Sesuai Ps 9 (1) UUAJ

-PENYELENGGARAAN TERMINAL

Sesuai Ps 9 (2) dan (3) UUAJ


Terminal sebagai usaha penunjang l.jpg
TERMINAL SEBAGAI USAHA PENUNJANG yaitu :

-KENDARAAN UMUM

Sesuai Ps 1 Butir 6 UUAJ

-ANGKUTAN KENDARAAN UMUM :

Sesuai Ps 43 UUAJ 3 hal yang dikaji :

-Perjanjian terjadi biaya angkutan dibayar lebih dahulu.

-Perjanjian sudah terjadi biaya angkutan dibayar kemudian

-Dokumen angkutan sebagai bukti perjanjian sudah terjadi dan bukti pelu

nasan biaya angkutan.

-PERUNTUKAN PERSYARATAN TEKNIS LAIK JALAN Ps 12 (1) UUAJ

*SESUAI PERUNTUKAN.

*MEMENUHI PERSARATAN TEKNIS

*LAIK JALAN

*PENDAFTARAN DAN BUKTI PENDAFTARAN Dalam Ps 14 (1) UUAJ.


Pengangkutan darat melalui jalan umum l.jpg
PENGANGKUTAN DARAT MELALUI JALAN UMUM yaitu :

-Angkutan Jalan Raya :-Jalan alteri

-Jalan Kolektor

-JalanLokal

-Jalan Akses

-Jalan Setapak

-Angkutan Jalan Komersial atau Jalan Tol

-Angkutan Barang : -Perencanaan Angkutan barang

-Usaha Perngangkutan Penumpang dan Barang-Sistem Angkutan Jalan Umum

-Asas dan Tujuan Pengangkutan Jalan Umum

-PEMBINAAN PENYELENG GARAAN MELALUI JALAN UMUM


Pengangkutan jalur laut uu n0 21 1992 uup berlaku 17 sept 1992 l.jpg
PENGANGKUTAN JALUR LAUT yaitu :UU N0. 21/1992 UUP Berlaku 17 Sept 1992

-SISTIM PANGANGKUTAN

-TERJADINYA PENGANGKUTAN LAUT

-KEWAJIBAN DAN HAK

Ps 85 UUAP

.Tanggungjawab lain:

-PENGANGKUT TIDAK BERTANGGUNGJAWAB

-KEWAJIBAN DAN HAK PENUMPANG

Ps 85 UUAP.


Pendaftaran kapal ps 46 1 dan 2 uuap kebangsaan kapal ps 50 uuap ps 51 uuap ps 52 uuap l.jpg
-PENDAFTARAN KAPAL yaitu : Ps 46 (1) dan (2) UUAP-KEBANGSAAN KAPAL .Ps 50 UUAP . Ps 51 UUAP. Ps 52 UUAP

-PEMBEBANAN HIPOTEK (Ps 49 UUAP)

-TERJADINYA PENGANGKUTAN LAUT (Ps 85 UUAP)

-KEWAJIBAN DAN HAK (Ps 85 UUAP )

Tanggungjawab lain

-Ps 522 (1) KUHD

Menjaga penumpang saat naik sampai turun.

-Ps 468 (1) KUHD

Menjaga keselamatan barang saat menerima hingga saat penye

rahan.

-PENGANGKUT TIDAK BERTANGGUNG JAWAB jika terbukti

.Peristiwa tidak dapat dicegah/dihindari.

.Sifat,keadaan /cacat barang itu sendiri.

.Kesalahan/kelalaian pengirim Ps 468 (1) KUHD


Kewajiban dan hak penumpang ps 85 uuap l.jpg
KEWAJIBAN DAN HAK PENUMPANG Ps 85 UUAP. yaitu :

PENDAFTARAN KAPAL Ps 46 (1) dan (2) UUAP

KEBANGSAAN KAPAL Ps 50 UUAP

PEMBEBANAN HIPOTEKPs 49 UUAP


Pengangkutan udara uu n0 15 1992 dan uu n0 i 2009 uupu penerbangan l.jpg
PENGANGKUTAN UDARA yaitu :UU N0. 15/1992 dan UU N0. I/2009 UUPU = Penerbangan

ASAS-ASAS HUKUM

.Sifat Publik -Kemanusiaan -Rakyat banyak –Adil Merata

.Sifat Perdata –Konsensuel –Bukti dokumen

TERJADINYA PENGANGKUTAN

Tujuan Pengangkutan UdaraPs 3 UUPU

Bertanggungjawab atas : Ps 43 UUPU

-Keselamatan Penerbangan. Sesuai Ps 19 UUPU

-Pendaftaran Pesawat udaraSesuai Ps 9 UUPU.

-Tanda Kebangsaan.PP Ps 10 UUPU.

-Pembeban HipotekPs 12 UUPU.

-Penyelenggaraan BandaraanPs 26 (1) UUPU

-Dokumen Angkutan Pesawat Udara

-Tiket penumpang Ps 41 UUPU -Surat muatan Ps 8 OPU


Slide17 l.jpg

Ps 10 OPU surat muatan udara berfungsi : yaitu :-Surat bukti persetujuan pengangkutan.-Surat bukti penerimaan barang,surat muatan segera ditandatangani pengangkut dan kembali pengirim.

Kewajiban dan Hak Angkutan Sesuai Ps 41 UUPU.

Kewajiban pokok pengangkut Ps 41 (2) UUPAU.


Prinsip tanggungjawab pengangkut tanggungjawab praduga bersalah presumtion of liabili ty l.jpg
PRINSIP TANGGUNGJAWAB PENGANGKUT yaitu :TANGGUNGJAWAB PRADUGA BERSALAH (Presumtion Of Liabili ty)

TIDAK BERSALAH

TANGGUNGJAWAB ATAS DASAR KESALAHAN

Based On Faultor Ne gligence) Ps 1365 KUH Per : Perbuatan

melawan hukum (Onrech matige daad atau ellegal act)

Pembatasan Tanggungjawab Pengangkut

(LIMITATION OF LIABILITY)

Tanggungjawab dibatasi sampai batas tertentu :Ps 28 ayat 2b Perkereta apian :Ps 45 ayat 2,3,4 UULAJ :Ps 43 ayat 2, Ps 44 ayat 1 UU Penerbangan:


Presumtion of liability pengangkut diangggap tidak ber tanggungjawab ps 43 ayat 1b uu pener l.jpg
PRESUMTION OF LIABILITY yaitu :Pengangkut diangggap tidak ber tanggungjawabPs 43 ayat 1b UU Pener.

Tanggungjawab Pengangkut Udara yang lainnya:Wajib mengasuransikan tanggungjawabnya

Hak pengangkut yg terdapat dalam Ordonansi

Pengangkutan Udara : Pasal 7 ayat (1),

a. Bahwa pengangkut berhak untuk meminta kepada pengirim barang

atau untuk membuat surat muatan udara.

b.Pasal 9, Bahwa pengangkut berhak meminta kepada pengirim

barang utk membuat surat muatan udara

c. Berhak menolak jika identitas tidak jelas.

d.Hak penyelenggaraan angkutan udara.

e.Hak pembayaran dari penumpang dan barang.


Kewajiban pengangkutan udara dalam ordonansi l.jpg
Kewajiban pengangkutan udara dalam Ordonansi yaitu :

Hak dan Kewajiban Pihak Pemakai Jasa

Fungsi dan Peranan Pengangkutan Udara

Tanggung Jawab Pengangkutan Udara

PU Staatblad 1939-100 dan UU N0. 1-2009

Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Pengangkut Udara

Terhadap Penumpang.

-Prinsip Presumption of Liability

-Prinsip Limitation of Liability


Pembatasan pembebasan tanggung jawab pengangkut l.jpg
Pembatasan-Pembebasan Tanggung Jawab Pengangkut yaitu :

Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga

(presumpti on of liability).

Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability).

Prinsip Limitation of Liability :


Slide22 l.jpg
PERANAN ASURANSI DALAM TANGGUNGJAWAB PE NGANGKUTAN UDARA DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992

-Prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan (fault liability)

-Prinsip tanggung jawab berdasarkan praduga (presumption of

liability)

-Prinsip tanggung jawab mutlak (absolute liability)

-Proses Ganti Rugi Yang Dilakukan Penumpang

Terhadap Perusahaan Penerbangan.

-Mengajukan segala alat bukti

-Bila tidak ada kesepakatan antara pihak korban kecelakaan pesa

wat udara dengan pihak PT.Garuda mengenai besarnya ganti ru

gi sehingga harus melalui pengadilan, maka proses pemberian

ganti rugi adalah :

Ketetapan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor

496/KMK/017/1997, masalah ganti rugi yaitu

1.Rp.40.000.00O3- dalam hal penumpang meninggal dunia.

2.Rp.20.000.000 – dalam hal penumpang mendapat cacat tetap

3. Rp. 20.000.000,- biaya perawatan dan pengobatan dokter.


Slide23 l.jpg

SUMBER HUKUM PENGANGKUTAN UDARA Dl INDONESIA DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992-Undang-undang No.15/1992 digantikan UU N0. 1/2009-PP Nomor 40 Tahun 1995 tentang Angkutan Udara yang diubah dengan PP No. 3 Tahun 2000.-PP N0. 71 Tahun 1996 tentang Kebandar-udaraan.-Kepmenhub No. KM.7 Tahun 1996 tentang Penyempurnaan Kep men hub No. KM.90 Tahun 1993. Prosedur Standar Kelaikan

-Sanksi Administratif : Kep.4 Menhub No. KM. 11 Th 1996

-Tarif Penumpang Angkutan Udara Niaga Berjadwal :

Kepmen Hub No.KM. 20 Tahun 1996.

-Tarif Jasa Pelayanan : Jemaah Haji Kepmen hub No. KM.

53 Tahun 1996


Hukum pengangkutan niaga l.jpg
HUKUM PENGANGKUTAN NIAGA DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992

-DIFINISI

-ATURAN HUKUM : -AZAS HUKUM

-TEORI HUKUM

-PRAKTEK HUKUM

-PENGANGKUTAN 3 DEMENSI

-USAHA (Business)

-PERJANJIAN (Agreement)

-PROSES

-PENGANGKUTAN NIAGA :

Niaga : Dagang


Tujuan l.jpg
TUJUAN DOMESTIK BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 1992

UNDANG-UNDANG PENERBANGAN

NOMOR 1 TAHUN 2009

-Pasal 2

-Pasal 3

-Pasal 8

-Pasal 9

PEMBINAAN

-Pasal 10


ad