1 / 33

Cisarua , 2 6 April 2012

Cisarua , 2 6 April 2012. KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KEGIATAN USAHA MIGAS. AGENDA. OVERVIEW KEGIATAN MIGAS DEFINISI DASAR PENGELOLAAN LH CONTOH KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP. 2. 2.

edith
Download Presentation

Cisarua , 2 6 April 2012

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Cisarua, 26 April 2012 KEMENTERIAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL DIREKTORAT JENDERAL MINYAK DAN GAS BUMI PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DI KEGIATAN USAHA MIGAS

  2. AGENDA OVERVIEW KEGIATAN MIGAS DEFINISI DASAR PENGELOLAAN LH CONTOH KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP 2 2

  3. OVERVIEW KEGIATAN MINYAK DAN GAS BUMI

  4. KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI(UU NO 22 TAHUN 2001) Hilir Hulu • Eksplorasi a. Pengolahan b. Eksploitasi b. Pengangkutan c. Penyimpanan DILAKSANAKAN OLEH BU & BUT BERDASARKAN KONTRAK KERJA SAMA DENGAN BADAN PELAKSANA d. Niaga DILAKSANAKAN OLEH BADAN USAHA SETELAH MENDAPAT IZIN USAHA DARI PEMERINTAH • PP No. 42 tahun 2002 : BPMIGAS • PP No. 35 tahun 2004 : Kegiatan usahaHulu Migas • PP No. 67 tahun 2002 : Badan PengaturPenyediaan dan Pendistribusian BBM danKegiatan Usaha Pengangkutan gas bumi melalui pipa • PP No. 36 tahun 2004 : Kegiatan Usaha HilirMigas PP No. 31 tahun 2003 : Pengalihan bentuk Pertamina menjadi Perusahaan Perseroan (Persero) UTAMAKAN KESELAMATAN

  5. Flare Oil Storage Tank Air Emission Production Wells Separation Facilities Drilling FWKO TANK Gas WASH TANK SHIPPING TANK Oil Oil Refinery Oil Tanker Seismic Liquid and Solid Wastes Solid Waste Treatment Waste Water Treatment Plant Oil Pollution Control (oil boom, skimmer) Injection Wells Monitoring point Biopile Discharge to waters Regreening KEGIATAN USAHA MINYAK DAN GAS BUMI O2 CO2 Flare CO2 Removal

  6. KILANG MINYAK DI INDONESIA N O T E S : THAILAND LAOS Manila Pertamina (sebelum 2001) Bangkok CAMBODIA Swasta, operasi Philipines Ban Mabtapud South China Sea Swasta, konstruksi Phnom Penh VIETNAM Ho Chi Minh City Rencana Erawan Khanon KAPASITAS TOTAL 1.157,1 MBCD Songkhla Bangkot Lawit Jerneh Kota Kinibalu Guntong KASIM KAPASITAS : 10 MBCD BRUNEI Banda Aceh Penang Alpha West Natuna Natuna Bandara Seri Begawan Lhokseumawe Kerteh Duyong WEST MALAYSIA BALIKPAPAN KAPASITAS : 260 MBCD Mogpu MUBA KAPASITAS: 0,8 MBCD Kuala Lumpur Bintulu Port Klang Medan EAST MALAYSIA Port Dickson Pacific Ocean Manado Dumai SINGAPORE Kuching Ternate HALMAHERA PLAJU KAPASITAS : 127,3 MBCD Bintan Batam Bontang Duri Attaka Samarinda KALIMANTAN Tunu Sorong Padang Bekapai Balikpapan S U M A T R A Jambi CEPU KAPASITAS : 3.8 MBCD DUMAI KAPASITAS : 127 MBCD SULAWESI Jayapura Grissik Banjarmasin Palembang IRIAN JAYA SERAM BURU SUNGAI PAKNING KAPASITAS : 50 MBCD TWU KAPASITAS : 6 MBCD Ujung Pandang BOJONEGARA KAPASITAS : 300 MBCD I N D O N E S I A Jakarta Semarang MADURA Bangkalan Pagerungan J A V A Bandung Surabaya SUMBAWA FLORES Yogyakarta Merauke BALI CILACAP KAPASITAS : 348 MBCD LOMBOK Indian Ocean TIMOR SUMBA AUSTRALIA BALONGAN EXPANSION KAPASITAS : 200 MBCD TUBAN KAPASITAS : 200 MBCD TUBAN / TPPI KAPASITAS : 100 MBCD BALONGAN KAPASITAS : 125 MBCD

  7. KILANG LPG & LNG DI INDONESIA PT. ARUN ARUN KAPASITAS : 12,85 MMTPA PT. MARUTA BUMI PRIMA LANGKAT KAPASITAS : 17 MTPA PT. BADAK BONTANG KAPASITAS LNG: 21,64 MMTPA KAPASITAS LPG: 1 MMTPA CHEVRON TJ. SANTAN KAPASITAS : 90 MMTPA PT. PERTAMINA (PERSERO) UP I PANGKALAN BRANDAN KAPASITAS : 44 MTPA CONOCO PHILLIPS BELANAK KAPASITAS : 525 MTPA PT. PERTAMINA (PERSERO) UP V BALIKPAPAN KAPASITAS : 91 MTPA PETROCHINA ARAR KAPASITAS : 14 MTPA PT. PERTAMINA (PERSERO) UP II DUMAI KAPASITAS : 68 MTPA PETROCHINA TJ. JABUNG KAPASITAS : 600MTPA PT. PERTAMINA (PERSERO) UP III MUSI KAPASITAS : 131 MTPA PT. MEDCO LPG KAJI KAJI KAPASITAS : 73 MTPA PT. SURYA ESA PERKASA LEMBAK KAPASITAS : 46 MTPA HESS UJUNG PANGKAH, JATIM KAPASITAS : 113 MTPA PT. E1 PERTAGAS SUNGAI GERONG KAPASITAS 259 MTPA BP TANGGUH KAPASITAS : 7,6 MMTPA PT. MEDIA KARYA SENTOSA GRESIK, JATIM KAPASITAS : 58 MTPA PT. TITS SAMPURNA PRABUMULIH KAPASITAS : 73 MTPA PT. TUBAN LPG INDONESIA TUBAN KAPASITAS : 131 MTPA PT. PERTAMINA (PERSERO) UP VI BALONGAN DAN MUNDU KAPASITAS : 584MTPA PT. GASUMA FEDERAL INDONESIA TUBAN KAPASITAS : 22 MTPA PT. SUMBER DAYA KELOLA TUGU BARAT KAPASITAS : 7 MTPA PT. WAHANA INSANNUGRAHA CEMARA, JABAR KAPASITAS : 37 MTPA KILANG LNG (42,09 MMTPA) KILANG LPG(4,12 MMTPA) RENCANA PEMBANGUNAN PT. PERTAMINA (PERSERO)* TAMBUN KAPASITAS : 55 MTPA PT. YUDISTIRA ENERGY PONDOK TENGAH KAPASITAS 50 MTPA PT. YUDHISTIRA HAKA P. CILAMAYA, JABAR KAPASITAS : 44 MTPA PT. PERTAMINA (PERSERO) UP IV CILACAP KAPASITAS : 318 MTPA * Hak Pengelolaan Sementara

  8. DEFINISI –DEFINISI DASAR

  9. LINGKUNGAN HIDUP • Kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhialam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. • 2.PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP • upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkunganhidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum. • 3.ANALISIS MENGENAI DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP (AMDAL) • Kajian mengenai dampak penting suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan

  10. 4.UPAYA PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP DAN UPAYA PEMANTAUAN LINGKUNGAN HIDUP (UKL-UPL) • pengelolaan dan pemantauan terhadap usaha dan/atau kegiatan yang tidak berdampak penting terhadap lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan • 5.BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP • ukuran batas atau kadar makhluk hidup, zat, energi, atau komponen yang ada atau harus ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. • 6.PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP • masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lain ke dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan • 7.LIMBAH • sisa suatu usaha dan/atau kegiatan

  11. 8.DAMPAK LINGKUNGAN HIDUP • Pengaruh perubahan pada lingkungan hidup yang diakibatkan oleh suatu usaha dan/atau kegiatan • 9.BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) • Zat, energi, dan/atau komponen lain yang karena sifat, konsentrasi, dan/atau jumlahnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, dapat mencemarkan dan/atau merusak lingkungan hidup, dan/atau membahayakan lingkungan hidup, kesehatan, serta kelangsungan hidup manusia dan makhluk lain • 10.LIMBAH B3 • Sisa suatu usaha dan/atau kegiatan yang mengandung B3 • 11.PENGELOLAAN LIMBAH B3 • Kegiatan yang meliputi pengurangan, penyimpanan, pengumpulan, pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan

  12. PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP KEGIATAN MIGAS

  13. KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang-Undang No. 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan gas Bumi, Pasal 40: (2) Badan Usaha atau Bentuk Usaha Tetap menjamin keselamatan dan kesehatan kerja serta pengelolaan lingkungan hidup dan menaati ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku dalam kegiatan usaha Minyak dan Gas Bumi. (3) Pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) berupa kewajiban untuk melakukan pencegahan dan penanggulangan pencemaran serta pemulihan atas terjadinya kerusakan lingkungan hidup, termasuk kewajiban pascaoperasi pertambangan.

  14. KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang – Undang 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Pasal 4 : Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi : Perencanaan Pemanfaatan Pengendalian Pemeliharaan Pengawasan Penegakkan Hukum

  15. KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang Undang No. 32 tahun 2009 Pasal 20: (1) Penentuan terjadinya pencemaran lingkungan hidup diukur melalui baku mutu lingkungan hidup. (2) Baku mutu lingkungan hidup meliputi: a. baku mutu air; b. baku mutu air limbah; c. baku mutu air laut; d. baku mutu udara ambien; e. baku mutu emisi; f. baku mutu gangguan; dan g. baku mutu lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. (3) Setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan: a. memenuhi baku mutu lingkungan hidup; dan b. mendapat izin dari Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.

  16. KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang-undang 32 Tahun 2009 Pasal 22: (1) Setiap usaha dan/atau kegiatan yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup wajib memiliki amdal. (2) Dampak penting ditentukan berdasarkan kriteria: a. besarnya jumlah penduduk yang akan terkena dampak rencana usaha dan/atau kegiatan; b. luas wilayah penyebaran dampak; c. intensitas dan lamanya dampak berlangsung; d. banyaknya komponen lingkungan hidup lain yang akan terkena dampak; e. sifat kumulatif dampak; f. berbalik atau tidak berbaliknya dampak; dan/atau g. kriteria lain sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

  17. KEWAJIBAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP Undang – Undang 32 Tahun 2009 Pasal 34 : Setiap usaha dan/atau kegiatan yang tidak termasuk dalam kriteria wajib amdal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 91) wajib memiliki UKL-UPL. Pasal 36 : (1) Setiapusahadan/ataukegiatan yang wajibmemilikiamdalatau UKL-UPL wajibmemilikiizinlingkungan. (2) Izinlingkungansebagaimanadimaksudpada ayat (1) diterbitkan berdasarkan keputusankelayakanlingkunganhidupsebagaimanadimaksuddalamPasal 31 ataurekomendasi UKL-UPL. (3) Izinlingkungansebagaimanadimaksudpada ayat (1) wajibmencantumkanpersyaratan yang dimuatdalamkeputusankelayakanlingkunganhidupataurekomendasi UKL-UPL. (4) Izin lingkungan diterbitkan oleh Menteri, gubernur, ataubupati/walikotasesuaidengankewenangannya.

  18. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL (PERMEN LH NO. 05 TAHUN 2012)

  19. JENIS USAHA DAN/ATAU KEGIATAN YANG WAJIB AMDAL (PERMEN LH NO. 05 TAHUN 2012)

  20. BAKU MUTU LINGKUNGAN HIDUP • Baku Mutu Air PP No. 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air • Baku Mutu Air Limbah Permen LH No. 19 Tahun 2010 tentang Baku Mutu Air Limbah Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan gas serta Panas Bumi • Baku Mutu Air Laut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan atau Perusakan Laut KepMen LH Nomor 51 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Laut • Baku Mutu Udara Ambien PP 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara • Baku Mutu Emisi Permen LH Nomor 13 Tahun 2009 tentang Baku Mutu Emisi Sumber Tidak Bergerak Bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas Bumi • Baku Mutu Gangguan Kepmen LH No. 48 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebisingan Kepmen LH No. 49 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Getaran Kepmen LH No. 50 Tahun 1996 tentang Baku Tingkat Kebauan • Baku Mutu Lain

  21. PERATURAN-PERATURAN LAIN • UU No. 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah • PP 18 jo 85 tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun • PP Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 18 tahun 2009 tentang Perizinan Limbah B3 • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 13 tahun 2010 tentang Upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup dan surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No 5 tahun 2011 tentang Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup • Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup No. 05 tahun 2012 tentang Jenis Rencana Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib memiliki Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup

  22. Ketentuan Pidana dalam UU No.32/2009 * BM : Baku Mutu Udara ambien, Baku Mutu Air, Baku Mutu air Laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup

  23. Ketentuan Pidana dalam UU No.32/2009

  24. PENGAWASAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP PENGAWASAN RUTIN PENGAWASAN INSIDENTIL PENGAWASAN ADMINISTRATIF • Evaluasi laporan pelaksanaan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan (LPL 1 s.d. 5) • Evaluasi hasil analisis laboratorium kualitas air, limbah, emisi, dll • Evaluasi realisasi pelaksanaan reklamasi • Evaluasi pemakaian bahan kimia • Evaluasi peralatan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang akan digunakan • Evaluasi kesigapan perusahaan dalam penanggulangan pencemaran lingkungan hidup • Evaluasi informasi/laporan kerusakan dan/atau pencemaran LH • Evaluasi laporan studi teknis terkait pengelolaan dan pemantauan LH • Evaluasi perubahan RKL-RPL serta UKL-UPL • TumpahanMinyak • KebocoranPipa • Blow Out • KeadaanDarurat (Emergency) • Pencemaranlingkungan/isupencemaranlingkungan PENGAWASAN TEKNIS • Melakukaninspeksisecaraberkalaterkaitdenganpematuhanterhadapperaturan-perundangansertapelaksanaanpengelolaandanpemantauanlingkungan • Melakukaninspeksiteknisperalatanpengelolaanlimbah/ penanggulangandanpencegahanpencemaran yang akandipergunakanuntukmemantauunjukkerjanya

  25. DAFTAR BAHAN KIMIA YANG DISETUJUI MIGAS

  26. PROPER • PROPER adalah Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup. • PROPER merupakan kegiatan pengawasan dan program pemberian insentif dan/atau disinsentif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan. • perusahaan yang menjadi target peserta PROPER adalah perusahaan yang menimbulkan dampak penting terhadap lingkungan, tercatat di pasar bursa, mempunyai produk yang berorientasi ekspor atau digunakan oleh masyarakat luas. • Penilaian kinerja berdasarkan pada kriteria penilaian PROPER yang terdiri atas: • a. kriteria ketaatan yang digunakan untuk pemeringkatan biru, merah, dan hitam • b. kriteria penilaian aspek lebih dari yang dipersyaratkan (beyond compliance) untuk pemeringkatan Hijau dan Emas.

  27. PERINGKAT KINERJA PROPER

  28. STATUS PROPER KEGIATAN MIGAS 2010

  29. KASUS PENCEMARAN LINGKUNGAN

  30. EXXON VALDEZ Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Exxon_Valdez_oil_spill)

  31. Sumber : http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_oil_spill dan http://en.wikipedia.org/wiki/Deepwater_Horizon_explosion DEEPWATER HORIZON OIL SPILL

  32. TERIMA KASIH www.migas.esdm.go.id

More Related