pengelolaan keuangan daerah n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
Pengelolaan Keuangan Daerah PowerPoint Presentation
Download Presentation
Pengelolaan Keuangan Daerah

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 31

Pengelolaan Keuangan Daerah - PowerPoint PPT Presentation


  • 3349 Views
  • Uploaded on

Pengelolaan Keuangan Daerah. adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah. . Pasal 1 PP 58/2005.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Pengelolaan Keuangan Daerah' - donovan-rojas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pengelolaan keuangan daerah
Pengelolaan Keuangan Daerah

adalah

keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban,danpengawasan keuangan daerah.

. Pasal 1 PP 58/2005

slide2

Semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dilinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.

KEUANGAN DAERAH

Adalah

Pasal 1 PP 58/2005

omnibus regulation

LANDASAN KEBIJAKAN

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Omnibus Regulation

UU 25/2004

UU 17/2003

UU 1/2004

UU 15/2004

UU 33/2004

PP

PP

PP

misal: SAP, dstnya

PP 58/2005

(Omnibus Regulation)

UU 32/2004

PP 38/07

PP 41/07

PERMENDAGRI 13/06

PERMENDAGRI 59/07

siklus pengelolaan keuangan daerah
Siklus Pengelolaan Keuangan Daerah

Perencanaan

Pelaksanaan

Penatausahaan

Pertgjwban

Pemeriksaan

Rancangan

DPA-SKPD

RPJMD

Penatausahaan

Pendapatan

Disusun Sesuai SAP

  • Bendahara penerimaan wajib menyetor penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya 1 hari kerja

RKPD

Verifikasi

KUA/PPAS

DPA-SKPD

Penatausahaan

Belanja

Nota

Kesepakatan

Laporan Keuangan

Pemerintah Daerah

  • Penerbitan SPM-UP, SPM-GU, SPM-TU dan SPM-LS oleh Kepala SKPD
  • Penerbitan SP2D oleh PPKD

Pelaksanaan APBD

  • LRA
  • Neraca
  • Lap. Arus Kas
  • CaLK

Laporan Keuangan diperiksa oleh BPK

Pedoman

Penyusunan

RKA-SKPD

Pendapatan

Penatausahaan

Pembiayaan

Belanja

RKA-SKPD

  • Dilakukan oleh PPKD

Pembiayaan

Raperda Pertanggung-jawaban APBD

RAPBD

Kekayaan dan

Kewajiban daerah

  • Kas Umum
  • Piutang
  • Investasi
  • Barang
  • Dana Cadangan
  • Utang

Laporan Realisasi

Semester Pertama

Evaluasi Raperda APBD oleh Gubernur/ Mendagri

Perubahan APBD

Akuntansi

Keuangan Daerah

APBD

rencana pembangunan jangka menengah daerah rpjmd

RPJMD

dokumen perencanaan untuk periode 5 tahun

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah(RPJMD)

Penjabaran

visi, misi, dan program kepala daerah

RPJP Daerah

Pedoman

RPJM Nasional & SPM yang ditetapkan Pemerintah

Memperhatikan

paling lambat 3 (tiga) bulan setelah kepala daerah dilantik

Jangka Waktu Penetapan

mekanisme penyusunan apbd uu no 17 2003
MEKANISME PENYUSUNAN APBD(UU NO.17/2003)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Kebijakan Umum APBD dan PPAS

DPRD

kesepakatan

PEMDA

Prestasi kerja yg

akan dicapai

& prakiraan

belanja

SE Penyusunan RKA-SKPD

Rencana Kerja

dan Anggaran

Satuan Kerja

Perangkat Daerah

Rancangan Peraturan Daerah

(RPD) tentang RAPBD

Pejabat Pengelola

Keuangan Daerah

rencana kerja pemerintahan daerah rkpd

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah (RKPD)

Rencana Pembangunan Tahunan Daerah

Memuat :

Rancangan kerangka ekonomi daerah

atau disebut dengan

Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Prioritas pembangunan dan kewajiban daerah

dokumen perencanaan daerahuntuk periode1 (satu) tahun

Rencana kerja yang terukur dan pendanaannya

Ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.

slide8

KUA DAN PPAS

KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

  • “ Adalah “
  • dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun
  • Kebijakan Umum APBD memuat kondisi ekonomi makro daerah, asumsi penyusunan APBD, kebijakan pendapatan daerah, kebijakan belanja daerah, kebijakan pembiayaan daerah, dan strategi pencapaiannya.
  • Strategi pencapaian memuat langkah-langkah kongkrit dalam pencapaian target
prioritas dan plafon anggaran sementara ppas

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS)

adalah

program prioritas dan patokan batas maksimum anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD

  • Prioritas disusun berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi
  • kewajiban daerah berupa prioritas pembangunan daerah, SKPD yang
  • melaksanakan dan program/kegiatan yang terkait.
  • - Prioritas disusun berdasarkan rencana pendapatan, belanja dan
  • pembiayaan.
  • Prioritas belanja diuraikan menurut prioritas pembangunan daerah,
  • sasaran, SKPD yang melaksanakan.
  • Plafon anggaran sementara diuraikan berdasarkan urusan dan SKPD,
  • program dan kegiatan, belanja tidak langsung (belanja pegawai,
  • bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan
  • keuangan dan belanja tidak terduga).
slide10

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH

Tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD/RKA PPKD

(Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)

SE Memuat hal-hal sebagai berikut

  • prioritas pembangunan daerah dan program/ kegiatan yang terkait;
  • alokasi plafon anggaran sementara untuk setiap program/kegiatan SKPD;
  • c. batas waktu penyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  • d. dokumen sebagai lampiran surat edaran meliputi KUA, PPAS, analisis standar belanja dan standar satuan harga.
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

adalah

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja (belanja tidak langsung dan belanja langsung) program dan kegiatan SKPD sebagai dasar penyusunan RAPBD

RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanja, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.

rencana kerja dan anggaran pejabat pengelola keuangan daerah rka ppkd

Rencana Kerja dan Anggaran Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (RKA PPKD)

adalah

Rencana kerja dan anggaran badan/dinas/biro keuangan/bagian keuangan selaku Bendahara Umum Daerah

  • RKA-SKPDmemuat rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan.
  • Untuk pendapatan, memuat dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah;
  • Untuk belanja, memuat belanja bunga, hibah, bantuan keuangan, bantuan sosial, belanja tak terduga;
  • Pembiayaan, meliputi penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan
rencana kerja dan anggaran satuan kerja perangkat daerah rka skpd1

berdasarkan

Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA SKPD)

dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk melaksanakannya

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

RKA-SKPD

Kepala SKPD

menyusun

memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan dan belanj, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya

Pendekatan penyusunan

  • Kerangka pengeluaran jangka mene-ngah daerah
  • Penganggaran terpadu
  • Penganggaran berdasarkan prestasi kerja
bagan alir pengerjaan rka skpd
Bagan Alir Pengerjaan RKA-SKPD

RKA

SKPD 1

RKA

SKPD 2.1

RKA SKPD 5

RKA SKPD 5

RKA SKPD 5

RKA

SKPD 2.2

RKA

SKPD

RKA

SKPD 2.2.1

bagan alir rka ppkd
Bagan Alir RKA-PPKD

RKA

PPKD 1

RKA

PPKD 2.1

RKA

PPKD

RKA

PPKD 3.1

RKA

PPKD 3.2

penyiapan raperda apbd

Kepala SKPD/SKPKD

(Satuan Kerja Perangkat Daerah)

PPKD

(Pejabat Pengelola Keuangan Daerah)

Tim Anggaran

Pemerintah Daerah

RKA-SKPD/RKA-PPKD

RKA-SKPD/ PPKD

RKA-SKPD/ RKA-PPKD

Penyiapan Raperda APBD

Disampaikan

Dibahas

RKA-SKPD/PPKD

yang telah ditelaah

penelaahan kesesuaian dengan

  • kebijakan umum APBD
  • prioritas dan plafon anggaran sementara
  • prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya
  • dokumen perencanaan lainnya
  • capaian kinerja
  • indikator kinerja
  • analisis standar belanja
  • standar satuan harga
  • standar pelayanan minimal

Raperda tentang APBD

dokumen pendukung

+

Nota Keuangan

Rancangan APBD

&

struktur apbd

APBD

Struktur APBD

Pendapatan Daerah

Belanja Daerah

Pembiayaan Daerah

  • Penerimaan Pembiayaan
  • Pengeluaran Pembiayaan
  • PAD
  • Dana Perimbangan
  • Lain-lain pendapatan daerah yang sah
  • Klasifikasi belanja menurut organisasi
  • Klasifikasi belanja menurut fungsi
  • Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan
  • Klasifikasi belanja menurut jenis belanja
penyampaian pembahasan raperda apbd

Raperda tentang APBD

minggu pertama Oktober tahun sebelumnya

menyampaikan

Penyampaian & Pembahasan Raperda APBD

Penjelasan

Kepala Daerah

DPRD

kepada

Dokumen Pendukung

dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama

Menitikberatkan pada kesesuaian antara KUA serta PPAS dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam Raperda tentang APBD

penetapan raperda tentang apbd dan peraturan kepala daerah tentang penjabaran rapbd

Kepala Daerah

menetapkan

Penetapan Raperda tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD

Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

Rancangan

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD

&

yang telah dievaluasi

menjadi

selambat-lambatnya 31 Desember

Peraturan Daerah tentang APBD

Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran RAPBD

&

Disampaikan selambat-lambatnya 7 hari kerja setelah ditetapkan

Kabupaten/Kota

Provinsi

Mendagri

Gubernur

slide20

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Gubernur / Bupati / Walikota

1

5

4

Laporan Keuangan

(unaudited)

Raperda LPJ

(Lap. Keuangan)

31 Maret

2

Laporan Keuangan

(audited)

30 Juni

6

BPK

DPRD

Audit (2 bulan)

3

slide21

Bentuk dan Isi LaporanPertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Dilampiri:

Laporan Keuangan

Perusahaan Daerah

Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN/APBD

disusun dan disajikan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan

(PP No.24/2005)

Laporan Realisasi APBD

Neraca

Laporan Arus Kas

Catatan atas Laporan Keuangan

slide22

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD-SKPD

GUB/WALIKOTA/BUPATI

SKPD

1

5

4

Laporan Keuangan

SKPD

(unaudited)

Laporan Keuangan

PEMDA

(unaudited)

Laporan Keuangan

Konsolidasian

(unaudited)

Sebelum

31 Maret

2

31 Maret

6

PPKD

3

Sebelum 31 Maret

BPK

slide23

Bentuk dan Isi Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

disusun dan disajikan sesuai

Standar Akuntansi Pemerintahan

(PP No.24/2005)

Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD - SKPD

Laporan Realisasi APBD

Neraca

Catatan atas Laporan Keuangan

pengelolaan keuangan di pemerintah kota parepare
PENGELOLAAN KEUANGAN DI PEMERINTAH KOTA PAREPARE

1. Beberapa regulasi telah disusun dan ditetapkan yaitu :

- Perda Pokok-Pokok Pengelolaan Keuda

- Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuda

- Kebijakan Akuntansi

2. Perencanaan dan Penganggaran

3. Penatausahaan Administrasi Keuangan

4. Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

5. Perubahan struktur organisasi pemerintah daerah berdasarkan PP 41 Tahun 2007

ad 1 regulasi pengelolaan keuangan
Ad. 1 REGULASI PENGELOLAAN KEUANGAN
  • Dalam penerapan regulasi pengelolaan keuangan daerah masih mengalami hambatan-hambatan karena beberapa faktor:

- Terbatasnya kapasitas SDM

- Belum lengkapnya kebijakan menurut

ketentuan yang berlaku

- Belum lengkapnya instrumen

pelaksanaan

ad 2 perencanaan dan penganggaran
Ad. 2 PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN
  • Tahapan perencanaan dan penganggaran sudah dilaksa-nakan menurut ketentuan yang berlaku yaitu :

- RKPD

- KUA/PPAS

- SE PEDOMAN PENYUSUNAN RKA

- RKA-SKPD/RKA-PPKD

- RAPBD

- DPA-SKPD

ad 3 penatausahaan adm keuangan
Ad. 3. PENATAUSAHAAN ADM.KEUANGAN
  • Pengelolaan keuangan pada setiap SKPD maupun PPKD juga secara bertahap telah dilakukan sesuai Permendagri No. 13/2006
  • Pada Dinas PKD masih dilakukan verifikasi SPM dan pendukungnya mengingat SKPD masih mengalami keterbatasan pemahaman terhadap ketentuan yang berlaku
  • Tugas dan Fungsi BUD dan Kuasa BUD, PPK, PPTK dan Bendahara dan Pembantunya juga telah diberdayakan menurut fungsi masing-masing.
ad 4 pertanggungjawaban pelaksa naan apbd
Ad. 4 Pertanggungjawaban Pelaksa- naan APBD
  • Penyusunan laporan keuangan pada PPKD dan SKPD belum berjalan sebagaimana diatur pada PP 24/2005

- Belum ada Neraca SKPD

- Belum disusun Catatan Laporan Keuangan

  • Namun demikian langkah-langkah untuk mengarah pada ketentuan tsb sdh sementara berjalan.
ad 5 perubahan struktur organisasi pemerintah daerah sesuai pp 41
Ad. 5 Perubahan Struktur Organisasi Pemerintah Daerah sesuai PP 41
  • Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah (DPKD) disatukan fungsi yang berperan selaku pengelola keuangan yaitu bidang pendapatan, penatausahaan adm keuangan dan pengelolaan aset daerah.
  • Pada setiap SKPD juga telah dibentuk Kasubag/Kasi Keuangan yang juga berperan selaku PPK