SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN RISBIN IPTEKDOK 2011

1. SOSIALISASI ADMINISTRASI KEUANGAN RISBIN IPTEKDOK 2011

2. LANDASAN HUKUM • UU nomor 17 tahun 2003 ttgKeuangan Negara • UU nomor 1 tahun 2004 ttgPerbendaharaan Negara • Keppres No. 95 tahun 2007 PerubahanketujuhKeppres No. 80 tahun 2003 tgl. 03 Nopember 2003 ttgPedomanPelaksanaanPengadaanBarang/JasaPemerintah • Perdirjen Perbendaharaan No. 66 tahun ttg Mekanisme Pembayaran Atas Beban APBN • KeputusanMenkes RI No. 1179A/Menkes/SK/X/1999 tentangKebijakanNasionalLitbangkes. • PeraturanMenkes RI No. 1295/Menkes/Per/XII/2007 tentangOrganisasidan Tata KerjaDepartemenKesehatan RI. • DaftarIsianPelaksanaanAnggaran (DIPA) BadanLitbangkesNomor: 0056/024-11.0/-/2009

3. PELAKSANAANRISBIN IPTEKDOK

4. SWAKELOLA swakelolakegiatanRisbinIptekdokadalahpekerjaan yang direncanakan, dikerjakan, dandiawasisendiriolehpelaksanakegiatanRisbinIptekdok. (sesuaidiaturdalamKeppres No. 80 Tahun 2003 tentangPedomanPengadaanBarang/JasaInstansiPemerintah)

5. PELAKSANA SWAKELOLA RISBIN IPTEKDOK • BadanLitbangkes Swakelola yang dilakukanolehBadanLitbangkesmencakupperencanaandanpenganggaran, pelaksanaan, pengawasan, pelaporansertaevaluasitermasukpertanggungjawabankeuangan, pelaksanaadalah; • Ka BadanLitbangkes • KuasaPenggunaAnggaran • PejabatPembuatKomitmen • Tim Manajemen

6. SWAKELOLA DI BADAN LITBANGKES

7. PELAKSANA SWAKELOLA RISBIN IPTEKDOK • InstansiPemerintah Lain Non Swadana Swakelola yang dilakukanolehInstansiPemerintah lain non swadanasebagaipenerimadana, mencakuppelaksanaandanpelaporanpenelitian, pertangggungjawabankeuanganbiayapenelitian, pelaksanaadalah; • Dekan/Direktur/Ka. Satker • Tim Peneliti • PanitiaPengadaanBarang & Jasa • PanitiaPenerimaBarang & Jasa

8. SWAKELOLA DI SATKER

9. ANGGARAN RISBIN IPTEKDOK

10. Anggaranpenelitianditetapkansudahtermasukpajak • Anggaranbiayapenelitian: • Honor Terkait output Kegiatan • BelanjaPerjalananLainnya • BelanjaBarang Non Operasional • BelanjaBahan • BelanjaJasa ANGGARAN RISBIN IPTEKDOK

11. PERTANGGUNGJAWABAN RISBIN IPTEKDOK

12. Honor Terkait Output Kegiatan Pembayaran honor terkain output kegiatan diberikan kepada Tim peneliti dgn ketentuan SPJ sebagai berikut: - Surat Keputusan Kepala Badan Litbangkes tentang pelaksana penelitian. - Kuitansi pembayaran honor dan Daftar nama penerima honor, dikenakan pajak PPh 21 (15%)

13. BelanjaPerjalananDinasLainnya • Surat Tugas • Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) • Kwitansi Perjalanan Dinas • Bukti-bukti Pengeluaran (Tiket, bording, Kwitansi Penginapan) • Daftar Pengeluaran Riil • Laporan Perjalanan Dinas • Ijin dari Sekneg (perjalanan dinas luar negeri)

14. BelanjaBarang Non Operasional / BelanjaBahan / BelanjaJasa 1. PengadaanLangsung a. Pembelian sd. 250.000 b. Pembelian 250.000 sd. 1 Juta c. Pembelian 1 jt sd. 5 jt 2. MelaluiPanitiaPengadaanBarang/Jasa PenujukanLangsungdiatas 5 juta sd. 50 juta PemilihanLangsungdiatas 50 juta sd.100 juta LelangUmumdiatas 100 juta

15. a. Belanja bahan, belanja Jasa dan belanja barang non operasional yang nilainya sd. Rp 250.000,- dgn ketentuan bukti SPJ sebagai berikut: • Kuitansi pembayaran • Bon/Nota/Faktur (tanda terima barang ditandatangani oleh staf) • 1. PengadaanLangsung

16. b. Belanja bahan, Belanja Jasa dan Belanja barang non operasional yg nilainya di atas Rp.250.000 kurang dari Rp.1.000.000 dgn ketentuan/bukti SPJ sebagai berikut: • Kuitansi dibubuhi materai Rp. 3.000,- • (nama dan alamat perusahaan harus jelas). • Faktur/Nota • (tanda terima barang ditandatangani oleh staf.)

17. Belanja Bahan, Belanja Jasa dan belanja barang non operasional yg nilainya di atas Rp. 1.000.000,- sd. Rp. 5.000.000,- dgn ketentuan /bukti SPJ sbb: • Nota dinas • Kuitansi dibubuhi materai Rp. 6.000,- • (nama dan alamat perusahaan harus jelas). • Faktur/Nota, rincian barang yang dibeli. • SSP & Faktur standar pajak (dikeluarkan oleh rekanan). • faktur pembelian dibubuhi tandatangan staf penerima barang dan stempel instansi terkait. • Foto copy NPWP • Pembelian di atas Rp. 1.000.000,-, dikenakan pajak • (PPN 10% dan PPh 1,5 %).

18. Kelengkapan SPJ kegiatan Lain-lainnya 1. Rapat/pertemuan: - Undangan rapat - Daftar hadir rapat - Kuitansi/bon kontan - Bon pembelian makanan (kue, snack) - Notulen kegiatan

19. 2. Penggantian uang hadir/transpot seminar/kursus/ lokakarya: - Undangan - Daftar hadir - Kuitansi pembayaran - Daftar pembayaran - Notulen kegiatan

20. 3. Biaya penggandaan: - Kuitansi - Bon kontan dari toko 4. Lain-lain pengiriman surat/barang: - Resi/Bon pengiriman, prangko - Kuitansi pengiriman 5. Pemeriksaan darah - Nota dinas/SPK - Kuitansi - Faktur

21. Pengadaanbahan & barang non operasionalmelaluiPanitiaPengadaanBarang/Jasa • PenujukanLangsung 5 juta≤ 50 juta • PemilihanLangsung 50 juta ≤ 100 juta

22. Dokumen Tagihan penujukan/Pemilihan langsung SPK/Kontrak & Dokumen lelang Kwitansi Faktur / Nota Pembelian Faktur Standar Pajak Surat Setoran Pajak (SSP) PPN & PPh Berita Acara Penyelesaian Pekerjaan Berita Acara Penerimaan Barang & Jasa Resume Kontrak Seluruh dokumen pengadaan tersebut di atas dibuat dalam 5 (lima) rangkap

23. MODEL DAN MEKANISME PENCAIRAN ANGGARAN

24. Model Pencairan Anggaran Uang Persediaan (UP) adalah uang muka kerja dengan jumlah tertentu yang bersifat daur ulang (revolving), diberikan kepada bendahara pengeluaran hanya untuk membiayai kegiatan operasional kantor sehari-hari yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. Tambahan Uang Persediaan (TUP) adalah uang yang diberikan kepada satker untuk kebutuhan yang sangat mendesak dalam satu bulan melebihi pagu UP yang ditetapkan Ganti Uang Persediaan (GUP) adalah uang muka kerja merupakan daur ulang (revolving), dari penggunaan uang persediaan

25. ALUR PEMBAYARAN KPPN 4 3 PPK BADAN LITBANGKES 5 6 Ka. Satker PENELITI 2 1 Permintaan Dana / SPJ Pencairan Dana

26. ALUR PENGADAAN BARANG & JASA KPPN REKANAN 8 KPPN 4 SATKER P. Penerima BJ PPBJ 7 3 5 6 DEKAN PPK BADAN LITBANGKES PENELITI 2 1 Permintaan Pengadaan Barang/jasa Tagihan Pengadaan Barang/jasa Pencairan Dana Arus Barang

27. TERIMA KASIH