Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai
Download
1 / 55

Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) - PowerPoint PPT Presentation


  • 666 Views
  • Uploaded on

Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Dr. H. Moch. Jasin , MM. Inspek tur Jenderal Kemenag RI Kanwil Kemenag Provinsi Banten Jumat, 20 Desember 2013. SASARAN PENGAWASAN NASIONAL (DITETAPKAN OLEH MENPAN DAN RB).

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)' - dolph


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

Silaturrahim dan Pembinaan Pegawai

Zona Integritas (ZI)

Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Dr. H. Moch. Jasin, MM.

Inspektur Jenderal Kemenag RI

Kanwil Kemenag Provinsi Banten

Jumat, 20 Desember 2013


Sasaran pengawasan nasional ditetapkan oleh menpan dan rb
SASARAN PENGAWASAN NASIONAL(DITETAPKAN OLEH MENPAN DAN RB)

Terwujudnyapemerintahan yang bersihdanbebas KKN

Target IPK Tahun 2014 “5” danOpini BPK (WTP) Tahun 2014

Pusat 100% danPemda 60%

  • Meningkatkankepatuhanpengelolaankeuangannegara

  • Meningkatkanefektivitaspengelolaankeuangannegara

  • Meningkatkan status opini BPK terhadappengelolaankeuangannegara

  • Menurunnyatingkatpenyalahgunaanwewenang

  • Penerapan SPI

  • Peningkatanperan APIP sebagai quality assurance dan consulting

  • Peningkatanketaatan, efisiensi, danefektivitaspelaksanaantugasdanfungsi

  • Peningkatankualitaspertanggungjawabanpengelolaaankeuangannegara


Tujuan pengawasan nasional
TUJUAN PENGAWASAN NASIONAL

1. Mendorongreformasibirokrasidibidangpengawasan,khususnya yang dilakukanolehAparatPengawasan Intern Pemerintah (APIP);

2. MenetapkanarahKebijakandan Program Pengawasan Intern Pemerintahpdtahun 2011-2014 dalamrangkamewujudkantatakelolapemerintahan yang baik;

3. Meningkatkanpenyelenggaraanpemerintahan yang bersihdanbebas KKN;

4. Meningkatkanefektifitasdanefisiensipengawasan intern pemerintahmelaluisinergipengawasan yang dilakukanoleh APIP;

5. MenjadidasarpenyusunanJakwasTahunandan PKPT masing-masing APIP Tahun 2011-2014.


Visi dan misi itjen
VISI DAN MISI ITJEN

  • Visi

    Menjadi Pengendali dan Penjamin MutuKinerjaKementerian Agama

  • Misi

    • Melakukanpengawasanfungsionalsecaraprofesionaldanindependen

    • Melakukanpenguatansistempengawasan yang efektifdanterintegrasi

    • Meningkatkankompetensidanintegritas moral aparaturpengawasan

    • Meningkatkanperansebagaikonsultandankatalisatorpeningkatankinerja

    • Mendorongakselerasipenyelesaiantindaklanjuthasilpengawasan

    • Menumbuhkembangkanpengawasanpreventifmelaluipengawasandenganpendekatan agama (PPA)

    • Mewujudkanpelayananadministrasipengawasan yang cepat, tepat, danakuratberbasisteknologiinformasi

    • Meningkatkankoordinasidenganinstansiterkaitdalamrangkapeningkatankualitaspengawasan


Tugas inspektorat jenderal
TUGAS INSPEKTORAT JENDERAL

  • Quality Assurance;

  • Consulting Partner;

  • Early Warning System;

  • Strengthening of Public Services.


DASAR HUKUM

UU No. 28 Tahun 1999tentangPenyelenggara Negara yang BersihdanBebasdariKorupsi, Kolusi, danNepotisme;

UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 tahun 2002tentangPemberantasanTindakPidanaKorupsi.

UU No. 30 Tahun 2002tentangKomisiPemberantasanKorupsi;

UU No. 14 Tahun 2008tentangKeterbukaanInformasiPublik;

PP No. 60 Tahun 2008tentangSistemPengendalian Intern Pemerintah;

Perpres No. 24 Tahun 2010 tentangSusunan, Kedudukan, Tugas, danFungsiEselon I Kementerian Negara;


7. Inpres No. 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;

8. Inpres No. 9 Tahun 2011 tentang Rencana Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi;

9. Inpres No. 17 Tahun 2011 tentang Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Tahun 2012;

10. Per.MENPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Pakta Integritas di Lingkungan K/L dan Pemerintah Daerah;

11. Peraturan MENPAN & Reformasi Birokrasi No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Lingkungan Kementerian /Lembaga dan Pemerintahan Daerah.


Menurut berbagai hasil survei nasional & internasional, gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu mutu pelayanan publik, country risk, dan daya saing negara secara keseluruhan (dalam arti apakah suatu negara menjadi tujuan investor)

?

KORUPSI

8


Definisi Korupsi gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

  • Korupsi (bahasa Latin: corruptio dari kata kerja corrumpere = busuk, rusak, menggoyahkan, memutarbalik, menyogok) - http://id.wikipedia.org/wiki/Korupsi

  • Robert Klitgaard :

  • korupsi dapat terjadi jika ada monopoli kekuasaan yang dipegang oleh seseorang yang memiliki kemerdekaan bertindak atau wewenang yang berlebihan, tanpa ada pertanggungjawaban yang jelas.

  • Transparency International : Korupsi adalah perilaku pejabat publik, baik politikus politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.

9


Tinjauan korupsi di indonesia
Tinjauan Korupsi di Indonesia gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Tim Anti Korupsi

Sikap permisif

Terhadap korupsi

Peraturan perundangan belum memadai

Lemahnya law enforcement

Kurangnya keteladanan dan kepemimpinan

Sistem penyelenggaraan negara, pengelolaan dunia usaha, dan masyarakat yang tidak mengindahkan prinsip2good governance

Beragam sebab lain

!

Korupsi sulit dibasmi dan makin merajalela


POLA UMUM KORUPSI gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Penyuapan

Bribery

Pemalsuan

Fraud

Penggelapan

Embezzlement

Sumbangan ilegal

Illegal Contribution

Bagaimana & darimana

UANG-BARANG-FASILITAS

Hasil korupsi

diperoleh

Komisi

Commission

Nepotisme

Nepotism

Pemerasan

Extortion

Bisnis Orang Dalam

Insider Trading

Pilih Kasih

Favoritism

Penyalahgunaan Wewenang

Abuse of discretion

Sumber: Centre of International Crime Prevention (CICP) dari UN Office for Drug Control and Crime Prevention (UN-ODCCP),

11


LATAR BELAKANG gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu (Kondisi Obyektif Birokrasi di Indonesia)

  • SDM aparatur (Jumlah, kompetensi, penyebaran tidak sesuai dengan kebutuhan. Etos kerja dan Kesejahteraan rendah

  • Kelembagaan/organisasi (gemuk, tidak proporsional dan banyak lembaga ekstra struktural)

  • Ketatalaksanaan atau business process ( rumit dan belum ada SOP)

  • Tingginya kebocoran keuangan Negara

  • Tingginya tingkat korupsi,

  • Dunia Usaha masih Korup

  • Pelayanan publik yg masih buruk

  • Rendahnya daya saing nasional

DIHADAPKAN

PADA TUNTUTAN MASYARAKAT AGAR PEMERTH MELAKS GOOD GOVERNANCE


Kondisi Sumberdaya Aparatur gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

  • Gaji tidak memadahi

  • Tidak ada Tunjangan Prestasi Kerja

  • Tidak ada kontrak kinerja

  • Kompetensi yang rendah

Alasan Rendahnya Kinerja

Mendasar

Reformasi

Birokrasi

Sistemik

  • Rendahnya integritas moral

  • Kurangnya kualitas Pembinaan

  • moral

  • Minimnya figur contoh (role

  • model)

Alasan rendahnya Integritas

  • Poor Mnagement System

  • Tidak adanya SOP

  • Aturan Kode Etik yang tidak tegas

  • Sikap permisif terhadap perilaku

  • menyimpang

  • Pengawasan internal yg tidak

  • berfungsi

  • Tingginya penyimpangan (korupsi)

Besarnya Peluang

Untuk Menyimpang


DASAR HUKUM REFORMASI BIROKRASI gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Undang-undang Republik Indonesia No. 17 / 2007 tentangRencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.

Lampiran UU RI No. 17/2007 Bab IV.1.2, huruf E angka 35, menyatakan :

Pembangunan aparatur negara dilakukan melalui reformasi birokrasi untuk meningkatkan profesionalisme aparatur negara dan untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik, di pusat maupun di daerah agar mampu mendukung keberhasilan pembangunan di bidang-bidang lainnya.

Perpres No.7/2005

- Penerapan Tata Kelola Pemerintah yang baik (Good Governance)

- Peningkatan Supervisi dan Akuntabilitas Aparatur Negara

- Restrukturisasi Lembaga dan Manajemen

- Peningkatan Manajemen SDM

- Peningkatan mutu Pelayanan Publik


PENTINGNYA REFORMASI BIROKRASI gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

(SEBAGAI MANAJEMEN PERUBAHAN)

Reformasi Birokrasi adalah proses menata-ulang, mengubah, memperbaiki, dan menyempurnakan birokrasi agar menjadi lebih baik (profesional, efisien, efektif dan produktif)

penyempurnaan sistem atau tatakelola

PERUBAHAN PERILAKU


Lanjutan pentingnya reformasi birokrasi
LANJUTAN gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu (Pentingnya Reformasi Birokrasi)

  • Penghematan anggaran negara

  • Optimalisasi alokasi sumber daya

  • Optimalisasi kinerja

  • Peningkatan mutu pelayanan

  • Perbaikan sistem

  • Pencegahan korupsi


POLA PIKIR REFORMASI BIROKRASI BER gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu DAYA SAING NASIONAL

 Political will pem.

 Tuntutan masy.

 Kepercayaan LN

  • UUD NEGARA RI 1945

  • UNDANG-UNDANG, PP & PERPRES

SUBJEK

OBJEK

METODE

1) Mindset & Cultural Set

2) Sistem Manajemen

RESTRUKTURISASI

SIMPLIFIKASI &

OTOMATISASI

RASIONALISASI & REALOKASI

PENERAPAN NILAI2 BUDAYA ORGANISASI

LEGISLATIF

EKSEKUTIF

YUDIKATIF

LSM

(Supra dan Infra Struktur

BIROKRASI YG

BERSIH, EFISIEN,

EFEKTIF, PRODUK-

TIF DAN SE-

JAHTERA

KONDISI

BIROKRASI

SAAT INI

Daya Saing Nasional dorong pertumbuhan ekonomi

  • Belum bersih dari Praktek KKN

  • Jumlah Kompetensi/ distribusi tidak sesuai

  • Prosedur rumit

  • Pelayanan belum Profesional

  • Masalah sentralisasi/desentralisasi,dekosentrasi/otonomi daerah

PELAYANAN

YG PRIMA

LINGKUNGAN STRATEGIS

PEMERINTAHAN

YANG BAIK

(GOOD GOV)

  • GLOBALISASI

  • POLEKSOSBUDTEK


PERAN LAN DALAM REFORMASI BIROKRASI gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Sasaran umum: mengubah pola pikir dan budaya kerjaSecara khusus mencakup area sbb:


Strategi implementasi reformasi birokrasi
Strategi Implementasi Reformasi Birokrasi gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu


Tahapan implementasi teknis reformasi birokrasi
TAHAPAN IMPLEMENTASI TEKNIS REFORMASI BIROKRASI gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu


Kerangka gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu Implementasi Teknis Reformasi Birokrasi

1A

PROGRAM PERCEPATAN (QUICK WINS)

1B

POSISI ORGANISASI SAAT INI

PROFIL ORGANISASI 2015

KESENJANGAN

PENILAIAAN/EVALUASI KINERJA ORGANISASI

ORGANISASI & POSTUR BIROKRASI YANG DIINGINKAN

ALUR KERJA

BUDAYA

FUNGSI & PROSES

NILAI-NILAI

2

STRUKTUR ORGANISASI

KOMPETENSI

3

PEMBANGUNAN SISTEM MANAJEMEN SDM BERBASIS KINERJA

MANAJEMEN PERUBAHAN : PROSES SOSIALISASI

PENATAAN SISTEM

PENGUATAN BIRO KEPEGAWAIAN

PENGUATAN BIRO DIKLAT

DATABASE PEGAWAI

PERBAIKAN SARANA & PRASARANA

PENEGAKAN KEDISIPLINAN

ATURAN dan KEBIJAKAN

PEMBANGUNAN INFRA STRUKTUR

PENGAWASAN INTERNAL

PENYUSUNAN REGULASI


1 gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

PEMBERANTASAN KORUPSI

LATAR BELAKANG

PENCEGAHAN

Dampak besar

Jangka panjang

Kurang hasilkan detterence effec

PENINDAKAN

Detterence Effect

Berdampak Kecil

Jangka Pendek

Sinergi keduanya menghasilkan detterence effect dandampak besar serta berjangka panjang

  • Keberhasilan upaya pencegahan korupsi kurang optimal. Salah satunya : Program Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Diktum ke 5, dari Inpres 5 Tahun 2004 yang minim sekali implementasinya.

2

PI

3

4

Dilakukanberbagai upaya pencegahan korupsi secara konkrit dan terpadu

ZI

PI

WBK

MODEL

ZI


PENGERTIAN UMUM gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Pada pedoman ini, yang dimaksud dengan :

1). Zona Integritas (ZI) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada K/L dan Pemdayang pimpinan dan jajarannya mempunyai niat (komitmen)untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui upaya pencegahan korupsi, reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik;

2). Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;


PENGERTIAN UMUM (Lanjutan).... gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBBM dan memperoleh hasil penilaian indikator proses di atas 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK atas laporan keuangannya;

Unit Kerja adalah Unit/Satuan Kerja di lingkungan K/L dan Pemda serendah-rendahnya Eselon III yang menyelenggarakanfungsipelayanankepadamasyarakat;


PETA ZI, WBK, WBBM gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

ZONA INTEGRITAS

(K/L/PEMDA)

WBK

(UNIT KERJA/SATUAN KERJA)

WBBM


Pakta integritas dan penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari kkn

Pelaksanaan gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

InstruksiPresiden

Nomor5 Tahun 2004

dan

Nomor 17 Tahun 2011

PAKTA INTEGRITAS DAN PENYELENGGARAAN NEGARA YANG BERSIH DAN BEBAS DARI KKN

Di masadepannanti, PaktaIntegritasakanmenjadibest practicesdisemualinipembangunan. Pemerintahan Indonesia masadepan, Insya Allah, akanmakinbersihdarisemuawujudtindakpidana KKN (Presiden RI, 14/08/2009)

Pulau Integritas/ Bebas Dari Korupsi

Pakta Integritas


PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

PROGRAM BERSAMA MENPAN-RB, KPK DAN OMBUDSMAN RI

PERMEN PAN 60/2012

  • Pakta Integritas

  • Zona Integritas

  • Wilayah Bebasdarikorupsi

K/L dan Pemda

Melakukan Tahapan

1

  • AMANAT :

  • INPRES 5/2004

  • INPRES 17/2011

PENANDATANGANAN DOKUMEN :

PERMEN PAN 49/2011

2

PENCANANGAN DAN PEMBANGUNAN :

AMANAT :

INPRES 17/2011

3

PENETAPAN UNIT KERJA BERINTEGRITAS MENUJU :

WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI


Tahapan pembangunan zi menuju terwujudnya wbk wbbm

9 DESEMBER – HARI ANTI KORUPSI SEDUNIA gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Diusulkan oleh

Pimp. K/L/P

(maks. 2 unit)

Fasilitasi/dorongan

dari UPI dan UPbI

Eval TPN

Reviu TPN

Tahapan pembangunan ZI menuju terwujudnya WBK/WBBM

Penandatanganan

Pakta Integritas

Tidak lulus

Tidak lulus

Penca-

nangan

Proses pembangunan

ZI

Penilaian

TPI

WBK

Usulan

Penilaian

TPN

WBBM

Lulus

< 30 agst.

Lulus

20 PROGRAM

KEGIATAN

Penetapan oleh

Pimp. K/L/P

Penetapan oleh

Menteri PAN dan RB

SEREMONIAL

Permen 60/12

  • Indikator proses

  • Indikator hasil

  • Indikator proses

  • Indikator hasil

WDP – BPK

SAKIP C- MENPAN

WDP – BPK

SAKIP C- MENPAN

Catatan :

Penetapan WBK/WBBM berlaku satu tahun, dan dpt dicabut apabila terbukti ada hal-hal yg menggugurkan indikator.


PEMENUHAN INDIKATOR PROSES ZI MENUJU WBK/WBBM gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu


1. Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas diberlakukan untuk pimpinan dan seluruh pejabat/pegawai K/L dan Pemda.

Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas merupakan titik awal Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM.


2. Pemenuhan Kewajiban LHKPN gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Pemenuhan kewajiban LHKPN merupakan salah satu upaya strategis pencegahan korupsi melalui penerapan azas transparansi yang wajib bagi aparatur negara. LHKPN merupakan upaya awal untuk mengindentifikasi illicit enrichment sebagaimana dimaksud dalam UNCAC 2003.


3. Pemenuhan Akuntabilitas Kinerja gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Penerapan azas akuntabilitas kinerja dalam bentuk perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, dan evaluasi kinerja merupakan alat bantu yang efektif untuk mengarahkan penggunaan sumber daya organisasi dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam jangka menengah maupun jangka pendek. Dengan demikian, peluang untuk terjadinya tindak pidana korupsi dapat dibatasi.


4. Pemenuhan Kewajiban Pelaporan Keuangan gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Ketentuan pelaporan keuangan yang seragam menjamin ketertiban penyajian laporan keuangan, sehingga informasi keuangan instansi dapat digunakan sebagai alat untuk memantau, mengawal, dan mengawasi terjadinya indikasi penyimpangan secara efektif.


5. Penerapan Disiplin PNS gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Disiplin PNS adalah kesanggupan PNS untuk menaati kewajiban dan menghindari larangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan kedinasan yang apabila tidak diikuti atau dilanggar dijatuhi hukuman, hal ini perlu diterapkan secara konsisten dan kontinyu untuk mengurangi terjadinya korupsi.


6. Penerapan Kode Etik Khusus gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Kode etik adalah pedoman sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai di dalam melaksanakan tugasnya dan pergaulan hidup sehari-hari. Sikap, tingkah laku, dan perbuatan pegawai dalam melaksanakan tugasnya, termasuk yang berhubungan dengan pengelolaan keuangan di lingkungan organisasi tempatnya bekerja perlu diatur secara jelas dengan tujuan menghindari sikap dan tingkah laku koruptif.


7. Penerapan Kebijakan Pelayanan Publik gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Pelayanan Publik adalah pelayanan kepada masyarakat (publik) baik langsung maupun tidak langsung yang diselenggarakan dengan baik (secara prima) sehingga memenuhi kebutuhan dan keinginan masyarakat.


8. Penerapan gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu Whistleblower System Tindak Pidana Korupsi

Dalam rangka meningkatkan partisipasi pegawai untuk melaporkan tindak pidana korupsi di tempatnya bekerja yang diketahuinya, perlu dibangun sistem penanganan pengaduan tindak pidana korupsi (whistleblower system) untuk menindaklanjuti laporan dan memberikan jaminan perlindungan terhadap pelapor.


9. Pengendalian Gratifikasi gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Gratifikasi adalah pemberian uang, barang, rabat (discount), komisi, pinjaman tanpa bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma, dan fasilitas lainnya, baik diterima di dalam negeri maupun di luar negeri dan yang dilakukan dengan menggunakan sarana elektronik atau tanpa sarana elektronik.


10. Penanganan Benturan Kepentingan gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Penanganan benturan kepentingan (conflict of interest) merupakan upaya untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi, terutama yang disebabkan oleh kedekatan hubungan pribadi dalam kegiatan tertentu yang berkaitan dengan penggunaan anggaran dan/atau sumber daya organisasi lainnya.


11. Kegiatan Pendidikan/Pembinaan dan Promosi Anti Korupsi gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu

Kegiatan pendidikan/pembinaan dan promosi anti korupsi merupakan rangkaian kegiatan sosialisasi, pelatihan, dan aksi/kampanye anti korupsi yang bertujuan menggugah semangat anti korupsi di lingkungan pegawai.


12. gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut atas saran-saran perbaikan dari BPK/KPK/APIP


13. gelar negara korup diberikan dengan melihat 3 hal pokok, yaitu Penerapan Kebijakan Pembinaan Purna Tugas

Kebijakan ini mengatur kegiatan di lingkungan suatu instansi pemerintah, yang boleh dan yang tidak boleh dilakukan oleh mantan personil, baik yang berstatus pensiun maupun yang masih aktif namun telah beralih tugas ke instansi lainnya, dengan tujuan menghindari terjadinya tindak pidana korupsi


14. Penerapan Kebijakan Pelaporan Transaksi Keuangan Yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

Pimpinan instansi pemerintah wajib meminta kepada PPATK untuk menyampaikan laporan transaksi keuangan yang dilakukan oleh pegawai di lingkungannya yang akan dipromosikan sebagai pejabat eselon I dan eselon II. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pejabat yang dipromosikan terlibat dalam tindak pidana korupsi.


15. Rekrutmen Secara Terbuka Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

Pelaksanaan rekrutmen secara terbuka dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan yang bertujuan untuk menjaring sumber daya manusia aparatur yang berkualitas sejak awal karir pegawai negeri sipil.


16. Promosi Jabatan Secara Terbuka Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

Promosi jabatan secara terbuka bertujuan untuk mendapatkan sumber daya manusia yang berkualitas yang berasal dari lingkungan internal ataupun eksternal melalui kompetisi yang sehat, terutama untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II.

Promosi untuk jabatan struktural eselon I dan eselon II untuk PNS yang berasal dari eksternal dilaksanakan apabila di lingkungan internal tidak terdapat PNS yang mempunyai kompetensi sesuai dengan jabatan yang akan diisi. Hal ini sesuai dengan pembinaan karir tertutup dalam arti negara.


17. Mekanisme Pengaduan Masyarakat Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK

Mekanisme pengaduan masyarakat yang dimaksudkan dalam Pedoman ini adalah mekanisme pengaduan masyarakat yang dikhususkan kepada masalah maladminstrasi.


18. Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Secara Elektronik (E-Procurement)

Pengadaan barang dan jasa secara elektronik (e-procurement) bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, kehematan, dan efektifitas pengadaan barang/jasa di lingkungan instansi pemerintah.


19. Pengukuran Kinerja Individu Sesuai dengan Ketentuan yang Berlaku.

Tujuan pengukuran kinerja individu adalah untuk mendorong peningkatan peran, kompetisi, dan kemampuan individu dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran organisasi.


20. Keterbukaan Informasi Publik Berlaku.

Tujuan keterbukaan informasi publik adalah untuk meningkatkan transparansi dalam penyelenggaraan negara termasuk dalam pengelolaan anggaran sehingga dapat mendorong peningkatan partisipasi masyarakat dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.


INDIKATOR HASIL WBK/WBBM Berlaku.

  • Dalam 2 tahun terakhir

  • Berdasarkan penilaian APIP & BPK

  • Pengaduan yg telah >60 hari

*) Penerapan menunggu persetujuan dari KPK

**) Khusus masalah maladministrasi yang menjadi tanggung jawab pimpinan unit kerja


KOMPONEN PENILAIAN KEGIATAN Berlaku.

PENCEGAHAN KORUPSI (INDIKATOR PROSES)


Pasal 12 b
PASAL 12 B Berlaku.

(1) Setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya, dengan ketentuan sebagai berikut:

a. yang nilainya Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) atau lebih, pembuktian bahwa gratifikasi tersebut bukan merupakan suap dilakukan oleh penerima gratifikasi;

b. yang nilainya kurang dari Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah), pembuktian bahwa gratifikasi tersebut suap dilakukan oleh penuntut umum.


Pasal 12 b1
PASAL 12 B Berlaku.

(2) Pidana bagi pegawai negeri atau penyelenggara negara sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun, dan pidana denda paling sedikit Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).


www.itjen.kemenag.go.id Berlaku. DUMAS ONLINE(Pengaduan Masyarakat)Kirim Ke: INSPEKTUR JENDERAL (IRJEN) KEMENTERIAN AGAMA RIJl. RS. Fatmawati No. 33A Cipete JakselTelp. (021) 75916038 Fax. (021) 7692112Email: [email protected]



ad