Kantoran

1. Selamat Datang PesertaRapatKoordinasi Inspektur se- Provinsi Lampung Di – Kota Sukadana Kabupaten Lampung Timur

2. Selayang Pandang Dasar Hukum Pembentukan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro Geografis Kabupaten Lampung Timur • Letak Geografis • Kabupaten Lampung Timur terletak antara 105° – 15° Bujur Timur s/d 106° – 20° Bujur Timur dan antara 4° – 37° Lintang Selatan s/d 5° – 37° Lintang Selatan • Luas Wilayah • Luas wilayah Kabupaten Lampung Timur 5.325,03 km² atau 15 dari total luas wilayah Propinsi Lampung (35.376 km²) • Batas Wilayah • Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Lampung Tengah dan Kabupaten Menggala • Sebelah Timur berbatasan dengan Laut Jawa • Sebelah Selatan berbatasan dengan Kabupaten Lampung Selatan • Sebelah Barat berbatasan dengan Kota Metro • Demografi • Jumlah Penduduk Kabupaten Lampung Timur sampai dengan bulan Desember 2010 tercatat 970.195 jiwa, terdiri dari 488.693 jiwa berjenis kelamin pria dan 481.502 jiwa berjenis kelamin wanita. Mata pencarian sebagian masyarakat Kabupaten Lampung Timur adalah sector pertanian/perkebunan serta sector perdagangan, jasa dan industri. • Terdiri dari 24 Kecamatan dan 257 Desa

4. Apakah Kartu Hukuman Disiplin masih berlaku ??

5. Dimanakahpenempataneks. PejabatEselon 2 dan 3ditempatkanbiladi non-jobkan?? • Apakah Kartu Hukuman Disiplin masih berlaku ??

7. Pasal 1 Yang dimaksud dengan pegawai Negeri menurut Peraturan ini adalah mereka, yang setelah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan diangkat, di gaji menurut Peraturan Pemerintah yang berlaku dan dipekerjakan dalam suatu jabatan Negeri oleh pejabat Negara atau badan Negara yang berwewenang. Pasal 2 ayat 1 • Untuk kepentingan peradilan seorang Pegawai Negeri yang didakwa telah melakukan sesuatu kejahatan atau pelanggaran jabatan dan berhubung dengan itu oleh pihak yang berwajib dikenakan tahanan sementara, mulai saat penahanannya harus dikenakan pemberhentian sementara. • Ketentuan menurut ayat (1) pasal ini dapat pula diperlakukan terhadap seorang Pegawai Negeri yang oleh pihak berwajib dikenakan tahanan sementara karena didakwa telah melakukan suatu pelanggaran hukum pidana yang tidak menyangkut pada jabatannya, dalam hal pelanggaran yang dilakukan itu akibat hilangnya pengharapan dan kepercayaan atas diri pegawai yang bersangkutan atau hilangnya martabat serta wibawa pegawai itu. • Pasal 3 • Seorang pegawai Negeri harus diberhentikan jika ia terbukti telah melakukan penyelewengan terhaadap idiologi dan haluan Negara atau ia terbukti dengan sadar dan atau sengaja telah melakukan sesuatu yang merugikan kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara.

8. Pasal 4 Kepada seorang pegawai Negeri yang harus dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2, ayat (1) peraturan ini : • Jika terdapat petunjuk-petunjuk yang cukup meyakinkan bahwa ia telah melakukan pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 50% (lima puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterimanya terahir; • Jika belum terdapat petunjuk-petunjuk yang jelas tentang telah dilakukanya pelanggaran yang didakwakan atas dirinya mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tujuh puluh perseratus) gaji pokok yang diterimanya terahir. Kepada seorang pegawai Negeri yang dikenakan pemberhentian sementara menurut pasal 2 ayat (2) peraturan ini mulai bulan berikutnya ia diberhentikan diberikan bagian gaji sebesar 75% (tuju puluh perseratus) dari gaji pokok yang diterima terahir.

9. Kadis. A. Didakwa melakukan Tindak Pidana Korupsi tanggal 10 Februari 2010, kemudian di proses Peradilan dengan dakwaan tindak pidana korupsi dan di tahan di Rumah Tahanan Negara. Tanggal 12 Februari 2010, diterbitkan Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan Kasus (Riksus) pemeriksaan Kadis A. atas dawaan tindak pidana korupsi. Bulan Maret 2010 Kadis. A. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 Kadis. A. diberhentikan sementara serta diberikan gaji 50% sampai ada kepastian hukum tetap (INKRACH) karena pelanggaran jabatan. Oleh Jaksa Kadis A. di tuntut 2 tahun 4 bulan (28 bulan). Oleh hakim diputus 1 tahun 6 bulan (18 bulan)

10. Oleh hakim diputus 1 tahun 6 bulan (18 bulan) Baik jaksa maupun terdakwa tidak banding atau menerima putusan (INKRACH) Maka setelah exs Kadis. A. menjalani hukuman 18 bulan ( 1 tahun 6 bulan) dan dipotong masa tahanan di kurangi remisi (17 agustus atau hari raya idul fitri) Setelah terpidana di nyatakan bebas (ada bukti lapas) dan yang bersangkutan lapor ke Sekda /PPK maka Inspektorat melakukan pemeriksaan kusus (Riksus) dan menertibkan PB untuk mengembalikan exs Kadis A. tersebut sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji 100% (seratus persen perseratus) Apabila exs Kadis. A. tersebut dinyatakan tidak bersalah oleh Pengadilan Negeri dan telah mempunyai kekuatan hukum tetap maka exs Kadis A. di kembalikan pada jabatan semula dan gaji serta tunjangannya dibayarkan/rapel sejak tanggal di berhentikan sementara

11. PENERAPAN PASAL 4 AYAT 2 DAN PASAL 2 AYAT 2 BUKAN KARENA PELANGGARAN JABATAN Ny. A. tertangkap tangan menggunakan psikotropika tanggal 5 Maret 2010 dan ditahan di Polres Metro Tanggal 10 Maret 2010 di terbikan Surat Perintah Tugas (SPT) Pemeriksaan Kasus (Riksus) untuk memeriksa Ny. A. atas kasus yang menimpa Ny. A. Tanggal 1 April 2010 Ny. A. diberhentikan sementara dengan dibayar gaji 75% (tujuh puluh lima perseratus). Ny. A. sebagai pengguna/bukan pengedar, maka Ny. A. tuntut oleh Jaksa Penuntut Umum 18 bulan (1 tahun 6 bulan). Ny. A. di jatuhi hukuman 1 tahun (12 bulan) setelah menjalankan hukuman dan mendapat remisi (17 Agustus dan Hari Raya Idul Fitri) maka setelah yang bersangkutan bebas (ada bukti/keterangan dari lapas). Dengan telah bebasnya Ny. A., kemudian Ny. A. melapor ke PPK/Ka SKPD dan di terbitkan (SPT) Surat Perintah Tugas (Riksus) Pemeriksaan Khusus Bupati untuk merehabilitasi Ny. A., maka pada bulan berikutnya yang bersangkutan di rehabilitasi dan gajinya di bayar 100%

12. Kadis A. dan Ny. A. direhabilitasi/diaktifkan kembali dengan pertimbangan : 1. Pegawai Negeri tersebut divonis kurang dari 4 tahun 2. Masing-masing yang bersangkutan telah menjalankan hukuman/kurungan badan. 3. Memperhatikan jasa-jasa dan pengabdiannya selama bertugas 4. Pegawai Negeri Sipil tersebut masih dibutuhkan tenagadanpikirannyadilingkungan Pemerintah Kabupaten Lampung Timur.

13. Saran / Rekomendasi 1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 1966 segera direvisi halinidikarenakanUndang-Undang PokokKepegawaian yang terakhiradalah Undang-Undang Nomor 43 tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian sedangkan PP yang mengaturtentangPemberhentian/PemberhentianSementara PNS (PP Nomor 4 Tahun 1966) masihmengacupadaUndang-Undang Pokok-Pokok Kepegawaian yang lama ( Undang-Undang Nomor 18 tahun 1961 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian 2. Agar Tim KoordinasiInspekturse-Provinsi Lampung dapatmengusulkanisiPP Nomor 4 Tahun 1966 yang mengatur secara rinci tentang pemberhentian / pemberhentian sementara Pegawai Negeri ke dalam bentuk peraturan yang merujuk pada Undang-UndangNomor 43 Tahun1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian

14. Setelah prosedur menjalani vonis membuat usulan untuk diaktifkan kembali pegawai tersebut melapor untuk aktif melaksanakan tugas kembali dan dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh pimpinan. • SKPD mengusulkan pegawai negeri tersebut untuk diaktifkan kembali dengan alasan-alasan yang dapat diterima oleh Bupati • Bupati menerbitkan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Inspektorat terhadap pegawai tersebut • Tim Pemeriksa melakukan pemeriksaan terhadap pegawai tersebut. • Bupati menerbitkan Surat Keputusan pengaktifan kembali pegawai yang bersangkutan dan diberikan hak-hak kepegawaianya sejak yang bersangkutan melaksanakan tugas • Hasil pemeriksaan dilaporkan kepada Bupati disertakan pertimbangan yang berkaitan dengan diaktifkannya pegawai tersebut. Serta perlu adanya Penjatuhan Hukuman Disiplin PNS sesuai dengan PP No. 53 Tahun 2011 pengganti PP RI. No. 30 Tahun 1980 Prosedur Pengaktifan Kembali PNS

15. KAJIAN TENTANG KARTU HUKUMAN DISIPLINPEGAWAI NEGERI SIPIL • Peraturan BAKN Nomor 23 tahun 1980 tentang Disiplin PNS • Peraturan BAKN Nomor 23 tahun 1980 dalam Romawi IV angka 1 setiap jenis hukuman disiplin yang dijatuhkan dicatat dalam kolom hukuman disiplin PNS (sudah tak berlaku lagi) • Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2010 pasal 47 • Dalam ketentuan pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Peraturan Disiplin PNS, disebutkan : • Keputusan hukuman disiplin wajib didokumentasi oleh pejabat pengelola kepegawaian di Instansi yang bersangkutan. • Dokumentasi Keputusan Hukuman Disiplin sebagaimana dimaksud ayat (1) digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

16. Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 21 Tahun 2010 Romawi VIII disebutkan: • Untuk tertib administrasi, pejabat pengelola kepegawaian wajib mendokumentasikan setiap keputusan hukuman disiplin PNS dilingkungan. • Setiap hukuman disiplin dijatuhkan, dicatat dalam kartu hukuman disiplin. • Apabila seorang PNS pindah Instansi, maka kartu hukuman disiplin PNS dikirimkan instansi lama kepada pimpinan instansi baru. • Dokumen keputusan hukuman disiplin digunakan sebagai salah satu bahan penilaian dalam pembinaan PNS yang bersangkutan.

17. KESIMPULAN KAJIAN TENTANG KARTU HUKUMAN DISIPLINPEGAWAI NEGERI SIPIL Dari uraian tersebut diatas, maka dapat disimpulkan sebagai berikut : • Pencatatan Penjatuhan hukuman ke dalam Kartu Hukuman Disiplin PNS masih berlaku sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS. • Pejabat Pengelola Kepegawaian pada Instansi wajib mendokumentasikan Keputusan hukuman disiplin PNS. • Apabila seorang PNS pindah Instansi maka kartu hukuman disiplin PNS dikirimkan oleh pimpinan Instansi lama kepada Pimpinan Instansi baru.

18. PERBANDINGAN PP. NO. 4 TAHUN 1966, PP. NO. 32 TAHUN 1979, PP. NO. 53 TAHUN 2010

20. SEKIAN DAN TERIMA KASIH