1. “Menjelaskan sebuah konsep tata kenegaraan dan tata pemerintahan, maka perlu dipertimbangkan sebuah fakta historis dan sosiologis daerah tersebut”. Demikian pendapat beberapa sejarawan, termasuk Aswi Warman Adam ketika menanggapi masalah kesistimewaan Jogja. Beliau lebih menekankan bahwa Jogja mendapat predikat “istimewa” bukan semata-mata untuk “dilebihkan” atas provinsi lain. Melainkan sebuah penghargaan atas perjuangan masyarakat Jogja yang mendukung republik Indonesia pada masa kolonial Belanda. Terlebih pengorbanan besar Sri Sultan Hamengkubuwono IX. Polemik status keistimewaan Jogja memang tidak lepas dari adanya kepentingan politik. Hingga hari ini kita bisa melihat, bagaimana proses negosiasi alot antara DPD RI, DPR RI dan Mendagri sebagai perwakilan pemerintah. Negosiasi tersebut sudah sangat alot sejak masih wacana dan memang semakin alot ketika bersidang di gedung dewan. Masyarakat Jogja pun juga mengekspresikan aspirasinya dengan beberapa kali mengadakan aksi dengan menawarkan konsep referendum. Berbicara lebih luas mengenai tata kenegaraan di Jogja, memang akan masuk ke dalam ranah pembagian kekuasaan secara politis. Dimana beberapa orang masih memandang kepemimpinan Sultan di Jogja merupakan representasi adanya jiwa feodalisme. Sesuatu yang jauh dari nilai-nilai demokrasi. Antropolog Cornell University, Benedict Andersen dalam sebuah wawancara dengan Tempointeraktif (Desember 2010) memandang bahwa kepemimpinan Sultan di Jogja bisa menimbulkan harapan serupa (iri) kepada raja-raja daerah lain untuk memegang kekuasaan secara politis. Sayangnya, Indonesianis ini sama seperti indonesianis-indo