1 / 9

REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA. Oleh : Drs. Agun Gunandjar Sudarsa , M.Si. Pada : Seminar Sehari Revitalisasi Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tanggal 1 Maret 2008. REVITALISASI  Proses , Cara

delu
Download Presentation

REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. REVITALISASI KONSTITUSI DALAM SISTEM KETATANEGARAAN INDONESIA Oleh : Drs. AgunGunandjarSudarsa, M.Si. Pada : Seminar Sehari Revitalisasi Konstitusi Dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Tanggal 1 Maret 2008

  2. REVITALISASI  Proses , Cara Perbuatanmenghidupkanataumenggiatkankembali Meletakkankembalifungsikonstitusidalamsistemketatatnegaraansebagaidasarhukumtertinggidi Indonesia.

  3. DASAR YURIDIS • Pasal 3 ayat (1) UUD 1945 “ MajelisPermusyawaratan Rakyat berwenangmengubahdanmenetapkanUndang-UndangDasar” • Pasal 37 ayat (1) sampaidenganayat (5) UUD 1945

  4. BAB XVI. PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR Perubahan Pasal-Pasal diajukan secara tertulis dan ditunjukkan dengan jelas bagian yang diusulkan untuk diubah beserta alasannya [Pasal 37 (2)****] Usul perubahan diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (1)****] Khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan [Pasal 37 (5)****] MPR sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota MPR [Pasal 37 (3)****] Putusan dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya 50% + 1 anggota dari seluruh anggota MPR [Pasal 37 (4)****]

  5. Sebelum Perubahan Latar Belakang Perubahan Tujuan Perubahan • Kekuasaan tertinggi di tangan MPR • Kekuasaan yang sangat besar pada Presiden • Pasal-pasal yang terlalu “luwes” sehingga dapat menimbulkan multitafsir • Kewenangan pada Presiden untuk mengatur hal-hal penting dengan undang-undang • Rumusan UUD 1945 tentang semangat penyelenggara negara belum cukup didukung ketentuan konstitusi • Pembukaan • Batang Tubuh • - 16 bab - 37 pasal - 49 ayat - 4 pasal Aturan Peralihan - 2 ayat Aturan Tambahan • Penjelasan • Menyempurnakan aturan dasar, mengenai: • Tatanan negara • Kedaulatan Rakyat • HAM • Pembagian kekuasaan • Kesejahteraan Sosial • Eksistensi negara demokrasi dan negara hukum • Hal-hal lain sesuai dengan perkembangan aspirasi dan kebutuhan bangsa Hasil Perubahan Kesepakatan Dasar • Pembukaan • Pasal-pasal: - 21 bab - 73 pasal - 170 ayat - 3 pasal Aturan Peralihan - 2 pasal AturanTambahan • Tidak mengubah Pembukaan UUD 1945 • Tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia • Mempertegas sistem presidensiil • Penjelasan UUD 1945 yang memuat hal-hal normatif akan dimasukan ke dalam pasal-pasal • Perubahan dilakukan dengan cara “adendum” PROSES PERUBAHAN UUD NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 (1999 – 2002 )

  6. INDONESIA BAB I. BENTUK DAN KEDAULATAN Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan, yang berbentuk Republik [Pasal 1 (1)] Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurutUndang-Undang Dasar [Pasal 1 (2)***] Negara Indonesia adalah negara hukum [Pasal 1 (3)***]

  7. LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PUSAT UUD 1945 BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman kementerian negara kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI Lingkungan Peradilan Umum Perwakilan BPK Provinsi Pemerintahan Daerah Provinsi Gubernur DPRD Lingkungan Peradilan Agama Lingkungan Peradilan Militer Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Lingkungan Peradilan TUN Bupati/ Walikota DPRD DAERAH

  8. MA MK Lembaga-lembaga Negara yang memegang kekuasaan menurut UUD DPR Presiden Pasal 20 (1)* Memegang kekuasaan membentuk UU Pasal 4 (1) Memegang kekuasaan pemerintahan Pasal 24 (1)*** Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan

  9. PENUTUP AKU KENAL NEGERIKU TERIMA KASIH

More Related