asas dan prinsip pengelolaan keuangan negara n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA PowerPoint Presentation
Download Presentation
ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 20

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA - PowerPoint PPT Presentation


  • 362 Views
  • Uploaded on

ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA. Pengelolaan Keuangan Negara diselenggarakan secara : Profesional Terbuka Bertanggung jawab. Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara. Sesuai Pasal 23C UUD 1945. Asas-asas Baru ( best practises ) :

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ASAS DAN PRINSIP PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA' - darrion-carry


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide2

PengelolaanKeuangan Negara diselenggarakansecara :

    • Profesional
    • Terbuka
    • Bertanggungjawab

Terwujudnya Good Governance dalam Penyelenggaraan Negara

Sesuai Pasal 23C UUD 1945

  • Asas-asasBaru (best practises) :
    • Akuntabilitasberorientasihasil
    • Profesionalitas
    • Proporsionalitas
    • Keterbukaandalam PKN
    • Pemeriksaankeuanganoleh BP ygbebas & mandiri

Asas-Asas Umum Pengelolaan Keuangan Negara

  • Asas-asas yang telah lama dikenal :
    • Tahunan
    • Universalitas
    • Kesatuan
    • Spesialitas
asas asas umum pengelolaan keuangan negara
ASAS-ASAS UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA

Asas-asas baru sebagai pencerminanbest practicesdalam

pengelolaankeuangan negara :

  • Akuntabilitas berorientasi pada hasil
  • Profesionalitas
  • Proporsionalitas
  • Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara
  • Pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri Penjelasan UU 17/2003
  • Catatan :
  • Asas-asas yang telah lama dikenal, yaitu:
  • Asastahunan
  • Asasuniversalitas
  • Asaskesatuan
  • Asasspesialitas
tujuan penetapan asas asas pengelolaan keuangan negara
Tujuan penetapan asas-asas pengelolaan keuangan negara
  • Mendukungterwujudnyapenyelenggaraangood governancedalampenyelenggaraannegara.
    • Menjadiacuandalamreformasimanajemenkeuangannegara
  • Menjaminterselenggaranyaprinsip-prinsippemerintahandaerahsesuaibab IV UUD 1945.
    • Memperkokohlandasanpelaksanaandesentralisasidanotonomidaerah
asas tahunan
Asas Tahunan
  • Asas tahunan membatasi masa berlakunya anggaran untuk suatu tahun tertentu.
  • Pasal 11 (1) UU 17/2003 :
      • APBN merupakanwujudpengelolaankeuangannegara yang ditetapkantiaptahun dg UU
  • Pasal 4 UU 17/2003 :
      • TahunAnggaranmeliputimasasatutahun, mulaidaritanggal 1 Januarisampaidengantanggal 31 Desember.
asas universalitas
Asas Universalitas
  • Asas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.
  • Pasal 14 UU 1/2004 :

(2) Menteri/pimpinanlembagamenyusundokumenpelaksanaananggaranuntukkementeriannegara/lembaga yang dipimpinnyaberdasarkanalokasianggaran yang ditetapkanolehPresiden.

(3) Di dalamdokumenpelaksanaananggaran, sebagaimanadimaksudpadaayat (2), diuraikansasaran yang hendakdicapai, fungsi, program danrinciankegiatan, anggaran yang disediakanuntukmencapaisasarantersebut, danrencanapenarikandanatiap-tiapsatuankerja, sertapendapatan yang diperkirakan.

(4) Padadokumenpelaksanaananggaransebagaimanadimaksudpadaayat (2) dilampirkanrencanakerjadananggaranBadanLayananUmumdalamlingkungankementeriannegara yang bersangkutan.

asas kesatuan
Asas Kesatuan
  • Asas kesatuan menghendaki agar semua Pendapatan dan Belanja Negara/Daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.
asas spesialitas
Asas Spesialitas
  • Asas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya.
asas akuntabilitas berorientasi pada hasil
Asas Akuntabilitas Berorientasi pada Hasil
  • Pasal 14 UU 17/2003 :
    • (1) Dalamrangkapenyusunanrancangan APBN, menteri/pimpinanlembagaselakupenggunaanggaran/penggunabarangmenyusunrencanakerjadananggarankementriannegara/lembagatahunberikutnya.
    • (2) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksuddalamayat (1) disusunberdasarkanprestasikerja yang akandicapai.
    • (3) Rencanakerjadananggaransebagaimanadimaksuddalamayat (1) disertaidenganprakiraanbelanjauntuktahunberikutnyasetelahtahunanggaran yang sedangdisusun.
  • Anggaran AnggaranBerbasisKinerja
maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja
Maksud dan tujuan penganggaran berbasis kinerja :
  • Mengutamakanupayapencapaianhasilkerja(ouput) dandampak(outcome) atasalokasibelanja(input) yang ditetapkan;
  • Disusunberdasarkansasarantertentu yang hendakdicapaidalamsatutahunanggaran;
  • Program dankegiatandisusunberdasarkanrenstra/tupoksiKementerian Negara/Lembaga.
asas akuntabilitas
Asas Akuntabilitas
  • AsasAkuntabilitasadalahasas yang menentukanbahwasetiapkegiatandanhasilakhirdarikegiatanpenyelenggaranegaraharusdapatdipertanggungjawabkankepadamasyarakatataurakyatsebagaipemegangkedaulatantertingginegarasesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan yang berlaku
asas profesionalitas
Asas Profesionalitas
  • adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
asas proporsionalitas
Asas Proporsionalitas
  • Adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggara negara
asas keterbukaan
Asas Keterbukaan
  • adalah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan dan rahasia negara
asas pemeriksaan keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri
Asas Pemeriksaan Keuangan oleh Badan Pemeriksa yang Bebas dan Mandiri
  • BPK memilikikebebasandankemandiriandalamketigatahappemeriksaan, yakni
    • perencanaan,
    • pelaksanaan, dan
    • pelaporanhasilpemeriksaan.
  • Kebebasandalamtahapperencanaanmencakupkebebasandalammenentukanobyek yang akandiperiksa, kecualipemeriksaan yang obyeknyatelahdiaturtersendiridalam UU, ataupemeriksaberdasarkanpermintaankhususdarilembagaperwakilan.
slide16

Kebebasandalampenyelenggaraankegiatanpemeriksaanantara lain meliputikebebasandalampenentuanwaktupelaksanaandanmetodepemeriksaan, termasukmetodepemeriksaan yang bersifatinvestigatif.

  • Selainitu, kemandirian BPK dalampemeriksaankeuangannegaramencakupketersediaan SDM, anggaran, dansaranapendukunglainnya yang memadai.
  • BPK diberikewenanganuntukmendapatkan data, dokumen, danketerangandaripihak yang diperiksa, kesempatanuntukmemeriksasecarafisiksetiapaset yang beradadalampengurusanpejabatinstansi yang diperiksa, termasukmelakukanpenyegelanuntukmengamankanuang, barang, dan/ataudokumenpengelolaankeuangannegarapadasaatpemeriksaanberlangsung.
prinsip dasar pengelolaan keuangan negara

PRINSIP DASAR PENGELOLAANKEUANGAN NEGARA

Keuangan negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan per-UU-an, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

APBN, perubahan APBN, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBN setiap tahun ditetapkan dengan undang-undang.

APBN mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.

slide18

Semua penerimaan yang menjadi hak dan pengeluaran yang menjadi kewajiban negara dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBN.

  • Surplus penerimaan negara dapat digunakan untuk pengeluaran negara tahun anggaran berikutnya.
  • Penggunaan surplus penerimaan negara untuk membentuk dana cadangan atau penyertaan pada perusahaan negara harus memperoleh persetujuan DPR.

Pasal 3 UU No. 17 Th. 2003

fungsi apbn
FUNGSI APBN
  • Fungsiotorisasimengandungartibahwaanggarannegaramenjadidasaruntukmelaksanakanpendapatandanbelanjapadatahun yang bersangkutan.
  • Fungsiperencanaanmengandungartibahwaanggarannegaramenjadipedomanbagimanajemendalammerencanakankegiatanpadatahun yang bersangkutan. 
  • Fungsipengawasanmengandungartibahwaanggarannegaramenjadipedomanuntukmenilaiapakahkegiatanpenyelenggaraanpemerintahannegarasesuaidenganketentuan yang telahditetapkan.
slide20

Fungsialokasimengandungartibahwaanggarannegaraharusdiarahkanuntukmengurangipenganggurandanpemborosansumberdaya, sertameningkatkanefisiensidanefektifitasperekonomian.

  • Fungsidistribusimengandungartibahwakebijakananggarannegaraharusmemperhatikan rasa keadilandankepatutan. 
  • Fungsistabilitasasimengandungartibahwaanggaranpemerintahmenjadialatuntukmemeliharadanmengupayakankeseimbangan fundamental perekonomian.