kebijakan koperasi n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEBIJAKAN KOPERASI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEBIJAKAN KOPERASI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 17

KEBIJAKAN KOPERASI - PowerPoint PPT Presentation


  • 379 Views
  • Uploaded on

KEBIJAKAN KOPERASI. Prodi Agribisnis FP UNS. SIKAP & KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI. Sikap P emerintah th d K operasi : Antagonism : sikap merintangi/pengawasan scr ketat & berlebihan thd gerakan koperasi.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEBIJAKAN KOPERASI' - darren


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kebijakan koperasi

KEBIJAKAN KOPERASI

Prodi Agribisnis FP UNS

sikap kebijakan pemerintah terhadap koperasi
SIKAP & KEBIJAKAN PEMERINTAH TERHADAP KOPERASI

Sikap Pemerintah thd Koperasi :

  • Antagonism : sikap merintangi/pengawasan scr ketat & berlebihan thd gerakan koperasi.

Tindakan menentang tsb krn (1). Koperasi di negara-negara tsb didirikan gerakan politik yg dianggap berbahaya, (2). Adanya golongan ttt, dr luar & dalam parlemen yg merasa terancam kepentingannya di lapangan ekonomi, (3). Koperasi melancarkan ajaran persamaan ras & agama dlm perekonomian. Tindakan menentang tsb berupa : (1). Sistem perpajakan yg tdk adil dgn tdk mengerti koperasi sbg usaha yg non profit oriented,(2). Peraturan/UU yg mencegah/menyulitkan dlm menjalankan usaha koperasi

sikap pemerintah thd koperasi
SIKAP PEMERINTAH THD KOPERASI........
  • Indefference : sikap acuh tak acuh/tdk memperhatikan koperasi, tdk ada peraturan yg memungkinkan koperasi bekerja scr wajar. Sikap pemerintah tdk menunjukkan sikap yg menghalangi, ttp juga tdk mendorong perkembangan koperasi. Pemerintah bersikap seolah-olah koperasi tdk ada. Biasanya di negara-negara Eropa dimana gerakan koperasi baru lahir.
sikap pemerintah thd koperasi1
SIKAP PEMERINTAH THD KOPERASI.......
  • Over sympaty : perhatian pemerintah thd koperasi sangat besar. Pemerintah ingin menjalankan segala sesuatu sedapatnya, bahkan memberi bantuan yg berlebihan, krn koperasi dipandang sbg organisasi rakyat yg baik & tepat utk perbaikan ekonomi & sosial masy. Pemerintah mendorong scr aktif pembentukan koperasi scr cepat, sebelum berkembang jiwa & pengertian anggota thd perkoperasian. Akibatnya (1). Mutu koperasi tdk baik, (2). Bantuan tenaga & modal dr pemerintah tdk mendidik ke arah self help & sukarela sbg dasar gerakan koperasi.
sikap pemerintah thd koperasi2
SIKAP PEMERINTAH THD KOPERASI.......
  • Well-Balance : sikap pemerintah thd koperasi scr wajar, pemerintah memberi bantuan dlm batas-batassesuai prinsip koperasi & kebutuhan koperasi. Tdk bersifat menghalangi & tdk memanjakan/memberi bantuan scr berlebihan. Berupa (1). Peraturan perpajakan yg adil, krn koperasi non profit oriented, (2). Adanya Kementerian yg khusus dibentuk utk melayani perdagangan, pertanian, perikanan, perburuhan, dll, yg berhubungan dg kegiatan koperasi.
k ebijakan k operasi
KEBIJAKAN KOPERASI
  • Kebijakan yg merintangi :
    • Jerman : pemerintahan Sismark melarang diadakan Kongres Koperasi th 1959 & tokoh-tokoh pelopor koperasi (Schulze) dianggap berbahaya.
    • Norwegia : pemerintah sangat menghalangi gerakan koperasi pd awal pertumbuhannya & pelopor koperasi (Markus Thrane) dianggap berbahaya bg golongan yg berkuasa.
    • Inggris : pengawasan scr ketat thd pertumbuhan koperasi.
    • Rusia : menjadikan koperasi hanya sbg alat pemerintah; unsur sukarela & demokrasi tdk ada.
    • Jepang : paksaan kpd masy, shg menghilangkan sendi-sendi dasar koperasi.
k ebijakan k operasi kebijakan yg merintangi
KEBIJAKAN KOPERASIKebijakan yg merintangi....................
  • Indonesia :

Masa Belanda  (1). Koperasi hanya utk

pamong praja, (2). Adanya pengawasan ketat

dlm pertumbuhan koperasi (Undang-undang

ttg syarat, teknis & biaya),(3). Monopoli

perdagangan.

Masa Jepang  (1). Koperasi hanya sbg alat

pemenuhan kebutuhan perang Jepang,

(2). Koperasi yg sdh berdiri jaman Belanda

diperketat syaratnya, sesuai asas militer

Jepang.

k ebijakan k operasi1
KEBIJAKAN KOPERASI
  • Kebijakan yg membantu : adanya campur tangan pemerintah dlm perkembangan koperasi, dg intensitas yg berbeda-beda.

* Di negara yg sistem perekonomiannya diatur pemerintah, tugas memberi dorongan dg pengawasan, dilaksanakan terutama melalui perencanaan nasional, dimana koperasi memegang peranan penting dlm pengawasan yg dilaksanakan oleh wakil-wakil dr Pusat/Gabungan Koperasi & pemerintah.

* Di negara yg baru berkembang, peranan pemerintah perlu lebih aktif, krn cita-cita koperasi masih perlu dipahami oleh sebagian masy. & pertumbuhan koperasi scr cepat/spontan tdk bisa diharapkan.

k ebijakan k operasi kebijakan yg membantu
KEBIJAKAN KOPERASIKebijakan yg membantu.........................
  • Pemerintah memberikan bantuan & kebijakan di bidang finansial, a.l :

1. Subsidi utk membentuk & mengembangkan

koperasi (biaya administrasi, pendidikan,

bimbingan & penguatan permodalan)

2. Kredit umumnya tdk langsung dr pemerintah, ttp

dr Bank dg syarat mudah & murah

3. Jaminan, khususnya dlm pengembalian pinjaman

yg dilakukan oleh koperasi

4. Pemerintah ikut dlm permodalan koperasi dg jalan

andil dlm koperasi.

k ebijakan k operasi kebijakan yg membantu1
KEBIJAKAN KOPERASIKebijakan yg membantu........................
  • Bantuan & kebijakan yg sifatnya menumbuhkan koperasi, a.l :

1. Keringanan/pembebasan pajak, biaya

pendaftaran& badanhukum rendah &

pembebanan bea masuk bg produk impor

2. Kontrak & fasilitas-fasilitas lain (telepon,

subsidisaprodi, dll)

3. Bantuan dlm bentuk tanah & bangunan

4. Pendidikan & latihan

k ebijakan k operasi di i ndonesia
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIA
  • Sebelum ada peraturan koperasi :

Th 1895 : R. Aria Wiraatmadja mendirikan lumbung desa utk kaum priyayi/pamong praja

Th 1898 : Petani mulai masuk menjadi angg. koperasi

Th 1908 : Tumbuhnya gerakan koperasi & dikembangkan koperasi konsumsi

Th 1912 : Serikat Dagang Islam mulai mengembangkan koperasi kredit utk pedagang, usaha kecil, dll

k ebijakan k operasi di i ndonesia1
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIA
  • Setelah ada peraturan koperasi :

Masa sebelum kemerdekaan :

Th 1915 : peraturan kerajaan Belandayg menetapkan

badan usaha Koperasi hrs memenuhi persyaratan

akte dlm bhs Belanda & biaya adm. yg cukup tinggi

Th 1927 : peraturan koperasi yg mengatur

pertumbuhan koperasi & hanya berlaku bg pribumi,

serta taat pd hukum adat

Th 1933 : peraturan koperasi yg isinya tdk jauh beda

dg peraturan th 1927, ttp taat pd hukum barat

Th 1942 : masa Jepang berlaku hukum & peraturan

darurat perang, & koperasi sbg alat pemerintah

Jepang.

k ebijakan k operasi di i ndonesia setelah ada peraturan koperasi
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIASetelah ada peraturan koperasi..............

Masa setelah kemerdekaan :

Th 1949 : peraturan yg isinya tdk jauh beda dg

peraturan koperasi th 1927

Th 1958 : UU Koperasi no 79/1958

Th 1959 : PP no 60/1959, penyempurnaan UU Koperasi

no 79/1958, & mulai ada campur tangan pemerintah thd

koperasi sesuai kondisi politik. Jumlah koperasi

berkembang pesat, ttp tertinggal dlm perkembangan

organisasi & usaha.

Th 1967 : UU Koperasi no 12/1967 ttg pokok-pokok

perkoperasian

Th 1992 : UU Koperasi no 25/1992 ttg pokok-pokok

perkoperasian, pengganti UU no 12/1967.

k ebijakan k operasi di i ndonesia2
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIA
  • Orde Baru : kebijaksanaan pemerintah a.l :

1. Program Pembinaan & Pengembg. Usaha Koperasi :

a. meningkatkan & memperluas peranan koperasi

b.memberikan bantuan penyediaan sarana usaha yg

menunjang keg.usaha koperasi

c. mengusahakan kesempatan bg koperasi utk

memperoleh kredit yg memadai, & meningkatkan

peranan lembg. keuangan bg koperasi

d. meningkatkan jiwa kewira-koperasian bg pengelola

koperasi, terutama dlm manajemen usaha, dg

kursus, pendidikan, latihan & memberikan

konsultasi usaha.

k ebijakan k operasi di i ndonesia orde baru kebijaksanaan pemerintah
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIAOrde Baru : kebijaksanaan pemerintah............

e. memberikan bantuan tenaga manajer & kary. yg

terdidik & terlatih dlm mengelola adm. & keuangan

f. mengusahakan agar setiap peraturan yg berkaitan

dg bidang usaha, selalu memberikan kesempatan &

dukungan yg seluas-luasnya bg koperasi utk

melaksanakan kegiatannya

g. meningkatkan kerjasama antar koperasi & koperasi

dg negara (BUMN) & swasta kemitraan usaha

h. memantapkan pengembangan pusat-pusat

pelayanan koperasi yg tersebar di seluruh wilayah.

k ebijakan k operasi di i ndonesia orde baru kebijaksanaan pemerintah1
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIAOrde Baru : kebijaksanaan pemerintah..............

2. Program Pembinaan Kelembagaan Koperasi :

a. menyempurnakan pola & pedoman tatanan kelembagaan

dibidang manajemen & organisasi, utk mendorong

kerjasama yg terpadu & menyeluruh sbg sistem

perekonomian nasional

b. mendorong pembentukan & pengembg.unit-unit organisasi &

usaha di setiap wilayah kerja koperasi, utkmeningkatkan

jangkauan & mutu pelayanan kpd anggota & masyarakat

c. melaksanakan pembinaan & pengawasan agar alat

kelengkapan koperasi dpt melaks.keg. sesuai fungsinya

d. membantu koperasi agar mampu menjalankan fungsinya

atas kekuatan sendiri & memonitor, serta mengevaluasi

hasil pendidikan koperasi

e. menyelenggarakan latihan & penataran, penerangan &

penyuluhan koperasi bagi angg, pengurus, pengawas& masy.

k ebijakan k operasi di i ndonesia orde baru kebijaksanaan pemerintah2
KEBIJAKAN KOPERASIDI INDONESIAOrde Baru : kebijaksanaan pemerintah.............

3. Program Penunjang :

a. Program pendidikan SDM koperasi

b. Program penelitian perkoperasian

c. Program penyempurnaan efisiensi

aparatur Departemen Koperasi

d. Program penyempurnaan prasarana fisik

Departemen Koperasi