1 / 60

GORONTALO, MATARAM, SEMARANG, YOGYAKARTA, MAKASSAR

KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Workshop Diseminasi Pendidikan Antikorupsi di Perguruan Tinggi. DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI. Dr. H. Asep Iwan Iriawan , S.H., M.Hum. GORONTALO, MATARAM, SEMARANG, YOGYAKARTA, MAKASSAR. TEMPAT. MATERI TIPIKOR. TPK. AD HOC. KODIFIKASI. PMH.

danad
Download Presentation

GORONTALO, MATARAM, SEMARANG, YOGYAKARTA, MAKASSAR

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI Workshop DiseminasiPendidikanAntikorupsi di PerguruanTinggi DASAR HUKUM TINDAK PIDANA KORUPSI Dr. H.AsepIwanIriawan, S.H., M.Hum. GORONTALO, MATARAM, SEMARANG, YOGYAKARTA, MAKASSAR TEMPAT

  2. MATERI TIPIKOR TPK • AD HOC • KODIFIKASI • PMH • UNCAC 2003 • KORPORASI • DISKRESI

  3. TINDAK PIDANA KORUPSI Korupsi = Busuk, Rusak, Bejat, tidakjujur, amoral UU No. 31 Th. 1999 jo UU No. 20 Th. 2001 TIPIKOR Kepolisian, Kejaksaan, KPK PengadilanTipikor LP Sukamiskin, LP Sukamiskin

  4. CIRI-CIRI KORUPSI DILAKUKAN LEBIH DARI SATU ORANG MERAHASIAKAN MOTIF, ADA KEUNTUNGAN YANG INGIN DIRAIH BERHUBUNGAN DENGAN KEKUASAAN/KEWENANGAN TERTENTU BERLINDUNG DIBALIK PEMBENARAN HUKUM MELANGGAR KAIDAH KEJUJURAN DAN NORMA HUKUM MENGKHIANATI KEPERCAYAAN

  5. FAKTOR PENYEBAB KORUPSI PENEGAKKAN HUKUM TIDAK KONSISTEN • PENYALAHGUNAAN KEKUASAAN/WEWENANG • LANGKA NYA LINGKUNGAN YANG ANTI KORUP • RENDAHNYA PENDAPATAN PENYELENGGARA NEGARA • KEMISKINAN, KESERAKAHAN • BUDAYA MEMBERI UPETI • BUDAYA PERMISIF/SERTA MEMBOLEHKAN • GAGALNYA PENDIDIKAN AGAMA DAN ETIKA

  6. ISI UUPTPK MATERIEL Pasal : 2, 3, 4, 5, 6 , 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12B, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 38B FORMIL Pasal : 19, 20, 25, 26 , 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

  7. TINDAK PIDANA KORUPSI KERUGIAN NEGARA • PERSONAL DAN INSTITUSIONAL • SUAP MENYUAP • PENGGELAPAN DLM JABATAN • Kepentinganumumterlayani • Negara tidakdirugikan • Tidakmenerimasesuatu • PEMERASAN • PERBUATAN CURANG • GRATIFIKASI • BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN

  8. TP BERHUBUNGAN DENGAN TIPIKOR JenisTindakPidana Lain yang berkaitandengantindakpidanakorupsi : 1. Merintangi Proses pemeriksaanperkarakorupsi : - Pasal 21 2. Tidakmemberiketeranganataumemberiketerangan yang tidakbenar - Pasal 22 joPasal 28 3. Bank yang tidakmemberikanketeranganrekeningtersangka - Pasal 22 joPasal 29 4. Saksiatauahli yang tidakmemberiketeranganataumemberikanketeranganPalsu - Pasal 22 joPasal 35 5. Orang yang memegangrahasiajabatantidakmemberikanketeranganataumemberiketeranganpalsu - Pasal 22 joPasal 36 6. Saksi yang membukaidentitaspelapor - Pasal 24 joPasal 31

  9. PERBUATAN MELAWAN HUKUM • Perbuatanhukum: perbuatan (kehendakdanpernyataankehendak) yang menimbulkanakibathukum (hakdankewajiban) • Perbuatanmelawanhukum: perbuatan yang bertentangandengantataperbuatanmasyarakatdanketertiban yang dikehendakihukum, sifatnyamerugikanmasyarakat • MelawanHukumUmum : Salah satuetemen yang terdapatdalamperbuatanpidana. Selainmelawanhukum, elemenperbuatanpidanatainnyaadatahmemenuhiunsurdelikdansifatdapatdicelanyaperbuatan. • MelawanHukumKhusus :Melawanhukumsebagaisyarattertulisuntukdapatdipidananyasuatuperbuatan. Biasanya kata "melawanhukum" ditulisdalamrumusandelik. • MelawanHukumFormil :Memenuhisemuaunsurdelik yang adadalamundang-undang. • MelawanHukumMateriil :Perbuatan yang otehmasyarakatdianggapsebagaiperbuatantercelameskipuntidakmemenuhiunsurdetik yang adadatamundang-undang.

  10. UNCAC 2003 KRIMINALISASI • Bribery of national public officials (penyuapanpejabatpubliknasional) • Bribery of foreign public officials and officials of public international organizations (penyuapanpejabatpublikasingdanpejabatorganisasiinternasionalpublik • Embezzlement, misappropriation or other diversion of property by a public official (penggelapan, penyelewenganataupengalihankekayaan lain olehseorangpejabatpublik) • Trading in influence (memperdagangkanpengaruh) • Abuse of functions (penyalahgunaanfungsijabatanatauwewenang) • Illicit Enrichment (memperkayadirisecaratidaksah). • Bribery in the private sector (penyuapan di sektorprivat). • Embezzlement of property in the private sector (penggelapankekayaan di sektorprivat)

  11. UNCAC 2003 LANDASAN HUKUM • Obstruction of justice (penghalanganjalannya proses peradilan) • Liability of legal persons (tanggungjawabbadan-badanhukum) • Prosecution, adjudication and sanctions (penuntutan, pengadilandansaksi-saksi) • Cooperation with law enforcement authorities (kerjasamadenganbadan-badanpenegakhukum).

  12. KORPORASI SEBAGAI SUBYEK HUKUM PIDANA (1) Perbuatanpidanadapatdilakukanolehperorangandanolehbadanhukum (2) Apabilasuatutindakpidanadilakukanolehbadanhukum, makapenuntutanpidanajikadianggapperludapatdijatuhkanpidanadantindakan yang tercantumdalamUndang-Undangterhadap : 1) badanhukum; atau 2) terhadapmereka yang memerintahkanmelakukanperbuatanitu, demikian pula terhadapmereka yang bertindaksebagaipimpinanmelakukantindakan yang dilarangitu; atau 3) terhadap 1 dan 2 melakukanperbuatanterlarangitusecarabersama-sama. Pasal 51 Wetboek van StrfrechtBelandamenyatakan:

  13. SOLUSI MENGURAIKAN KESALAHAN • kesalahan (schuld, mensrea) fungsionarispimpinandanpegawaikorporasididistribusikanpadakorporasisesuaidenganstrukturorganisasi internal korporasi. • (Jan Rammelink) • Pertanggungjawabanpidanadiperluaskepada yang memberikanperintahataupimpinandalamsuatubadanhukum yang secarafisikbukanlahsbgpelakutindakpidana (fysiekedaderschaps). Ajaraninimemberiruang yang lebihluasbagipenerapanasasgeenstrafzonderschuld, karenakesalahanindividupimpinanataupenguruskorporasi yang memberiperintahpadasuatubadanhukumatau yang menjalankanperintah (pelakufisik) didistribusikansebagaikesalahankorporasitsb.. • (Rolling)

  14. MEMBUKTIKAN PERTANGGNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Tidakdapatdilihatdengansudutpandangbiasakarenatindakpidanakorporasiseringkalimerupakanwhite collar crime • Penentuansubyekhukum yang dipertanggungjawabkansecarapidanaberkaitandengankesalahankorporasi • Penentuankesalahan (schuld, mensrea) korporasitidakmudah, terdapathubungan yang kompleksdalamtindakpidanaterorganisasi (organizational crime), eksekutifdan manager disatusisidanperusahaaninduk (parent corporations), divisi-divisiperusahaan (corporate divisions), dancabang-cabangperusahaan (subsidiaries)

  15. PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI Dalammembedakandapatdipidananyaperbuatandengandapatdipidananyaorang yang melakukanperbuatan, ataumembedakanperbuatanpidanadenganpertanggungjawabanpidanaataukesalahandalamartiseluas-luasnya, asasgeenstrafzonderschuldtidakmutlakberlaku. Tegasnya, dalampertanggungjawabankorporasi, tidakharusselalumemperhatikankesalahanpembuat, tapicukupdenganmendasarkanpadaadagium res ipsaloquitur, bahwafaktasudahberbicaradengansendirinya. Padafaktanya, kerugiandanbahaya yang ditimbulkanolehperbuatanpidanakorporasisangatbesar, baiksecarafisik, ekonomi, maupunsocial cost yang manakorbanmencakup pula masyarakatdannegara RoeslanSaleh :

  16. PARAMETER MEMIDANA KORPORASI • Lu SudirmandanFeronica Undang-Undangtelahmengaturdengantegasbahwasubyektindakpidananyatermasukkorporasi (asaslegalitas) Korporasidapatdisertakansebagaitersangkajikapenyidiktelahmenentukanbahwatersangkapersonalnyaialahdirekturatau manager yang menjadidirecting mind and will • Korporasitidakdapatdikenakanpertanggungjawabanpidanaapabiladirecting mind and will korporasimelakukantindakpidanaterhadapkorporasimerekasendiridankorporasi yang bersangkutantelahmelakukanpenuntutanterhadaptindakandirecting mind and will-nya.

  17. MODEL PERTANGGUNGJAWABAN KORPORASI Penguruskorporasisebagaipembuatdanpengurus yang bertanggungjawab • Korporasisebagaipembuatdanpengurus yang bertanggungjawab • Korporasisebagaipembuatdanjugabertanggungjawab

  18. PERMA Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara PenangananPerkaraTindakPidanaolehKorporasi Penggabungan Peleburan Korporasi Pemisahan Pembubaran

  19. PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA KORPORASI Tindakpidanaolehkorporasiadalahtindakpidana yang dapatdimintakanpertanggungjawabanpidanakepadakorporasisesuaidenganUndang-Undang yang mengaturkorporasi (Pasal 1 angka 8) • Tindakpidanaolehkorporasimerupakantindakpidana yang dilakukanolehorangberdasarkanhubungankerja, atauberdasarkanhubungan lain, baiksendiri-sendirimaupunbersama-sama yang bertindakuntukdanatasnamakorporasididalammaupundiluarlingkungankorporasi (Pasal 3) Menjatuhkanpidanaterhadapkorporasi, hakim dapatmenilaikesalahankorporasiantara lain (Pasal 4): Korporasidapatmemperolehkeuntunganataumanfaat Korporasimembiarkanterjadinyatindakpidana Korporasitidakmelakukanlangkah-langkahpencegahandampak yang lebihbesar

  20. STRATEGI NASIONAL TINDAKAN ANTI KORUPSI PENCEGAHAN PENEGAKAN HUKUM HARMONISASI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KERJASAMA INTERNASIONAL DAN PENYELAMATAN ASET HASIL TINDAK PIDANA PENDIDIKAN DAN BUDAYA ANTI KORUPSI MEKANISME PELAPORAN PELAKSANAAN PEMBERANTASAN KORUPSI

  21. LANGKAH ANTI KORUPSI PerbaikanManusianya • Moral Manusiasebagaiumatberiman • Moral sebagaisatubangsa • Kesadaranhukum • Sosialisasidanpendidikan anti korupsi • Mengentaskankemiskinan • Meningkatkankesejahteraan • Memilihpemimpinbersih, jujur, anti korupsi PerbaikanSistem • PeraturanPerundang-undangan • Cara kerjapemerintahan • Pemisahanasetnegaradanpribadi • Menegakkanetikaprofesidansanksitegas • Prinsipgoodgovernance • Optimalisasipemanfaatanteknologi

  22. STRANAS PENCEGAHAN KORUPSI PERPRES 54/2018AREA RAWAN KORUPSI PERENCANAAN ANGGARAN • PENDAPATAN DAERAH • HIBAH DAN BANSOS PERJALANAN DINAS • PERIZINAN • MUTASI PNS • PENGADAAN BARANG DAN JASA

  23. POTRET KORUPSI APH 2016 PENGGELAPAN: 514 KASUS • MARK UP : 399 KASUS • PROYEK FIKTIF: 61 KASUS LAPORAN FIKTIF: 139 KASUS • SUAP/GRATIFIKASI: 68 KASUS • PENYALAHGUNAAN WEWENANG: • 514 KASUS • PENYALAHGUNAAN ANGGARAN: 229 KASUS

  24. TANTANGAN PEMBERANTASAN KORUPSI DI DAERAH Rendahnyakomitmendanintegritaspenyelenggaradaerahdalammencegahdanmemberantaskorupsi Pengawasan internal yang belumefektif Regulasi yang belumharmonisasidansinkron, misalpadasektorperizinan Kecenderunganpolitikbiayatinggi yang mengakibatkanterjadinyasuapmenyuapmisalpadasektorperizinan Partaipolitik yang belumberintegritas, memilikikodeetikdantransparandalampengelolaandanaPartaiPolitik

  25. GAMBARAN TIPIKOR 2004-2018 DPR & DPRD: 205 POLISI: 2 • KEPALA K/L: 25 PENGACARA: 10 • DUTA B ESAR: 4 SWASTA: 198 KOMISIONER: 7 KORPORASI: 4 • GUBERNUR: 19 LAINNYA: 85 JAKSA: 7 • ESELON I/ II/ III HAKIM: 18 WALIKOTA/BUPATI & WAKIL: 84

  26. PERIZINAN DAN TATA NIAGA PeningkatanPelayanandanKepatuhanPerizinandanPenanaman Modal PerbaikanTataKelola Data danKepatuhanSektorEkstratif, KehutanandanPerkebunan PenguatanManajemen Basis Data Petani IntegrasidanSinkronisasi Data ImporPanganStrategis PenerapanManajemen Anti SuapdiSektorSwasta

  27. KEUANGAN NEGARA PeningkatanSistemPerencanaan, Penganggaran, Penatalaksanaan (termasukpengadaan) danPelaporanBerbasisElektronik PeningkatanprofesionalitasdanmodernisasiPengadaanBarangdanJasa OptimalisasiPenerimaan Negara dariPenerimaanPajakdan Non-Pajak

  28. PENEGAKAN HUKUM DAN RB PenguatanPelaksanaanReformasiBirokrasi ImplementasiGrand DesignStrategiPengawasanDesa PerbaikanTataKelolaSistemPeradilanPidanaTerpadu

  29. JENIS TIPIKOR KERUGIAN NEGARA • SUAP MENYUAP • PENGGELAPAN DLM JABATAN • PEMERASAN • PERBUATAN CURANG • GRATIFIKASI • BENTURAN KEPENTINGAN DLM PENGADAAN

  30. KERUGIAN NEGARA • Pasal 2 • Pasal 3

  31. SUAP MENYUAP Pasal 5 ayat (1) hurufa dan b Pasal 11 • Pasal 13 Pasal 6 ayat (1) hurufa dan b • Pasal 5 ayat (2) • Pasal 6 ayat (2) • Pasal 12 hurufa dan b Pasal 12 hurufc dan d

  32. PENGGELAPAN DALAM JABATAN • Pasal 8 • Pasal 10 huruf a • Pasal 10 huruf b • Pasal 9 • Pasal 10 huruf c

  33. PEMERASAN • Pasal 12 huruf a • Pasal 12 huruf f • Pasal 12 huruf g

  34. PERBUATAN CURANG Pasal7 ayat (1) huruf a Pasal 7 ayat (2) Pasal 7 ayat (1) huruf b Pasal 12 hurufh Pasal 7 ayat (1) huruf c Pasal 7 ayat (1) huruf d

  35. BENTURAN KEPENTINGAN DALAM PENGADAAN Pasal 12 huruf i

  36. GRATIFIKASI Pasal 12 B jo. Pasal 12 C

  37. UU NOMOR 5 TAHUN 2014 (ASN) • TUPOKSI • ALASAN YURIDIS • PERINTAH JABATAN

  38. PERMASALAHAN • Pejabatpengadaandanpembuatkomitmentersangkutmasalahhukum TuntutanpidanaterkaitkeputusanBadan/Pejabat • Sikapdantindakandalammemberikanperlindunganhukumatastuntutanpidanaterhadap ASN dalampelaksanaantugasnya

  39. PEMBAHASAN • Tuntutanpidanaterhadap ASN wajibdidampingipenasehathukumdenganbiayanegara ApakahprodukhukumpejabatsesuaidenganTupoksi Tuntutanpidanaharusmemilikiasaslegalitas • Pejabatterimasesuatuatautidak, • Kepentinganumumterlayaniatautidak, • Negara dirugikanatautidak

  40. PENGATURAN BANTUAN HUKUM • Pengaturanmengenaipenyediaananggaran • Siapa yang berhakdanberwenangmemberikanbantuanhukum • Perangkatorganisasiapa yang dibutuhkanuntukmemberikanperlindunganhukumdanbantuanhukum • Perludiaturruanglingkupdanbatasanpemberianperlindungandanbantuanhukum

  41. PERLINDUNGAN HUKUM ASN Pasal 3 huruf f • Pasal 6 (2) i, j, UU 30/2014 • Memperolehperlindunganhukumsertabantuanhukum Pasal 21 huruf d • PerlindunganBantuanHukum • BantuanHukumdalamperkara yang dihadapi di Pengadilanterkaitpelaksanaantugasnya Pasal 92

  42. PERLINDUNGAN HUKUM Personal • PROSEDURAL • Perdata • Institusional • Pidana • Tipikor • TUN

  43. PERLINDUNGAN HUKUM • Pasal 24A (5) UUD 1945 • Susunan, Kedudukan, KeanggotaandanHukumAcaraMahkamahAgungsertaBadanPeradilan di bawahnyaDiaturdenganUndang-Undang • Pasal 3 KUHAP • PeradilanDilakukanMenurut Cara yang DiaturdalamUndang-Undangini

  44. DISKRESI DALAM UU NOMOR 30 TAHUN 2014 Pasal 1 • Angka 5 Wewenang • Angka 6 Kewenangan • Angka 7 KeputusanAdministrasiPemerintahan • Angka 8 TindakanAdministrasiPemerintahan • Angka 9 Diskresi • Angka 17 Asas-asasUmumPemerintahan yang Baik

  45. DISKRESI Pasal 22 s.d Pasal 32 UU No. 30 Tahun 2014 • Pasal 22 ayat (2) : Tujuan Diskresi • Pasal 23 : Lingkup Diskresi • Pasal 24 – 25 : PersyaratanDiskresi • Pasal 26 – 29 : ProsedurPenggunaanDiskresi • Pasal 30 – 32 : AkibatHukumDiskresi

  46. BATASAN DISKRESI • Diskresibisamenjadisebuahsaranauntukmengisikekosonganaturandalamsebuahmekanismetertentu, namundisisi lain diskresijugabisamenjadibiangmalapetakajikadigunakanuntuktujuan-tujuan yang menyimpangkarenakewenangandalamsebuahjabatanbagaikankemudi yang bisadiarahkankemanapunsesuai yang diinginkanolehsipengemudi, sehinggauntukmenjagapenyelenggaraankewenanganitusecarabenardiperlukanadanyakearifandankejujurandarisipemegangkewenangan. • diskresidibagimenjadiduaantara lain diskresiterikatdandiskresibebas. • Diskresiterikatpadadasarnyatimbulkarenaundang-undangsendiritelahmemberikankebebasankepadasipejabatuntukmemilihkebijakan yang akandiambildaribeberapaalternatif yang disediakanolehundang-undang. • Dalamdiskresiterikatseorangpejabattidakdapatmengambilkeputusandiluardariapa yang telahdisediakanolehaturan, iahanyabisamemilihnyadiantarabeberapakemungkinan yang telahtersedia.

  47. SYARAT DISKRESI • Diskresimemilikitigasyaratantara lain : • demi kepentinganumum, • masihdalamlingkupkewenangannyadan • tidakmelanggarasas-asasumumpemerintahan yang baik. • Diskresimunculkarenaterdapattujuankehidupanbernegara yang harusdicapai yang antara lain untukmenciptakankesejahteraanrakyatdanmenegakkanhukumberorientasipadakebijakanhukumkeadilandankemanfaatanhukum.

  48. KONSEKUENSI HUKUM • Pengertiankebijakanbaikdariperspektifhukumadminisitrasi Negara, hukumperdatamaupunhukumpidanaadalahmerupakanpengertian yang beradadiwilayahabu-abu (grey area). • Keputusanpejabat Negara baikdalamrangkabeleid (vrijbestuur) maupundiskresi (kebijaksanaan-discretionary power) maupunkerangkaprivaatrechtelijkehinggasaatinimasihmenjadiajangkajianakademis, baikmenyangkutalasanpenolakanmaupunjustifikasipemidanaan. • Perspektifhukumadministrasi Negara memang yang menjadi parameter, membatasigerakbebaskewenanganaparatur Negara (discretionary power)adalahpenyalahgunaanwewenang(detournement de pouvoir) dansewenang-wenang (abus de droit) dandalam area hukumpidanakriteria yang membatasigerakbebaskewenanganaparatur Negara disebutsebagaimelawanhukum (wederchtelijkheid) danmenyalahgunakankewenangan

  49. TINDAK PIDANA • Suatuperbuatantelahdinyatakanmenjadisuatutindakpidana, makakonsekuensilogistentunyaolehundang-undangdapatdikenakansanksipidana. • Pasal 1 ayat 1 KitabUndang-UndangHukumPidana (KUHP) yaitutidakadaperbuatan yang dapatdipidanatanpaperbuatanitusebelumnyaditetapkansebagaitindakpidanaitusebelumnyaditetapkansebagaitindakpidanadalamundang-undang. • Von Feuerbach yang menyatakan: • Setiappenggunaanpidanahanyadapatdilakukanberdasarkanhukumpidana (nullapoena sine lege) • Pengunaanpidanahanyamungkindilakukanjikaterjadiperbuatan yang diancampidanaolehundang-undang (nullapoena sine crimine) • Perbuatan yang diancamdenganpidanamenurutundang-undangmembawaakibathukumbahwapidana yang diancamkanolehundang-undang yang diancamkan (nullumcrimen sine poenalegali).

  50. PEMIDANAAN • Pertanyaannyasekarangapa yang sebenarnyadapatmembuatsuatukebijakandipidana? Jikadapatdipidana, yang dapatdipidanaapakahperbuatankebijakannyaatauorang yang membuatkebijakantersebut? • Syaratpemidanaanharuslahmemenuhi criteria adanya: • Actus Reus berupa: kesalahan (schuld) danmelawanhukum (wederrechtelijkheid) • Mens Rea berupa: perbuatantersebutdapatdipertanggungjawabkansecarapidana. • Syaratpemidanaanituharuslahmemenuhisyaratadaasasactusreusdanmensreasehinggadalampemidanaan yang harusdigunakanadalahunsurmelawanhukum formal, artinyaadaatautidakdalamperbuatantersebuthal-hal yang bertentangandenganhukumpositiftertulis

More Related