SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA

1. SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA Oleh MaruararSiahaan

2. INDONESIA NEGARA HUKUM DAN DEMOKRASI • Indonesia, negarahukum, dandidasarkanpadakedaulatanrakyat yang dilaksanakanberdasar UUD 1945, sebagaimanaditentukandalamPasal 1 ayat (2) danayat (3), yang lazimdisebutsebagaiconstitutional democracydandemocratischerechtsstaat. • Indonesia menganut ajaranpemisahan kekuasaan secara lebih tegas. Haltersebutdimaksudkanagar tidakadapenyalahgunaankekuasaan, sehinggakekuasaanharusdiawasiolehkekuasaan. (So that one can not abuse power, power must check power by arrangement of things-Montesquieu)

3. SEPARATION OF POWERS

4. . Pasal1 ayat (1) UUD 1945 “ Negara Indonesia ialah Negara Kesatuan yang berbentukRepublik” • Dalamnegarakesatuan, kekuasaannegaraterbagiantarapemerintahpusatdanpemerintahdaerah • Pemerintah Daerah disusundalamPemerintah Tingkat Provinsi, Kabupatendan Kota, Kekuasaanaslinyaberadaditingkatpusat, dandaerahmendapatkekuasaanolehpusatdenganpenyerahansebagiankekuasaan yang ditentukandengantegas

5. Kewenangan yang disebut sebagai authority, diartikan sebagai hak untuk bertindak dan mengeluarkan perintah dengan kekuasaan yang dimiliki oleh pejabat umum atau lembaga negara untuk meminta kepatuhan orang pada perintah yang dikeluarkan secara sah dalam ruang lingkup tugas publiknya (public duties). Pembedaanlembaganegarasebagai organ konstitusi yang memperolehwewenangnyadari UUD 1945 dan yang bukan, sangatpentinguntukdIperhatikanbahwasumberkewenangantersebutmerupakantolok-ukuratauukuranuntukmenentukancoraklembaganegara yang bersengketamenyangkutkewenangannya

6. Dengan ukuran yang jelas demikian belum dapat dikatakan bahwa satu lembaga negara yang memperoleh kewenangannya dari UUD, tidak mungkin bersengketa dengan lembaga negara yang memperoleh kewenangan dari undang-undang, meskipun lembaga negara demikian disebut dalam UUD 1945 dengan kewenangan pokok ditentukan dalam konstitusi, tetapi diatur lebih lanjut dalam undang-undang, sehingga sumber kewenangan secara tidak langsung dari UUD 45.

7. Mukhtie Fajar berpendapat bahwa hal tersebut bisa mengundang beberapa penafsiran, yaitu :

8. Empatkarakeristikutamasebuahkewenangan yang berbasisperaturan, yaitu

9. Lanjutan • Aturanhirarkis yang jelas, sepertilexspecialisderogatlegigeneralis, lexsuperioriderogatlegiinferiori, ygdiperlukandalammenjaminkepastianhukum, dapatmembingungkanketikabeberapajenisperaturansudahtercabutdenganazastersebut • 3 • Kewenangan yang terbagi. Beberapakewenangandimilikilembaganegarasecarabersamaandenganlembaganegara lain. Kerancuantimbulketikawilayahkewenanganmulaiditafsirkanantarasatulembaganegaradenganlembaganegara lain • 4

10. 6. SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YANG MEMPEROLEH KEWENANGANNYA DARI UUD 1945 ADALAH SENGKETA YANG TIMBUL DALAM BIDANG HUKUM TATA NEGARA SEBAGAI AKIBAT SATU LEMBAGA NEGARA MENJALANKAN KEWENANGAN YANG DIBERIKAN UUD 1945 PADANYA, TELAH MENGHILANGKAN, MERUGIKAN ATAU MENGGANGGU KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA LAINNYA Sengketa (dispute) itudapatterjadikarenadigunakannyakewenanganlembaganegara yang diperolehnyadari UUD 1945, dankemudiandenganpenggunaankewenangantersebutterjadikerugiankewenangankonstitusionallembaganegara lain

11. Checks and Balances. Check : Pengawasan (control) To Check = menguji To Check = menunda, menghambat, mengerem Kekuasaancenderungmenyebabkanorangbaikjadiburukataujahatsehinggadiperlukan “rem” untukmenghambatterjadinyakeputusan yang melanggar HAM dankebebasanwarga yang dilindungikonstitusi pemisahandenganisolasikomplit, menyebabkancabangkekuasaantidakterkoordinasidantidakterhubungkansatudengan lain, sehinggatidakdapatmencapaitujuanbersama Checks and balance hrs menyertaiseparation of powersutkmencegahbahayakekuasaandisatutangandanbergeraknyakekuasaantidakterkordinasisehinggatidakefektif.

12. Checks and Balances. Check : Pengawasan (control) To Check = menguji To Check = menunda, menghambat, mengerem Kekuasaancenderungmenyebabkanorangbaikjadiburukataujahatsehinggadiperlukan “rem” untukmenghambatterjadinyakeputusan yang melanggar HAM dankebebasanwarga yang dilindungikonstitusi pemisahandenganisolasikomplit, menyebabkancabangkekuasaantidakterkoordinasidantidakterhubungkansatudengan lain, sehinggatidakdapatmencapaitujuanbersama Checks and balance hrs menyertaiseparation of powersutkmencegahbahayakekuasaandisatutangandanbergeraknyakekuasaantidakterkordinasisehinggatidakefektif.

13. Carl Schmitt:KonsekwensiPemisahanKekuasaan yang kaku(strict,complete) • Eksekutiftidakmemilikihakinisiatif UU • Tidakdikenalpersetujuanbersamadalampembentukanundang-undang. • Tidakmengenaldelegasikewenangandalamlegislasikepadaeksekutif. • Eksekutiftidakmempunyaihak veto ataspembentukan UU sebagaikewenanganlegislatif. • Legislatiftidakmempunyaihakmemberhentikan (impeachment) /kepalanegara. • Judikatiftidakmempunyaiwewenang judicial review yang menjadikewenanganlegislatif. Olehkarenanyatidakdilakukanpemisahankekuasaansecarakaku, melainkancabang kekuasaan terhubungkan dan terkoordinasi

14. GRAPH 1 Lembaga Negara Menurut UUD 1945 SebelumAmandemen – VertikalHirarkis

15. GRAPH 2 Lembaga Negara Menurut UUD 1945 Setelah di Amendemen -------- UUD – 1945 PRESIDEN Pasal4 MA Pasal 24 ayat (2) MK Pasal 24C (1) KJ Pasal 24B BPK Pasal 23E MPR Pasal2 DPR Pasal 19 DPD Pasal 4 DPD • NOTE : • MPR: MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT 8.KJ:KOMISI YUDISIAL • PRESIDEN Catatan: • DPR: DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KPU:KOMISI PEMILIHAN • DPD: DEWAN PERWAKILAN DAERAH UMUM ? • BPK: BADAN PEMERIKSA KEUANGAN • MA: MAHKAMAH AGUNG • MK: MAHKAMAH KONSTITUSI

16. I UUD 1945 BPK DPR MPR DPD MA MK Presiden/ Wakil Presiden KY badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan kekuasaan kehakiman Kementerian Negara kpu bank sentral dewan pertimbangan TNI/POLRI PUSAT Lingkungan Peradilan DAERAH PERWAKILAN BPK PROVINSI PEMDA PROVINSI Umum KPD DPRD Agama Militer PEMDA KAB/KOTA TUN KPD DPRD LEMBAGA-LEMBAGA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN menurut UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 I

17. 7. 28 lembaganegara yang disebutsecaraeksplisitmaupunsecaratidaklangsungdisebutdalam UUD 1945 tetapikewenangannyadirujukakandiaturlebihlanjut, ataulembaganegara yang diatursecarajelaskewenangannyadalam UUD 1945 maupun yang sekedardisebutsaja,yaitu • Majelis Permusyawaratan Rakyat.(MPR). • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). • Dewan Perwakilan Daerah (DPD). • Presiden. • Wakil Presiden. • Dewan Pertimbangan Presiden. • Kementerian Negara. • Duta. • Konsul. • Pemerintahan Daerah Propinsi, yang mencakup

18. Lanjutan • Jabatan Gubernur. • DPRD Propinsi • Pemerintahan Daerah Kabupaten, yang mencakup • Jabatan Bupati • DPRD Kabupaten • Pemerintahan Daerah Kota, yang mencakup • Jabatan Walikota • DPRD Kota. • Komisi Pemilihan Umum)KPU), yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang. • Bank Sentral, yang akan diatur lebih lanjut dalam undang-undang.

19. lanjutan • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). • Mahkamah Agung (MA) • Mahkamah Konstitusi (MK). • Komisi Yudisial.(KY) • Tentara Nasional Indonesia(TNI). • Kepolisian Negara Republik Indonesia. • Pemerintah Daerah Khusus atau istimewa. • Kesatuan Masyarakat hukum adat (JimlyAsshidiqie SH, SengketaKewenanganKonstitusionalLembaga Negara, Konstitusi Press & PT SyaamilCipta Media, 2006 hal 15.)

20. (8) Putusan Mahkamah Konstitusi yang kemudian diadopsi sebagai syarat legal standing dalam pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006, menetetapkan tiga syarat untuk legal standing tersebut yaitu : • 1. Pemohonadalahlembaganegara yang menganggapkewenangankonstitusionalnyadiambil, dikurangi, dihalangi, diabaikan, dan/ataudirugikanolehlembaganegara yang lain • 2. Pemohonharusmempunyaikepentinganlangsungterhadapkewenangan yang dipersengketakan • 3. Termohonadalahlembaganegara yang dianggaptelahmengambil, mengurangi, menghalangi, mengabaikan, dan/ataumerugikanpemoh

21. LEGAL STANDING - SENGKETA LEMBAGA NEGARA – PASAL 61 (1) UU MK Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan Perorangan warga negara Indonesia • Pemohon dan Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 • Ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan dimana kewenangan Pemohon diambil/dikurangi oleh tindakan Termohon • Pemohon harus memiliki kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan

22. LEGAL STANDING - SKLN - JURISPRUDENSI MK • Putusan MK Nomor 001/SKLN - II/2004 • Putusan MK Nomor 002/SKLN – IV/2006 ……Bahwa KPU Kota Depok merupakan KPUD yang kewenangannya diberikan oleh undang-undang dalam hal ini UU Pemda. Dalam pemilihan kepala daerah (Pilkada), menurut UU Pemda dan sebagaimana juga diakui oleh Pemohon, KPUD bukanlah bagian dari KPU yang dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Dengan demikian, meskipun KPUD adalah lembaga negara, namun dalam penyelenggaraan Pilkada kewenangannya bukanlah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar, sebagaimana dimaksud dalam UUD 1945 dan UUMK…………

23. 9. Putusan MK Nomor 04/SKLN-IV/2006, menyatakan : ”Keseluruhankewenangantersebutdiaturdalamundang-undang yang melaksanakanpasal 18, Pasal 18A danpasal 18B UUD 1945. Pasal 18 ayat (6) adalahkewenangan yang diberikanolehundang-undangdasarkepadapemerintahandaerahdansekaligusjugaperintahkepadapembuatundang-undang agar kewenangantersebuttidakdiabaikandalammelaksanakanketentuanpasal 18, pasal 18A danPasal 18B UUD 1945”

24. 10. Pasal 2 PMK Nomor 08/PMK/ 2006 menentukan : • Lembaga Negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah : • Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) • Dewan Perwakilan Daerah (DPD) • Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). • Presiden • Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) . • Pemerintahan Daerah (Pemda); atau • Lembaga negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945.

25. 11. Pasal 17 ayat (3) UUD 1945 “SetiapMenterimembidangiurusantertentudalampemerintahan” MenteriKehutananadalahlembaga Negara, yang menjadipembantuPresiden

26. 12. Pasal 18 ayat (1) , ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), danayat (6) UUD 1945, mengatursebagaiberikut:

27. 13. Bahwaberdasarkanketentuanpasal 21 UU No. 32 Tahun 2004, menyatakan

28. OTONOMI DAERAH • Pasal 1 .5 UU 32/2004: • “Otonomidaerahadalahhak, wewenangdankewajibandaerahotonomuntukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatsesuaidenganperaturanperundang-undangan”. • Pasal 1.6 UU 32/2004 : • “Daerah otonom, selanjutnyadisebutdaerah, adalahkesatuanmasyarakat hokum yang mempunyai yang mempunyaibatas-bataswilayah yang berwenangmengaturdanmengurusurusanpemerintahandankepentinganmasyarakatsetempatmenurutprakarsasendiriberdasarkanaspirasimasyarakatdalam system Negara KesatuanRepublik Indonesia”.

29. URUSAN PEMERINTAHAN • Pasal 10 UU 32/2004 : • Pemerintahandaerahmenyelenggarakanurusanpemerintahan yang menjadikewenangannyakecualiurusanpemerintahan yang olehundang-undangditentukanmenjadiurusanpemerintah. • Dalammenjalankanurusanpemerintahan yang menjadikewenangandaerahsebagaimanadimaksudpadaayat (1), pemerintahandaerahmenjalankanotonomiseluas-luasnyauntukmengaturdanmengurussendiriurusanpemerintahanberdasarkanasasotonomidantugaspembantuan. • UrusanPemerintahan yang menjadiurusanpemerintahsebagaimanadimaksudpadaayat (1) meliputi : • Politikluarnegeri • Pertahanan; • Keamanan; • Yustisi; • Moneterdan fiscal nasional; dan • Agama.

30. TITIK SINGGUNG MK-PTUN • SATU KEPUTUSAN (BESCHIKKING) SEBAGAI HASIL PELAKSANAAN SATU WEWENANG MENURUT UUD 1945, MENYEBABKAN ADA TITIK SINGGUNG KEWENANGAN MK DAN PTUN, KRN SATU KEPUTUSAN TUN YANG INDIVIDUAL, KONKRIT DAN FINAL DIUJI OLEH PTUN, TETAPI SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA YG MEMPEROLEH KEWENANGAN DR UUD 1945 MERUPAKAN KEWENANGAN MK; • AKIBATNYA TERDAPAT PILIHAN FORUM DAN PILIHAN HUKUM BAGI PEMOHON.

31. LEGAL STANDING - SENGKETA LEMBAGA NEGARA – PASAL 61 (1) UU MK Pemohon adalah lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mempunyai kepentingan langsung terhadap kewenangan yang dipersengketakan Perorangan warga negara Indonesia • Pemohon dan Termohon harus merupakan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD 1945 • Ada kewenangan konstitusional yang dipersengketakan dimana kewenangan Pemohon diambil/dikurangi oleh tindakan Termohon • Pemohon harus memiliki kepentingan langsung dengan kewenangan yang dipersengketakan

32. MahkamahAgungLembaga Negara SebagaiPihak SKLN • Pasal 65 UU MK : “MA tidakdapatmenjadipihakdalam SKLN. • Pasal 2 ayat (3) PMK 08/2006 : “MA tidakdapatmenjadipihak, baiksebagaiPemohonataupunTermohondalamsengketakewenanganteknisperadilan. • Pendirianinilahirdaripermohonanujimateri yang diajukan 31 Hakim Agung, ygsubstansisesungguhnyadianggapsengketakewenanganlembaganegara.

33. KETENTUAN HUKUM ACARA UMUM • PLENO DAN KORUM • PIMPINAN PLENO • PANEL • SIDANG PEMERIKSAAN DAN PENGUCAPAN PUTUSAN TERBUKA UNTUK UMUM • RAPAT PERMUSYAWARATAN HAKIM (RPH) TERTUTUP

34. PEMERIKSAAN PENDAHULUAN. Pasal 11 (2) PMK 08/2006 PemeriksaanPendahuluandilakukanoleh Panel, sekurangnya 3 orang hakim; DihadiriolehPemohonataukuasanya; Dalamhaladapermohonanputusansela, pemeriksaanpendahuluandihadiriTermohon;

35. PenarikanPermohonan • Pasal 18 PMK 08/2006 • 1.Penarikan dptdilakukansebelum/selamapemeriksaan. • 2.Apabila penarikanygdilakukansetelahpemeriksaan, haruslebihdahulumendengarketerangantermohon. • 3. Permohonanpenarikandapatditolak, danpemeriksaandilanjutkan.

36. AkibathukumPenarikanPermohonan.(Pasal 19/PMK 08/2006) Jikaditariktdakdapatdiajukankembalidenganpermohonanbaru, kecualiapabila : • Substansisengketamemerlukanpenyelesaiansecarakonstitusional; • Tidakterdapat forum lain untukmenyelesaikansengketadimaksud; • Adakepentinganumum yang memerlukankepastianhukum.

37. PUTUSAN SELA YG MENGHENTIKAN SEMENTARA PELAKSANAAN KEWENANGAN YG DISENGKETAKAN : • Dapatdijatuhkanapabila : • 1. Terdapatkepentinganhukum yang mendesakyg, apabilapokokpermohonandikabulkan, dapatmenimbulkanakibathukumygserius; • 2. KewenanganygdipersoalkanbukanmengenaipelaksanaanputusanPengadilanygtlhmempunyaikekuatanhukumtetap.

38. PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI • PutusanAkhiradalahputusanygmengakhirisengketakewenanganlembaganegara yang diajukankehadapanMahkamahKonstitusi, sebagaiputusantingkatpertamadanterakhir yang mengikatsecaraumum. • PutusanMahkamahatauputusanPengadilanpadaumumnyadidefinisikan ”perbuatanhakimsebagaiperjabatyangberwenangyangdiucapkandalamsidangterbukauntukumumdandibuatsecaratertulisuntukmengakhirisengketayangdihadapkankepadanya.

39. Putusan Hakim • Olehkarenasifatnya yang mengakhirisengketa, makaputusandemikiandisebutjugasebagaiputusanakhir. • M.P. Stein yang mengatakan : eenvonnisdient men teverstaan de door de Rechtersalsbevoegdoverheidsorgaanverrichterechtshandeling, strekkend tot beslissing van het aan hen voorgelegdegeschilltussenpartijen.(Compendium Van Het Burgerlijke Processrecht,4e druk, Kluwer, 1977 hal 119-123).

40. KESIMPULAN 1. Sengketakewenangansebagaiobjectumlitis MK, masihberkembangdinamis, danpandangan yang bakutentangkewenanganharussecararincidanjelasdiaturdalam UUD 45, bolehjadiberkembangsecaradinamiskarenakebutuhan forum untukpenyelesaiansengketasebagaisolusinasional; 2. PihakPemohon(subjectumlitis) yang hanyadisebutdalam UUD dankewenangannyakemudiandirumuskanlebihrincidalamundang-undang, dimasadepansangatdimungkinkan, meskihanyaTermohon yang memperolehkewenangandari UUD 1945; dipersoalkanpenggunaankewenangannyaygmerugikanTermohon 3.Dengan karakterkewenanganberdasarperaturanperundang-undangan yang ada, sengketakewenanganantaraPemerintahandaerahdenganPemerintahPusatmenjadisesuatu yang niscaya, ygmenjadikewenangan MK; .

41. Kesimpulan (Cont). 4. HanyaAturanttg SKLN yang mengatursecarategasadanyakewenanganmenjatuhkanPutusansela. 5. Terdapattitiksinggungantarakewenangan MK denganPeradilan TUN, karenakewenangan yang dipersengketakan, menghasilkankeputusan TUN, sehinggaterdapatpilihan forum (Choice of forum), bagisatusengketa yang memilikiduakarakter.