1 / 27

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI. AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN PERGURUAN TINGGI. PROF. DR. JAMAL WIWOHO, SH., M.HUM INSPEKTUR JENDERAL. Disampaikan dalam Rakerda LLDIKTI Wilayah VIII di Denpasar 20 Februari 2019.

coder
Download Presentation

INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGGUNAAN ANGGARAN PERGURUAN TINGGI PROF. DR. JAMAL WIWOHO, SH., M.HUM INSPEKTUR JENDERAL DisampaikandalamRakerda LLDIKTI Wilayah VIII di Denpasar 20 Februari 2019

  2. UU12/2012UUDikti • Permendikbud49Th2014tentangStandarNasional • PendidikanTinggi(SNPT) • Permendikbud95th2014tentangPendirian,Perubahan,PembubaranPTNsertaPendirian,PerubahandanPencabutanIjinPTS 1. ATURAN • Yayasan • PimpinanUniversitas • PimpinanFakultas/Prodi 2. PENYELENGGARA 3. • Umum • AlumnidanMahasiswa MASYARAKAT

  3. PendidikanTinggiDilarangMelakukanPelanggaran *AkhirNovember2015ada243PTSdinyatakannon-aktif

  4. KesehatanPendidikanTinggi SEHATCITIVITASAKADEMIK SEHAT FINANSIAL SEHAT IDEALISME SEHAT ORGANISASI MASYARAKAT • MenjadiRujukandantempatmenitipkanmahasiswaatauanakmudauntukmeraihmasadepanyanglebihcermalang • Dosen:S3,S2,Profesordiutamakan • Mahasiswa:Input,prosesdanOutput • Tenagakependidikanprofesionalpadabidang-bidangnya • Alumnipunyaperandalampembangunanbangsa • TidakhanyamengandalkanpadapenerimaandariMahasiswatapimendukungkerjasamadenganDuniausahadanIndustri • Membentukusahalainyangsah • Danlain-lain • Yayasan • Rektorat • Dekanat • Senat • Mahasiswa • Alumni,dll • ParapemangkukepentinganpadaPTSberorentasiuntukmencerdaskankehidupanbangsabukanmengejarkeuanganmateriel(profitorientit) PENDIDIKANTINGGIBERKUALITAS

  5. GOOD UNIVERSITYGOVERNANCE • GoodUniversityGovernance (GUC)bertujuanuntukmewujudkanPerguruanTinggi yangakuntabel. • PrinsipGood University Governance: • Transparansi • Akuntabilitas(kepadastake holders) • Responsibility (tanggung-jawab) • Independensi(dalampengambilankeputusan) • Fairness(adil) • Penjaminanmutudanrelevansi • Efektifitasdanefisiensi • Nirlaba.

  6. GOOD UNIVERSITYGOVERNANCE • Transparansi: • diterapkanmelaluimekanismechecks & balances danupayamenghindariconflict of interest danjabatanrangkap; • SA PerguruanTinggi & FakultasmengontrolRektor& Dekan. • Akuntabilitas: • kejelasanmisidantujuan PTS; sejalandenganmandatpemerintah(masyarakat) danbadanpenyelenggara; • adanyaizinpendirianperguruantinggidanpenyelenggaraanprogramstudi; • berfungsinyaSPM; • tercapainyaindikatorkinerjayang dijanjikandalamRenstra& RKA; • adanyasatuan audit (SPI) di bawahRektor; • diterapkannyasistemakuntansidanpengelolaankeuanganyang dapatdiaudit; • adanyalaporantahunanakademik, danlaporantahunankeuanganyang diauditolehakuntanpublikdandiumumkankepadamasyarakat.

  7. GOOD UNIVERSITYGOVERNANCE GOOD UNIVERSITYGOVERNANCE • Responsibility(tanggung-jawab): • - melaluistatutaperguruantinggi- penjabarankedudukan,fungsi,tugas, tanggungjawab, dankewenangansetiapunsurorganisasi; adanyajobdescription personeldanstandardoperatingprocedure (SOP) yangjelas • Independensi (dalampengambilankeputusan): • pengambilankeputusanperguruantinggiperluterpisahdaripemerintahataubadanhukumnirlaba yangmemilikinya; • perguruantinggibukankepanjangantanganbirokrasi. • Fairness (adil): • pengangkatanpegawaidanpejabatberdasarkankompetensidantrackrecord; • - penerapanmeritsystem (insentifdandis-insentif)yangtepatdalampengelolaanpegawai.

  8. GOOD UNIVERSITYGOVERNANCE PenjaminanMutu & Relevansi - Melaluisistempenjaminmutu internal (SPM) daneksternal (akreditasi) program studi). - Sertifikasi Program Studi - FeedBackMahasiswa - Tracer Study (Lulusan) - SurveiPengguna Efektifitas & Efesiensi - MelaluiSistemperencanaanjangkapanjang, menengah (RenstradanTahunan (RKAT). Nirlaba - Seluruhanggaransisakegiatantidakbolehdibagikan, harusdiinvestasikankembaliuntukpeningkatanmutudanpengembanganperguruantinggi.

  9. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 2 • PENGENDALIAN INTERN

  10. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI PENGENDALIAN INTERN SPIP memberikan keyakinan yang memadai bagi: Tercapainya efektivitas dan efisiensi pencapaian tujuan penyelenggaraan pemerintahan negara, Keandalan laporan keuangan, Pengamanan aset negara, dan Ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan Menristekdikti wajib melakukan pengendalian atas penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan berpedoman pada SPIP Dilakukan Pengawasan Intern Oleh Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) Definisi Pengawasan Intern: Seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lainnya terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.

  11. TUGAS DAN FUNGSI KEMENRISTEK DAN DIKTI KEBIJAKAN PENGAWASAN INTERNAL INSPEKTORAT JENDERAL INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI TUGAS ITJEN MENYELENGGARAKAN PENGAWASAN INTERN DI LINGKUNGAN KEMRISTEK DAN DIKTI (Perpres No. 13 Tahun 2015) M E N G A W A L KEGIATAN PENGAWASAN AUDIT REVIU EVALUASI PEMANTAUAN PENGAWASAN LAINNYA Mencegah dan melindungi sesuatu dari ketidaknyamanan dan kehancuran Mendorong Mencegah Mengarahkan Menghentikan PERAN DAN POSISI ITJEN PEMBERI PERINGATAN DINI KATALISATOR KONSULTAN

  12. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI KEBIJAKANPENGAWASAN TAHUN 2019 OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT JENDERAL SEBAGAI KONSULTAN DAN QUALITY ASSURANCE YANG DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PENINGKATAN KINERJA DAN BUDAYA ANTI KORUPSI MENITIKBERATKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, BIG FISH, DAN BERDASARKAN PERINTAH MENTERI OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL OLEH SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) BAIK DI PTN, DAN LLDIKTI

  13. STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 3 4 MENYELENGGARAKAN UNIT LAYANAN KONSULTANSI DALAM RANGKA MEMBANTU PEMECAHAN MASALAH YANG DIHADAPI UNIT KERJA KEMENRISTEKDIKTI MENGEMBANGKAN METODE PENGAWASAN BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI 2 5 MENYUSUN PROGRAM KERJA PENGAWASAN TAHUNAN BERBASIS RISIKO MELAKUKAN SOSIALISASI DAN PENDAMPINGAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS SERTA PELAPORAN E-LHKPN 1 MENGAWAL IMPLEMENTASI REKOMENDASI HASIL RAKERNAS 2019 OPTIMALISASI PERAN INSPEKTORAT JENDERAL SEBAGAI KONSULTAN DAN QUALITY ASSURANCE YANG DAPAT MEMBERIKAN NILAI TAMBAH BAGI PENINGKATAN KINERJA DAN BUDAYA ANTI KORUPSI

  14. STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 2 3 MENYUSUN PEDOMAN PENGAWASAN PROGRAM PRIOTAS NASIONAL BIDANG RISTEKDIKTI MELAKUKAN KOORDINASI PELAKSANAAN PENGAWASAN DENGAN BPKP SESUAI DENGAN SASARAN PENGAWASAN YANG DITETAPKAN 1 4 MENETAPKAN SASARAN PENGAWASAN PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISTEKDIKTI, BIG FISH, DAN BERDASARKAN PERINTAH MENTERI MENDORONG PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN KHUSUSNYA TEMUAN BPK-RI PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISTEKDIKTI MENITIKBERATKAN PENGAWASAN INTERNAL KEMENTERIAN PADA PROGRAM PRIORITAS NASIONAL BIDANG RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI, BIG FISH, DAN BERDASARKAN PERINTAH MENTERI

  15. STRATEGI PELAKSANAAN KEBIJAKAN INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 3 4 MEMBERIKAN BIMBINGAN TEKNIS PENGAWASAN KEPADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL MENDORONG SATUAN PENGAWASAN INTERNAL UNTUK MEMPERCEPAT PENYELESAIAN TINDAK LANJUT TEMUAN PADA UNIT KERJANYA 2 5 MENGUPAYAKAN DITERBITKANNYA PERATURAN MENRISTEKDIKTI TENTANG SATUAN PENGAWAS INTERNAL 1 MEMBERIKAN ASISTENSI KEPADA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL DALAM MELAKUKAN PENGELOLAAN MANAJEMEN RISIKO MENDORONG PERAN SATUAN PENGAWAS INTERNAL SEBAGAI KONSULTAN DAN QUALITY ASSURANCE OPTIMALISASI FUNGSI PENGAWASAN INTERNAL OLEH SATUAN PENGAWAS INTERN (SPI) BAIK DI PTN, DAN LLDIKTI

  16. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 3 • AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PENGELOLAAN ANGGARAN PT

  17. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI GOOD UNIVERSITYGOVERNANCE • Implementasiprinsipprinsip “good governance” pada perguruantinggi/ Unversitasdisebut “Good University Governancce” • GoodUniversityGovernance (GUC)bertujuanuntukmewujudkanPerguruanTinggi yangakuntabel. • PrinsipGood University Governance: • Transparansi • Akuntabilitas(kepadastake holders) • Responsibility (tanggung-jawab) • Independensi(dalampengambilankeputusan) • Fairness(adil) • Penjaminanmutudanrelevansi • Efektifitasdanefisiensi • Nirlaba. PokokBahasan

  18. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI UnsurKepemerintahan yang baik yang seringdiungkapMenristekdikti • Akuntabilitas: didefinisikansebagaiPertanggungjawaban, atauKeadaan yang dipertangungjawabkan, keadaan yang dimintauntukdipertanggungjawabkan • Transparansi: didefinisikansebagaisetiapinformasiharusditerimaolehmereka yang membutuhkan. • Partisipasi: didefinisikansebagaisetiap orang yang anggotaorganisasimemilikihakuntukmemberikankontribusinyadalamsetiapkegiatanataukeputusanorganisasibaiksecaralangsungmaupuntidaklangsung.

  19. Opini Standar Auditor Tidak ada Pembatasan Sesuai dengan Paraturan UU Opini WTP Sesuai dengan SAP Pengungkapan yang Cukup Bebas dari Kesalahan Material INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI IndikatorKinerja Utama AkuntabilitasPengelolaanKeuanganadalah OPINI AUDITOR BPK RI AtasLaporanKeuangan

  20. IndikatorKinerja Utama AkuntabilitasPengelolaanKeuanganadalah Nilai/Skor SAKIP oleh Menpan RB INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Mencerminkan tingkatakuntabilitasinstansi pemerintahdalammempertanggungjawabkan hasil atau manfaat dari seluruh penggunaan anggaran negara/daerah secara efektif, efisien dan ekonomis. Nilai akuntabilitas kinerja mengidentifikasikankemampuan instansi pemerintah tersebut untuk: • Merencanakan target kinerja, • Menyelaraskan apa yang akan dikerjakan dengan target kinerja; • Menyelaraskan apa yang dianggarkan dengan apa yang akan dikerjakan, • Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja, • Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah dilaksanakan dan direncanakan sebelumnya

  21. IndikatorKinerja Utama TransparansiPengelolaanKeuanganadalahKepuasanPelanggan INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI 1. Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 Keterbukaan Informasi Publik Dasar Hukum 2. Undang-undang Nomor 25 tahun 2009 Pelayanan Publik 3. Peraturan Presiden Nomor 97 tahun 2014 Penyelenggaraan Terpadu Satu Pintu ... layanan yang berkaitan dengan riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk pemangku kepentingan dikelola secara terpadu satu pintu ...

  22. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI Pelayananpublikterpadubertujuan: Memberikanperlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat Memperpendek proses pelayanan Mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, murah, transparan, pasti, danterjangkau Mendekatkan dan memberikan pelayanan yang lebih luas kepada masyarakat Sumber: PP No.97/2014 tentangPenyelenggaraan PTSP

  23. PENERAPAN REFORMASI BIROKRASI BIDANG PENGAWASAN 8 1 9 2 10 3 11 4 12 5 13 6 14 7

  24. 15 16 17 18 19 20

  25. 6 1 PENERIMAAN MAHASISWA BARU PERJALANAN DINAS DAN PELUANG STUDY PADA AKHIR TAHUN 2016 TRANSPARENCY INTERNATIONAL INDONESIA MENGADAKAN RISET UNTUK MENGETAHUI KONDISI DAN POLA KONFLIK KEPENTINGAN YANG BERPOTENSI KORUPSI DI UNIVERSITAS PENGGUNAAN KEAHLIAN/JABATAN DILUAR KAMPUS 7 2 PENGELOLAAN ANGGARAN UNIVERSITAS 8 3 PROYEK PENELITIAN DAN DISTRIBUSINYA REKRUTMEN TENAGA KEPEGAWAIAN 4 9 PENGADAAN BARANG DAN JASA PROSES PEMILIHAN PEJABAT UNIVERSITAS 5 PENGELOLAAN ASET UNIVERSITAS 10 PENGAWASAN INTERNAL

  26. INSPEKTORAT JENDERAL KEMENRISTEKDIKTI TERIMA KASIH INSPEKTORAT JENDERAL Integritas, Profesional, Sejahtera

More Related