1 / 16

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA. PMK No. 235/PMK.05/2011. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Ditjen Perbendaharaan , Kementerian Keuangan RI Jakarta, 2 6 Januari 2012. Pengertian. Unit Badan Lainnya (UBL) adalah :

cheung
Download Presentation

SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. SISTEM AKUNTANSI DAN PELAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA PMK No. 235/PMK.05/2011 DirektoratAkuntansidanPelaporanKeuangan DitjenPerbendaharaan, KementerianKeuangan RI Jakarta, 26Januari 2012

  2. Pengertian Unit BadanLainnya (UBL) adalah: • Unit organisasi yang merupakankekayaannegara yang tidakdipisahkan • yang didirikandengantujuanuntukmelaksanakan program dankegiatantertentusesuai yang diamanatkanolehperaturan per-UU-an dan/ataumendukungfungsi K/L • dimanasecarahierarkistidakdibawahdantidakbertanggungjawabsecaralangsungkepadaPimpinan K/L tertentu. UBL berposisiIndependen, dapatmenyusunkebijakanstrategissesuaitupoksi masing2

  3. Pengertian IkhtisarLaporanKeuangan (ILK) adalah: • ringkasanlaporankeuangandari Unit BadanLainnya, • dengantujuanuntukmemudahkanpenggunalaporankeuangandalammemahamiinformasilaporankeuangan, • danmenjadilampiran LK-BUN dan LKPP.

  4. RuangLingkup

  5. JENIS UNIT BADAN LAINNYA

  6. Siapasaja UBL? • memenuhikarakteristik UBL sesuai PMK • tercantumdalamDaftar UBL dalam PMK Penambahandan/ataupengurangan unit organisasidalamDaftar UBL ditetapkandenganKeputusanDirekturJenderalPerbendaharaan

  7. KARAKTERISTIK UBL

  8. PENGELOLAAN KEUANGAN UNIT BADAN LAINNYA

  9. TATA CARA PELAPORAN Unit Akuntansi: • MenteriKeuanganmembentuk UAP BUN-PBL. • UAP BUN-PBL bertugasmenyusunlaporankeuangantingkat UAP BUN-PBL dan ILK. • UAP BUN-PBL dilaksanakanoleh DJPBN c.q. DirektoratAkuntansidanPelaporanKeuangan.

  10. TATA CARA PELAPORAN

  11. PENYAMPAIAN LAPORAN KEUANGAN ke UAP BUN-PBL • UBL harusmenyampaikanlaporankeuangankepada UAP BUN PBL secarasemesterandantahunan. • Semesteran: akhirbulanJulitahunanggaranberjalan, • Tahunan: pertengahanbulanFebruaritahunanggaranberikutnya. • Dalamhaldiperlukandanataspertimbangankebutuhanpenyusunanlaporankeuangan, DJPBN dapatmenetapkanbataswaktupenyampaianlaporankeuangandiluarketentuandiatas.

  12. PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN DAN ILK oleh UAP BUN-PBL • Berdasarkanlaporankeuangan yang disampaikanolehseluruh UBL, UAP BUN-PBL menyusunlaporankeuangandan ILK. • LaporankeuanganberupaNeraca. • NeracabukanmerupakankonsolidasiatasakundiNeraca UBL namunhanyamenjadibahankonsolidasiandalamrangkapenyusunan LK BUN dan LKPP. • Neracadapatdisertaidengancatatanringkasgunamemudahkanpenggunalaporankeuangandalammemahamiinformasi yang disajikan. • ILK menjadilampiran LK BUN dan LKPP

  13. PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB • UBL harusmembuatSuratPernyataanTanggungJawab(SoR)ataslaporankeuangan yang disusunnya. • SoR yang dibuatoleh UBL Satker/bagianSatkermemuatpernyataanbahwapengelolaankeuangantelahdiselenggarakanberdasarkanketentuan yang berlakusesuaidengan SAPP. • SoRuntuk UBL bukanSatkermemuatpernyataanbahwapengelolaankeuanganbaik yang berasaldari APBN dan Non APBN telahdiselenggarakanberdasarkanketentuan yang berlaku. • BentukdanisiSoRUBL dibuatsesuai format dalamModulSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganBadanLainnya. • DJPBN selakuPejabatdari UAP BUN-PBL hanyabertanggungjawabataspenyusunanlaporankeuangandan ILK. • Pimpinan UBL bertanggungjawabataspengelolaankeuangandanisilaporankeuanganuntukmasing-masing UBL yang dipimpinnya.

  14. SANKSI • UBL yang tidakmenyampaikanlaporankeuangansesuaidenganbataswaktudapatdikenakansanksi. • SanksidiberikanolehMenteriKeuanganselaku BUN dandapatdidelegasikankepadaDirjenPerbendaharaan. • Sanksiberupa: • Tegurantertulis; • Sanksiadministratifbagi UBL yang tidakmendapatkandanadari APBN; • Usulanpemotongananggarankepada DJA dan/atauMenteri/PimpinanLembagainduknyauntuk UBL yang mendapatkandanadari APBN.

  15. KETENTUAN PERALIHAN • Dalamhal UBL BukanSatkerbelummengggunakansistemakuntansi yang mengacupada SAP atau SAK, dapatmenggunakansistemakuntansi yang dilaksanakansaatiniuntukmenyusunlaporankeuangansampaidengantahunanggaran 2012. • Dalamhal UAP BUN-PBL belummemiliki BA, UAP BUN-PBL tetapdapatmenyusunlaporankeuanganuntukdikonsolidasikandalam LK BUN.

  16. TerImaKasih DirektoratJenderalPerbendaharaan: ”Menjadipengelolaperbendaharaannegara yang profesional, modern, danakuntabelgunamewujudkanmanajemenkeuanganpemerintah yang efektifdanefisien”

More Related