sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara simak bmn
Download
Skip this Video
Download Presentation
Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 94

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN) - PowerPoint PPT Presentation


  • 173 Views
  • Uploaded on

Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN). Disampaikan pada Diklat PPAKP 2012. Dasar Hukum. Undang Undang No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN)' - castor-rivas


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
sistem informasi manajemen dan akuntansi barang milik negara simak bmn

SistemInformasiManajemendanAkuntansiBarangMilik Negara (SIMAK-BMN)

Disampaikanpada

DiklatPPAKP 2012

dasar hukum
DasarHukum
  • UndangUndang No. 17 tahun 2003 tentangKeuangan Negara
  • Undang-undang No. 1 tahun 2004 tentangPerbendaharaan Negara
  • Undang-undang No. 33 Tahun 2004 tentangPerimbanganKeuanganAntaraPemerintahPusatdanPemerintah Daerah
  • PeraturanPemerintah No. 71Tahun 2010tentangStandarAkuntansiPemerintahan
  • PeraturanPemerintah No. 6 Tahun 2006 tentangPengelolaanBarangMilik Negara/Daerah dan perubahannya (PP No. 38 Tahun 2008)
  • PeraturanPemerintah No. 8 Tahun 2006 tetangPelaporanKeuangandanKinerjaInstansiPemerintah
  • PeraturanMenteriKeuangan No.171/PMK.05/2007 tentangSistemAkuntansidanPelaporanKeuanganPemerintahPusat
  • Peraturan Menteri Keuangan No. 91/PMK.05/2007 tentangBaganAkunStandar
  • PeraturanMenteriKeuangan No. 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasiBarangMilik Negara
  • PeraturanMenteriKeuangan No. 120/PMK.06/2010 tentangPenatausahaanBarangMilik Negara
dasar hukum baru
DasarHukum (baru)
  • PeraturanMenteriKeuangan No. 102/PMK.05/2009 tentang Tata Cara RekonsiliasiBarangMilik Negara DalamRangkaPenyusunanLaporanKeuanganPemerintahPusat
  • PeraturanDirjenKekayaan Negara Nomor PER-07/KN/2009 tentangTatacaraPelaksanaanRekonsiliasi Data BarangMilik Negara DalamRangkaPenyusunanLaporan BMN danLaporanKeuanganPemerintahPusat
  • PeraturanMenteriKeuangan No. 29/PMK.06/2010 tentangPenggolongandanKodefikasiBarangMilik Negara
  • PeraturanDirjenPerbendaharaanNomor PER-65/PB/2010 tentangPedomanPenyusunanLaporanKeuanganKementerian Negara/Lembaga
pokok bahasan
PokokBahasan

1

CakupanBarangMilik Negara danurgensi SIMAK-BMN dalampengelolaan BMN

2

AtributBarangMilik Negara

3

  • Migrasi/Konversi SIMAK-BMN

4

5

6

Output SIMAK-BMN

  • Sistem dan Prosedur SIMAK-BMN

Rekonsiliasi BMN

barang milik negara
BarangMilik Negara
  • Barang Milik Negara (BMN) meliputi semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
  • Perolehan lainnya yang sah:
    • Barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
    • Barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
    • Barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undang-undang; atau
    • Barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh ketentuan hukum tetap.
penyajian bmn dalam laporan keuangan
Penyajian BMN dalamLaporanKeuangan
  • Neraca
    • AsetLancar
      • Persediaan
    • AsetTetap
      • Tanah
      • PeralatandanMesin
      • GedungdanBangunan
      • Jalan, IrigasidanJaringan
      • AsetTetapLainnya
      • KonstruksiDalamPengerjaan
    • AsetLainnya
      • AsetTakBerwujud
      • AsetTetap yang DihentikandariPenggunaanAktifPemerintah
  • CatatanatasLaporanKeuangan
    • AsetBersejarah
    • Ekstrakomptabel
    • Penjelasanatas BMN yang disajikandiNeraca
identitas bmn
Identitas BMN
  • KodeNama BMN
  • NomorAset/NomorUrutPendaftaran (NUP)
  • KodeKepemilikan
  • Label BMN (Register)
  • TanggalPerolehan
  • TanggalPembukuan
  • Satuan BMN
  • DasarHarga
  • Kondisi BMN
kodifikasi barang milik negara
KodifikasiBarangMilik Negara
  • Nama BMN dirumuskandalamsuatutabel BMN, dilambangkandalambentukkodeangkadandibakukandalam PMK.
  • Menteri/PimpinanLembagaselakuPenggunaBarangmengusulkan BMN yang belumtercantumdalamLampiran PMK kepadaMentericq. DirekturJenderalKekayaan Negara.
  • DirekturJenderalKekayaan Negara melakukankajianbersamaKementerian Negara/Lembagaatasusulanpenambahankode BMN.
  • Dalamhalberdasarkankajianusulandinilailayak, DirekturJenderalKekayaan Negara atasnamaMenterimenetapkanpencantumanBarangMilik Negara dalamPenggolongandanKodefikasiBarang.
levelisasi penggolongan bmn
Levelisasi Penggolongan BMN
  • Golongan
  • Bidang
  • Kelompok
  • Sub Kelompok
  • Sub-sub Kelompok

SemakinDetil

Semakin Global

nama dan kode bmn sebuah contoh
NamadanKode BMN: SebuahContoh

X.XX.XX.XX.XXX

Sub-sub Kelompok Barang

Sub Kelompok Barang

Kelompok Barang

Bidang Barang

Golongan Barang

3 . 10 .01. 02 . 001

PC Unit

Personal Komputer

Komputer Unit

Komputer

Peralatan dan Mesin

nama dan kode bmn sebuah contoh1
NamadanKode BMN: SebuahContoh

X.XX .XX. XX.XXX

Sub-sub Kelompok Barang

Sub Kelompok Barang

Kelompok Barang

Bidang Barang

Golongan Barang

3 . 10 .02. 03 . 003

Printer

Peralatan Personal Komputer

Peralatan Komputer

Komputer

Peralatan dan Mesin

@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

kode kepemilikan
KodeKepemilikan

XXX . XX . XX. XXXXXX. XXX

UAPKPB (Pembantu Satuan Kerja)

UAKPB (SatuanKerja)

UAPPB-W (Kantor/Koordinator Wilayah)

UAPPB-E1 (Eselon 1)

UAPB (Kementerian Negara/Lembaga)

015 . 11 .0199.477198. 000

N/A (Pembantu KPB-optional)

STAN

Instansi Pusat

BPPK

Departemen Keuangan

@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

nomor urut pendaftaran nup nomor aset
Nomor Urut Pendaftaran (NUP)/ Nomor Aset

KB: 3 .10 .01. 02 . 001

P.C UNIT

NUP: 1

NUP: 2

NUP: 3

NUP: 5

NUP: 4

KB: 3.10. 03.03.003

PRINTER

NUP: 5

NUP: 1

NUP: 2

NUP: 4

NUP: 3

label register bmn
Label (Register) BMN

UAPB

UAPPB-E1

UAPPB-W

UAKPB

UAPKPB

Tahun Perolehan

XXX . XX . XXXX. XXXXXX . XXX. XXXX

X . XX . XX. XX . XXX. XXXXXX

Nomor Urut Pendaftaran

Sub-sub Kelompok Barang

Sub Kelompok Barang

Kelompok Barang

Bidang Barang

Golongan Barang

label re g ister bmn sebuah contoh
Label (Register) BMN: SebuahContoh

Printer milik STAN, diperolehtahun 2007, nomorurutpendaftaran 7

tanggal perolehan dan pembukuan
TanggalPerolehandanPembukuan
  • Tanggal perolehan  tanggal saat terjadi serah terima BMN yang dibuktikan dengan adanya Berita Acara Serah Terima Barang
  • Tanggal pembukuan  tanggal pencatatan/ penginputan transaksi BMN ke dalam aplikasi SIMAK-BMN
  • Tanggal perolehan harus lebih dulu atau sama dengan tanggal pembukuan.
dasar harga
DasarHarga
  • BMN dicatat/dibukukan sebesar biaya perolehannya.
  • Biaya perolehansemua biaya yang dikeluarkan sampai BMN siap digunakan.
  • Apabila biaya perolehan tidak tersedia, digunakan harga taksiran.
satuan bmn
Satuan BMN
  • Setiap BMN dicatat dengan nama satuan yang baku.
  • Contoh: Tanah dengan m2, Peralatan dan Mesin dengan buah, set, atau unit, dsb.
dinamika aplikasi bmn
Dinamika Aplikasi BMN

2008

2006

2010

Pasal 28 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 120/PMK.06/2007

Pelaksana Penatausahaan dapat menggunakan sistem aplikasi yang sudah ada sebagai alat bantu untuk mempermudah dalam melakukan penatausahaan BMN.

konversi sabmn ke simak bmn
KONVERSI SABMN KE SIMAK-BMN
  • REQUIREMENT:
  • SABMN dengan data aktif
  • SIMAK-BMN terinstall
  • HIGHLIGHTS:
  • PergeseranSaldo
  • Data Manajerial

PERSEDIAAN

SABMN

KONVERSI

SIMAKBMN

KONVERSI

SAKPA

migrasi konversi simak bmn 2008 ke 2010
MIGRASI/KONVERSI SIMAK-BMN 2008 KE 2010
  • REQUIREMENT:
  • SIMAK-BMN 2008 dengan data aktif
  • SIMAK-BMN 2010 terinstall
  • HIGHLIGHTS:
  • PergeseranSaldo
  • Pergeseran Akun dan Kelompok
  • Data Manajerial

PERSEDIAAN 2008

MIGRASI/KONVERSI

PERSEDIAAN 2010

KONVERSI

SIMAKBMN 2008

SIMAKBMN 2010

MIGRASI/KONVERSI

KONVERSI

SAKPA

SAKPA

substansi perubahan 1 pmk 97 2007 pmk 29 2010
SUBSTANSI Perubahan-1PMK 97/2007  PMK 29/2010
  • Penambahan kode BMN baru;
    • Aset Tetap renovasi, Makanan/Sembako (Natura).
  • Perubahan dari beberapa BMN yang memiliki nomenklatur yang sama menjadi 1 (satu) kode BMN;
    • Printer; Candi Hindu, Candi Budha, dan Candi Lainnya Menjadi Candi.
  • Perubahan dari beberapa kode BMN menjadi 1 (satu) kode BMN (many to one);
    • Ikan Mujair, Ikan Mas menjadi Ikan Air Tawar Budidaya;
substansi perubahan 2 pmk 97 2007 pmk 29 2010
SUBSTANSI Perubahan -2PMK 97/2007  PMK 29/2010
  • Perubahan dari satu kode BMN menjadi beberapa kode BMN (one to many);
    • Perubahan BMN dari kode sementara ke kode yang sebenarnya.
  • Perubahan kode BMN;
    • Berubah dari kode lama (PMK 97/2007) menjadi kode baru (PMK 29/2010).
  • Pergeseran Akun Neraca;
    • Peluru berubah dari Peralatan dan Mesin menjadi Persediaan, Peralatan Olah Raga berubah dari Aset Tetap Lainnya menjadi Peralatan dan Mesin.
konsekuensi perubahan kode bmn
KONSEKUENSI PERUBAHAN KODE BMN
  • Aplikasi konversi kodifikasi barang;
  • Pergeseran nilai akun neraca;
  • Perubahan penyajian pelaporan barang milik negara;
  • Reklasifikasi barang dari kode yang lama ke kode yang baru;
  • Reklasifikasi barang dari kode sementara (999) ke kode yang baru.
output simak bmn laporan barang
Output SIMAK-BMN: LaporanBarang
  • Laporan BMN Intrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.
  • Laporan BMN Ekstrakomptabel  Laporan yang menyajikan saldo awal, mutasi bertambah dan berkurang, serta saldo akhir BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi untuk periode/ tanggal tertentu.
output simak bmn buku bmn
Output SIMAK-BMN: Buku BMN
  • Buku BMN Intrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal transaksi ke tanggal transaksi per klasifikasi tertentu.
  • Buku BMN Ekstrakomptabel Catatan kronologis mutasi BMN yang tidak memenuhi syarat kapitalisasi dari tanggal ke tanggal per klasifikasi tertentu.
output simak bmn jurnal bmn
Output SIMAK-BMN: Jurnal BMN
  • Data elektronis yang berisi jurnal BMN untuk meng-update posisi BMN di Neraca (UAKPA).
  • Hanya berkaitan dangan BMN yang mutasi nilainya memenuhi syarat kapitalisasi.
  • Terbentuk dalam file pengiriman data BMN ke UAKPA
output simak bmn posisi bmn di neraca
Output SIMAK-BMN: Posisi BMN diNeraca
  • Menyajikan nilai akhir BMN yang akan tersaji di neraca.
  • Cakupan:
    • Aset Lancar Persediaan.
    • Aset Tetap.
    • Aset Lainnya Aset Tetap yang dihentikan dalam kegiatan Pemerintah.
    • Aset Lainnya  Aset Tidak Berwujud: Hak Cipta, Paten, dsb.
output simak bmn berbagai kartu pengontrol
Output SIMAK-BMN: BerbagaiKartuPengontrol
  • DBR Kartu pengendali barang-barang yang ada di dalam ruangan.
  • KIB Kartu pengendali untuk BMN berupa Tanah, Bangunan Air, Gedung dan Bangunan, Alat Besar, Alat Angkutan dan Alat Persenjataan.
  • DBL Kartu pengendali untuk BMN yang tidak masuk dalam DBR maupun KIB.
alur pengiriman dan rekonsiliasi data sai
AlurPengirimandanRekonsiliasi Data SAI

UAPB

UAPA

Dit. BMN I/II DJKN

Dit. APK DJPBN

UAPPB-E1

UAPPA-E1

KANWIL DJKN

KANWIL DJPBN

UAPPB-W

UAPPA-W

KPKNL

UAKPB

UAKPA

KPPN

cakupan persediaan
Cakupan Persediaan
  • Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah;
  • Bahan atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam proses produksi;
  • Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat;
  • Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan.
prosedur akuntansi persediaan
ProsedurAkuntansiPersediaan

Mulai

Lakukan

pengiriman

data ke

SIMAK-BMN

Lakukan

inventarisasi

Akhir semester?

Y

Hasil inv vs. catatanberbeda ?

T

Terdapatmutasi?

T

T

Y

Y

Input dalam

aplikasi

Persediaan

Input

Hasilinventarisasi

dalam

Aplikasi

Buku/

Laporan

Persediaan

Buku/

Laporan

Persediaan

Selesai

jenis transaksi persediaan
JenisTransaksiPersediaan

PersediaanMasuk

PersediaanKeluar

Koreksi

  • HabisPakai
  • Transfer Keluar
  • HibahKeluar
  • Usang
  • Rusak
  • PenghapusanLainnya
  • SaldoAwal
  • Pembelian
  • Transfer Masuk
  • HibahMasuk
  • Rampasan
  • PerolehanLainnya

HasilOpnameFisik

Mencatathasilopnamefisiktiapakhir semester

jurnal persediaan
JurnalPersediaan

Penambahan

Dr.

dalamKlasifikasi BAS 6 digit> ... RpXXXX

Cr. Cadanganpersediaan …………………..……… RpXXXX

Pengurangan

Dr. Cadanganpersediaan ……..……… RpXXXX

Cr.

dalamKlasifikasi BAS 6 digit> …………..... RpXXXX

jurnal standar peralatan dan mesin
JurnalStandarPeralatandanMesin

@jundi | Penyuluhan SAI Kementerian Negara/Lembaga 2010 |

kebijakan akuntansi perolehan bmn gabungan
KebijakanAkuntansiPerolehan BMN Gabungan

Biaya perolehan dari masing-masing aset tetap yang diperoleh secara gabungan ditentukan dengan mengalokasikan harga gabungan tersebut berdasarkan perbandingan nilai wajar masing-masing aset yang bersangkutan.

transaksi bmn at non kdp
Transaksi BMN-AT Non KDP

SaldoAwal

Perolehan

Penghapusan

Perubahan

  • Pembelian
  • Transfer masuk
  • Hibah
  • Rampasan
  • Penyelesaian Pembangunan
  • Pembatalan Penghapusan
  • Reklasifikasi Masuk
  • BSG
  • BGS
  • Pertukaran
  • Perolehan Lainnya
  • Pengurangan kw/nilai
  • Pengembangan Langsung
  • Pengembangan  dengan KDP
  • Perubahan Kondisi
  • Koreksi Perubahan Nilai/Kuantitas
  • Penerimaan aset dari engembangan aset Renovasi
  • Penghapusan
  • Transfer Keluar
  • ReklasifikasiKeluar
  • KoreksiPencatatan
  • Hibah

PerubahanNilaiKoreksi Tim PenertibanAset

transaksi bmn at kdp
Transaksi BMN-AT KDP

Perolehan KDP

Untukmencatatperolehan KDP untukpertamakalinyapadatahunanggaranberjalan

SaldoAwal KDP

Untukmencatatsaldoakhir KDP akhirtahunlalu yang belumdiinputdiAplikasi SIMAK-BMN

Pengembangan KDP

Untukmencatatpenambahan KDP yang perolehanpertamanyatelahdiinputdi menu SaldoAwal KDP maupunPerolehan KDP

slide86
Rekonsiliasi

Barangmiliknegara

(PMK 102/2009)

ruang lingkup rekonsiliasi barang milik negara
Ruang LingkupRekonsiliasi Barang Milik Negara

2

1

bulanan

semesteran

LBKP

LBP

LBMN-KD

LBMN-KW

LBMN

LBMN

bagan alur rekonsiliasi barang milik negara
Bagan AlurRekonsiliasi Barang Milik Negara

optional

mandatory

14

13

13

12

12

11

10

10

9

8

8

6

6

7

5

4

4

3

2

2

1

pengawasan dan pengendalian rekonsiliasi barang milik negara
Pengawasan dan PengendalianRekonsiliasi Barang Milik Negara
  • Pengelola/PenggunaBarangmelakukanpembinaandanpengawasanataspelaksanaanrekonsiliasisecaraberjenjangterhadap unit akuntansi yang beradadiwilayahkerjanya yang antara lain meliputi:
    • Kepatuhan pelaksanaan;
    • Ketepatan waktu;
    • Kelengkapan dan kebenaran data;
    • Tindak lanjut atas penyelesaian temuan permasalahan dalam rekonsiliasi.
  • Pengelola Barang menyampaikan informasi pelaksanaan rekonsiliasi bersamaan dengan permintaan penyampaian laporan kepada pengguna/kuasa pengguna barang selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum batas akhir pelaksanaan rekonsiliasi.
pengawasan dan pengendalian rekonsiliasi barang milik negara1
Pengawasan dan Pengendalian Rekonsiliasi Barang Milik Negara
  • Pengelola Barang melakukan pemantauan secara berkala atas pelaksanaan rekonsiliasi, dengan kewenangan:
    • dilaksanakan 5 (lima) hari setelah batas akhir pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pelaksanaan pemutakhiran dan rekonsiliasi data BMN pada masing-masing unit organisasi dan wilayah kerja, berupa:
      • menerbitkan surat peringatan kepada yang tidak menyampaikan laporan dan/atau tidak melaksanakan rekonsiliasi
    • dilaksanakan 7 (tujuh) hari setelah diterbitkannya surat peringatan, dengan mempertimbangkan tingkat risiko pengelolaan BMN dan penyerapan APBN, berupa:
      • menunda penyelesaian atas usulan pemanfaatan atau pemindahtanganan BMN
      • memberikan rekomendasi pengenaan sanksi penundaan penerbitan SP2D kepada KPPN sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
www perbendaharaan go id
TERIMA KASIH

Mudah-mudahan bermanfaat ……..

www.perbendaharaan.go.id

ad