TRAINING FOR TRAINERS KEBANKSENTRALAN

1. TRAINING FOR TRAINERSKEBANKSENTRALAN PERBANKAN SYARIAH

2. TUJUAN INSTRUKSIONAL KHUSUS • Menguasai dan mampu menjelaskan konsep sistem perbankan syariah dari prinsi-prinsip dasar sampai operasinya. • Menguasai dan mampu membandingkan bank syariah dan bank konvensional. • Menguasai dan mampu menjelaskan peran dan kedudukan Bank Indonesia dalam sistem perbankan syariah. • Menguasai hubungan dan kedudukan berbagai lembaga terkait dalam sistem perbankan syariah.

3. POKOK BAHASAN • Gambaran Umum Perbankan Syariah • Bank Syariah di Beberapa Negara • Bank Syariah di Indonesia • Kendala Pengembangan Perbankan Syariah Sumber Utama: Ascarya, et.al. (2005) “BANK SYARIAH: Gambaran Umum”, BSK, no. 14, PPSK BI.

4. Hubungan dengan Materi Perbankan Pengertian Sistem Perbankan • Sistem Perbankan di Indonesia diatur dalam UU No.7 Tahun 1992 (diubah dengan UU No.10 Tahun 1998), bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis: 1. Bank Umum (BU) 2. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) Kedua jenis bank tersebut melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. • Artinya Indonesia menganut sistem perbankan ganda (dualbankingsystem), dimana bank konvensional dan bank syariah beroperasi berdampingan, yang mulai diperkenalkan tahun 1992 dan diterapkan tahun 1998. • Selanjutnya akan dibahas materi PERBANKAN SYARIAH

5. a. Pengertian Bank Syariah Sebuah lembaga intermediasi yang mengalirkan investasi publik secara optimal (dengan zakat dan anti riba) yang bersifat produktif (dengan anti judi) serta dijalankan sesuai nilai, etika, moral dan prinsip Islam. Aspek makro Aspek mikro

6. Nilai-nilai Makro b. Prinsip-prinsip Dasar • Keadilan • Maslahah • Zakat • Bebas dari bunga (Riba) • Bebas dari kegiatan spekulatif yang non produktif seperti perjudian (Maysir) • Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (Gharar) • Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (Bathil) • Uang sebagai alat tukar • Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi lebih kepada konsep “economic value of time”

7. Nilai-nilai Mikro b. Prinsip-prinsip Dasar • Shiddiq (benar dan jujur) • Tabligh (mengembangkan lingkungan/bawahan menuju kebaikan) • Amanah (dapat dipercaya) • Fathanah (kompeten dan profesional)

8. Mendorong investasi By zakat Optimalisasi Investasi By anti riba Investasi bermanfaat By anti judi c. Zakat, Riba dan Maysir dalam Perspektif Ekonomi Investor / Nasabah Bank Islam Bank Islam Usaha/ Sektor Riil

9. H a r t a c. Zakat, Riba dan Maysir dalam Perspektif Ekonomi P P P P P P P P By anti riba By anti judi By zakat

10. d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

11. d. Perbedaan Bank Syariah dan Bank Konvensional

12. e. Fungsi Bank Syariah T A M W I L MAAL MANAGER INVESTASI INVESTOR JASA PERBANKAN SOSIAL FUNGSI Pendanaan: Prinsip Wadiah yad dhamanah / Qardh: - Giro - Tabungan Prinsip Mudharabah: - Tabungan -Deposito/Investasi - Obligasi Prinsip Ijarah: - Obligasi Pembiayaan: Pola Bagi Hasil: - Mudharabah - Musharakah, dll Pola Jual Beli: - Murabahah - Salam - Istishna, dll Pola Sewa: - Ijarah - Ijarah wa Iqtina Jasa Keuangan: - Wakalah, Ujr - Kafalah, Sharf - Hiwalah, Qardh - Rahn, dll Jasa Nonkeuangan: - Wadiah yad amanah Jasa Keagenan: - Mudharabah muqayyadah Dana Kebajikan: Penghimpunan dan penyaluran ZIS Penyaluran QardhulHasan APLIKASI PRODUK Sumber: Diolah dari berbagai sumber

13. f. Kegiatan Usaha Bank Syariah Prinsip Wadiah / Qardh - Giro - Tabungan Prinsip Mudharabah - Tabungan - Deposito/Investasi - Obligasi/Sukuk Prinsip Ijarah - Obligasi/Sukuk Pendanaan Pendanaan Pola Bagi Hasil - Mudharabah - Musharakah Pola Jual Beli - Murabahah - Salam - Istishna Pola Sewa - Ijarah - Ijarah wa Iqtina Pembiayaan Pembiayaan Jasa Keuangan - Wakalah - Ujr, - Kafalah - Sharf, - Hiwalah - Qardh, - Rahn - dll Jasa Nonkeuangan - Wadiah yad amanah Jasa Keagenan - Mudharabah muqayyadah Jasa Perbankan Jasa Perbankan

14. i. Produk Pendanaan

15. i. Produk Pendanaan Perbandingan Tabungan Wadiah dan Mudharabah

16. ii. Produk Pembiayaan POLA BAGI HASIL

17. ii. Produk Pembiayaan POLA NONBAGI HASIL

18. ii. Produk Pembiayaan

19. iii. Jasa Perbankan

20. iii. Jasa Perbankan

21. Jasa Perbankan

22. Bagi Hasil Tabel Mudharib Penghimpunan Dana Penyaluran Dana Pendapatan Wadiah Yad Dhamanah Bagi hasil/laba Prinsip Bagi Hasil Mudharabah Mutlaqah (Investasi Tdk Terikat) POOLING DANA Prinsip Jual Beli Margin Sewa Prinsip Sewa Ijarah, Modal, dll Hak Pihak Ketiga Perhitungan BAGI HASIL Laporan Laba Rugi Pendapatan Operasi Utama (bagi hasil, jual beli, sewa) Agen: Mdh Muqayyadah/Inv. Terikat Pendapatan Operasi Lain (feebased income) Jasa Keuangan: Wakalah, Kafalah, dll Jasa Non Keu: Wadiah Yad Amanah h. Alur Operasi Bank Syariah

23. POKOK BAHASAN • Gambaran Umum Perbankan Syariah • Bank Syariah di Beberapa Negara • a. Sudan • b. Malaysia • c. Indonesia • Bank Syariah di Indonesia • Kendala Pengembangan Perbankan Syariah

24. Bank Syariah di Sudan, Malaysia, dan Indonesia

25. Bank Syariah di Sudan, Malaysia, dan Indonesia

26. POKOK BAHASAN • Gambaran Umum Perbankan Syariah • Bank Syariah di Beberapa Negara • Bank Syariah di Indonesia • a. Perkembangan • b. Peran BI dalam Sistem Perbankan Syariah • c. Prinsip Pengembangan • d. Blue Print Pengembangan (2002 – 2011) • e. Infrastruktur • Kendala Pengembangan Perbankan Syariah

27. Perkembangan Para ulama dan pakar syariah sepakat untuk mendorong pemerintah agar memberi kesempatan untuk mendirikan bank syariah UU No. 10/1998 memberikan landasan hukum yang kuat bagi bank syariah. Bank konv. diperbolehkan membuka UUS. BI memperbesar unit kerja yang menangani perbankan syariah setingkat Direktorat. MUI mengeluarkan fatwa bahwa bunga bank adalah haram hukumnya. BI mengeluarkan kebijakan untuk perbankan syariah. Pengenalan PUAS • 1990 • - Lokakarya dan Munas IV MUI untuk mendirikan bank syariah • 1998 • - Sistem perbankan ganda diterapkan. • - Bank syariah diberi kesempatan luas untuk berkembang. • 2003 • Fatwa MUI bunga riba • BPS menjadi direktorat DPbS • 2000 • Pengenalan Pasar Uang Antar Bank Syariah (PUAS) • 1980 • Ide, Diskusi Konseptual. • Uji Coba Baitut Tamwil Salman, Bdg, Koperasi Ridho Gusti, Jkt. • 1992 • - Sistem perbankan ganda diperkenalkan. • - Bank syariah pertama BMI. • 2004 • Penyempurnaan peraturan perbankan syariah • 1999 • - Peran BI dalam pengaturan perbankan dan moneter syariah • 2001 • Pendirian Biro Perbankan Syariah (BPS) di BI UU No. 23/1999: BI bertanggung jawab untuk mengatur dan mengawasi bank, termasuk bank umum syariah dan BPRS BI berwenang untuk melakukan pengawasan moneter berdasarkan prinsip syariah. Tim peneliti BI utk Perbankan Syariah dibentuk. BUS kedua, UUS pertama berdiri. Para tokoh yang terlibat Karnaen A. Perwataatmaja, M. Dawam Rahardjo, A.M. Saefuddin, M.Amin Azis, dll. UU No.7/1992 memberikan kesempatan kepada bank untuk melakukan usaha dengan sistem bagi hasil. Sebagai hasil Munas IV MUI didirikan BMI. BI mendirikan unit kerja terpisah setingkat Biro untuk menangani perbankan syariah. • BI mempersiapkan beberapa peraturan, antara lain: 1. Standardisasi akad; 2. Tingkat Kesehatan; 3. LPS

28. i. Perkembangan Jaringan Bank Syariah 1992-2004

29. ii. Total & Share Asset, DPK & Pembiayaan 2004 *) Share

30. iii. Pertumbuhan Share Pembiayaan 2003 - 2004 *) Data Hingga Oktober 2004 • Dibandingkan tahun 2003, pada tahun 2004 share pembiayaan musyarakah dan mudharabah cenderung meningkat dibandingkan pembiayaan murabahah (tabel di atas). Kecenderungan ini disebabkan beberapa faktor, antara lain: • Kerjasama bank syariah dengan koperasi pegawai. • Kerjasama bank syariah dengan institusi keuangan non-bank. • Projek infrastruktur (public service) yang sifatnya jangka pendek.

31. iv. Indikator dan Pangsa Bank Syariah thd Total Perbankan Nasional (Oktober 2004)

32. b. Peran BI dalam Sistem Perbankan Syariah UU No. 23/1999 • Mengatur dan mengawasi bank syariah (BU, UUS, BPRS). • Melakukan pengawasan Moneter berdasarkan prinsip Syariah. • Melakukan langka-langkah kebijakan untuk menciptakan lingkungan yang kondusif, kompetitif, efisien, dan hati-hati bagi industri perbankan syariah melalui: • Pengawasan dan pemeriksaan, persiapan aturan dan pengembangan infrastruktur, dan penelitian; • Sosialisasi kepada masyarakat, training kepada SDI bank syariah; • Peran aktif dalam pembentukan komunitas keuangan Islam.

33. c. Prinsip Pengembangan • Pengembangan jaringan kantor perbankan syariah diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme pasar (market driven) • Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah dilaksanakan dengan tidak menerapkan infant industry argument • Pengembangan perbankan syariah baik dari sisi kelembagaan maupun pengaturan dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan (gradual and sustainable approach) • Pengaturan dan pengembangan perbankan syariah menerapkan prinsip universalitas sesuai dengan nilai dasar Islam yaitu rahmat bagi sekalian alam.

34. d. Blue Print Pengembangan (2002-2011) Mememenuhi standar keuangan dan mutu pelayanan Internasional Meletakan Fondasi Pertumbuhan • Memperkuat • Struktur Industri Phase 1 (2002 – 2004) Phase 2 (2004 – 2008) Phase 3 (2008 – 2011) • Meningkatkan kinerja BS agar minimal setara dengan Bank konvensional & Bank syariah Internasional • Meningkatkan service excelent dan ketaatan thdp prinsip syraiah • Mendorong peningkatan pembiayaan PLS dg performa baik • Melengkapi dan menyempurnakan peraturan yg sesuai dg karakteristik BS • Meningkatkan pemahaman masyarakat ttg perbankan syariah • Mendorong pertumbuhan kantor keseluruh wilayah yang potensial dan penetrasi pasar • Melengkapi dan memperkuat infrastruktur pendukung • Meningkatkan kompetensi, skill dan profesional lembaga dan pelaku perbankan syariah • Meningkatkan fungsi intermediasi, efisiensi dan daya saing industri perbankan syariah

35. e. Infrastruktur Nasional DSN: Lembaga fatwa BI: Pengawasan bank, Kebijakan moneter: SWBI DPS BUS UUS BPRS BASYARNAS IAI ASBISINDO LKSBB BAZIS dll. PUAS: ima PASAR MODAL Syariah: sukuk IFSB, AAOIFI, IIFM, IDB Internasional

36. POKOK BAHASAN • Gambaran Umum Perbankan Syariah • Bank Syariah di Beberapa Negara • Bank Syariah di Indonesia • Kendala Pengembangan Perbankan Syariah • a. Nasional • b. Internasional

37. a. Nasional • Sumber Daya Manusia yang kompeten dan profesional yang masih terbatas. Keterbatasan pada SDM ini akan mempengaruhi bukan hanya resiko operasional bank namun juga resiko reputasi yang secara khas dimiliki oleh perbankan syariah. • Pemahaman masyarakat yang kurang tentang perbankan syariah selain menjadi faktor yang memperlambat perkembangan industri, juga dikhawatirkan akan mengurangi proses check & balance berkaitan dengan kepatuhan syariah dalam operasional bank atau aplikasi produk-produk syariah. • Belum terdapat standard baku dalam aplikasi produk-produk syariah berikut ketentuannya, membuat aplikasinya di lapangan masih berpotensi untuk menyimpang dari apa yang telah ditetapkan secara syariah. • Sinkronisasi kebijakan dengan institusi pemerintah lainnya berkaitan dengan transaksi keuangan, seperti kebijakan pajak dan aspek legal. • Infrastruktur masih pada tahapan awal pengembangan seperti pasar modal, pasar keuangan, asuransi, LPS dll.

38. b. Internasional • Belum tersedia uniform regulatory, meskipun saat ini hal tersebut diharapkan dapat dilakukan oleh IFSB dan AAOIFI. Jika masalah ini dapat diselesaikan, diharapkan integrasi pasar perbankan syariah di dunia internasional dapat segera terwujud. Yang pada akhirnya tentu akan mendorong pertumbuhan perbankan syariah di masing-masing negara muslim. • Inovasi pada produk atau instrumen syariah yang masih lambat. • Masih terdapat perbedaan pada aplikasi prinsip-prinsip syariah (lack of uniformity in the religious principles) dalam perbankan syariah di beberapa negara muslim. Sehingga beberapa instrumen tidak dapat diterima di semua negara muslim.

39. Wallahu a’lam BishawwabTerima Kasih

40. LAMPIRAN

41. Pengertian Bank Syariah • Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip Syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana dan atau pembiayaan kegiatan usaha, atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan Syariah (nilai-nilai makro dan mikro). • Nilai-nilai Makro: Keadilan, Maslahah, Zakat, bebas dari bunga (riba), bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir), bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar), bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil), dan uang sebagai alat tukar. • Nilai-nilai Mikro: Shiddiq, Tabligh, Amanah, Fathonah • Dimensi keberhasilan: Dunia dan akhirat (long term oriented) dan sangat memperhatikan kebersihan sumber, kebenaran proses dan kemanfaatan hasil.

42. Prinsip-prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Keadilan: • Keseimbangan antara hak dan kewajiban • Tata hubungan sederajat (tidak ada pihak yang mengekploitasi dan terekploitasi) • Menempatkan sesuatu pada tempatnya • Berpihak kepada kebenaran • Maslahah: • Orientasi pada kebutuhan masyarakat banyak • Orientasi pada pemenuhan kebutuhan dasar manusia (hanya memenuhi needs tidak wants) • Tidak merusak lingkungan • Investasi pada bidang/sektor usaha yang halal

43. Prinsip-prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Zakat: • Social safety net (perlindungan hak fakir miskin) • Mendorong asset diinvestasikan • Hubungan harmonis antara the have dan the have not. • Zakat bukan charity tetapi kewajiban • Lebih merupakan sebuah upaya pengendalian harta masyarakat agar mengalir (tidak menumpuk) menuju aktivitas investasi, daripada tujuan pengumpulan dana untuk distribusi • Bebas dari bunga (riba): • Masa depan tidak dapat dipastikan • Menghindari adanya pihak yang terekploitasi • Lebih merupakan sebuah upaya untuk mengoptimalkan aliran investasi dengan cara memaksimalkan kemungkinan investasi melalui pelarangan adanya pemastian (riba)

44. Prinsip-prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Bebas dari kegiatan spekulatif yang nonproduktif seperti perjudian (maysir): • Meminimisir tindakan murni spekulatif (tidak terkait dengan pengembangan sektor riil). • Mendorong masyarakat berinvestasi pada sektor riil. • Mendorong masyarakat berperilaku yang berorientasi jangka panjang dan menghindari tindakan potong kompas • Bebas dari hal-hal yang tidak jelas dan meragukan (gharar): • Symmetric Information • Meminimalkan transaksi yang tidak transparan • Mempromosikan transparansi pada setiap transaksi

45. Prinsip-prinsip Dasar NILAI-NILAI MAKRO • Bebas dari hal-hal yang rusak atau tidak sah (bathil): • Uang sebagai alat tukar: • Fungsi dasar uang sebagai alat tukar • Uang bukan untuk diperdagangkan • Uang baru bernilai apabila telah diinvestasikan • Pertumbuhan uang sejalan dengan pertumbuhan sektor riil • Pengendalian uang = pengendalian sektor riil • Tidak mengenal konsep “time value of money”, tetapi mengenal konsep “economic value of time”

46. Prinsip-prinsip Dasar NILAI-NILAI MIKRO • Shiddiq (Benar dan Jujur) • Memastikan bahwa pengelolaan bank syariah dilakukan dengan moralitas yang menjunjung tinggi nilai kejujuran. Dengan nilai ini pengelolaan dana masyarakat akan dilakukan dengan mengedepankan cara-cara yang diperkenankan (halal) serta menjauhi cara-cara yang meragukan (subhat) terlebih lagi yang bersifat dilarang (haram); • 2. Tabligh (Mengembangkan Lingkungan / Bawahan Menuju Kebaikan) • Secara berkesinambungan melakukan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat mengenai prinsip-prinsip, produk dan jasa perbankan syariah. Dalam melakukan sosialisasi sebaiknya tidak hanya mengedepankan pemenuhan prinsip syariah semata, tetapi juga harus mampu mengedukasi masyarakat mengenai manfaat bagi pengguna jasa perbankan syariah; • 3. Amanah (Dapat Dipercaya) • Menjaga dengan ketat prinsip kehati-hatian dan kejujuran dalam mengelola dana yang diperoleh dari pemilik dana (shahibul maal) sehingga timbul rasa saling percaya antara pihak pemilik dana dan pihak pengelola dana investasi (mudharib); • 4. Fathanah (Kompeten dan Profesional) • Memastikan bahwa pengelolaan bank dilakukan secara profesional dan kompetitif sehingga menghasilkan keuntungan maksimum dalam tingkat risiko yang ditetapkan oleh bank. Termasuk di dalamnya adalah pelayanan yang penuh dengan kecermatan dan kesantunan (ri’ayah) serta penuh rasa tanggung jawab (mas'uliyah).

47. Kewajiban Zakat dalam Perspektif Ekonomi zakat% Zakat bukan sekedar upaya funding to distribute (fungsi sosial), lebih dari itu merupakan kontrol (fungsi pengendalian) yang bersifat menekan (pressure) atas keberadaan harta masyarakat (1 + if%) H a r t a Investasi

48. Pelarangan Riba dalam Perspektif Ekonomi Aliran Investasi yang Terbendung (Tidak Optimal) laba~ X % 0 Rugi ~ Semakin tinggi suku bunga maka semakin besar kemungkinan aliran investasi yang terbendung

49. I % x % y % 0 Q2 Q1 Q(I) Pelarangan Riba dalam Perspektif Ekonomi Hubungan Tingkat Bunga dan Investasi Meningkatnya suku bunga dari y% menjadi x% telah membendung aliran investasi sebesar Q1 - Q2

50. Pelarangan Maysir dalam Perspektif Ekonomi • Larangan penimbunan barang (hadis) dikarenakan ber-dampak pada berkurangnya agregat supply barang & jasa. • Dengan demikian aktivitas yang tidak memberikan dampak meningkatkan agregat supply barang & jasa, merupakan hal yang tdk diperbolehkan (haram). • Untuk itulah JUDI diharamkan, karena judi tidak memiliki pengaruh terhadap agregat supply / tidak produktif.