1 / 33

ANALISIS SOSIAL POLITIK PENGEMBANGAN “KAWASAN STRATEGIS & INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA (KSISS)”

ANALISIS SOSIAL POLITIK PENGEMBANGAN “KAWASAN STRATEGIS & INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA (KSISS)” TIM FISIP UI ITB, Bandung 29 Juni 201 3.

Download Presentation

ANALISIS SOSIAL POLITIK PENGEMBANGAN “KAWASAN STRATEGIS & INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA (KSISS)”

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. ANALISIS SOSIAL POLITIK PENGEMBANGAN “KAWASAN STRATEGIS & INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA (KSISS)” TIM FISIP UI ITB, Bandung 29 Juni2013

  2. ) ANALISIS SOSIAL POLITIK PENGEMBANGAN “KAWASAN STRATEGIS & INFRASTRUKTUR SELAT SUNDA” (KSISS)(Suatu Studi Awal)Iwan Gardono Sujatmiko, Ganda Upaya, Ary Susilo, Iqbal Jayadi, Raditia Wahyu Supriyanto Abstrak Pengembangan Kawasan Strategis & Infrastruktur Selat Sunda (KSISS) perlu memperhatikan aspek sosial politik termasuk prasyarat dan dampak yang dapat terjadi pada komunitas di wilayah tersebut. Kesuksesan pembangunan tersebut dipengaruhi oleh pemerintah daerah yang akuntabel dan anti KKN; masyarakat yang terinklusi; pelaksana Jembatan Selat Sunda yang transparan serta pemerintah pusat yang korektif. Kesuksesan pembangunan KSISS sebagai agen perubahan sosial dapat menghasilkan bukan saja kemajuan sistem transportasi antara Sumatera dengan Jawa dan pertumbuhan ekonomi, melainkan juga transformasi sosial politik menuju “Banten Baru” dan “Lampung Baru” yang lebih demokratis, sejahtera dan adil.

  3. LATAR BELAKANG 1. Pembangunan Jembatan Selat Sunda (KSISS) akan berdampak secara sosial dan membutuhkan analisis untuk pembuatan kebijakan yang antisipatif bagi pembangunan sosial di kawasan tersebut. Peran Pemda di kedua propinsi dan kabupaten (Lampung Selatan dan Serang) serta kondisi masyarakat di kawasan tersebut berdampak pada pra, masa dan pasca konstruksi. Demikian juga konteks national dan global dapat berdampak pada KSISS.

  4. 2. Permasalahan: Kondisi pemerintah dan masyarakat serta pengaruh konteks nasional, regional dan global berpengaruh dalam proses pra-konstruksi, masa konstruksi serta pasca konstruksi. Pengabaian para pemangku kepentingan (“stake-holders”) dan “bangunan sosial” akan berdampak negatif pada “bangunan fisik” yakni jembatan, jalan tol, serta kawasan industri dan wisata sekitar KSISS.

  5. 3. Pertanyaan dan Tujuan Penelitian: 1. Menganalisis Kondisi Pemerintah 2. Menganalisis Peran Masyarakat 3. Menganalisis peran Pelaksana KSISS 4. Menganalis konteks politik nasional,regional dan global (Geo-Politik) 5. Menghasilkan rekomendasi-skenario pembangunan sosial di KSISS.

  6. 4. Kerangka Teori & Model Analisis * Pembangunan KSISS dilihat dari aspek politik dan masyarakat membutuhkan model analisis yang didasari oleh konsep dan teori yang terkait. • Teori teori tentang peran negara (“Good Governance”), dan peran masyarakat (“Social Control”), pola pembangunan (“Inklusif”) serta politik internasional (Geo-Politik). 5. Metode Penelitian: 1. Analisis Data Sekunder (Studi2 yang ada, BPS, Laporan2, Media cetak dan elektronik) 2. Wawancara Mendalam (Pakar, KSISS, dan tokoh di Banten dan Lampung)

  7. PERAN PEMDA * Secara teoretik Pemda yang fugsional adalah yang demokratis (responsif , akuntabel, bertata kelola baik/”Good Governance”). Pemerintah seperti ini akan sangat mendukung kelancaran pembangunan KSISS pada masa pra, selama, dan pasca konstruksi. *Temuan Data Sekunder yang didasarkan pada beragam indikator menunjukkan bahwa: * Pemda Banten dan Lampung mempunyai tingkat Korupsi yang tinggi (Indikator Kemenpan, ICW, KPK). * Hal ini berkorelasi dengan tingkat kemiskinan tinggi dan IPK yang rendah.

  8. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) yang dikeluarkan oleh Kemenpan. 2011

  9. IPK dan Variabel Komponen Provinsi Lampung (Transparency International 2010)

  10. IPK dan Variabel Komponen Provinsi Banten

  11. Tingkat Kemiskinan di Lampung Menurut Kabupaten/Kota (%) tahun 2010

  12. TINGKAT KEMISKINAN DI LAMPUNG 2011

  13. TINGKAT KEMISKINAN BANTEN 2011

  14. TINGKAT KEMISKINAN BANTEN 2011

  15. BANTEN: 1. Tingkat Akuntabilites Rendah (Ranking 21 dalam LAKIP 2011 Kemenpan). 2. Ranking Korupsi 14 dari 33 propinsi menurut ICW (Namun yang belum terbongkar dan diproses hukum masih banyak; jadi bisa mendapat rangking lebih buruk). 3. Sekitar 70 kasus korupsi masih diproses. 4. IPM Rendah (5 dari 9 target tidak tercapai). 5. Serang termasuk 10 kota terkorup (KPK 2012)

  16. LAMPUNG: 1. Tingkat Akuntabilitas Rendah (ranking 27 LAKIP Kemenpan 2011) 2. Termasuk 5 Propinsi integrasi terendah (KPK, 2009) (4 yang lain: Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, DKI Jakarta, Sumatera Utara) . 3. Kota Bandar Lampung dan Kabupaten Lampung Tengah termasuk 15 kota/Kab. Dengan skor integritas terendah. 4. Tingkat konflik di Lampung termasuk yang tertinggi (tanah, etnik).

  17. PERAN MASYARAKAT * Peran masyarakat yang aktif tercermin dalam Organisasi Masyarakat Sipil (OMS) yakni Ormas keagamaan, Organisasi Perempuan, Media, Universitas dan LSM dapat mengkoreksi peran Pemda yang menyimpang. * Dari data sekunder terlihat bahwa OMS di Banten dan Lampung relatif pasif dan tidak mampu melakukan koreksi pada pemda. * Hanya sebagian kecil warga seperti mahasiswa dan tokoh publik yang masih berani melakukan kritik.

  18. Konteks Nasional *Perlu peraturan2 pendukung menjelaskan hak dan kewajiban pusat, daerah dan swasta, serta masyarakat. * Perlu sosialisasi KSISS sebagai Proyek Nasional-Kawasan Khusus * Mengintegrasikan Sumatera dan Jawa dan meningkatkan kesenjangan dengan pulau2 lain. Perlu upaya peningkatan pembangunan diluar Jawa dan Sumatera

  19. KONTEKS REGIONAL-GLOBAL * KSISS (dan Jembatan Selat Malaka) akan meningkatkan koneksitas ASEAN * Hal ini akan lebih mengintegrasikan ASEAN dengan China (apalagi jika dibangun Terusan Kra). * Keadaan ini dianggap kurang menguntungkan bagi AS, Eropa dan Australia. * Rencana pangkalan AS di Cocos Island (Selatan Sumatera).

  20. SKENARIO Skenario pembangunan KSISS dipengaruhi oleh: 1. Pemda: apakah mendukung kepentingan publik atau elit-oligarki. 2. Masyarakat: apakah mereka terinklusi atau tereksklusi, bahkan tereksploitasi. 3. Badan KSISS (Dewan Pengarah, Badan Pelaksana, Pemrakarsa, BUKSISS: Badan Usaha Kawasan Strategis dan Infrastruktur Selat Sunda): sejauhmana berkomunikasi dengan masyarakat & apakah Pola KSISS inklusif. 4. Pemerintah Pusat (KPK, Kejaksaan Agung, Polri) apakah mau mengatasi KKN atau Tidak.

  21. SKENARIO STATUS QUO (keadaan sekarang berlanjut)

  22. SKENARIO ‘BEST-CASE”

  23. SKENARIO “WORST-CASE”

  24. USULAN RENCANA AKSI 26

  25. Proyek KSISS dapat menghasilkan permasalahan baru, namun sebaliknya jugadapat berdampak positif (Agen Perubahan) membangun Propinsi Banten dan Lampung menjadi lebih maju secara ekonomi maupun sosial dan politik. • *KSISS dapat membantu Transformasi Ekonomi, Sosial, Politik menuju“Banten Baru” dan “Lampung Baru” yang demokratis, sejahtera dan adil

  26. JSS/KSISS • TRANSPORTASI: memajukan hubungan antara Sumatera dengan Jawa (alternatif feri atau feri & KA). • IPTEK: “Transfer of knowledge & technology” --------------------------------------------------------------------------- • DEMOKRASI: Perbaikan birokrasi (“Good Governance”) & Partisipasi Warga • SEJAHTERA: Pertumbuhan & Pemerataan Ekonomi • HARMONI: vertikal (Kelas) dan horizontal (SARAG) • ADIL: Inklusi Sosial-akses-mobilitas vertikal intra & antar generasi (Keterbukaan Stratifikasi Sosial)

  27. HUBUNGAN ANTAR KOMUNITAS LAMPUNG-BANTEN 1.“Penegakan Hukum yang tegas dan adil” sehingga mampu mencegah konflik, bukan yang melakukan pembiaran. 2.“Budaya Multikultur”: warga akan saling toleransi, menghargai dan gotong royong (tolong menolong) yang disosialisasikan dalam keluarga, sekolah, media, tempat kerja dan tempat umum. 3.“Pemimpin yang responsif dan berusaha selalu melaksankan aspirasi warga; bukan kepentingan pribadi. 4.“Parpol dan Ormas partisipatif”: yang dapat menjadi jembatan dan wadah dari pihak2 yang berkonflik. 5.“Kebijakan yang populis” sehingga dapat meningkatkan golongan yang berada di lapisan bawah.

  28. BAGAN HUBUNGAN ANTAR KOMUNITAS

More Related