1 / 61

ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM. Pemerintah Pusat. Renstra KL. Pedoman. Renja - KL. Pedoman. RKA-KL. Rincian APBN. Pedoman. Diacu. RPJP Nasional. Pedoman. RPJM Nasional. RKP. Pedoman. RAPBN. APBN. Dijabar kan. Diacu. Diserasikan melalui Musrenbang.

bruce-brewer
Download Presentation

ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

  2. Pemerintah Pusat Renstra KL Pedoman Renja - KL Pedoman RKA-KL Rincian APBN Pedoman Diacu RPJP Nasional Pedoman RPJM Nasional RKP Pedoman RAPBN APBN Dijabar kan Diacu Diserasikan melalui Musrenbang Diperhatikan Dijabarkan RPJP Daerah RPJM Daerah RKP Daerah Pedoman RAPBD APBD Pedoman Diacu Renstra SKPD Pedoman Renja - SKPD Pedoman RKA - SKPD Rincian APBD Planning Budgeting AlurPerencanaandanPenganggaran Pedoman Pemerintah Daerah

  3. SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN Pembahasan & Kesepakaan KUA antara KDH dgn DPRD (Juni) 6 Pembahasandan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni) Penetapan RKPD (Mei) 7 5 Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September) 4 8 MusrenbangKab/Kota (Maret) Forum SKPD Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret) 9 Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD Oktober-November) 3 10 2 Evaluasi Rancangan Perda APBD (Desember) MusrenbangKecamatan (Februari) 11 1 Musrenbang Desa (Januari) Penetapan Perda APBD (Desember) 12 13 Penyusunan DPA SKPD Desember) Pelaksanaan APBD Januari thn berikutnya

  4. LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH Pengawasan/ Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan Input Proses Output/Input Proses Output/Input Proses Output Kebijakan Umum APBD Prioritas & Plafon Anggaran Sementara Kegiatan Anggaran RPJMD/RKPD Penjaringan Aspirasi Kinerja Masa Lalu Asumsi Dasar Kebijakan Pemerintah (RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan) APBD Penatausahan & Akuntansi Prestasi Kerja Laporan Pelaksanaan APBD Perda APBD Formulir/Dokumen Catatan/Register Evaluasi Kinerja Semesteran Tahunan Hasil Evaluasi

  5. RPJM RPJMD 5 tahun 5 tahun Renstra SKPD 5 tahun 1 tahun 1 tahun Renja SKPD RKPD RKP 1 tahun 1 tahun Dibahas bersama DPRD KUA PPAS NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH RKA-SKPD PEDOMAN PENYUSUNAN RKA-SKPD TAPD RAPERDA APBD 1 tahun SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

  6. Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat Data Historis Renstrada MASYARAKAT Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain Penjaringan Aspirasi Penjaringan Aspirasi Pokok-pokok Pikiran DPRD MASY. PEMERHATI Kebijakan Umum APBD DPRD PEMDA SK PENGANGKATAN (PENDELEGASIAN WEWENANG) MASY. PEMERHATI PANITIA ANGGARAN TIM ANGGARAN PEMDA Strategi & Prioritas APBD Surat Edaran • Forum Propinsi • Forum Kota/Kab • Forum Kelurahan • Juklak & Juknis • Plafon Anggaran/Standar Biaya • Standar Pelayanan • Tolok Ukur Kinerja Unit Kerja • Formulir RKA SKPD • SAB Rencana Program /Kegiatan Renstra UK RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD UNIT KERJA R A P B D PANITIA ANGGARAN R A P B D Pengajuan RAPBD Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD Perda APBD PROSES PENYUSUNAN APBD PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

  7. ALOKASI ANGGARAN(mengacuprosespenyusunan KUA dan PPAS)

  8. KEBIJAKAN UMUM APBD (KUA)

  9. PENGERTIAN KEBIJAKAN UMUM APBD SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD

  10. PERBEDAAN DOKUMEN KEPMENDAGRI No. 29/2002 PERMENDAGRI BARU • RPJPD • RPJMD • RKPD • KU APBD • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA • ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD • STRATEGI & PRIORITAS APBD

  11. KDH KOORDINATOR TAPD TAPD Disampaikan ke KDH paling lambat awal bulan Juni Sekda selaku Koordinator TAPD Rancangan KUA Rancangan KUA Rancangan KUA ProsesPenyampaianRancangan KUA DPRD PEMERINTAH DAERAH Disampaikan ke DPRD paling lambat Pertengahan bulan Juni RKPD Rancangan KUA Panitia Anggaran DPRD Rancangan KUA dibahas bersama Paling lambat Minggu ke-1 Juli Nota Kesepakatan

  12. HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA CONTOH RKPD

  13. HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA

  14. HUBUNGAN TOLOK UKUR PROGRAM DAN KEGIATAN

  15. HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )

  16. CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 ) INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 ) PENCAPAIAN TARGET 2007 { } x 100% = 66,67% (70-50) : (70 - 40)

  17. CONTOH PENYAJIAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA

  18. CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

  19. CONTOH PENYAJIAN INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN

  20. PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

  21. PENGERTIAN PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI

  22. PENGERTIAN PRIORITAS • Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain • Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb • Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain

  23. TUJUAN PRIORITAS • Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digun • akan/ dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis. • Contoh : • - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn • - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian ibu & anak • - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom • - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi

  24. PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS) • Plafonanggaransementaraadalahjumlah rupiah batastertinggi yang dapatdianggarkanolehtiap-tiapsatuankerjaperangkatdaerah, termasukdidalamnyabelanjapegawai • Plafonanggaran yang disepakatiolehPemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnyamenjadidasarpenyusunan SE Kepala Daerah tentangPedomanPenyusunan APBD, yang menjadiacuan SKPD dalammenyusun RKA-SKPD. • PPA yang telahditetapkanselanjutnyadijadikanpedomandalampenyusunanrencanaanggaransatuankerjaperangkatdaerahpadamasing-masingsatuankerjaperangkatdaerah

  25. LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS KUA Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib dan urusan pilihan Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan Menyusun plafon anggaran sementara untuk masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)

  26. SURAT EDARAN KEPALA DAERAH Tentang Pedoman Penyusunan RKA-SKPD (Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89) Permendagri 13/2006 Permendagri 59/2007 • a. PPA yang dialokasikanuntuksetiapprogram SKPD berikutrencanapendapatan dan pembiayaan; • b. sinkronisasiprogram dan kegiatanantar SKPD dengankinerja SKPD berkenaansesuaidenganstandarpelayananminimal yang ditetapkan; • c. batas waktupenyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; • d. hal-hallainnya yang perlumendapatkanperhatiandari SKPD terkaitdenganprinsip-prinsippeningkatanefisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitaspenyusunananggarandalamrangkapencapaianprestasikerja; dan • e. dokumensebagailampiranmeliputi KUA, PPA, koderekening APBD, format RKA-SKPD, analisisstandarbelanja dan standarsatuanharga. • prioritaspembangunandaerahdan program/kegiatan yang terkait; • alokasiplafonanggaransementarauntuksetiap program/kegiatan SKPD; • c. bataswaktupenyampaian RKA-SKPD kepada PPKD; • dihapus; • dokumensebagailampiransuratedaranmeliputi KUA, PPAS, analisisstandarbelanjadanstandarsatuanharga. Diterbitkan Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan

  27. Juni Juli 30 November Pengajuan KUA (TAPD + Panggar) PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN PERSETUJUAN KUA. PPAS & RAPERDA APBD Pembahasan & Penetapan Nota Kesepakatan KUA & PPAS (Psl 35 ayat 4 PP 58/2005) Pembahasan & Penetapan Persetujuan Bersama RAPBD bahas KUA bahas PPAS Pasal 97 PP 25/2004 Minggu II Minggu II Agustus s.d September Minggu I Oktober Nota Kesepakatan KUA Penyusunan RKA-SKPD + Pembahasan TAPD Tingkat I Penyampaian Nota Keuangan & Raperda APBD Tingkat II Pemandangan Umum Fraksi & Jawaban KDH Tingkat IV Pendapat Akhir & Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama Raperda APBD Tingkat III Pembahasan Komisi/Gabungan Komisi atau Pansus dgn KDH atau pjbt yg ditunjuk Penyusunan KUA-PPAS Perubahan + Penyusunan APBD Perubahan Nota Kesepakatan PPA Program & kegiatan serta pagu indikatif & asumsi serta hal-hal lain yg disepakati utk ditindaklanjuti dlm PPAS Mengacu pada KUA & PPA • skala prioritas rusan wajib dan pilihan, • urutan program masing-masing urusan, • - plafon anggaran setiapprogramyg disepakati • - hal-hal lain yg akan disepakati dlm pembahasan Raperda APBD Dibahas Komisi- Komisi Pengajuan PPAS (TAPD + Panggar) Dibahas Komisi- Komisi

  28. PENDEKATAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI DANA INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan: • pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu; • kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan • urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.

  29. PELAKSANAAN PROGRAM(mengacuAnggaranKinerja)

  30. ASAS-ASAS UMUM APBN / APBD • Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untukmelakukan penerimaan dan pengeluaran negara. • Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untukmelakukan penerimaan dan pengeluaran daerah. • Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanAPBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia. • Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai denganprogram pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.

  31. Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD. • Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah. • Kelambatanpembayaranatastagihan yang berkaitandenganpelaksanaan APBN/APBD dapatmengakibatkanpengenaandendadan/ataubunga

  32. Asasumumpelaksanaan APBD mencakup: Bahwasemuapenerimaandanpengeluarandaerahdalamrangkapelaksanaanurusanpemerintahandaerahharusdikeloladalam APBD; SetiapSKPD yang mempunyaitugasmemungutdan/ataumenerimapendapatandaerahwajibmelaksanakanpemungutandan/ataupenerimaanberdasarkanketentuan yang ditetapkandalamperaturanperundang-undangan; Dana yang diterimaoleh SKPD tidakbolehlangsungdigunakanuntukmembiayaipengeluaran, kecualiditentukanlain olehperaturanperundang-undangan; PenerimaanSKPD berupauangataucekharusdisetorkerekeningkasumumdaerah paling lama 1 (satu) harikerja; Jumlahbelanjadaerah yang dianggarkandalam APBD merupakanbatastertinggiuntuksetiappengeluaranbelanja;

  33. Lanjutan….. Pengeluarantidakdapatdibebankanpadaanggaranbelanjadaerahjikauntukpengeluarantersebuttidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalam APBD; Pengeluaransepertitersebutpadabutir (6) hanyadapatdilakukandalamkeadaandarurat, yang selanjutnyaharusdiusulkanterlebihdahuludalam“rancanganperubahan APBD” dan/ataudisampaikandalamLaporanRealisasiAnggaran (LRA); Kriteriakeadaandaruratditetapkansesuaidenganperaturanperundang-undangan; SetiapSKPD tidakbolehmelakukanpengeluaranatasbebananggarandaerahuntuktujuan lain dari yang telahditetapkandalam APBD; dan Pengeluaranbelanjadaerahharusdilaksanakanberdasarkanprinsiphemat, tidakmewah, efektif, efisien, dansesuaidenganketentuanperundang-undangan.

  34. PROSES RAPBD DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD DAN SAB DAERAH UNIT KERJA SUB UNIT KERJA NOTA KEUANGAN DAERAH • KEBIJAKAN • UMUM APBD: • Tujuan Umum • Sasaran Umum • RKA UK: • Tupoksi • Tujuan UK • Sasaran UK • PRIORITAS PROGRAM • FORMULIR USULAN • KEGIATAN /RKA: • NamaKegiatan; • Masukan; • Keluaran • Hasil • Manfaat • Dampak PRIORITAS PLAFON INDIKASI OUTCOME PROGRAM KEGIATAN DOKUMEN YANG DIHASILKAN • REKAP KEGIATAN: • Target Keluaran • Indikasi Outcome RINGKASAN APBD • SAB / RKA • Belanjapegawai; • B. Barang & Jasa; • B. Modal WAJAR DASAR PENILAIAN SAB OLEH TIM ANGGARAN PEMDA/TAPD

  35. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD dan SAB • RKA berkaitan dengan penyusunan APBD berbasis kinerja • Dalam menyusun APBD menggunakan SAB • RKA dan SAB disusun oleh Unit Kerja beserta Sub-Unit kerja • Basisnya aktivitas = ada biayanya

  36. RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD Dokumen perencanaan yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD

  37. PENYUSUNAN RKA-SKPD • Memenuhiketentuanperundang-undangan : • KerangkaPengeluaranJangkaMenengah,pendekatanpenganggaranberdasarkankebijakan, denganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebutdilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggarandenganmempertimbangkanimplikasibiayaakibatkeputusan yang bersangkutanpadatahunberikutnya yang dituangkandalamprakiraanmaju • PrakiraanMaju (forward estimate),perhitungankebutuhandanauntuktahunanggaranberikutnyadaritahun yang direncanakangunamemastikankesinambungan program dankegiatan yang telahdisetujuidanmenjadidasarpenyusunananggarantahunberikutnya. • Penganggaranterpadu (unified budgeting),penyusunanrencanakeuangantahunan yang dilakukansecaraterintegrasiuntukseluruhjenisbelanjagunamelaksankankegiatanpemerintahan yang didasarkanpadaprinsippencapaianefisiensialokasidana (tidakmengenalanggaranbelanjarutindanpembangunansertabelanjaaparaturdanbelanjapublik) • Anggaranberbasisprestasikerja, pendekatanpenganggaran yang mengutamakankeluaran/hasildarikegiatan yang akanatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaananggarandengankuantitasdankualitasygterukur.

  38. PENDEKATAN KINERJA SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN • OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN • INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN • KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR

  39. ANALISIS STANDARBELANJA (ASB) • DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA • ANALISIS STANDARBELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN • PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA

  40. PENILAIAN KEWAJARAN BEBAN KERJA • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS • KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN

  41. PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA) • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA

  42. PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA PROGRAM KEGIATAN TARGET KINERJA ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU

  43. CONTOH KEGIATANTARGET KINERJA ANGGARANBELANJASTANDAR BIAYA HARGA YANG BERLAKU 100 PESERTA TERLATIH TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH BELANJA PEGAWAI BELANJA BARANG/JASA BELANJA RATA-RATA PER PESERTA HONOR FASILITATOR BIAYA MAKAN & MINUM BIAYA PENGGANDAAN

  44. DASAR PENILAIAN KINERJA MASUKAN BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN KELUARAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN HASIL SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN

  45. PROGRAM KEGIATAN 1 KEGIATAN 2 DST………… PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 PENILAIAN KINERJA HASIL PENYUSUNAN ANGGARAN KELUARAN MASUKAN

  46. PROGRAM KELUARAN OUTCOME / HASIL Kegiatan 1 Kegiatan 2 Dst…….. Kuantitas Jumlah • Prosentase (%) • Rasio • Kuantitas, Jumlah HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJA POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006 SASARAN 1 TAHUN SASARAN 5 TAHUN OUTCOME / HASIL • Prosentase (%) • Rasio • Kuantitas, Jumlah

  47. PROVINSI/KABUPATEN/KOTA UNIT KERJA PERENCANAAN Visi/Misi DESKRIPSI UNIT KERJA (Visi Misi, Tujuan Sasaran ) KebjUmum APBD (KUA) Anggaran Policy Feedback TUPOKSI Strategi Priortas PENGENDALIAN &PENGAWASAN PROGRAM PROGRAM DAERAH Feedback Feedback S A B KEGIATAN TARGET KINERJA TARGET KINERJA Plafon Anggaran SAB MIKRO SAB MAKRO EVALUASI EVALUASI APBD ANGGARAN Unit Kerja Implementasi Implementasi PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUNAN UNIT KERJA/SKPD

  48. PENGENDALIAN & PENGAWASAN PERENCANAAN PELAKSANAAN INPUT PROSES OUTPUT PROSES INPUT OUTPUT INPUT OUTPUT PROSES HASILEVALUASI KINERJA LAPORAN LAPORAN RAPBD APBD ASPIRASI EVALUASI KINERJA RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD SISTEM AKUNTANSI • Visi Misi, Tujuan • Sasaran, Tupoksi • Program, Aktivitas • Target Kinerja • SAB POKOK-POKOK PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

  49. PERENCANAAN • INPUT ? Aspirasi • PROSES  RKA SKPD VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN, TUPOKSI, PROGRAM,KEGIATAN SAB • OUTPUT  RAPBD  APBD

  50. PELAKSANAAN • INPUT ?  APBD • PROSES  SISTEM AKUNTANSI • OUTPUT  LAPORAN TRIWULAN SEMESTER,TAHUNAN

More Related