slide1 n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM PowerPoint Presentation
Download Presentation
ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 61

ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM - PowerPoint PPT Presentation


  • 427 Views
  • Uploaded on

ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM. Pemerintah Pusat. Renstra KL. Pedoman. Renja - KL. Pedoman. RKA-KL. Rincian APBN. Pedoman. Diacu. RPJP Nasional. Pedoman. RPJM Nasional. RKP. Pedoman. RAPBN. APBN. Dijabar kan. Diacu. Diserasikan melalui Musrenbang.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ALOKASI ANGGARAN DAN PELAKSANAAN PROGRAM' - bruce-brewer


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
slide1

ALOKASI ANGGARAN

DAN

PELAKSANAAN PROGRAM

alur perencanaan dan penganggaran

Pemerintah

Pusat

Renstra KL

Pedoman

Renja - KL

Pedoman

RKA-KL

Rincian APBN

Pedoman

Diacu

RPJP Nasional

Pedoman

RPJM Nasional

RKP

Pedoman

RAPBN

APBN

Dijabar

kan

Diacu

Diserasikan melalui Musrenbang

Diperhatikan

Dijabarkan

RPJP Daerah

RPJM Daerah

RKP Daerah

Pedoman

RAPBD

APBD

Pedoman

Diacu

Renstra SKPD

Pedoman

Renja - SKPD

Pedoman

RKA - SKPD

Rincian APBD

Planning

Budgeting

AlurPerencanaandanPenganggaran

Pedoman

Pemerintah

Daerah

slide3

SKEDUL PERENCANAAN & PENGANGGARAN

Pembahasan & Kesepakaan

KUA antara KDH dgn DPRD (Juni)

6

Pembahasandan Kesepakatan PPAS antara KDH dgn DPRD (Juni)

Penetapan RKPD

(Mei)

7

5

Penyusunan RKA-SKPD & RAPBD (Juli-September)

4

8

MusrenbangKab/Kota

(Maret)

Forum SKPD

Penyusunan Renja SKPD Kab/Kota (Maret)

9

Pembahasan dan persetujuan Rancangan APBD dgn DPRD

Oktober-November)

3

10

2

Evaluasi Rancangan

Perda APBD (Desember)

MusrenbangKecamatan

(Februari)

11

1

Musrenbang Desa

(Januari)

Penetapan Perda APBD

(Desember)

12

13

Penyusunan DPA SKPD

Desember)

Pelaksanaan APBD

Januari thn berikutnya

lingkup pengelolaan keuangan daerah
LINGKUP PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Pengawasan/ Pengendalian

Pelaksanaan

Perencanaan

Input Proses Output/Input

Proses Output/Input

Proses Output

Kebijakan Umum APBD

Prioritas & Plafon Anggaran Sementara

Kegiatan

Anggaran

RPJMD/RKPD

Penjaringan Aspirasi

Kinerja Masa Lalu

Asumsi Dasar

Kebijakan Pemerintah

(RPJM/RKP/ Prioritas Pembangunan)

APBD

Penatausahan & Akuntansi

Prestasi Kerja

Laporan Pelaksanaan APBD

Perda APBD

Formulir/Dokumen

Catatan/Register

Evaluasi Kinerja

Semesteran

Tahunan

Hasil

Evaluasi

slide5

RPJM

RPJMD

5 tahun

5 tahun

Renstra

SKPD

5 tahun

1 tahun

1 tahun

Renja

SKPD

RKPD

RKP

1 tahun

1 tahun

Dibahas bersama DPRD

KUA

PPAS

NOTA KESEPAKATAN PIMPINAN DPRD DGN KDH

RKA-SKPD

PEDOMAN

PENYUSUNAN

RKA-SKPD

TAPD

RAPERDA

APBD

1 tahun

SINKRONISASI PENYUSUNAN RANCANGAN APBD & APBN(UU 17/2003, UU 25/2004 UU 32/2004, UU 33/2004)

slide6

Arahan, mandat dan pembinaan dari Pemerintah Pusat

Data Historis

Renstrada

MASYARAKAT

Tokoh Masyarakat, LSM, Ormas, Asosiasi Profesi, Perguruan Tinggi dan lain-lain

Penjaringan Aspirasi

Penjaringan Aspirasi

Pokok-pokok Pikiran DPRD

MASY. PEMERHATI

Kebijakan Umum APBD

DPRD

PEMDA

SK PENGANGKATAN

(PENDELEGASIAN WEWENANG)

MASY. PEMERHATI

PANITIA

ANGGARAN

TIM ANGGARAN PEMDA

Strategi & Prioritas APBD

Surat Edaran

  • Forum Propinsi
  • Forum Kota/Kab
  • Forum Kelurahan
  • Juklak & Juknis
  • Plafon Anggaran/Standar Biaya
  • Standar Pelayanan
  • Tolok Ukur Kinerja Unit Kerja
  • Formulir RKA SKPD
  • SAB

Rencana Program /Kegiatan

Renstra UK

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD

UNIT KERJA

R A P B D

PANITIA ANGGARAN

R A P B D

Pengajuan RAPBD

Klarifikasi & Ratifikasi RAPBD

Perda APBD

PROSES PENYUSUNAN APBD

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

slide9

PENGERTIAN

KEBIJAKAN UMUM APBD

SASARAN DAN KEBIJAKAN DAERAH DALAM SATU TAHUN ANGGARAN YANG MENJADI PETUNJUK DAN KETENTUAN UMUM YANG DISEPAKATI SEBAGAI PEDOMAN PENYUSUNAN R-APBD DAN RP-APBD

slide10

PERBEDAAN DOKUMEN

KEPMENDAGRI No. 29/2002

PERMENDAGRI BARU

  • RPJPD
  • RPJMD
  • RKPD
  • KU APBD
  • PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA
  • RENSTRADA/DOKUMEN PERENCANAAN DRH LAINNYA
  • ARAH & KEBIJAKAN UMUM APBD
  • STRATEGI & PRIORITAS APBD
slide11

KDH

KOORDINATOR TAPD

TAPD

Disampaikan

ke KDH

paling lambat

awal bulan Juni

Sekda selaku

Koordinator

TAPD

Rancangan

KUA

Rancangan

KUA

Rancangan

KUA

ProsesPenyampaianRancangan KUA

DPRD

PEMERINTAH DAERAH

Disampaikan

ke DPRD

paling lambat

Pertengahan

bulan Juni

RKPD

Rancangan

KUA

Panitia

Anggaran

DPRD

Rancangan KUA

dibahas bersama

Paling lambat

Minggu ke-1

Juli

Nota Kesepakatan

slide13

HUBUNGAN RKPD DENGAN KUA

RKPD YANG DITUANGKAN DALAM KUA

slide15

HUBUNGAN INFORMASI DALAM RKPD DENGAN RPJMD

INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )

INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )

slide16

CONTOH PERHITUNGAN PENCAPAIAN TARGET DALAM KUA

INFORMASI DALAM RPJMD ( 2005 – 2009 )

INFORMASI DALAM KUA ( RKPD 2007 )

PENCAPAIAN TARGET 2007

{

}

x 100% = 66,67%

(70-50)

:

(70 - 40)

slide21

PENGERTIAN

PRIORITAS DAN PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)

PROGRAM PRIORITAS DAN PATOKAN BATAS MAKSIMAL ANGGARAN YANG DIBERIKAN KEPADA SKPD UNTUK SETIAP PROGRAM DAN KEGIATAN SEBAGAI ACUAN DALAM PENYUSUNAN RKA-SKPD

PENENTUAN BATAS MAKSIMAL DAPAT DILAKUKAN SETELAH MEMPERHITUNGKAN BELANJA PEGAWAI

slide22

PENGERTIAN

PRIORITAS

  • Prioritas adalah suatu upaya mengutamakan sesuatu daripada yang lain
  • Prioritas merupakan proses dinamis dalam pembuatan keputusan yang saat ini dinilai paling penting dengan dukungan komitmen untuk melaksanakan keputusan tsb
  • Penetapan prioritas tidak hanya mencakup keputusan apa yang penting untuk dilakukan, tetapi juga menentukan skala atau peringkat wewenang/urusan/fungsi atau program dan kegiatan yang harus dilakukan lebih dahulu dibandingkan program atau kegiatan yang lain
slide23

TUJUAN

PRIORITAS

        • Terpenuhinya skala dan lingkup kebutuhan masyarakat yang dianggap paling penting dan paling luas jangkauannya, agar alokasi sumber daya dapat digun
        • akan/ dimanfaatkan secara ekonomis, efisien dan efektif, mengurangi tingkat risiko dan ketidakpastian serta tersusunnya program atau kegiatan yang lebih realistis.
        • Contoh :
        • - Prioritas Pendidikan : Program Wajib Belajar 9 Thn
  • - Prioritas Kesehatan : Penurunan tingkat kematian ibu & anak
  • - Keamanan & Ketertiban : Antisipasi peledakan bom
  • - Infrastruktur : Jalan, Jembatan dan Irigasi
plafon anggaran sementara ppas
PLAFON ANGGARAN SEMENTARA (PPAS)
  • Plafonanggaransementaraadalahjumlah rupiah batastertinggi yang dapatdianggarkanolehtiap-tiapsatuankerjaperangkatdaerah, termasukdidalamnyabelanjapegawai
  • Plafonanggaran yang disepakatiolehPemerintah Daerah dengan DPRD, selanjutnyamenjadidasarpenyusunan SE Kepala Daerah tentangPedomanPenyusunan APBD, yang menjadiacuan SKPD dalammenyusun RKA-SKPD.
  • PPA yang telahditetapkanselanjutnyadijadikanpedomandalampenyusunanrencanaanggaransatuankerjaperangkatdaerahpadamasing-masingsatuankerjaperangkatdaerah
langkah langkah dalam pembahasan ppas
LANGKAH-LANGKAH DALAM PEMBAHASAN PPAS

KUA

Tentukan skala prioritas dalam urusan wajib

dan urusan pilihan

Tentukan urutan program dalam masing-masing urusan

Menyusun plafon anggaran sementara untuk

masing-masing program (berdasarkan prioritas kegiatan)

slide26

SURAT EDARAN KEPALA DAERAH

Tentang

Pedoman Penyusunan RKA-SKPD

(Permendagri Nomor 59/2007, Pasal 89)

Permendagri 13/2006

Permendagri 59/2007

  • a. PPA yang dialokasikanuntuksetiapprogram SKPD berikutrencanapendapatan dan pembiayaan;
  • b. sinkronisasiprogram dan kegiatanantar SKPD dengankinerja SKPD berkenaansesuaidenganstandarpelayananminimal yang ditetapkan;
  • c. batas waktupenyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  • d. hal-hallainnya yang perlumendapatkanperhatiandari SKPD terkaitdenganprinsip-prinsippeningkatanefisiensi, efektifitas, tranparansi dan akuntabilitaspenyusunananggarandalamrangkapencapaianprestasikerja; dan
  • e. dokumensebagailampiranmeliputi KUA, PPA, koderekening APBD, format RKA-SKPD, analisisstandarbelanja dan standarsatuanharga.
  • prioritaspembangunandaerahdan program/kegiatan yang terkait;
  • alokasiplafonanggaransementarauntuksetiap program/kegiatan SKPD;
  • c. bataswaktupenyampaian RKA-SKPD kepada PPKD;
  • dihapus;
  • dokumensebagailampiransuratedaranmeliputi KUA, PPAS, analisisstandarbelanjadanstandarsatuanharga.

Diterbitkan

Paling lambat awal bulan Agustus tahun berjalan

slide27

Juni

Juli

30 November

Pengajuan KUA

(TAPD + Panggar)

PROSES PENYUSUNAN, PEMBAHASAN DAN PENETAPAN

PERSETUJUAN KUA. PPAS & RAPERDA APBD

Pembahasan & Penetapan Nota Kesepakatan KUA & PPAS

(Psl 35 ayat 4 PP 58/2005)

Pembahasan & Penetapan Persetujuan Bersama RAPBD

bahas KUA

bahas PPAS

Pasal 97 PP 25/2004

Minggu II

Minggu II

Agustus s.d September

Minggu I Oktober

Nota Kesepakatan KUA

Penyusunan RKA-SKPD + Pembahasan TAPD

Tingkat I Penyampaian Nota Keuangan & Raperda APBD

Tingkat II Pemandangan Umum Fraksi & Jawaban KDH

Tingkat IV Pendapat Akhir & Pengambilan Keputusan Persetujuan Bersama Raperda APBD

Tingkat III Pembahasan Komisi/Gabungan Komisi atau Pansus dgn KDH atau pjbt yg ditunjuk

Penyusunan KUA-PPAS Perubahan +

Penyusunan APBD Perubahan

Nota Kesepakatan PPA

Program & kegiatan serta pagu indikatif & asumsi serta hal-hal lain yg disepakati utk ditindaklanjuti dlm PPAS

Mengacu pada KUA & PPA

  • skala prioritas rusan wajib dan pilihan,
  • urutan program masing-masing urusan,
  • - plafon anggaran setiapprogramyg disepakati
  • - hal-hal lain yg akan disepakati dlm pembahasan Raperda APBD

Dibahas Komisi- Komisi

Pengajuan PPAS

(TAPD + Panggar)

Dibahas Komisi- Komisi

pendekatan penyusunan program kegiatan alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan
PENDEKATAN PENYUSUNAN PROGRAM, KEGIATAN, ALOKASI DANA INDIKATIF DAN SUMBER PENDANAAN

Program, kegiatan, alokasi dana indikatif dan sumber pendanaan yang dirumuskan dalam RPJMD, RKPD, Renstra SKPD dan Renja SKPD disusun berdasarkan:

  • pendekatan kinerja, kerangka pengeluaran jangka menengah serta perencanaan dan penganggaran terpadu;
  • kerangka pendanaan dan pagu indikatif; dan
  • urusan wajib yang mengacu pada SPM sesuai dengan kondisi nyata daerah dan kebutuhan masyarakat, atau urusan pilihan yang menjadi tanggungjawab SKPD.
asas asas umum apbn apbd
ASAS-ASAS UMUM APBN / APBD
  • Undang-undang tentang APBN merupakan dasar bagi Pemerintah Pusat untukmelakukan penerimaan dan pengeluaran negara.
  • Peraturan Daerah tentang APBD merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untukmelakukan penerimaan dan pengeluaran daerah.
  • Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas bebanAPBN/APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atautidak cukup tersedia.
  • Semua pengeluaran negara, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai denganprogram pemerintah pusat, dibiayai dengan APBN.
slide31

Semua pengeluaran daerah, termasuk subsidi dan bantuan lainnya yang sesuai dengan program pemerintah daerah, dibiayai dengan APBD.

  • Anggaran untuk membiayai pengeluaran yang sifatnya mendesak dan/atau tidak terduga disediakan dalam bagian anggaran tersendiri yang selanjutnya diatur dalam peraturan pemerintah.
  • Kelambatanpembayaranatastagihan yang berkaitandenganpelaksanaan APBN/APBD dapatmengakibatkanpengenaandendadan/ataubunga
slide32

Asasumumpelaksanaan APBD mencakup:

Bahwasemuapenerimaandanpengeluarandaerahdalamrangkapelaksanaanurusanpemerintahandaerahharusdikeloladalam APBD;

SetiapSKPD yang mempunyaitugasmemungutdan/ataumenerimapendapatandaerahwajibmelaksanakanpemungutandan/ataupenerimaanberdasarkanketentuan yang ditetapkandalamperaturanperundang-undangan;

Dana yang diterimaoleh SKPD tidakbolehlangsungdigunakanuntukmembiayaipengeluaran, kecualiditentukanlain olehperaturanperundang-undangan;

PenerimaanSKPD berupauangataucekharusdisetorkerekeningkasumumdaerah paling lama 1 (satu) harikerja;

Jumlahbelanjadaerah yang dianggarkandalam APBD merupakanbatastertinggiuntuksetiappengeluaranbelanja;

slide33

Lanjutan…..

Pengeluarantidakdapatdibebankanpadaanggaranbelanjadaerahjikauntukpengeluarantersebuttidaktersediaatautidakcukuptersediadanadalam APBD;

Pengeluaransepertitersebutpadabutir (6) hanyadapatdilakukandalamkeadaandarurat, yang selanjutnyaharusdiusulkanterlebihdahuludalam“rancanganperubahan APBD” dan/ataudisampaikandalamLaporanRealisasiAnggaran (LRA);

Kriteriakeadaandaruratditetapkansesuaidenganperaturanperundang-undangan;

SetiapSKPD tidakbolehmelakukanpengeluaranatasbebananggarandaerahuntuktujuan lain dari yang telahditetapkandalam APBD; dan

Pengeluaranbelanjadaerahharusdilaksanakanberdasarkanprinsiphemat, tidakmewah, efektif, efisien, dansesuaidenganketentuanperundang-undangan.

slide34

PROSES RAPBD DENGAN RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD DAN SAB

DAERAH

UNIT KERJA

SUB UNIT KERJA

NOTA KEUANGAN DAERAH

  • KEBIJAKAN
  • UMUM APBD:
  • Tujuan Umum
  • Sasaran Umum
  • RKA UK:
  • Tupoksi
  • Tujuan UK
  • Sasaran UK
  • PRIORITAS PROGRAM
  • FORMULIR USULAN
  • KEGIATAN /RKA:
  • NamaKegiatan;
  • Masukan;
  • Keluaran
  • Hasil
  • Manfaat
  • Dampak

PRIORITAS

PLAFON

INDIKASI OUTCOME

PROGRAM

KEGIATAN

DOKUMEN YANG DIHASILKAN

  • REKAP KEGIATAN:
  • Target Keluaran
  • Indikasi Outcome

RINGKASAN APBD

  • SAB / RKA
  • Belanjapegawai;
  • B. Barang & Jasa;
  • B. Modal

WAJAR

DASAR PENILAIAN SAB OLEH TIM ANGGARAN PEMDA/TAPD

slide35

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD dan SAB

  • RKA berkaitan dengan penyusunan APBD berbasis kinerja
  • Dalam menyusun APBD menggunakan SAB
  • RKA dan SAB disusun oleh Unit Kerja beserta Sub-Unit kerja
  • Basisnya aktivitas = ada biayanya
rencana kerja dan anggaran rka skpd
RENCANA KERJA DAN ANGGARAN (RKA) SKPD

Dokumen perencanaan yang memuat rancangan anggaran unit kerja sebagai dasar penyusunan rancangan APBD

penyusunan rka skpd
PENYUSUNAN RKA-SKPD
  • Memenuhiketentuanperundang-undangan :
    • KerangkaPengeluaranJangkaMenengah,pendekatanpenganggaranberdasarkankebijakan, denganpengambilankeputusanterhadapkebijakantersebutdilakukandalamperspektiflebihdarisatutahunanggarandenganmempertimbangkanimplikasibiayaakibatkeputusan yang bersangkutanpadatahunberikutnya yang dituangkandalamprakiraanmaju
    • PrakiraanMaju (forward estimate),perhitungankebutuhandanauntuktahunanggaranberikutnyadaritahun yang direncanakangunamemastikankesinambungan program dankegiatan yang telahdisetujuidanmenjadidasarpenyusunananggarantahunberikutnya.
    • Penganggaranterpadu (unified budgeting),penyusunanrencanakeuangantahunan yang dilakukansecaraterintegrasiuntukseluruhjenisbelanjagunamelaksankankegiatanpemerintahan yang didasarkanpadaprinsippencapaianefisiensialokasidana (tidakmengenalanggaranbelanjarutindanpembangunansertabelanjaaparaturdanbelanjapublik)
    • Anggaranberbasisprestasikerja, pendekatanpenganggaran yang mengutamakankeluaran/hasildarikegiatan yang akanatautelahdicapaisehubungandenganpenggunaananggarandengankuantitasdankualitasygterukur.
sistem anggaran yang mengutamakan upaya pencapaian output dari input yang ditetapkan

PENDEKATAN KINERJA

SISTEM ANGGARAN YANG MENGUTAMAKAN UPAYA PENCAPAIAN OUTPUT DARI INPUT YANG DITETAPKAN

  • OUTPUT (KELUARAN) MENUNJUKKAN BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN OLEH KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN UNTUK MENDUKUNG PENCAPAIAN SASARAN DAN TUJUAN PROGRAM DAN KEBIJAKAN
  • INPUT (MASUKAN) ADALAH BESARNYA SUMBER DAYA BAIK YANG BERUPA PERSONIL, BARANG MODAL TERMASUK PERALATAN DAN TEKNOLOGI, DANA, ATAU KOMBINASI DARI BEBERAPA ATAU KESEMUA JENIS SUMBERDAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEGIATAN
  • KINERJA/PRESTASI KERJA ADALAH KELUARAN/HASIL DARI KEGIATAN/PROGRAM YANG AKAN ATAU TELAH DICAPAI SEHUBUNGAN DENGAN PENGGUNAAN ANGGARAN DENGAN KUANTITAS DAN KUALITAS YANG TERUKUR
slide39

ANALISIS STANDARBELANJA

(ASB)

  • DALAM SISTEM ANGGARAN KINERJA SETIAP USULAN PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN DINILAI KEWAJARANNYA
  • ANALISIS STANDARBELANJA ADALAH STANDAR ATAU PEDOMAN YANG DIGUNAKAN UNTUK MENGANALISIS KEWAJARAN BEBAN KERJA ATAU BIAYA SETIAP PROGRAM ATAU KEGIATAN YANG DILAKSANAKAN DALAM SATU TAHUN ANGGARAN
  • PENILAIAN KEWAJARAN DALAM ASB MENCAKUP DUA HAL: KEWAJARAN BEBAN KERJA DAN KEWAJARAN BIAYA
slide40

PENILAIAN KEWAJARAN

BEBAN KERJA

  • KAITAN LOGIS ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN KUA DAN PPAS
  • KESESUAIAN ANTARA PROGRAM/KEGIATAN YANG DIUSULKAN DENGAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SKPD YANG BERSANGKUTAN
  • KAPASITAS SATUAN KERJA UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM/KEGIATAN PADA TINGKAT PENCAPAIAN YANG DIINGINKAN DAN DALAM JANGKA WAKTU SATU TAHUN ANGGARAN
slide41

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

  • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN DENGAN TARGET PENCAPAIAN KINERJA (STANDAR BIAYA)
  • KAITAN ANTARA STANDAR BIAYA DENGAN HARGA YANG BERLAKU
  • KAITAN ANTARA BIAYA YANG DIANGGARKAN, TARGET PENCAPAIAN KINERJA DENGAN SUMBER DANA
slide42

PENILAIAN KEWAJARAN BIAYA

PROGRAM

KEGIATAN TARGET KINERJA

ANGGARAN BELANJA STANDAR BIAYA

HARGA YANG BERLAKU

slide43

CONTOH

KEGIATANTARGET KINERJA

ANGGARANBELANJASTANDAR BIAYA

HARGA YANG BERLAKU

100 PESERTA TERLATIH

TOT BINTEK PENYUSUNAN PROGRAM DAN ANGGARAN DAERAH

BELANJA PEGAWAI

BELANJA BARANG/JASA

BELANJA RATA-RATA PER PESERTA

HONOR FASILITATOR

BIAYA MAKAN & MINUM

BIAYA PENGGANDAAN

dasar penilaian kinerja

DASAR PENILAIAN KINERJA

MASUKAN

BESARAN SUMBER DAYA YANG DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN PROGRAM ATAU KEGIATAN

KELUARAN

BARANG ATAU JASA YANG DIHASILKAN DARI PROGRAM ATAU KEGIATAN

HASIL

SEGALA SESUATU YANG MENCERMINKAN BERFUNGSINYA KELUARAN DARI KEGIATAN-KEGIATAN DALAM SUATU PROGRAM ATAU KEGIATAN

prinsip prinsip anggaran kinerja

PROGRAM

KEGIATAN 1

KEGIATAN 2

DST…………

PRINSIP-PRINSIP ANGGARAN KINERJA

PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006

PENILAIAN KINERJA

HASIL

PENYUSUNAN ANGGARAN

KELUARAN

MASUKAN

hubungan program dan kegiatan dengan tolok ukur kinerja

PROGRAM

KELUARAN

OUTCOME / HASIL

Kegiatan 1

Kegiatan 2

Dst……..

Kuantitas

Jumlah

  • Prosentase (%)
  • Rasio
  • Kuantitas, Jumlah
HUBUNGAN PROGRAM DAN KEGIATAN DENGAN TOLOK UKUR KINERJA

POLA PIKIR PERMENDAGRI No 13 Tahun 2006

SASARAN 1 TAHUN

SASARAN 5 TAHUN

OUTCOME / HASIL

  • Prosentase (%)
  • Rasio
  • Kuantitas, Jumlah
slide47

PROVINSI/KABUPATEN/KOTA

UNIT KERJA

PERENCANAAN

Visi/Misi

DESKRIPSI

UNIT KERJA

(Visi Misi, Tujuan Sasaran )

KebjUmum APBD (KUA)

Anggaran Policy

Feedback

TUPOKSI

Strategi Priortas

PENGENDALIAN &PENGAWASAN

PROGRAM

PROGRAM DAERAH

Feedback

Feedback

S A B

KEGIATAN

TARGET KINERJA

TARGET KINERJA

Plafon Anggaran

SAB MIKRO

SAB MAKRO

EVALUASI

EVALUASI

APBD

ANGGARAN

Unit Kerja

Implementasi

Implementasi

PROSES PENYUSUNAN ANGGARAN TAHUNAN UNIT KERJA/SKPD

slide48

PENGENDALIAN & PENGAWASAN

PERENCANAAN

PELAKSANAAN

INPUT

PROSES

OUTPUT

PROSES

INPUT

OUTPUT

INPUT

OUTPUT

PROSES

HASILEVALUASI KINERJA

LAPORAN

LAPORAN

RAPBD

APBD

ASPIRASI

EVALUASI KINERJA

RENCANA KERJA DAN ANGGARAN SKPD

SISTEM AKUNTANSI

  • Visi Misi, Tujuan
  • Sasaran, Tupoksi
  • Program, Aktivitas
  • Target Kinerja
  • SAB

POKOK-POKOK PENGELOLAAN

KEUANGAN DAERAH

perencanaan
PERENCANAAN
  • INPUT ? Aspirasi
  • PROSES  RKA SKPD

VISI,MISI,TUJUAN,SASARAN,

TUPOKSI, PROGRAM,KEGIATAN

SAB

  • OUTPUT  RAPBD  APBD
pelaksanaan
PELAKSANAAN
  • INPUT ?  APBD
  • PROSES  SISTEM AKUNTANSI
  • OUTPUT  LAPORAN

TRIWULAN

SEMESTER,TAHUNAN

pengawasan dan pengendalian
PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
  • INPUT  LAPORAN
  • PROSES  EVALUASI KINERJA
  • OUTPUT  HASIL EVALUASI

KINERJA

slide52

SETIAP PROGRAM/KEGIATAN MENGACU PADA

STRUKTUR APBD/APBN

DAN KODE REKENING

slide53

STRUKTUR PENDAPATAN

  • Pendapatan Asli Daerah:
    • Pajak Daerah
    • Retribusi Derah
    • Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan
    • Lain-lain PAD yang sah
  • Dana Perimbangan:
    • Dana Bagi Hasil
    • Dana Alokasi Umum
    • Dana Alokasi Khusus
  • Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah:
    • Hibah
    • Dana Darurat
    • Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya
    • Dana Penyesuaian & Dana OTSUS
    • Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemda lainnya
slide54

STRUKTUR BELANJA

  • Belanja Tidak Langsung:
    • Belanja Pegawai
    • Belanja Bunga
    • Belanja Subsidi
    • Belanja Hibah
    • Belanja Bantuan Sosial
    • Belanja Bagi Hasil
    • Bantuan Keuangan
    • Belanja Tak Terduga
  • Belanja Langsung:
    • Belanja Pegawai
    • Belanja Barang dan Jasa
    • Belanja Modal
slide55

STRUKTUR PEMBIAYAAN

  • PenerimaanPembiayaan:
    • SelisihLebihPerhitungan (SiLPA) AnggaranTahunSebelumnya
    • Pencairan Dana Cadangan
    • HasilPenjualanKekayaan Daerah yang Dipisahkan
    • PenerimaanPinjaman Daerah
    • PenerimaanKembaliPemberianPinjaman
  • PengeluaranPembiayaan:
    • Pembentukan Dana Cadangan
    • Penyertaan Modal pemerintah Daerah
    • PembayaranUtangPokok
    • PemberianPinjaman Daerah
  • PembiayaanNeto (A – B)
slide56

KELOMPOK BELANJA

  • Belanja Tidak Langsung :

merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

  • Belanja Langsung :

merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan.

jenis belanja
JENIS BELANJA
  • Belanja pegawai, digunakan untuk menganggarkan belanja penghasilan pimpinan dan anggota DPRD, gaji pokok dan tunjangan kepala daerah dan wakil kepala daerah serta gaji pokok dan tunjangan pegawai negeri sipil, tambahan penghasilan, serta honor atas pelaksanaan kegiatan.
  • Belanja bunga, digunakan untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang (principal outstanding) berdasarkan perjanjian pinjaman jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang..
  • Belanja subsidi, digunakan untuk menganggarkan subsidi kepada masyarakat melalui lembaga tertentu yang telah diaudit, dalam rangka mendukung kemampuan daya beli masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupan dan kesejahteraan masyarakat. Lembaga penerima belanja subsidi wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban penggunaan dana subsidi kepada kepala daerah.
lanjutan
Lanjutan……..
  • Belanja hibah,untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada pihak-pihak tertentu yang tidak mengikat/tidak secara terus menerus yang terlebih dahulu dituangkan dalam suatu naskah perjanjian antara pemerintah daerah dengan penerima hibah, dalam rangka peningkatan penyelenggaraan fungsi pemerintahan di daerah, peningkatan pelayanan kepada masyarakat, peningkatan layanan dasar umum, peningkatan partisipasi dalam rangka penyelenggaraan pembangunan daerah.
  • Bantuan sosial, untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang tidak secara terus menerus/berulang dan selektif untuk memenuhi instrumen keadilan dan pemerataan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.
lanjutan1
Lanjutan……..
  • Belanja bagi hasil, untuk menganggarkan dana bagi hasil yang bersumber dari pendapatan provinsi yang dibagihasilkan kepada kabupaten/kota atau pendapatan kabupaten/kota yang dibagihasilkan kepada pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
  • Belanja bantuan keuangan,untuk menganggarkanbantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota, pemerintah desa, dan kepada pemerintah daerah lainnya atau dari pemerintah kabupaten/kota kepada pemerintah desa dan pemerintah daerah lainnya dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
  • Belanja tidak terduga,untuk menganggarka belanja atas kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
lanjutan2
Lanjutan……..
  • Belanja barang dan jasa, digunakan untuk menganggarkan belanja barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (duabelas) bulan dan/atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan.
  • Belanja modal, digunakan untuk menganggarkan belanja yang digunakan untuk pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan aset tetap berwujud yang mempunyai nilai manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan. Honorarium panitia dalam rangka pengadaan dan administrasi pembelian/pembangunan untuk memperoleh aset dianggarkan menjadi satu pada belanja modal sebagai harga perolehan.
slide61

S E K I A N

&

TERIMA KASIH