1 / 36

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi. Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu , dimana pejabat yang berwenang untuk mengkoordinasikan pelaksanaan investasi adalah

brina
Download Presentation

Lembaga yang Berwenang Mengkoordinasikan Investasi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Lembaga yang BerwenangMengkoordinasikanInvestasi BerdasarkanKeputusanPresidenNomor 27 Tahun 2009 tentangPelayananTerpaduSatuPintu, dimanapejabat yang berwenanguntukmengkoordinasikanpelaksanaaninvestasiadalah BKPM, yang dibantuolehPerangkat Daerah ProvinsibidangPenanaman Modal (PDPPM) danPerangkat Daerah Kabupaten/Kota bidangPenanaman Modal (PDKPM)

  2. Lembaga yang BerwenangMengkoordinasikanInvestasi BKPM mempunyaitugasdanfungsisebagaiberikut : melaksanakantugasdankoordinasipelaksanaankebijakandibidangpenanaman modal; mengembangkansektorusahapenanaman modal melaluipembinaanpenanaman modal, antara lain meningkatkankemitraan, meningkatkandayasaing, menciptakanpersainganusaha yang sehat, danmenyebarkaninformasi yang seluas-luasnyadalamlingkuppenyelenggaraanpenanaman modal; membantupenyelesaianberbagaihambatandankonsultasipermasalahan yang dihadapipenanam modal dalammenjalankankegiatanpenanaman modal; mengoordinasipenanam modal dalamnegeri yang menjalankankegiatanpenanamanmodalnyadiluarwilayah Indonesia; dan mengoordinasidanmelaksanakanpelayananterpadusatupintu.

  3. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) adalah KegiatanpenyelenggaraansuatuPerizinandanNonperizinan yang mendapatpendelegasianataupelimpahanwewenangdanlembagaatauinstansi yang memilikikewenanganPerizinandanNonperizinan yang prosespengelolaannyadimulaidantahappermohonansampaidengantahapterbitnyadokumen yang dilakukandalamsatutempat.

  4. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) PTSP dibidangPenanaman Modal harusdidukung ketersediaan: a. sumberdayamanusia yang professional danmemilikikompetensi yang handal; b. tempat, saranadanprasaranakerja, dan media informasi; c. mekanismekerjadalambentukpetunjukpelaksanaan PTSP dibidangPenanaman Modal yang jelas, mudahdipahamidanmudahdiaksesolehPenanaman Modal; d. layananpengaduan (help desk) Penanam Modal; dan e. SPIPISE (SistemPelayananInformasidanPerizinanInvestasisecaraElektronik)

  5. (SuratKeputusanKepala BKPM No. 57/SK/2004 tentangPedomandan Tata Cara Penanaman Modal yang DidirikandalamRangka PMDN dan PMA ) • ProdukProsedur Lama : • SURAT PERSETUJUAN PM • (PeraturanKepala BKPM No. 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal) • ProdukProsedurBaru : • PENDAFTARAN PM • IZIN PRINSIP PM

  6. PELAYANAN PENANAMAN MODAL Jenispelayananpenanaman modal adalah : a. pelayananperizinan; PerizinanadalahsegalabentukpersetujuanuntukmelakukanPenanaman modal yang dikeluarkanolehPemerintahdanpemerintahdaerah yang memilikikewenangansesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan. b. pelayanannonperizinan; Nonperizinanadalahsegalabentukkemudahanpelayanan, fasilitasfiskal, daninformasimengenaipenanaman modal, sesuaidenganketentuanperaturanperundang-undangan.

  7. PELAYANAN PENANAMAN MODAL Pengajuanpermohonanperizinandannonperizinanpenanaman modal secara manual ataumelalui SPIPISE Penanam modal wajibmenyampaikanformulir permohonan, berikutpersyaratanpadawaktupenanam modal mengirimkanpermohonanmelalui SPIPISE, mengambilperizinandannonperizinan yang telahditerbitkanoleh PTSP. Mekanismepelayananpenanaman modal Pedomanpengajuanpermohonanperizinandannonperizinansecaraelektronikdiaturlebihlanjut denganPeraturanKepala BKPM.

  8. PERIZINAN PENANAMAN MODAL Jenisperizinanpenanaman modal adalah : a. PendaftaranPenanaman Modal; b. IzinPrinsipPenanaman Modal; c. IzinPrinsipPerluasanPenanaman Modal; d. IzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal; e. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) danIzin Usaha Perubahan; f. IzinLokasi; g. PersetujuanPemanfaatanRuang; h. IzinMendirikanBangunan (IMB); i. IzinGangguan (UUG/HO); j. SuratIzinPengambilan Air Bawah Tanah; k. TandaDaftar Perusahaan (TDP); l. hakatastanah; m. izin–izinlainnyadalamrangkapelaksanaanpenanamanmodal.

  9. JENIS PERIZINAN PENANAMAN MODAL PendaftaranPenanaman Modal; adalahbentukpersetujuanawalPemerintahsebagaidasarmemulairencanapenanaman modal. • MerupakanPersetujuanAwal*) Penanaman Modal *) persetujuanawalmencakuppendirianbaruataupenambahanbidang usahabaru • Wajibbagiperusahaanpenanaman modal asingdandapatdilakukanolehperusahaanpenanaman modal dalamnegeribiladiperlukan

  10. PENDAFTARAN PENANAMAN MODAL PMA yang akanmelakukanpenanaman modal di Indonesia mengajukanpermohonanPendaftaran ke PTSP BKPM, sebelumatausesudahberstatus badanhukum PT Mekanismependaftaranpenanaman modal PMDN dapatmengajukanPendaftarandi PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuai kewenangannya.

  11. PENGEMBANGAN USAHA Perusahaan PM dapatmelakukan Pengembanganusahadi bidang2 usahasesuai ketentuanperUUan Pengembangan Usaha Perusahaan yang kegiatanusahaawalnya memilikiIzinPrinsipdapatmelakukanperluasan usahadengankewajibanmemilikiIzinPrinsip Perluasan

  12. PengalihanKepemilikanSahamAsing Perubahanpenyertaandalam modal perseroankarena masuknya modal asing yang mengakibatkanseluruh/sebagian modal perseroanmenjadi modal asing, wajibmelakukan Pendaftaranpenanamanmodalnyake PTSP BKPM : 1. PMDN yang tidakmemilikiIzinPrinsipdanbelummemilikiIzin Usaha ataubelummemilikiIzinPrinsip. 2. PMDN yang telahmemilikiIzinPrinsipatauIzin Usaha. 3. SelanjutnyaterhadappermohonanPendaftaran, maka PTSP BKPM menerbitkanSuratKeputusanPendaftaranatauSuratPenolakanPendaftaran

  13. PengalihanKepemilikanSahamAsing PMA yang seluruh modal perseroanmenjadi modal Dalamnegeri, wajibmelakukanPendaftaran penanamanmodalnyake PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuaikewenangannya : • PMA yang memilikiPendaftarandanakanmelakukanperubahanpenyertaandalam modal perseroankarenakeluarnyaseluruh modal asing • PMA yang memilikiIzinPrinsipatauIzin Usaha • PMA denganbidangusaha yang merupakankewenanganpemerintahprovinsiataupemerintahkabupaten/kotadipersyaratkanmelampirkanSuratPengantardari PTSP BKPM tentangrencanakeluarnyaseluruh modal asing.

  14. Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) Perusahaan yang akanmelakukanpenggabungan (merger) : • harusmematuhiketentuanperaturanperundang-undangan yang terkaitdenganlaranganpraktekmonopolidanpersainganusahatidaksehatdan UU PT. • Dapatdilakukanbaikantarperusahaan PMA atauantar PMDN, maupunantara PMA dengan PMDN • Perusahaan wajibmemilikiIzin Usaha. • Perusahaan yang meneruskankegiatan (surviving company) wajibmemilikiIzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) sebelummemulaikegiatanproduksi/operasikomersial.

  15. Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) - Dalamhalperusahaan yang melakukanpenggabunganmemilikilebihdari 1 (satu) kegiatanusahadansalahsatukegiatanusahanyamasihdalamtahappembangunan, maka: a. ataskegiatan yang telahmemilikiIzin Usaha, perusahaan yang meneruskankegiatan (surviving company) harusmengajukanIzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger); b. ataskegiatan yang masihdalamtahappembangunan, apabila kegiatandimaksudberadapada: 1. perusahaan yang meneruskankegiatan (surviving company). ; 2. perusahaan yang menggabung (merging company). c. untukkegiatan yang masihdalamtahappembangunan, perusahaan yang meneruskankegiatan(surviving company) dapatmelakukan PendaftaranataulangsungmengajukanpermohonanIzin Usaha/Izin Usaha Perluasanapabilatelahsiapproduksi/ operasikomersial.

  16. PERIZINAN PENANAMAN MODAL IzinPrinsipPenanaman Modal adalahizinuntukmemulaikegiatanpenanaman modal dibidangusaha yang dapatmemperolehfasilitasfiskaldandalampelaksanaanpenanamanmodalnyamemerlukanfasilitasfiskal. IzinPrinsipinidiperuntukkanbagi 2 Perusahaan Penanaman Modal : 1. Perusahaan Penanaman Modal Asing. 2. Perusahaan Penanaman Modal DalamNegeri BerdasarkanPeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal selainIzinPrinsipPenanaman Modal, terdapatjugaIzinPrinsipPerluasanPenanaman modal danIzinPrinsipPerubahanPenanaman modal

  17. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PMA yang telahberstatusbadanhukum PT yang bidangusahanyadapatmemperolehfasilitasfiskaldandalampelaksanaanpenanamanmodalnyamembutuhkanfasilitasfiskal, wajibmemilikiIzinPrinsip. - PMA yang belummelakukanPendaftaran, dapatlangsungmengajukanpermohonanIzinPrinsip. - PMA yang bidangusahanyatidakmemperolehfasilitasfiskaldan/ataudalampelaksanaanpenanamanmodalnyatidakmembutuhkanfasilitasfiskal, tidakdiwajibkanmemilikiIzinPrinsip. IzinPrinsip PMA PermohonanIzinPrinsipdiajukankepada PTSP BKPM.

  18. PERIZINAN PENANAMAN MODAL Buktidiripemohon PersyaratanPermohonanIzinPrinsip PMA keteranganrencanakegiatan

  19. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PMDN yang bidangusahanyadapatmemperolehfasilitasfiskaldandlmpelaksanaanpenanaman modalnyamemerlukanfasilitasfiskal, wajibmemilikiIzinPrinsip, sedangkan PMDN yang bidangusahanyatidakmemperolehfasilitasfiskaltidakdiwajibkanmemilikiIzinPrinsip. . IzinPrinsip PMDN PermohonanIzinPrinsiptersebutdiajukanke PTSP BKPM, PTSP PDPPM, atau PTSP PDKPM sesuaidengankewenangannya. PMDN tersebutdalampengurusanperizinanpelaksanaanpenanamanmodalnyawajibmemilikiaktadanpengesahanpendirianperusahaanatauKartuTandaPenduduk (KTP) bagiperusahaanperorangan, danNomorPokokWajibPajak (NPWP). .

  20. PERIZINAN PENANAMAN MODAL a. perseorangan WNI; b. Perseroan Terbatas (PT) dan/atau perusahaannasional yang seluruh sahamnyadimilikioleh WNI; c. CommanditaireVennootschap (CV), atau Firma (Fa), atau Usaha Perseorangan; d. Koperasi; e. Yayasan yang didirikanoleh WNI/ perusahaannasional yang seluruh sahamnyadimiliki WNI atau f. Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atauBadan Usaha Milik Daerah (BUMD). PermohonanIzinPrinsipuntukPMDN diajukanoleh :

  21. PERIZINAN PENANAMAN MODAL - buktidiripemohon PersyaratanPermohonanIzinPrinsip PMDN - keteranganrencanakegiatan

  22. PERIZINAN PENANAMAN MODAL IzinPrinsipPerluasanPenanaman Modal, adalahizinuntukmemulairencanaperluasanpenanaman modal dibidangusaha yang dapatmemperolehfasilitasfiskaldandalampelaksanaanpenanamanmodalnyamemerlukanfasilitasfiskal. (Pasal 1 angka 16 joPasal 36 PeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal)

  23. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PermohonanIzinPrinsipPerluasan, diajukandengandilengkapipersyaratan a. rekamanIzin Usaha, biladiperlukan; b. rekamanAktaPendirian, perubahannya, c. keteranganrencanakegiatan, berupa : d. rekamanIzinPrinsipdan/atauperubahannya. e. dalamhalterjadiperubahanpenyertaandalam harusdituangkanbentukRapatUmumPemegang Saham (RUPS) f. LaporanKegiatanPenanaman modal (LKPM); g. PermohonanIzinPrinsipPerluasan yang disampaikan olehdireksiperusahaanataukuasanyake PTSP; PermohonanIzinPrinsipPerluasanPenanaman Modal

  24. PERIZINAN PENANAMAN MODAL IzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal, adalahizinuntukmelakukanperubahanatasketentuan yang telahditetapkandalamIzinPrinsip/ IzinPrinsipPerluasansebelumnya. (Pasal 1 angka 18 joPasal 37, 38, 39, 40, 41, dan 42 PeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal)

  25. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PMA dan PMDN dapatmengubah : a. ketentuanbidangusahatermasukjenisdan kapasitasproduksi, dan/atau; b. penyertaan modal dalamperseroan; c. jangkawaktupenyelesaianproyek. yang tercantumdalamIzinPrinsipatauIzin PrinsipPerluasan. 2. AtastersebutperusahaanharusmemilikiIzin PrinsipPerubahan, dimanapermohonannya diajukanke PTSP BKPM sesuaikewenangannya. Hal-Hal yang dapatdirubahdalamPenanaman Modal

  26. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PermohonanIzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal, diajukandengandilengkapipersyaratan : rekamanIzinPrinsipPenanaman Modal yang dimohonkanperubahannya; b. rekamanAktaPendiriandanperubahannya c. untukperubahanpenyertaandalam modal perseroan (persentase kepemilikansahamasing) dilengkapidengan RUPS sertakronologis penyertaandalam modal perseroansejakpendirianperusahaan sampaidenganpermohonanterakhir. e. untukperubahanjangkawaktupenyelesaianproyekdilengkapi denganalasanperubahan; f. LaporanKegiatanPenanaman Modal (LKPM) periodeterakhir; g. PermohonanIzinPrinsipPerubahanPenanaman Modal

  27. PERIZINAN PENANAMAN MODAL Izin Usaha adalahizin yang wajibdimilikiperusahaanuntukmelaksanakankegiatanproduksi/operasikomersialbaikproduksibarangmaupunjasasebagaipelaksanaanataspendaftaran/IzinPrinsip/Persetujuanpenanamanmodalnya, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangansektoral. (Pasal 1 angka 22 joPasal 44 PeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal)

  28. PERIZINAN PENANAMAN MODAL Perusahaan penanaman modal yang telahmemilikiIzinPrinsipharusmemperolehIzin Usaha untukdapatmemulaipelaksanaankegiatanoperasi/produksikomersial. Perusahaan penanaman modal yang telahmemilikiIzinPrinsipPerluasanharusmemperolehIzin Usaha Perluasanuntukdapatmemulaipelaksanaankegiatanproduksikomersialatasproyekperluasannya, Izin Usaha Perusahaan penanaman modal yang masing2 telahmemilikiIzin Usaha danmelakukanpenggabunganperusahaan (merger) langsungmengajukanpermohonanIzin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger). - Perusahaan penanaman modal yang telahmemilikiIzin Usaha dapatmelakukanperubahanatasketentuan yang tercantumdalamIzinUsahanya, meliputiperubahanlokasiproyek, jenisproduksidenganmengajukanpermohonanIzin Usaha Perubahan. - Izin Usaha berlakusepanjangperusahaanmasihmelakukankegiatanusaha.

  29. PERIZINAN PENANAMAN MODAL Izin Usaha Perluasanadalahizin yang wajibdimilikiolehperusahaanuntukmelaksanakankegiatanproduksi/ operasikomersialataspenambahankapasitasproduksimelebihikapasitasproduksi yang telahdiizinkan, sebagaipelaksanaanatasIzinPrinsip Perluasan/PersetujuanPerluasan, kecualiditentukan lain olehperaturanperundang-undangansektoral. Jenis2 Izin Usaha Izin Usaha Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal (merger) adalahizin yang wajibdimilikiolehperusahaan yang meneruskankegiatanusaha (surviving company) setelahterjadinya merger, untukmelaksanakankegiatanproduksi/operasikomersialperusahaan merger. Izin Usaha Perubahanadalahizin yang wajibdimilikiolehperusahaanuntukmelakukanperubahanketentuan yang telahditetapkandalamIzin Usaha/ Izin Usaha Perluasansebelumnyasebagaiakibatdariperubahan yang terjadidalampelaksanaankegiatanpenanaman modal.

  30. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PermohonanIzin Usaha danIzin Usaha Perluasan, diajukankepada PTSP dengandilengkapipersyaratan : a. LaporanHasilPemeriksaanproyek (LHP). b. Rekamanaktapendiriandanpengesahansertaaktaperubahan c. rekamanPendaftaran/IzinPrinsip/IzinPrinsipPerluasan/Izin Usaha/Izin Usaha Perluasan yang dimiliki; d. rekaman NPWP; e. buktipenguasaan/penggunaantanah. f. buktipenguasaan/penggunaangedung/bangunan. g. rekamanizin HO ataurekamanSuratIzinTempat Usaha (SITU) bagi perusahaan yang berlokasidiluarkawasanindustri; h. rekamanLaporanKegiatanPenanaman modal (LKPM) periodeterakhir; i. rekamanpersetujuan/pengesahan AMDAL ataurekamanpersetujuan/ pengesahandokumenUpayaPengelolaanLingkungan (UKL) danUpaya PemantauanLingkungan (UPL); j. permohonanditandatanganidiatasmeteraicukupolehdireksi.

  31. PERIZINAN PENANAMAN MODAL PermohonanIzin Usaha Penggabungandiajukankepada PTSP dengandilengkapipersyaratan : RekamanAktaPendirian Perusahaan, perubahannya. b. Kesepakatanseluruhpemegangsahammasing-masingperusahaan c. Kesepakatanseluruhpemegangsahamperusahaan d. RekamanIzin Usaha, IzinPrinsip/SuratPersetujuanPenanaman Modal danperubahannyadarimasing-masingperusahaan; e. RekamanLaporanKegiatanPenanaman Modal (LKPM) periodeterakhir bagiperusahaan yang meneruskankegiatanusaha (surviving company); f. SuratKuasabermeteraicukupuntukpengurusanpermohonan yang tidakdilakukansecaralangsungolehdireksiperusahaan;

  32. PERIZINAN PENANAMAN MODAL - PermohonanIzin Usaha PerubahandiajukandenganmenggunakanSuratPermohonandengandilengkapi data pendukungatasperubahan yang diajukan. - Perubahanatasketentuan yang tercantumdalamIzin Usaha, perusahaanharusmelaporkanperubahandenganmenggunakanSuratPemberitahuan. - Berdasarkanlaporanperusahaantersebut, PTSP menerbitkanSurattelahmencatatperubahan. PermohonanIzin Usaha Perubahan

  33. PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL Jenis-jenispelayanannonperizinandankemudahanlainnya, antara lain : a. fasilitasbeamasukatasimpormesin; b. fasilitasbeamasukatasimporbarangdanbahan; c. usulanuntukmendapatkanfasilitasPajakPenghasilan (PPh) badan; d. AngkaPengenalImportirProdusen (API-P); e. RencanaPenggunaanTenagaKerjaAsing (RPTKA); f. Rekomendasi Visa UntukBekerja (TA. 01); g. IzinMemperkerjakanTenagakerjaAsing (IMTA); h. insentifdaerah; i. layananinformasidanlayananpengaduan.

  34. PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL AngkaPengenalImportirProdusen (API-P) adalahangkapengenal yang dipergunakansebagaiizinuntukmemasukkan (impor) mesin/peralatandanbarangdanbahanuntukdipergunakansendiridalamprosesproduksiperusahaanpenanaman modal yang bersangkutan. Permohonan Angka Pengenal Importir Produsen (API-P) adalah permohonan yang disampaikan oleh perusahaan sebelum melakukan pengimporan mesin/peralatan dan barang dan bahan. (DiaturdalamPasal 1 angka 34 dan 35, Pasal 54, Pasal 55 PeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal)

  35. PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL PermohonanRencanaPenggunaanTenagaKerjaAsing (RPTKA), Rekomendasi Visa UntukBekerja (TA.01) danIzinMempekerjakanTenagaKerjaAsing (IMTA) adalahpermohonan yang disampaikanolehperusahaanuntukpenggunaantenagakerjaasingdalampelaksanaanpenanamanmodalnya, RencanaPenggunaanTenagaKerjaAsing (RPTKA) adalahpengesahanrencanajumlah, jabatandan lama penggunaantenagakerjaasing yang diperlukansebagaidasaruntukpersetujuanpemasukantenagakerjaasingdanpenerbitanIzinMempekerjakanTenagaKerjaAsing (IMTA). (DiaturdalamPasal 1 angka 36 dan 37, Pasal 56, Pasal 57 PeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal)

  36. PELAYANAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL Rekomendasi Visa UntukBekerja (TA.01) adalahrekomendasi yang diperlukangunamemperoleh visa untukmaksudkerjabagitenagakerjawarganegaraasing. IzinMempekerjakanTenagaKerjaAsing (IMTA) adalahizinbagiperusahaanuntukmempekerjakantenagakerjawarganegaraasingdalamjumlah, jabatandanperiodetertentu. (DiaturdalamPasal 1 angka 38 dan 39, Pasal 58, Pasal 59 danPasal 60 PeraturanKepala BKPM Nomor 12 Tahun 2009 tentangPedomandan Tata Cara PermohonanPenanaman Modal)

More Related