1 / 36

HAM DAN PROBLEMATIKANYA

HAM DAN PROBLEMATIKANYA. Yohanes J. Handayanto yo31812000@yahoo.com. Konsep Dasar HAM. MENGAPA MANUSIA MEMILIKI HAK ASASI MANUSIA? JAWAB: SEDERHANA SAJA KARENA MANUSIA ADALAH MANUSIA, YANG BUTUH HIDUP DAN KEHIDUPAN SELAYAKNYA MANUSIA. Konsep Dasar HAM.

brant
Download Presentation

HAM DAN PROBLEMATIKANYA

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. HAM DAN PROBLEMATIKANYA Yohanes J. Handayanto yo31812000@yahoo.com

  2. Konsep Dasar HAM MENGAPA MANUSIA MEMILIKI HAK ASASI MANUSIA? JAWAB: SEDERHANA SAJA KARENA MANUSIA ADALAH MANUSIA, YANG BUTUH HIDUP DAN KEHIDUPAN SELAYAKNYA MANUSIA

  3. Konsep Dasar HAM • All human beings are born free and equal in dignity and rights.They are endowed with reason and conscience and should act towards one another in a spirit of sisterhood. • Semua orang dilahirkan bebas dan setara dalam martabat dan hak-haknya. Mereka dikaruniai akal dan hati nurani dan hendaknya memperlakukan orang lain dengan persaudaraan.

  4. Konsep Dasar HAM • Everyone is entitled to all the rights and freedoms set forth in this Declaration, without distinction of any kind, such as race, colour, sex, language, religion, political or other opinion, national or social origin, property, birth or other status. Furthermore, no distinction shall be made on the basis of the political, jurisdictional or international status of the country or territory to which a person belongs, whether it be independent, trust, non-self-governing or under any other limitation of sovereignty. • Setiap orang berhak atas semua hak dan kebebasan-kebebasan yang tercantum di dalam Deklarasi ini dengan tidak ada kekecualian apa pun, seperti pembedaan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lain, asal-usul kebangsaan atau kemasyarakatan, hak milik, kelahiran ataupun kedudukan lain. • Selanjutnya, tidak akan diadakan pembedaan atas dasar kedudukan politik, hukum atau kedudukan internasional dari negara atau daerah dari mana seseorang berasal, baik dari negara yang merdeka, yang berbentuk wilyah-wilayah perwalian, jajahan atau yang berada di bawah batasan kedaulatan yang lain.

  5. HAK AZASI MANUSIA Menurut Undang-Undang No 39 tahun 1999tentang HAM dalam pasal 1 Hak Asasi Manusia adaläh : seperangkat hak yang melekat pada hakikát dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demikehormatan dan perlindunganharkat dan martabat manusia.

  6. HAK ASASI MANUSIA Hak asasi manusia adalah: 1. Hak dasar yang dimiliki oleh manusia, artinya bila tidak ada hak ini maka tidak bisa menjadi manusia 2. Ada sejak lahir 3. Tidak dapat diberi maupun diambil 4. Bersifat universal, artinya semua manusia tidak memandang asal usul, tempat tinggal, agama, warna kulit pasti memilikinya

  7. PERKEMBANGAN HAM 1. MAGNA CHARTA (Piagam Agung 1215): suatu dokumen yang mencatat beberapa hak yang diberikan Raja John dari Inggris kepada beberapa bangsawan yang berkaitan dengan pembatsan kekuasaan raja. 2. BILL of RIGHTS (Undang Undang Hak, 1689) suatu undang undang yang diterima Parlemen Inggris setelah Revolusi tak berdarah ( The Glorious Revolution of 1688)

  8. Lanjutan perkembangan Ham 3. DECLARATION des DROITS de L’HOMME ET DU CITOYEN ( Pernyataan hak-hak manusia dan warganegara, 1789): Suatu naskah yang dicetuskan pada permulaan Revolusi Perancis, sebagai perlawanan terhadap kesewenangan dari rezim lama.

  9. Lanjutan perkembangan Ham 4. BILL of RIGHTS ( Undang-undangHak): suatunaskah yang disusunoleh Rakyat Amerikadalamtahun 1779, danmenjadibagiandariUndangundangDasarAmerikatahun 1791. “EMPAT NASKAH TERSEBUT LEBIH BERISIKAN HAK YANG BERSIFAT POLITIS”

  10. HAK SIPIL DAN POLITIK • Hak atas hidup • Hak atas kebebasan dan keamanan • Hak atas kesamaan di muka badan peradilan • Hak atas lebebasan berfikir dan beragama • Hak atas kebebasan berpendapat • Hak atas kebebasan berkumpul secara damai • Hak untuk berserikat

  11. Perang Saudara di Timika akibat Rebutan Kewenangan

  12. Kasus Munir • Mantan Deputi V Badan Intelijen Negara Muchdi Purwopranjono mulai diadili sebagai terdakwa dalam kasus pembunuhan berencana terhadap aktivis hak asasi manusia, Munir. Sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (21/8). • Munir, yang dikenal sangat vokal memperjuangkan penegakan HAM dan mengkritik kebijakan pemerintah/negara dalam pengajuan RUU Intelijen, RUU TNI, dan RUU Terorisme, terlibat investigasi penculikan aktivis tahun 1997-1998. Terungkap, pelaku penculikan adalah anggota Komando Pasukan Khusus yang dikenal sebagai Tim Mawar.

  13. TERRORIST • As the new century began, an epidemic of terrorism spread panic around the globe. • Obviously terrorism—defined here as the systematic use of murder, injury, and destruction, or the threat of such acts, aimed at achieving political ends. Source: ngm.com

  14. Salah satu Korban Bom Jahanam Pada 5 Agustus 2003

  15. PERLUASAN HAM: Hak Ekosob • Implementasi HAM dinegara-negara modern terdahulu dengan prinsip laissez-faire liberalism ternyatamengakibatkan krisis-krisis ekonomi di negara industri (‘29-’34) termasuk Amerika. • Presiden Amerika (Franklin D Roosevelt) mensikapi dengan dengan rumusan HAM: (1) Freedom of Speech; (2) Freedom of Religion; (3) Freedom from fear dan (4) Fredom from want.

  16. Lanjutan perluasan HAM • Amerika mengatasi krisis ekonomi dengan menerapkan kebijakan “pajak progresif” • Hasil selisih dari pajak progresif digunakan untuk memberikan bantuan modal bagi industri-industri yang “gulung tikar”

  17. Pengertian & Asal-usul • Dari ide tentang Civil & Political Citizenship, muncul gagasan tentang social and cultural citizenship • Ide “Negara Kesejahteraan” vs. “Neoliberalisme” • Pengalaman Negara-negara eks-Komunis Eropa Timur • Ekspansi Perusahaan-perusahaan Multinasional: “property rights” versus “right to life”

  18. HAK EKOSOB • Hak atas pekerjaan • Hak untuk membentuk serikat sekerja • Hak atas jaminan hari tua (pensiun) • Hak atas tingkat kehidupan yang layak bagi dirinya dan keluarganya

  19. Universalisasi HAM • Tahun 1946 BERDIRI KOMISI HAK HAK ASASI DI PERSERIKATAN BANGSA BANGSA • Tahun 1948 UNIVERSAL DECLARATION of HUMAN RIGHTS

  20. Lanjutan universalisasi • Tahun 1966 • COVENANT on ECONOMIC, SOCIAL and CULTURAL RIGHTS • COVENANT on CIVIL and POLITICAL RIGHTS (Sifat: PERJANJIAN: mengikatsecarayuridis) • Tahun 1976 DIRATIFIKASI OLEH NEGARA-NEGARA ANGGOTA PBB

  21. HAM DI NSB • RELATIVISME KULTURAL Semuakebudayaanmempunyaihakhidupsertamartabat yang sama, yang harusdihormati • Masalahutama: menyelaraskannilai-nilaitradisional yang dianggapmasihrelevandengan standard internasionalmengenai HAM

  22. AFRICAN CHARTER on HUMAN and PEOPLE RIGHTS (1987) • Tradisidannilai-nilaiperadabanAfrikaharusmemberiinspirasikepadadantercermindalampemikiranmengenaihak-hakmanusiadanbangsa. Bahwamemilikihakdankebebasanmencakupmelaksanakankewajiban.

  23. Lanjutan African • Pentingnya peranan keluarga karena keluarga merupakan kesatuan alamiah dan dasar masyarakat • Individu mempunyai kewajiban terhadap keluarga, masyarakat dan negara

  24. CAIRO DECLARATION on HUMAN RIGHTS (1990) • Semuahakdankebebasan yang terumusdalamdeklarasitundukpadasyariah Islam • Hakpolitikdibatasidenganketentuanbahwahalituharusdilakukansedemikianrupasehinggatidakbertetangandenganasas-asasyariah • SemuaIndividuadalahsamadimukahukum • Keluargamerupakandasarmasyarakat • Hakekonomimerupakanprioritas.

  25. SINGAPORE WHITE PAPER on SHARED VALUES (1991) • Kepentingannegaradiataskepentingankomunitasdankepentinganmasyarakatdiataskepentinganpribadi • Keluargasebagaikesatuandasarmasyarakat • Dukunganmasyarakatsertarespekuntukindividu • Pendapat yang berbedaharusdiakomodasikandandicarikankonsensus • Harmonirasialdanreligius

  26. PELANGGARAN HAM • Setiap perbuatan seseorang/ kelompok orang, termasuk aparat negara • disengaja atau tidak disengaja • secara hukum mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut HAM seseorang, kelompok orang • Tidak mendapat atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil & benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku

  27. Pelanggaran HAM berat Perihal pelanggaran berat yang dimaksudkan sesuai dengan UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, mencakup Kejahatan Qenosidadan Kejahatan Kemanusiaan.

  28. Kejahatan Genosida • Adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk • menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian • kelompok bangsa, ras, kelompok etnik, kelompok agama, • dengan cara: • a. membunuh anggota kelompok; • b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat • terhadap anggota-anggota kelompok; • c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan • mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau • sebagiannya; • d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah • kelahiran di dalam kelompok; atau • e. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok • tertentu ke kelompok lain.

  29. 2) Kejahatan Terhadap Kemanusiaan • Adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematik yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan langsung terhadap penduduk sipil, berupa: • pembunuhan • pemusnahan • perbudakan; • pengusiran atau pemindahan penduduk secara • paksa;

  30. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain secara sewenang- wenang f.penyiksaan; • perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara; • penganiayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jenis kelamin, tau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hukum internasional; • penghilangan orang secara paksa; atau • kejahatan apartheid.

  31. Beberapa permasalahan terkait dengan Hak Ekosob di Dewan HAM: • Hakataspangan, air, pendidikan, perumahan, dankesehatan • HAM danKemiskinanParah • Pengaruh-pengaruhkebijakan-kebijakanpenyesuaianstrukturaldanhutangluarnegeriterhadappenikmatansepenuhnyadariseluruhhakasasimanusia • Perdaganganorang • Kekerasanterhadapperempuan

  32. PETA KEMISKINAN DI INDONESIA PADA 2003 Sumber: http://www.tkpkri.org/id/index.php?option=com_content&task=view&id=21&Itemid=42 (download, 12 Maret 2007)

  33. TANTANGAN HAM DALAM ERA KAPITALISME • Pandangan kapitalisme bersumber dan berakar pada filsafat ekonomi klasik, terutama ajaran Adam Smith dalam karyanya Wealth of Nation (1776). • Kapitalisme merupakan model pembangunan ekonomi yang mengutamakan kebebasan dan berorientasi pada pasar. • Pembangunan yang berorientasi pada pasar, HAM menjadi terabaikan. Hal ini terjadi di negara-negara berkembang. • Mengejar self interest dan profit oriented, sehingga terjadi ketidakadilan dalam penguasaan sumber-sumber ekonomi. • Konsentrasi kekuatan ekonomi di tangan segelintir orang dan menindas massa rakyat.

  34. PENYIMPANG-PENYIMPANGAN DALAM SISTEM EKONOMI NEOLIBERAL • Terjadi hegemoni kapitalisme. • Kekuatan kompetisi adalah prinsip dasarnya, yang kuat akan bertahan hidup dan yang lemah akan musnah. • Kapitalisme pasar akan selalu menghindari wilayah-wilayah yang tidak dapat memberikan jaminan profit. • Didasarkan pada model pembangunan yang terhomogenisasi, dan akhirnya berujung pada globalisasi. • Globalisasi pada dasarnya sarat dengan kekerasan yang terselubung; memaksa setiap pihak tunduk pada pola tunggal yang universal. • Kepemilikan pribadi oleh perusahaan MNCs lintas negara telah melewati batas nasional regional yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan identitas publik lokal.

  35. Monitoring Hak Ekosob di tingkat nasional • Hak ekosob sering diaggap kurang penting daripada hak-hak sipil dan politik • Permasalahan-permasalahan Hak-hak Ekosob saling terkait dengan terat dan sulit untuk disekat- rumit • Pelanggaran hak Ekosob dapat menjadi penyebab pelanggaran berat hak asasi manusia lainnya, seperti kekerasan etnis, serta kekerasan untuk menekan gejolak sosial

  36. TERIMA KASIH SELAMAT MENDISKUSIKAN

More Related