1 / 13

Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS). ( Kasus Penyebaran Wabah Flu Babi di Indonesia). Apa itu SPS Agreement?. Sanitary  kehidupan / kesehatan manusia dan hewan . Phytosanitary  kehidupan tumbuh-tumbuhan.

borna
Download Presentation

Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS)

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. Agreement on Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) (KasusPenyebaranWabah Flu Babidi Indonesia)

  2. Apaitu SPS Agreement? • Sanitary kehidupan/kesehatanmanusiadanhewan. • Phytosanitarykehidupantumbuh-tumbuhan. Persetujuanatassemuatindakanperlindungankesehatandankehidupanmanusia, hewan, dantumbuh-tumbuhanyang secaralangsungmaupuntidaklangsungdapatmempengaruhi perdaganganinternasional.

  3. PembentukandanBerlakunya SPS Article XX.b GATT(General Exceptions): ”necessary to protect human, animal or plant life or health.” WTO memperbolehkan anggotanya untuk mengajukan tindakan-tindakan yang dianggap perlu untuk melindungi keselamatan dan kesehatan manusia, hewan dan tumbuh-tumbuhan selama tidak bertentangan dengan tata cara yang telah diatur oleh WTO serta tidak melakukan diskriminasi antar negara anggotadanrestriksiterselubungterhadapperdaganganinternasional. Melalui “Uruguay Round 1994”:ditetapkan SPS Agreement (Lampiran 1A: Multirateral Agreements on trade in Goods ) • Lampiran GATT mengikatbagisemuanegaraanggota WTO • Indonesia  UU 7 /1994tentang PengesahanAgreement Establishing The WTO

  4. RuangLingkupTindakan SPS (Annex A: Definitions) Tindakan SPS, setiaptindakan yang diterapkanuntuk: • melindungikehidupanataukesehatanhewanatautanamandalamwilayahnegaraanggotadaririsiko yang timbuldarimasuknya, pembentukanataupenyebaranhama, penyakit, organismepembawapenyakitatauorganismepenyebabpenyakit; • melindungikehidupanataukesehatanmanusiaatauhewandalamwilayahnegaraanggotadaririsiko yang timbuldariaditif, kontaminan (zat-zat yang mencemarkan), toksinatauorganismepenyebabpenyakit yang terkandungdalammakanan, minuman, ataubahanpakanternak; • melindungikehidupandankesehatanmanusiadalamwilayahnegaraanggotadaririsiko yang timbuldaripenyakit yang dibawahewan, tanamanatauproduknya, ataudarimasuknya, pembentukanataupenyebaranhama; atau • mencegahataumembatasikerugian lain dalamwilayahnegaraanggotayang timbuldarimasuknya, pembentukanataupenyebaranhama. Dengandemikian,perlindungan SPS mencakup 2 halpokok: • melindungikonsumen (manusia) danhewandarimakanandanminuman yang mengandungresiko; dan • melindungikonsumen (manusia), hewan, dantumbuhandariresikopenyebaranpenyakitatauseranganhama.

  5. PokokPengaturan SPS SPS terdiridari • 14 Pasal • 3 Lampiran daftarberbagaiistilahdanpenjelasanbeberapakewajibandalambatangtubuh SPS Agreement.

  6. Prinsip-Prinsip SPS • Scientific Justification (pembuktiansecarailmiah) Art. 2.2. & Art. 5.7. Para Anggotaharusmemastikanbahwasetiaptindakan SPS hanyaditerapkansejauhdiperlukanuntukmelindungikehidupandankesehatanmanusia, hewan, dantanamandidasarkanpadaprinsipilmiah (penilaiansecarailmiahterhadapsuaturesiko). Dalamhaltidaktersediabuktiilmiahrelevan yang memadai, untuksementarawaktuAnggotadapatmenetapkanberdasarkaninformasi sanitary atauphytosanitaryyang tersedia, termasukinformasidariorganisasiinternasional yang relevandandaritindakanSPS yang diterapkanolehnegaraAnggotalain. • Non-discrimination  Art. 2.3 Para Anggotaharusmemastikanbahwatindakan SPS tidakmenimbulkandiskriminasisemena-menaatautidakberalasanantara Para Anggota. TindakanSPStidakbolehditerapkansebagairestriksiterselubungterhadapperdaganganinternasional. • “The two basic principles of SPS Agreement are the principles of scientific justification and the principle of non-discrimination.” • (M. Friis Jensen, Reviewing the SPS Agreement, A Developing Country Perspective, 2000)

  7. … Prinsip SPS • Assessment of Risk (PenaksiranRisiko)  Art. 5.2. Dalampenaksiranrisiko, Para Anggotaharusmemperhatikanbukti yang tersedia; prosesdanmetodeproduksi yang relevan; mode inspeksi, sampling danpengujian yang relevan; apaadapenyakitdanhamatertentu yang biasamenyerang; apaadadaerah-daerahbebashamadanpenyakit; keadaanekologidanlingkungan yang relevan; dankarantinaatauperlakuan lain. • Determination of the Appropriate Level of SPS Protection (PenetapanTingkat PerlindunganSPS yang Layak)  Art. 5.4 & 5.6. PerlindunganSPS yang layakdiupayakansekecilmungkinmemberikandampaknegatifterhadapperdagangansertatidakmembatasiperdaganganlebihdari yang diperlukandalammencapaitingkatperlindungan SPS yang layak, denganmemperhatikankelayakannyadilihatdarisudutteknisdanekonomis. • Consistency  Art. 5.5. Negara anggotaharusmenghindariperbedaan yang tidakdapatdipertanggungjawabkan yang mengakibatkanadanyadiskriminasiataupembatasanperdaganganinternasional yang terselubung.

  8. … Prinsip SPS • Harmonization (Harmonisasi) tindakan SPS didasarkanpadastandar, panduan, danrekomendasiinternasionaldalamhaltindakantersebutdiatursecarainternasional. Negara Anggotadapatmemberlakukantindakan SPS yang lebihtinggidaristandarinternasional, jikahalinidapatdipertanggugjawabkansecarailmiah, atausebagaiakibatdaritingkatperlindunganSPS olehsuatuAnggotaditentukanmemadaisesuaidenganketentuan yang relevanpadaPasal5. • Equivalence (Kesetaraan/Kesepadanan) Art. 4. Negara Anggota yang mengimpormenerimaketentuan SPS darinegaraAnggota yang mengeskpor . Dengandemikian, untukmenunjukankesetaraanini, negarapengekspormenunjukanpadanegarapengimporbahwasemuatketentuan SPS yang dijalankantelahmencapaitingkatperlindungan yang sesuaidinegarapengimpor. Untuktujuanini, negaraAnggotapengimporharusdiberikanaksessewajarnyaataspermintaanuntukmengadakanpemeriksaan, pengujian, danprosedur lain yang relevan.

  9. … Prinsip SPS • Regionalisasi Art. 6. Para Anggotapengekspor yang menyatakanbahwadaerah-daerahdalamwilayahmerekabebashamaataupenyakitataumempunyaitingkatseranganhamaataupenyakit yang rendah, harusmemberikanbuktikepadaAnggotapengimpor. Untuktujuanitu, Anggotapengimporharusdiberiakses yang wajar, ataspermintaannyauntukdatanggunamengadakanpemeriksanaan, pengujiandanprosedur lain yang relevan. • Transparansi Art. 7. Para Anggotaharusmenyampaikanpemberitahuantentangperubahan-perubahandalamtindakanSPS merekadanmemberikaninformasitentangtindakan sanitary atauphytosanitarysesuaidenganketentuanpadaLampiran B.

  10. … Prinsip • Special and Differential Treatment (Perlakuanyang Khusus)  Art. 10. DalammempersiapkandanmenerapkantindakanSPS, paraAnggotaharusmemperhatikankebutuhan-kebutuhankhususdari Para Anggota yang sedangberkembang, danterutamadari Para Anggotaterbelakang. Untukmemastikanbahwa Para Anggota yang sedangberkembangdapatmemenuhiketentuan-ketentuanPersetujuanini, Komite SPS diberihakuntukmemberikankepada Para Anggotatersebutpengecualian yang spesifikdenganbataswaktutertentuterhadapkewajibanPersetujuanini, baikkeseluruhanmaupunsebagian, denganmemperhatikankebutuhankeuangan, perdagangandanpembangunanmereka. Pengecualiantersebutterutamaberkaitandenganperdaganganproduk-produk yang pentinguntukmempertahankanpeluangekspornegaraberkembang. • DalamKetentuanPenutupSPS Agreement, dinyatakanbahwanegaraterbelakangdapatmenangguhkanpelaksanaansampai paling lama 5 tahun, dannegaraberkembangsampai paling lama 2 tahun.

  11. Praktik SPS Agreement di Indonesia (Kasus Flu Babi) • OrganisasiKesehatanDunia (WHO) memperingatkanmunculnyawabah flu babi (H5NI). Sedikitnya100 orangdidugatewasakibatwabahinidiMeksiko, denganjumlahpasiendidugamencapai 1.614 jiwa. Wabahjugadilaporkanmunculdi AS danKanada, jugamunculkasusbarudi Australia, SelandiaBaru, Prancis, Spanyol, Brasildan Israel. • MenteriPerdaganganmenerbitkanPeraturanMenteriPerdaganganNomor. 16/M-DAG/PER/5/2009 tanggal 1 Mei 2009 tentangLaranganSementaraImporHewanBabidanProdukTurunannya. • Konsideranperaturantersebutmenyatakan, sehubungandenganberjangkitnyapenyakit flu babi (Swine Influenza) dibeberapanegaraberdasarkanlaporanOrganisasiKesehatanDunia (World Health Organization - WHO), yang dikhawatirkanmenyebarkeberbagaitempatdannegara lain, makadalamrangkamelindungikesehatanmasyarakatdansumberdayahayatinasionalsertamencegahmasukdanmeluasnyapenyakit flu babi (Swine Influenza) perluuntuksementarawaktumelarangmasuknyahewanbabidanprodukturunannyakewilayah Indonesia. • Menetapkan7 (tujuh) negara yang tertular flu babiyaituMeksiko, AmerikaSerikat, Kanada, Perancis, Israel, SpanyoldanSelandiaBaru; dari 11 (sebelas) negara yang ditetapkanWHO.

  12. PeraturanMenteriPerdaganganNomor. 16/M-DAG/PER/5/2009 merupakansalahsatubentukimplementasi SPS. • Bertujuandalamrangkamelindungikesehatanmasyarakatdansumberdayahayatinasionalterkaitdenganmeluasnyapenyakit flu babi. • DapatdipertanggungjawabkansecarailmiahdandidasarkanpadalaporanOrganisasiKesehatanDunia (World Health Organization/WHO) yang dapatmenjadi rujukan dalam pengambilan tindakan SPSini. • 7 negara yang ditetapkandalamPermendagritidakdiperlakukansecaradiskriminatif. • Bukanmerupakanhambatan non tarif yang melanggarprinsipnon tariff barrier GATT/WTO karenabukandimaksudkansebagaiproteksiterselubung yang merusaktatananperekonomiandunia.

  13. Thank You

More Related