KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN

1. KEBIJAKAN PEMBANGUNAN PERIKANAN IKAN ------ MIGRASI & MUSIMAN TIDAK DAPAT DIBATASI SECARA ADMINISTRASI Perairan teritorial Indonesia terbuka bagi pengusaha dalam & luar negeri KEBIJAKAN PEMASARAN ----- dalam kelembagaan perdagangan tujuan : HARGA Menekan perubahan rantai pemasaran (prodsn-konsmn) Tujuan : memperkuat daya saing petani ikan / nelayan

2. KEBIJAKAN PERTANIAN & INDUSTRI CIRI POKOK : • Produksi pertanian kurang pasti dengan resiko besar (bergantung musim), sedangkan industri tidak demikian • Permintaan barang pertanian berbeda dengan industri • Bidang pertanian tidak lepas dari faktor ekonomi, sosiologi, adat DIVERSIFIKASI PERIKANAN I. Arti : penganeka ragaman produk perikanan DIVERSIFIKASI HORIZONTAL Usaha untuk mengganti dan meningkatkan hasil perikanan yang bersifat monokultur ke arah multikultur DIVERSIFIKASI VERTIKAL Usaha untuk memajukan industri pengolahan hasil perikanan yang bersangkutan

3. II. Alasan : Stabilisasi pendapatan perikanan & menghindarkan ketergantungan pada satu atau 2 jenis komoditi saja III. Keuntungan 1. penawaran ------ menyebabkan kenaikan pedapatan petani ikan 2. permintan 3. komoditi bernilai gizi tinggi terdorong sehingga memacu kesehatan penduduk 4. pembangunan ekonomi ----- diversifikasi sangat bermanfaat KEBIJAKAN PERIKANAN Serangkaian tindakan yang telah, sedang dan akan dilaksanakan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu TUJUAN : memajukan perikanan, usahakan jadi lebih produktif Produksi NAIK : TINGKAT PENGHIDUPAN > TINGGI KESEJAHTERAAN > MERATA Efisiensi produksi

4. KEPUTUSAN MENTERI EKSPLORASI LAUT DAN PERIKANANNOMOR 45 TAHUN 2000TENTANGPERIZINAN USAHA PERIKANAN a. USAHA PERIKANAN Semua usaha perorangan atau badan hukum untuk menangkap atau membudidayakan ikan, termasuk antara lain kegiatan memuat, menyimpan, mengolah, mendinginkan mengawetkan dan mengangkut ikan untuk tujuan komersial. b. PERUSAHAAN PERIKANAN Perusahaan yang didirikan khusus untuk melakukan Usaha Perikanan dan dilakukan oleh badan hukum Indonesia. c. USAHA PENANGKAPAN IKAN Kegiatan yang bertujuan untuk memperoleh ikan di perairan dalam keadaan tidak dibudidayakan dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan yang menggunakan kapal untuk memuat, meyimpan, mengolah, mendinginkan, mengawetkan dan mengangkutnya ke tujuan komersial.

5. d. USAHA PENGANGKUTAN IKAN Kegiatan yang khusus melakukan pengumpulan dan atau pengangkutan ikan dengan menggunakan kapal pengangkut ikan, baik yang dilakukan oleh perusahaan perikanan maupun oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan. e. USAHA PEMBUDIDAYAAN IKAN Kegiatan untuk memelihara, membesarkan dan / atau membiakkan ikan dan memanen hasilnya dengan alat atau cara apapun, termasuk kegiatan menyimpan, mendinginkan atau mengawetkannya untuk tujuan komersial. f. KAPAL PERIKANAN Kapal atau perahu atau alat apung lainnya yang digunakan untuk melakukan penangkapan ikan termasuk untuk melakukan survey atau eksplorasi perikanan. g. KAPAL PENANGKAP IKAN Kapal yang secara khusus digunakan untuk menangkap ikan termasuk menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan.

6. h. KAPAL PENGANGKUT IKAN Kapal yang secara khusus dipergunakan untuk mengangkut ikan termasuk memuat, menampung, menyimpan, mendinginkan atau mengawetkan i. ALAT PENANGKAP IKAN Sarana dan perlengkapan atau benda-benda lainnya yang dipergunakan untuk menangkap ikan. j. ALAT BANTU PENANGKAPAN IKAN Sarana dan perlengkapan atau benda lainnya yang dipergunakan untuk membantu efisiensi dan efektivitas penangkapan ikan. k. WILAYAH PENGELOLAAN PERIKANAN Perairan Indonesia dan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia

7. l. SATUAN ARMADA PENANGKAPAN IKAN Kelompok kapal perikanan yang terdiri dari kapal penangka ikan yang tidak mempunyai palkah, kapal pembantu penangkapan ikan dan kapal pengangkut ikan m. RENCANA USAHA Rencana kegiatan yang akan dilakukan oleh perusahaan perikanan dalam jangka waktu 3 tahun, yang meliputi jumlah, jenis dan ukuran kapal perikanan dan/atau penangkapan ikan, daerah operasi penangkapan ikan, dan rencana investasi dalam rangka memperoleh izin usaha perikanan. n. PERUBAHAN RENCANA USAHA Penyesuai jumlah, jenis dan ukuran kapal perikanan dan/atau alat penangkap ikan, daerah operasi penangkapan ikan dan rencana investasi dalam rangka memperoleh izin usaha perikanan.

8. JENIS PERIZINAN USAHA PERIKANAN a. IZIN USAHA PERIKANAN (IUP) Izin tertulis yang harus dimiliki oleh perusahaan perikanan yang melakukan usaha pembudidayaan ikan atau usaha penangkapan ikan dengan menggunakan kapal perikanan beserta alat penangkap ikan sesuai dengan daerah penangkapan ikan dan jumlah kapal perikanan yang akan digunakan, dan/atau usaha pengangkutan ikan b. PERSETUJUAN PENGGUNAAN KAPAL ASING (PPKA) Persetujuan yang diberikan kepada perusahaan perikanan yang telah memiliki IUP untuk menggunakan kapal perikanan berbendera asing untuk mengangkut ikan. c. SURAT PENANGKAPAN IKAN Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan penangkapan ikan di wilayah pengelolaan perikanan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari IUP.

9. d. SURAT IZIN KAPAL PENANGKAP DAN PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPPII) Surat yang harus dimiliki setiap kapal perikanan berbendera Indonesia dalam satuan armada penangkapan ikan untuk melakukan kegiatan penangkapan dan penangkapan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan e. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN INDONESIA (SIKPII) Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera Indonesia untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan f. SURAT IZIN KAPAL PENGANGKUT IKAN ASING (SIKPIA) Surat izin yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berbendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan perikanan g. SURAT PERSETUJUAN KAPAL PENGANGKUT IKAN ASING (SPKPIA) Surat persetujuan yang harus dimiliki setiap kapal pengangkut ikan berdendera asing untuk melakukan kegiatan pengangkutan ikan yang digunakan oleh perusahaan bukan perusahaan perikanan

10. UU RI No. 31 Th. 2004TENTANGPERIKANAN BAB V : USAHA PERIKANAN Pasal 25 Usaha perikanan dilaksanakan dalam sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan dan pemasaran. Pasal 26 • Setiap orang yang melakukan usaha perikanan dibidang penangkapan, pembudidayaan, pengangkutan, pengolahan dan pemasaran ikan di wilayah pengelolaan perikanan Republik Indonesia wajib memiliki SIUP. • Kewajiban memiliki SIUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak berlaku bagi nelayan kecil dan/atau pembudidaya ikan kecil.