analisa biaya proyek n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
ANALISA BIAYA PROYEK PowerPoint Presentation
Download Presentation
ANALISA BIAYA PROYEK

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 44

ANALISA BIAYA PROYEK - PowerPoint PPT Presentation


  • 437 Views
  • Uploaded on

ANALISA BIAYA PROYEK. BAHAN AJAR DIKLAT DITJEN ANGGARAN JAKARTA, 9 JULI 2012. Ir. ARIFFIN AZIZS, MT AHLI MADYA JAFUNG TBP. BANGUNAN GEDUNG NEGARA. Landasan Hukum. 1. UU No. 18 Tahun 1999 Tentang Jasa Konstruksi. 2. UU No. 28 tahun 2002 Tentang Bangunan Gedung.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'ANALISA BIAYA PROYEK' - beatrice-boyd


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
analisa biaya proyek
ANALISA BIAYA PROYEK

BAHAN AJAR

DIKLAT

DITJEN ANGGARAN

JAKARTA, 9 JULI 2012

Ir. ARIFFIN AZIZS, MT

AHLI MADYA JAFUNG TBP

bangunan gedung negara
BANGUNAN GEDUNG NEGARA

LandasanHukum

1. UU No. 18 Tahun 1999

TentangJasa Konstruksi

2. UU No. 28 tahun 2002

Tentang Bangunan Gedung

3. UU No. 1 tahun 2004

Tentang Perbendaharaan Negara

4. Peraturan Pemerintah No. 29 Tahun 2000

Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi

5. Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005

Tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 28 tahun 2002 tentang Bangunan Gedung

6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006

Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

7. KEPPRES No. 42 Tahun 2002

Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

8. PERPRES No. 73 Tahun 2011

Tentang Pembangunan Bangunan Gedung Negara

9. Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 45/PRT/M/2007

Tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara

pengertian
PENGERTIAN
  • Bangunan Gedung Negara: adalah bangunan gedung untuk keperluan dinas yang menjadi /akan menjadi kekayaan milik negara dan diadakan dengan sumber pembiayaan APBN, dan/atau perolehan lainnya yang sah.
  • Perolehan lain yang sah : Hibah, Pembelian, Bangun Serah Guna, Bangun Guna Serah.
  • Pembangunan Bangunan Gedung Negara (BGN) berbasis anggaran kinerja bukan proyek
pembiayaan pembangunan bgn

Biaya Pembangunan BGN:

  • BiayaPekerjaanStandar
  • BiayaPekerjaan Non Standar

StandarHargaSatuanTertinggi per M2:

  • StandarHarga BGN KlasifikasiSederhanadanTidakSederhana
  • StandarHargaBangunanRumah Negara
  • DitetapkanolehBupati/Walikotasecaraberkala/tahunberdasarkanspesifikasiteknisdanklasifikasi BGN

KomponenBiaya Pembangunan:

  • BiayaKonstruksiFisik
  • BiayaPerancangan (Design)
  • BiayaPengawasan/ManajemenKonstruksi
  • BiayaPengelolaanProyek

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

slide5

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

Pembiayaan Bangunan tertentu:

  • Pembangunan > 1 tahun anggaran
  • Bangunan dengan Desain Prototipe
  • Bangunan dengan Desain Berulang

Prosentase Komponen Biaya Pembangunan:

DiperhitungkandariBIAYA KONSTRUKSI FISIK

  • Bangunan Sederhana
  • Bangunan Tidak sederhana
  • Bangunan Khusus

Biaya Pekerjaan Non-Standar

  • Dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar, dengan terlebih dahulu berkonsultasi kepada instansi Teknis PU;
  • Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi /pengawasan, dihitung berdasarkan billing-rate
slide6

KEPPRES No. 42 Tahun 2002Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara

Pasal 14

(1) Dalam melaksanakan belanja negara dilakukan standardisasi

komponen kegiatan termasuk harga satuannya.

(2) Standardisasi harga satuan digunakan untuk menyusun pembiayaan kegiatan-kegiatan yang diusulkan dalam dokumen anggaran.

(3) Dalam penyusunan standardisasi harga satuan, sedapat mungkin

menggunakan data dasar yang bersumber dari penerbitan resmi

Badan Pusat Statistik, departemen/lembaga, dan

pemerintah daerah.

slide7

KEPPRES No. 42 Tahun 2002TentangPedomanPelaksanaanAnggaranPendapatandanBelanja Negara

(4) Penetapan standardisasi dilakukan secara berkala oleh :

a. Menteri Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan menteri/

pimpinan lembaga terkait untuk standardisasi harga satuan umum,

satuan biaya langsung personil dan non personil untuk kegiatan jasa

konsultasi;

.

b. Menteri/pimpinan lembaga untuk standardisasi harga satuan pokok

kegiatan departemen/lembaga yang bersangkutan;

c. Gubernur/bupati/walikota dengan memperhatikan pertimbangan dari

instansi terkait untuk standardisasi harga satuan pokok kegiatan

daerah provinsi/kabupaten/kota yang bersangkutan;

.

d. Bupati/walikota untuk standardisasi harga satuan bangunan gedung

negara untuk keperluan dinas seperti kantor, rumah dinas, gudang,

gedung rumah sakit, gedung sekolah, pagar dan bangunan fisik

lainnya.

slide8

PEMBIAYAAN PEMBANGUNAN BGN:

SKEMATIK

Klasifikasi

Standar Luas

BIAYA PEKERJAAN

STANDAR

Standar Jumlah Lantai

PEMBANGUNAN

BANGUNAN BARU

HSBGN

Non-StandarBgn + Lingk

PERAWATAN

BANGUNAN

BIAYA PEKERJAAN

NON STANDAR

Non-StandarLainnya

Non-StandarFungsiKhusus

slide9

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

A. Klasifikasi Bangunan Gedung Negara

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 5,

1. Klasifikasibangunangedungnegaradidasarkanpada

kompleksitas.

2. Klasifikasibangunangedungnegarameliputibangunan

sederhana, bangunantidaksederhana, danbangunankhusus.

a. Bangunansederhana, merupakanbangunangedungnegara

denganteknologidanspesifikasisederhana.

b. Bangunantidaksederhana, merupakanbangunangedung

negaradenganteknologidanspesifikasitidaksederhana.

c. Bangunankhusus, merupakanbangunangedungnegara

denganfungsi, teknologi, danspesifikasikhusus.

3. Ketentuan lebih lanjut mengenai klasifikasi bangunan gedung

negara diatur dengan Peraturan Menteri.

slide10

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

PENGERTIAN

PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

BANGUNAN SEDERHANA

adalah bangunan gedung negara dengan karakter sederhana serta

memiliki kompleksitas dan teknologi sederhana Masa penjaminan

kegagalan bangunannya adalah selama 10 (sepuluh) tahun

BANGUNAN TIDAK SEDERHANA

adalah bangunan gedung negara dengan karakter tidak sederhana

serta memiliki kompleksitas dan/atau teknologi tidak sederhana

Masa penjaminan kegagalan bangunannya adalah selama paling

singkat 10 (sepuluh) tahun

BANGUNAN KHUSUS

adalah bangunan gedung negara yang memiliki penggunaan dan

persyaratan khusus, yang dalam perencanaan dan pelaksanaannya

memerlukan penyelesaian/teknologi khusus Masa penjaminan

kegagalan bangunannya paling singkat 10 (sepuluh) tahun

slide11

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

KlasPenggunaanBangunan

  • BangunanGedung Kantor yang sudahadadisainprototipe-nya / sd. 2 lantai
  • RumahDinasTipe C,D, dan E
  • Pelayanankesehatan: Puskesmas
  • Pendidikan: lanjutandandasar sd. 2 lantai

SEDERHANA

  • BangunanGedungKantor belumadaprototipe -nya / diatas 2 lantai
  • RumahDinasTipe A & B, atau C,D & E yang bertingkat
  • RumahSakitKlas A & B
  • Universitas/Akademi

TIDAK

SEDERHANA

  • Istana Negara/Wisma Negara
  • Instalasi Nuklir
  • Laboratorium
  • Bangunan Monumental

KHUSUS

slide12

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Klasifikasi bangunan khusus, ditetapkan berdasarkan rincian anggaran biaya (RAB) yang dihitung tersendiri sesuai dengan kebutuhan dan kewajaran harga yang berlaku.

slide13

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

B. Standar Luas Bangunan Gedung Negara

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 6, 7, 8, 9.

1. Standar luas gedung kantor;

a. Standar luas ruang gedung kantor, adalah:

1). Rata-rata 10 (sepuluh) meter persegi per personel

(Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan tidak sederhana)

2). Rata-rata 9,6 (sembilan koma enam) meter persegi per

personel (Catt: Untuk Klasifikasi Bangunan sederhana)

b. Bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang pelayanan,

luasnya dihitung secara tersendiri berdasarkan analisis

kebutuhan

c. Rincian standar luas ruang gedung kantor dan ruang penunjang

tercantum dalam lampiran I.

(Penambahan 25%Luas Ruang Untuk Sirkulasi)

2. Ketentuan lebih lanjut mengenai Standar Luas bangunan gedung

negara diatur dengan Peraturan Menteri.

slide14

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

B. STANDAR LUAS BGN

1. GEDUNG KANTOR

a. klasifikasi sederhana rata-rata sebesar 9,6 m2 per - personil;

b. klasifikasi tidak sederhana rata-rata sebesar 10 m2 per- personil;

c. ruang-ruang khusus atau ruang pelayanan masyarakat,

kebutuhannya dihitung secara tersendiri (studi kebutuhan ruang)

diluar luas ruangan untuk seluruh personil yang akan ditampung

2. RUMAH NEGARA

Tipe Luas Bangunan Luas lahan

Khusus 400 m2 1 000 m2

A 250 m2 600 m2

B 120 m2 350 m2

C 70 m2 200 m2

D 50 m2 120 m2

E 36 m2 100 m2

slide16

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

STANDAR LUAS BANGUNAN GEDUNG KANTOR

A. RUANG KANTOR

slide17

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

B. RUANG PENUNJANG

Keterangan :

  • Untuk ruang kantor / ruang penunjang Gubernur disetarakan dengan ruang kantor / ruang penunjang Menteri.
  • Untukruangkantor / ruangpenunjangWalikota/Bupatidisetarakandengan
  • ruangkantor / ruangpenunjangEselon IA.
  • Untukruangkantor / ruangpenunjangAnggota DPRD disetarakandenganruangkantor / ruangpenunjangEselon IIA.
slide18

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Keterangan:

  • Standarluasruangtersebutdiatasmerupakanacuandasar, yang dapat
  • disesuaikanberdasarkanfungsi/sifattiapeselon/jabatan.
  • LuasruangkerjauntukSatuanKerjadanJabatanFungsionaldihitung
  • tersendirisesuaidengankebutuhan di luarstandarluastersebut di atas.

3. Untuk bangunan gedung kantor yang memerlukan ruang-ruang khusus atau

ruang pelayanan masyarakat, seperti Kantor Pelayanan Pajak, Kantor

Pelayanan Perbendaharaan Negara, kebutuhannya dihitung tersendiri, di luar

standar luas tersebut di atas.

slide19

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

  • Keterangan
  • Untuk:
  • a. Rumah Jabatan Gubernur disetarakan dengan RumahTipe Khusus, kecuali
  • luas tanah 2000m2.
  • b. Rumah Jabatan Bupati/Walikota disetarakan denganRumah Negara Tipe A,
  • kecualiluastanah 1000m2.
  • Rumah Jabatan Gubernur/Bupati/Walikota dapat ditambahkanluas ruang untuk
  • Ruang Tamu Besar/Pendopo yang dihitungsesuai kebutuhan dan kewajaran.
  • Sepanjang tidak bertentangan dengan luasan persil yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah, toleransikelebihan tanah yang diizinkan untuk:
  • - DKI Jakarta : 20 %
  • -Ibukota Provinsi : 30 %
  • - Ibukota Kabupaten/Kota: 40 %
  • - Pedesaan : 50 %
  • 3. Untuk rumah susun negara yang dibangun dalam wujud rumah
  • susun, luas per unit bangunannya diperhitungkan dengan
  • mengurangi luas garasi mobil (untuk tipe Khusus, A, dan B).
  • Kebutuhan garasi mobil disatukan dalam luas parkir basement
  • dan/atau halaman
slide20

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

C. Standar Jumlah Lantai Bangunan Gedung Negara

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 10.

1. Jumlah lantai bangunan gedung negara ditetapkan paling

banyak 8(delapan) lantai.

2. Jumlah lantai rumah negara yang tidak berupa rumah susun

ditetapkan paling banyak 2 (dua) lantai.

3. Bangunan gedung negara yang dibangun lebih dari 8 (delapan)

lantai harus mendapatpersetujuanterlebih dahulu dari

Menteri.

4. Jumlah lantai bangunan gedung negara yang berpengaruh

pada Koefisien /faktor pengalijumlah lantai bangunan,

besarannya ditetapkan oleh Menteri.

slide21

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Tabel Koefisien / Faktor Pengali Jumlah Lantai bangunan, sbb:

slide22

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

D. Standar Harga Satuan Tertinggi Bangunan Gedung

Negara (HSBGN)

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 15.

  • StandarHargaSatuanTertinggiBangunanGedung Negara
  • Standarhargasatuantertinggibangunangedung
  • negaraditetapkansecaraberkalaolehBupati/Walikota.
  • Standarhargasatuantertinggibangunangedung
  • negarauntukProvinsi DKI Jakarta ditetapkanoleh
  • Gubernur DKI Jakarta.
  • Standar harga satuan tertinggi bangunan gedung negara
  • dihitung berdasarkan formula perhitungan standar harga
  • satuan tertinggi yang ditetapkan oleh Menteri.
slide23

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

D. STANDAR HARGA SATUAN TERTINGGI

(HSBGN)

Bab IV. B PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

Standar Harga Satuan Tertinggi merupakan biaya per-m2

pelaksanaan konstruksi maksimum untuk pembangunan bangunan gedung negara, khususnya untuk pekerjaan standar bangunan gedung negara, yang meliputi pekerjaan struktur, arsitektur dan finishing, serta utilitas bangunan gedung negara.

Standar Harga Satuan Tertinggi pembangunan bangunan gedung negara ditetapkan secara berkala untuk setiap kabupaten/kota oleh Bupati/Walikota setempat, khusus untuk Provinsi DKI Jakarta ditetapkan oleh Gubernur.

slide24

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

MODEL FORMULA HSBGN

∑ VnXHn

HSBGN =

Ltb X K

HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN

Vn : Kuantitas (Volume) komponen bangunan Pek.

Standar

Ltb : Luas total lantai bangunan

Hn : Harga komponen bangunan Pek. Standar

K : Koefisien jumlah lantai

slide25

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

Standar Harga Satuan Tertinggi ditetapkan sesuai dengan

klasifikasi, lokasi, dan tahun pembangunannya, yang terdiri atas:

  • Pembangunan Bangunan Gedung Negara Klasifikasi
  • Sederhana dan Tidak Sederhana
  • Pembangunan Bangunan Rumah Negara
  • Pembangunan Pagar Bangunan Gedung Negara

PEKERJAAN STANDAR bangunan gedung negara meliputi

pekerjaan :

  • Struktur
  • Arsitektur
  • Finishing
  • Utilitas
slide27

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TABEL A1

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN GEDUNG PEMERINTAH/LEMBAGA TINGGI/TERTINGGI NEGARA

slide30

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

TABEL A2

SPESIFIKASI TEKNIS BANGUNAN RUMAH NEGARA

slide32

PERSYARATAN BANGUNAN GEDUNG NEGARA

*) pembiayaannya tidak termasuk dalam standar harga satuan tertinggi per-m2, dan harus

dianggarkan tersendiri sebagai biaya non-standar.

1. Untuk Rumah Negara klas C, D, dan E, pelaksanaan pembangunannya disamping seperti

ketentuan pada tabel tersebut diatas, dibangun berdasarkan "Dokumen Pelelangan Disain

Prototip Daerah Setempat" yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya atau meng

gunakan disain Perum Perumnas yang telah disetujui oleh Direktorat Jenderal Cipta Karya.

2. Untuk bangunan rumah negara yang dibangun dalam bangunan gedung bertingkat banyak

(rumah susun), maka ketentuan-ketentuan teknisnya mengikuti ketentuan teknis untuk

bangunan gedung negara sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Apabila bahan-bahan tersebut sukar diperoleh atau harganya tidak sesuai, dapat diganti

dengan bahan lain yang sederajat tanpa mengurangi persyaratan fungsi dan mutu dengan

pengesahan Instansi Teknis Setempat.

slide33

PENGELOLA TEKNIS

Pengelolaan Teknis

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 11.

  • Setiap pembangunan bangunan gedung negara yang dilaksanakan oleh kementerian/lembaga/SKPD harus mendapat bantuan teknis dalam bentuk pengelolaan teknis.
  • Pengelolaan teknis dilakukan oleh tenaga pengelola
  • teknis yang bersertifikat.
  • Tenaga pengelola teknis bertugas membantu dalam
  • pengelolaan kegiatan pembangunan bangunan
  • gedung negara di bidang teknis administratif.
  • Ketentuan lebih lanjut mengenai pengelolaan teknis
  • diatur dengan Peraturan Menteri.
biaya pembangunan bgn
BIAYA PEMBANGUNAN BGN

BIAYA PEKERJAAN

STANDAR

BIAYA

PEMBANGUNAN

BGN

BIAYA PEKERJAAN

NON-STANDAR

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

pekerjaan standar bgn
PEKERJAAN STANDAR BGN
  • Pekerjaan Standar BGN
  • meliputi pekerjaan : struktur, arsitektur , finishing, utilitas
  • Dihitung berdasarkan:
  • standar harga satuan tertinggi berdasarkan klasifikasi bangunan gedung negara;
  • koefisien faktor pengali jumlah lantai bangunan; dan
  • luas bangunan

Biaya Pek. Standar = (HSBGN) (K) (Ltb)

HSBGN : Standar Harga Satuan Tertinggi BGN

Ltb : Luas total lantai bangunan

K : Koefisien jumlah lantai

PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 14

slide36

PEKERJAAN NON STANDAR

  • Biaya Pekerjaan Non Standar
  • PERPRES No. 73 Tahun 2011 Pasal 16
  • - dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
  • Total biaya non-standar maksimum 150% dari total biaya standar BGN
  • Ketentuan lebih lanjut diatur dengan Peraturan Menteri

Biaya Pek. Non Standar

PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

- dihitung berdasarkan rincian volume kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar , setelah berkonsultasi kepada Instansi Teknis setempat;

- Besarnya biaya perencanaan, manajemen konstruksi, pengawasan pekerjaan non-standar, dihitung (berdasarkan billing-rate)

slide37

PEKERJAAN NON STANDAR

Biaya non-standar digunakan untuk:

1. Perizinan selain IMB;

2. Penyiapan dan pematangan lahan;

3. Peningkatan arsitektur dan/atau struktur bangunan;

4. Pekerjaan khusus kelengkapan bangunan;

5. Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan

(greenbuilding);dan/atau

6. Penyambungan utilitas

slide38

Total biaya tertinggi pekerjaan non-standar maksimum sebesar 150%dari biaya pekerjaan standar, dan dapat berpedoman pada :

slide39

BIAYA NONSTANDAR FUNGSI KHUSUS

KOEFISIEN/FAKTOR PENGALI

BANGUNAN/RUANG DENGAN FUNGSI KHUSUS

BAB IV.D.2 Permen PU No. 45/PRT/M/2007

slide40

BIAYA NONSTANDAR LAINNYA

Biaya non-standar lainnya,meliputi biaya untuk:

  • Penyiapan lahan;

b. Pematangan lahan;

c. PenyusunanRencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL)

d. Penyusunan rencana induk (masterplan);

e. Penyusunanstudi Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);

f. Biaya PenyambunganUtilitas (Air, Listrik, Telpon,ddsb);

g. Penyelidikan tanah yang terperinci;

  • Biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan
  • untuk perjalanan dinas ke wilayah/lokasi kegiatan yang sukar
  • pencapaiannya/dijangkau olehsarana transportasi (remote area);
  • Perizinan-perizinan khusus karena sifat bangunan, lokasi/letak
  • bangunan, ataupun karena luas lahan;

j. ……………….

slide41

BIAYA NONSTANDAR LAINNYA

  • Biaya Konsultan studi penyusunan program pembangunan
  • bangunan gedungnegara, untuk bangunan gedung yang
  • penyusunannya memerlukan keahlian konsultan;
  • Biaya Konsultan VE, apabila Satuan Kerja menghendaki
  • pelaksanaan VEdilakukan oleh konsultan independen;
  • Biaya Pekerjaan khusus bangunan gedung ramah lingkungan (green building);

Biaya non-standar lainnyadihitung berdasarkankebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.

biaya keseluruhan bangunan
BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN

BIAYA PEKERJAAN

STANDAR

HSBGN

BIAYA

KONSTRUKSI FISIK

BIAYA PEKERJAAN

NON STANDAR

max 150% dari HSBGN

Perpres 73 Pasal 16, (3)

BIAYA MK/

BIAYA PENGAWASAN

BIAYA

PERENCANAAN

BIAYA PENGELOLAAN KEGIATAN

BIAYA KESELURUHAN BANGUNAN

slide43

BIAYA KONSTRUKSI FISIK

Bab IV. C.1.d PERMEN PU No. 45/PRT/M/2007

Biaya konstruksi fisik ditetapkan (dalam kontrak) dari hasil pelelangan maksimum sebesar biaya konstruksi fisik yang tercantum dalam dokumen pembiayaan bangunan gedung negara, yang di dalamnya termasuk biaya :

1) pelaksanaan pekerjaan di lapangan (material, tenaga, dan alat);

2) jasa dan overhead;

3) lzin Mendirikan Bangunan (IMB)

4) pajak dan iuran daerah lainnya; dan

5) biaya asuransi selama pelaksanaan konstruksi.

terima kasih
TERIMA KASIH

TERIMA KASIH

KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Jalan Pattimura No. 20 - Kebayoran Baru - Jakarta 12110 Telp (021) 724 4040 - Fac (021) 7251058