pola kebijakan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PowerPoint Presentation
Download Presentation
POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 15

POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) - PowerPoint PPT Presentation


  • 238 Views
  • Uploaded on

POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID). A. Zaini Bisri ( Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah). Kewajiban Badan Publik. M enyediakan dan memberikan i nformasi p ublik ; M embangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi ;

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)' - ayita


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
pola kebijakan kelembagaan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi ppid

POLA KEBIJAKAN KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)

A. ZainiBisri

(KomisiInformasiProvinsiJawa Tengah)

kewajiban badan publik
Kewajiban Badan Publik
  • Menyediakan dan memberikan informasi publik;
  • Membangun dan mengembangkan sistem informasi dan dokumentasi;
  • Menetapkan peraturan ttg SOP layanan informasi publik;
  • Menetapkan dan memutakhirkan Daftar Informasi Publik;
  • Menunjuk dan mengangkat PPID;
  • Menyediakan sarana & prasarana layanan informasi publik
  • Menetapkan standar biaya salinan informasi publik;
  • Menganggarkan pembiayaan;
  • Memberikan tanggapan atas keberatan;
  • Membuat dan mengumumkan laporan layanan informasi;
  • Melakukan evaluasi dan pengawasan pelaksanaan layanan informasi publik
tugas tanggung jawab ppid
Tugas & Tanggung Jawab PPID
  • PPID secaraumumbertanggungjawab di bidang layanan informasi publik yang meliputi proses penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan pelayanan informasi publik.
struktur mekanisme ppid
Struktur & Mekanisme PPID

Badan Publik

Satuan Kerja

Unit Pelayanan

Jika informasi termasuk dalam daftar informasi yang dikecualikan maka keberatan diajukan ke atasan langsung PPID (Pimpinan BP)

Penetapan

  • Melakukan uji konsekuensi
  • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan BP (Strategis)

PPID k

Jika informasi termasuk dalam daftar informasi yang terbuka dan berada di satuan kerja yang bersangkutan maka keberatan diajukan ke pimpinan Satker

PPID p

  • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Satker

List inf. Yg dikecualikan

List inf. Yg dikecualikan

Jika informasi termasuk dalam daftar informasi yang terbuka dan berada di unit pelayanan teknis maka keberatan diajukan ke pimpinan Unit Pelayanan

  • Bertanggung jawab atas pelayanan informasi di lingkungan Unit Layanan

PPID p

regulasi internal di tingkat kabupaten kota
Regulasi Internal di Tingkat Kabupaten / Kota
  • Keputusan Bupati / Wali Kota tentang Organisasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kabupaten / Kota;
  • Peraturan Bupati / Wali Kota tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  • Keputusan Bupati / Wali Kota tentang Daftar Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten / Kota;
  • Keputusan Bupati / Wali Kota tentang Standar Biaya Perolehan Informasi Publik;
  • Surat Keputusan PPID tentangTata Cara Pelayanan (Penyebarluasan) InformasiPublik di LingkunganKabupaten / Kota.
slide10
Kerangka Hukum untuk Membuat

Regulasi Internal di Badan Publik

slide11
Kerangka Sistem/Regulasi (apa saja regulasi yang diperlukan, dibuat)

Budgeting (advokasi anggaran agar cukup)

Struktur & SDM (buat struktur organisasi layanan informasi yang efektif = KISS [Keep in Short and Simple], ada spesialisasi dan capacity building utk SDM)

Networking/Kerja Sama (bangun jaringan kerja sama, buat forum PPID untuk koordinasi dan penyamaan persepsi)

Sarana-Prasarana (Meja Informasi, Papan Pengumuman, Website, ICT dll) [pengadaan, peremajaan, pemutakhiran sapras, dll)

Content & Layanan Informasi (peningkatan jumlah penyediaan dokumentasi informasi yg terbuka dari waktu ke waktu, layanan permintaan informasi meningkat, dll)

Rencana Kerja

slide12
BP masih terkesan ”serampangan” dalam mengecualikan informasi.

BP masih mengecualikan informasi hanya atas dasar ”commonsense”, subjektifivitas, tanpa dasar yang kuat dalam mengecualikan informasi, sehingga tak jelas mana yang merupakan ”rahasia sesungguhnya (the genuine secrecy)”, atau hanya sekadar rahasia birokrasi (bereucratic secrecy), atau rahasia politik (political secrecy).

Banyak kasus pengecualian informasi tetapi tidak disertai alasan pengecualian yang kuat, sehingga gagal dipertahankan dalam sidang-sidang ajudikasi KI

Cara Mengecualikan Informasi

slide14
RAHASIA INFORMASI PRIBADI

Akta otentik dan wasiat

Riwayat dan kondisi anggota keluarga

Riwayat, kondisi & perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seorang

Kondisi keuangan, aset, pendapatan (kecuali bagi pejabat publik), dan rekening bank seseorang (kecuali atas permintaan Mabes Polri)

Hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang, dan/atau

Catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal