peran sekwan dalam pemberantasan korupsi di indonesia l.
Download
Skip this Video
Download Presentation
PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 35

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA - PowerPoint PPT Presentation


  • 384 Views
  • Uploaded on

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA. Abdullah Hehamahua Penasihat KPK (Banjarmasin, 18 Maret 2010). KEHIDUPAN BANGSA YANG CERDAS KESEJAHTERAAN UMUM MASYARAKAT YANG AMAN, DAMAI & TENTERAM MENGGERAKAN LAHIRNYA KETERTIBAN DUNIA.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSI DI INDONESIA' - ata


Download Now An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
peran sekwan dalam pemberantasan korupsi di indonesia

PERAN SEKWAN DALAM PEMBERANTASAN KORUPSIDI INDONESIA

Abdullah Hehamahua

Penasihat KPK

(Banjarmasin, 18 Maret 2010)

tujuan kemerdekaan
KEHIDUPAN BANGSA

YANG CERDAS

KESEJAHTERAAN

UMUM

MASYARAKAT YANG

AMAN, DAMAI & TENTERAM

MENGGERAKAN

LAHIRNYA

KETERTIBAN DUNIA

TUJUAN KEMERDEKAAN

MASYARAKAT

MADANI

  • Sistem
  • Hajat hidup
  • Kualitas anggota
  • masyarakat
subjek pemberantasan korupsi
Subjek Pemberantasan Korupsi

Aparat

Pemerintah

Good

Governance

Good Corporate

Governance

Good Civil Society

Governance

Sektor Swasta

Masyarakat

Komitmen Semua

Pihak

dampak korupsi 1
Dampak Korupsi (1)
  • Terhadap Perekonomian Nasional
  • Laju pertumbuhan ekonomi yg masih lamban
  • 49 % penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. 2/3 penduduk Indonesia mengkonsumsi makanan kurang dari 2.100 kalori per hari (survey WB)
  • Negara masih bergantung pada hutang luar negeri
  • Kebocoran dana pembangunan dan pungutan tidak resmi dari biaya produksi masih tinggi
slide5

2

1

4

3

dampak korupsi 2
Dampak Korupsi (2)

b. Terhadap Sumber Daya Alam

  • Minyak akan habis sebelum tahun 2030

(52.5% konsumsi enerji bergantung pada BBM. Subsidi untuk 62 juta kiloliter BBM tahun 2005 menghabiskan hampir 20% APBN. 70 juta rakyat Indonesia setiap malam kegelapan, tanpa listrik)

  • Hutan sudah dalam keadaan stadium 4 (1,6 juta hektar hutan dibabat setiap tahun, 39% habitat alami musnah)
  • 50 juta penduduk miskin di perkotaan tidak memiliki akses terhadap air bersih. Penyediaan air bersih saat ini baru menjangkau 9% dari total penduduk Indonesia
  • Pencemaran laut dan hilangnya potensi kelautan sebagai primadona perekonomian nasional
  • Bencana alam marak secara nasional
slide7

2

1

4

3

slide8

2

1

3

dampak korupsi 3
Dampak Korupsi (3)

c. Terhadap Keamanan & Keutuhan Negara

  • Terjadi konflik vertikal & horisontal (18.910 orang meninggal dalam kerusuhan dari tahun

1998 – 2001)

  • Terjadi isu “sara” dalam setiap Pilkada
  • Tuntutan daerah tertentu untuk merdeka, atau merubah bentuk negara kesatuan kepada negara federal (Masyarakat Bengkalis, akhir tahun 2006, meminta bergabung dengan Malaysia)
slide10

2

1

4

3

dampak korupsi 4
Dampak Korupsi (4)

d. Terhadap Sosial Budaya

  • Keretakan kehidupan rumah tangga
  • Lahir generasi yang split personality
  • Lahir budaya keganasan
  • Lahir budaya hedonisme
slide12

2

1

4

3

jenis korupsi
Jenis Korupsi
  • Material Corruption
  • Political Corruption
  • Intellectual Corruption
korupsi berdasarkan motif
Korupsi Berdasarkan Motif
  • Corruption by Need
  • Corruption by Greed
  • Corruption by Opportunity
  • Corruption by Exposure
bentuk perbuatan korupsi
Bentuk Perbuatan Korupsi
  • Perbuatan yang merugikan keuangan/perekonomian negara
  • Suap Menyuap
  • Penggelapan
  • Pemerasan
  • Perbuatan Curang
  • Perbenturan Kepentingan
  • Gratifikasi
slide16

Koordinasi

(Pasal 7)

Supervisi

(Pasal 8)

TUGAS

KPK

(Pasal 6)

Penyelidikan,

Penyidikan &

Penuntutan

(Pasal 11)

Monitoring

(Pasal 14)

Pencegahan

(Pasal 13)

peran tata pemerintahan yang baik good governance dalam percepatan pencegahan korupsi
Peran Tata Pemerintahan yang Baik (Good Governance)

dalam Percepatan Pencegahan Korupsi

prinsip prinsip good governance tarif
Prinsip-Prinsip Good Governance (TARIF)‏
  • TRANSPARANSI
  • AKUNTABILITAS
  • RESPONSIBILITAS
  • INDEPENDENSI
  • FAIRNESS (KEADILAN)‏
slide19

Percepatan Pemberantasan Korupsi

Diktum Umum

UU

Korupsi

UNCAC

(UU 7/2006)‏

  • LHKPN
  • Penetapan Kinerja
  • Peningkatan kualitas

pelayanan publik

  • Penetapan program dan

wilayah bebas korupsi

  • Pengadaan barang dan jasa
  • Kesederhanaan dinas & pribadi
  • Dukungan thd upaya

penindakan korupsi

  • Kerjasama dengan KPK:kajian

sistem yang koruptif

  • Peningkatan pengawasan

& pembinaan aparatur

INPRES 5/2004

Diktum Khusus

RANasional-

PK

  • Uji coba e-proc
  • Pengawasan pajak, bea

cukai, PNBP, anggaran

  • Penyusunan RAN – PK
  • Kormonev Inpres 5/2004
  • Sinkronisasi & optimalisasi

upaya pemberantasan TPK

  • Penerapan GCG
  • Pendidikan anti korupsi
  • Kampanye anti korupsi
  • Optimalisasi upaya penyidikan

& penuntutan

  • Penerapan GG, yanblik

Tiga Pilar

Pemerintah

Swasta

Masyarakat

RADaerah-

PK

RAIndividu-

PK

slide20

Diktum-diktum Inpres 5/2004

  • Ke-1 & 2 : LHKPN
  • Ke-3: penetapan kinerja dengan target dan indikator kinerja.
  • Ke-4: peningkatan kualitas pelayanan publik melalui transparansi & standarisasi persyaratan, penyelesaian, dan biaya.
  • Ke-5: penetapan program dan wilayah bebas korupsi.
  • Ke-6: pelaksanaan Keppres 80/2003 untuk mencegah pemborosan.
  • Ke-7: kesederhanaan & penghematan dalam kedinasan dan kehidupan pribadi.
  • Ke-8 : dukungan pada POLRI, Kejaksaan, dan KPK (informasi dan ijin pemeriksaan)‏
  • Ke-9: pengkajian sistem yang berpotensi menimbulkan TPK, bekerjasama dengan KPK.
  • Ke-10: peningkatan pengawasan dan pembinaan aparatur.
slide21

Upaya Pencegahan Korupsi di tingkat Lokal: Promosi Good Governance

Melalui Pendekatan Percontohan “Island of Integrity”

Pelaksanaan penerapan manajemen berbasis kinerja

Pelaksanaan pemberantasan korupsi pada proses pengadaan barang & jasa

Pelaksanaan mekanisme pengaduan masyarakat

Pelaksanaan peningkatan kapasitas pemerintah daerah

Pelaksanaan reformasi pelayanan sektor publik

Pemberian akses informasi

Pelaksanaan mobilisasi publik melalui pendidikan dan peningkatan kesadaran anti korupsi

Pelaksanaan pelatihan dan bantuan teknis

Pelaksanaan pertukaran informasi korupsi.

derajat daya saing daerah hasil studi kppod
Derajat Daya Saing DaerahHasil studi KPPOD
  • Pelayanan publik bidang ekonomi merupakan masalah yang dihadapi oleh daerah.
  • Di 12 dari 243 daerah waktu rata-rata untuk mendapatkan sertifikat tanah memerlukan lebih dari 6 (enam) bulan.
  • Pelaku usaha mengalami hambatan untuk mendapatkan izin usaha terutama mengenai prosedur yang rumit, waktu yang lama, dan biaya.
  • 2/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota telah melakukan tindakan tegas untuk memberantas korupsi.
  • Masih ada 1/3 pelaku usaha berpendapat bahwa bupati/walikota terlibat dalam aktivitas korupsi bagi kepentingan pribadinya.
daya saing global global competitiveness index laporan world economic forum
Daya Saing Global(Global Competitiveness Index)Laporan World Economic Forum
  • Daya saing global Indonesia menurun:
    • peringkat 50 di 2006,
    • peringkat 55 di tahun 2007 dan
    • peringkat 55 di tahun 2008.
  • Daya saing Indonesia yang semakin lemah diakibatkan oleh variabel institusi yang diukur dari praktek etika dan korupsi serta inefisiensi birokasi serta adanya persoalan kualitas infrastruktur dan distrosi pasar terutama dalam hal jumlah prosedur dan waktu yang diperlukan untuk memulai usaha,
  • Membuat Indonesia tidak menarik buat pelaku usaha
lokasi penelitian
LOKASI PENELITIAN

54 Pemerintah Kabupaten/Kota di Wilayah Jawa, Kalimantan, Bali, Sulawesi, Sumatera.

  • Sampel lokasi ditentukan secara purposive, dengan memperhatikan:
    • Kab/kota yang memiliki unit layanan PDAM
    • Proporsional terhadap jumlah kab/kota di masing-masing provinsi (Kalimantan, Bali, Sulawesi)
    • Memperhatikan kategori HDI dan PDRB
metodologi
METODOLOGI
  • Unit Layanan yang diteliti:
    • Layanan Perizinan (IMB dan SIUP)
    • Layanan Non-Perizinan (KTP)
    • Layanan Air Minum (PDAM)
  • Responden

-Merepresentasi pendapat pengguna layanan dan pendapat institusi pemberi layanan.

skor rata rata per unit layanan
SKOR RATA-RATA PER UNIT LAYANAN

Rata-rata skor integritas layanan publik yang paling tinggi

adalah PDAM (7.30), disusul KTP (6.42), kemudian SIUP (6.38) dan yang paling kecil IMB (6.35)

kabupaten kota dengan skor terendah pada semua layanan
KABUPATEN/KOTA DENGAN SKOR TERENDAH PADA SEMUA LAYANAN

Dari segi pengalaman integritas, terdapat 14 kabupaten/kota yang dinilai

publik dengan skor “merah”.

slide33

Pemkab Sragen

KEBIJAKAN PRO INVESTASI

  • Kantor Pelayanan Terpadu:
      • Melayani 52 perijinan & 10 non-perijinan
      • Waktu maksimal satu ijin12 hari
      • Rata-rata 400 ijin/bulan
  • Tahun 2002 (sebelum KPT) ke 2003:
      • Investasi industri mikro, kecil & menengah:
        • meningkat dari Rp.30,7 M menjadi Rp. 35,2 M (16,6%)‏
      • Investasi Industri besar meningkat:
        • dari Rp. 110 M menjadi Rp. 394,8 M (213%)‏
      • Penyerapan tenaga kerja:
        • meningkat dari 28.976 orang menjadi 41.800 orang (44,29%)‏

Sumber: Kompas, 22 Sep. 2006

PAD (Pendapatan Asli Daerah)‏

Sumber: Pemkab Sragen

sekwan kpk
SEKWAN & KPK
  • Mengkoordinasi koleksi LHKPN anggota Dewan
  • Mengendalikan warung jujur di kantor DPRD
  • Menggelar work shop peningkatan kinerja anggota Dewan
  • Melaksanakan pengawasan dini dalam sistem keuangan Dewan
  • Menjadikan daerahnya sebagai island of integrity
  • Melaporkan anggota Dewan yang terindikasi korupsi kepada aparat penegak hukum
slide35

Terima kasih

Katakan TIDAK pada korupsi