1 / 18

KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014

KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014. Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, 28 Oktober 2013. Tema Pembangunan 2014 ( Buku I RKP 2014). Tema pembangunan 2014 : “ MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN ”. Isu Strategis Prioritas Nasional ke-9 :

armand-dyer
Download Presentation

KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. KEBIJAKAN DAK BIDANG LH 2014 Sekretaris Kementerian Lingkungan Hidup Jakarta, 28 Oktober 2013

  2. Tema Pembangunan 2014 (Buku I RKP 2014) • Tema pembangunan 2014 : “MEMANTAPKAN PEREKONOMIAN NASIONAL BAGI KESEJAHTERAAN RAKYAT YANG BERKEADILAN”

  3. Isu Strategis Prioritas Nasional ke-9 : • Pengendalian perubahan iklim melalui: (a) pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK); (b) pelaksanaan Rencana Aksi Daerah Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAD-GRK); dan (c) penerbitan Inpres baru sebagai tindak lanjut Inpres No. 10 tahun 2011 tentang Penundaan Pemberian Izin Baru dan Penyempurnaan Tata Kelola Hutan Alam Primer dan Lahan Gambut. • Peningkatan kualitas lingkungan melalui: (a) peningkatan kualitas air; (b) peningkatan kualitas udara di perkotaan; (c) peningkatan ketaatan industri dalam pengendalian pencemaran air dan udara; dan (d) peningkatan tutupan hutan dan lahan.

  4. Kebijakan Pembangunan 2014 (Buku II RKP 2014) • Bidang Sumber Daya Alam dan LH : • penurunan beban pencemaran lingkungan dan penekanan laju kerusakan SDA dan lingkungan hidup, dengan perkuatan peran aktif daerah melalui mekanisme Dana Dekonsentrasi, Tugas Pembantuan, dan Dana Alokasi Khusus (DAK) • peningkatan pengelolaan keanekaragaman hayati dan rehabilitasi kawasan yang rusak • penegakan hukum, penguatan tata kelola lingkungan, serta peningkatan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam perbaikan kualitas lingkungan hidup

  5. Pendanaan Lingkungan Hidup Sumber Pendanaan Daerah (APBD) APBN Dekon/ TP PenurunanBebanPencemaran PengendalianKerusakanLingkungan Sinkronisasi DAK PeningkatanKapasitasPengelolaan SDA &LH PHLN

  6. Prioritas DAK Bid LH meningkatkanpenyelenggaraantanggungjawabdanperanKab/Kota dalamPELAKSANAAN SPM bidanglingkunganhidupdanmendukungupaya ADAPTASI dan MITIGASI PERUBAHAN IKLIM melengkapisarana & prasaranafisikperlindungandanpengelolaanlingkunganhidupdiKabupaten/Kota IKU LINGKUNGAN HIDUP 2014 PENURUNAN BEBAN PENCEMARAN PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN PENINGKATAN KAPASITAS PSDA & LH

  7. DAK BID LH 2014 SPM ADAPTASI & MITIGASI PERUBAHAN IKLIM Penurunan beban pencemaran dan kerusakan LH PENCEGAHAN PENCEMARAN AIR INFRASTRUKTUR HIJAU • IPAL • Biogas • 3R • Taman Kehati • Taman Hijau • Rehabilitasi Area Kritis

  8. Kriteria Distribusi DAK • Memenuhi kriteria fiskal  penting untuk memahami posisi kinerja fiskal daerah masing-masing dan melakukan self-assessment • Memenuhi kriteria teknis  memperhatikan bobot setiap kriteria : • Ketaatan pelaporan dan peningkatan mutu laporan pelaksanaan DAK memiliki bobot paling besar untuk kelulusan kriteria teknis

  9. Tipologi Sarana & Prasarana yang Dibiayai DAK 2014 • Sarpras yang memberikan kontribusi langsung pada pencapaian IKU pengelolaan lingkungan hidup • Sarpras yang manfaatnya terasa langsung di masyarakat • Sarpras pelayanan yang berfungsi optimal dan mampu dioperasikan dengan baik dan mandiri

  10. KebijakanLingkupKegiatan DAK Bidang LH 2014 • Mendorong percepatan pengadaan Sarpras yang langsung berkontribusi pada pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan • Mendorong wilayah-wilayah ekosistem strategis (terutama 11 DAS dan 15 danau prioritas) untuk mengutamakan kegiatan yang terkait dengan pengendalian kerusakan lingkungan dan konservasi

  11. Melaksanakan penundaan sarpras pengawasan dan pemantauan dengan pertimbangan : • Dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap optimalisasi pemanfaatan sarpras yang telah diadakan (2006-2013) dan kontribusinya terhadap prestasi capaian SPM daerah • Dilakukan penyempurnaan kebijakan pengembangan sarpras pengawasan dan pemantauan nasional, terutama untuk periode 2015-2019 • Dilakukan updating atas standar dan panduan pelaksanaan yang ada agar sesuai perkembangan teknologi dan kebutuhan

  12. Kegiatan DAK Bidang LH 2014 3.Sarana PrasaranaPerlindunganFungsiLingkungan • SumurresapandanLubangresapanbiopori • Pengolahgulmadanpembuatan media tanam (bitumen) • Pencegahlongsor/turap • Embung (kolamtampungan air) • Penangkapendapan (sedimen trap) • Penanamanpohondi area kritis 1. SaranaPrasaranaPengendalianPencemaranLingkungan • IPAL UKM • IPAL Komunal • Unit pengolahsampah 3 R 2.Sarana PrasaranaAdaptasidanMitigasiPerubIklim • Taman Hijaudan Taman Kehati • Mangrove danvegetasipantai/sungai • Terumbukarangbuatan (artificial reef) • Biogas • Pengumpul gas landfill di TPA

  13. PertimbanganPemilihanKegiatan DAK Bidang LH • Berkontribusilangsungpada target penurunanbebanpencemarandankerusakanlingkunganhidup • Sesuai prioritas penanganan masalah lingkungan hidupyang dihadapi; • Sesuaikondisilingkunganhidupsetempat; • Sesuaidenganperencanaandaerah; • Didukunganggarandansumberdayamanusiasetempat agar terciptakemandirian

  14. Pelaksanaan DAK Bidang LH Menteri melakukan penetapan kebijakan teknis, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan DAK Bidang LH. • PROVINSI Menteri melimpahkan pelaksanaan pembinaandanpengawasankepadaGubernurmelaluimekanisme pemanfaatan dana dekonsentrasi bidang lingkungan hidup tahun anggaran 2014, dalam bentuk: • koordinasi perencanaan pemanfaatan; • pembinaanteknis; • pemantauan dan evaluasi. • Unit terkait KLH dan PPE Melaksanakanpengawasandanevaluasiterhadappembinaandanpemantauan yang dilaksanakanoleh Provinsi dalam bentuk: • pedomandanstandar; • rapatkerjateknis; • bimbingan teknis.

  15. ALOKASI DAK BIDANG LH 2006 s/d 2014

  16. PEMANTAUAN DAN PENGAWASAN KEWAJIBAN PELAPORAN MENLH Bahan evaluasi dan Perencanaan DAK Bid LH kedepan Pemantauan & Evaluasi Online e- MONEV Bidang LH

  17. PrinsipPenyelenggaraan E-MONEV Mendorongtransparansikinerjadaerah MemudahkanKab/Kota dalammelaporkanrealisasi DAK bidang LH danmengurangipenggunaankertas MemudahkanPropinsi, PPE dan KLH untukmendapatkanrekapitulasirealisasi DAK bidang LH. Membantu proses penentuankegiatandanperencanaanbelanjadenganmengacupadaJuknis DAK bidang LH. Meminimalisirpemilihankegiatandanpelaksanaanbelanja yang tidaksesuaidenganJuknis Standarisasidalampelaporanrealisasi DAK bidang LH.

  18. Terima Kasih

More Related