html5-img
1 / 36

Penghasilan Konsep, Pengakuan, dan Realisasi

Penghasilan Konsep, Pengakuan, dan Realisasi. A. Pengertian Penghasilan. Penghasilan adalah suatu penambahan aktiva / penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi Pendapatan ( Revenues )

arawn
Download Presentation

Penghasilan Konsep, Pengakuan, dan Realisasi

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. PenghasilanKonsep, Pengakuan, dan Realisasi

  2. A. PengertianPenghasilan Penghasilan adalah suatu penambahan aktiva / penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan entitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Penghasilan meliputi • Pendapatan ( Revenues ) • Keuntungan ( Gains )

  3. Terdapat dua Pendekatan Pendefinisian Penghasilan. • Pendekatan Sumber ( Source concept of income ) • Pendekatan Pertambahan ( Acretion concept of income )

  4. B. PengakuandanPengukuranPenghasilan • Prinsip Umum Secara umum penghasilan diakui pada saat realisasi transaksi yaitu, • Penghasilan dari transaksi penjualan peoduk diakui pada tanggal pada tanggal penjualan (tanggal penyerahan produk kepada pembeli ) • Penghasilan dari pemberian jasa diakui pada saat jasa dilakukan dan dibuatkan fakturnya. • Imbalan atas penggunaan aktiva atau sumber ekonomis perusahaan, seperti bunga, sewa dan royalti, diakui sejalan dengan berlalunya waktu (accrual) atau pada saat penggunaan aktiva.

  5. 2. PengecualianTerhadapPrinsipUmum Dalamkeadaantertentu, pengakuanpenghasilandapatmenyimpandariprinsipumumsepertiberikut • Penghasilandiakuipadasaatselesainyaprosesproduksi. • Penghasilandiakuisecaraproporsionalselamatahapproduksi. • Penghasilandiakuipadasaatpembayaranditerima. • Penghasilandaripenjualankonsinyasi

  6. Pengukuran Penghasilan menggunakan : • Exchange Value, yaitu pengukuran penghasilan dengan menggunakan nilai tukar dari barang dan jasa • Nilai tukar berupa kas (Cash Ekuivalent) , yang diterima dari transaksi penghasilan dibedakan menjadi transaksi kapital ( Capital Transaction ) dan transaksi penghasilan (Revenue Transaction)

  7. C. PengakuanPenghasilan : MetodeAkrualdanKas • Untuk menentukan kapan penghasilan diterima atau diperoleh , UU Perpajakn menunjuk kepada metode pembukuan ( yang diselengagarakan oleh Wajib Pajak berdasarkan akrual dan kas basis. • Pendekatan Akrual mengakui penghasilan pada saat diperoleh. • Pendekatan kas mengakui penghasilan pada saat diterima

  8. Menurut Metode Akrual, hak untuk menerima sejumlah imbalan ( uang ) dari pemberian jasa (atau dari penjualan barang ) sudah diakui sebagai penghasilan, karena terjadi realisasi transaksi. • Menurut Metode Kas, hak untuk menerima sejumlah imbalan ( uang ) dari pemberian jasa (penjualan barang) belum diakui sebagai penghasilan karena belum terjadi realisasi (pembayaran) dari hak tersebut.

  9. Sehubungan dengan penghitungan PKP, metode kas dapat dipakai untuk menggeser penghasilan dari satu ke lain tahun untuk memperoleh penghematan pajak. Untuk menetralisasi hal itu, ketentuan pajak menyatakan untuk keperluan perpajakan metode kas harus dimodifikasi sebagai berikut : • Penghitungan jumlah penjulan dalam suatu periode harus meliputi seluruh penjualan, baik yang tunai maupun tidak. • Pengeluaran untuk memperoleh harta yang dapat disusutkan atau hak – hak yang dapat diamortisasi Harus dikapitalisai dan dikurangkan dari penghasilan bruto melalui depresiasi dan amortisasi.

  10. Beberapa katagori penghasilan atau sektor usaha tampak diaplikasikan metpde kas basis dalam pengakuan penghasilan, yaitu : 1. Penghasilan dari pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan yang diperoleh perusahaan real estate yang dikenakan pajak penghasilan final 5 % ( rumah pada umumnya ) atau rumah 2 % ( rumah sederhana dan sangat sederhana yang kemudian berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 506/KMK.04/1996 dibebaskan dari penerimaan bruto.

  11. 2. Penghasilan dari persewaan tanah dan atau bangunan yang berupa tanah, rumah, rumah susun, partemen, kondominium, gedung perkantoran, rumah kantor, rumah toko, gudang, dan industri yang dikenakan pajak final 6% (untuk WP badan ) atau 10 % (WP Orang Pribadi ) dari penerimaan bruto. 3. Penghasilan dari bunga deposito / tabungan dan diskonto sertifikat Bank Indonesia yang dikenakan pajak final 15% pada saat diterima. 4. Penghasilan dari penjualan saham dan obligasi di bursa efek 5. Penghasilan perusahaan pelayaran yang dikenakan pajak final 1,2% (WPDN) atau 2,64% (WPLN) 6. Penghasilan para penyalur rokok yang dikenakan pajak final 0,1 % dari transaksi pembelian bruto 7. Penghasilan perusahaan yang melakukan usaha dengan pola kerja sama dengan PT Telkom yang dikenakan pajak fianl 5 %

  12. D. PenghasilanSebagaiObjekdanBukanObjekPajak Penghasilan yang termasuk Objek Pajak: • Gaji, upah, tunjangan, honorarium, komisi, bonus, gratifikasi, uang pensiun, dan imbalan sehungan dengan pekerjaan yang lain. • Hadiah dari undian, atau pekerjaan, atau kegiatan dan penghargaan, • Laba Usaha • Keuntungan penjualan atau pengalihan harta, termasuk pengalihan harta perseroan kepada persero dan sebaliknya, dari likuidasi, penggabungan, peleburan, penukaran, pemecahan, dan pengambilalihan usaha, dan dari hibah, bantuan atau sumbanagan selain kepada badan keagamaan, pendidikan, sosial, pengusaha kecil,dan kopersi • Penerimaan kembali pembayaran pajak yang dibebankan sebagai biaya • Bunga, deviden, royalti, dan sewa dari harta

  13. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala • Keuntungan dari pembebasan utang • Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva • Iuran berdasarkan volume kegiatan usaha atau pekerjaan bebas anggota yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggota yang terdiri dari wajib pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. • Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak.

  14. Penghasilan yang bukan merupakan Objek Pajak • Warisan, hibah (yg diterima oleh badan keagamaan, pendidikan, dan sosial atau pengusaha kecil tertentu termasuk koperasi ) atau bantuan yang tidak ada hubungannya dengan usaha dan pekerjaan pihak yang bersangkutan. • Harta (termasuk setoran tunai) yang diterima perseroan, persekutuan, atau badan sebagai pengganti saham atau penyertaan modal, • Dividen yang diterima oleh perseroan dalam negeri, koperasi, yayasan, BUMN dan BUMD • Bunga obligasi yang ditreima atau diperoleh perusahaan reksa dana • Pembagian keuntungan (setelah pajak) dari perseroan komanditer, firma, kongsi, dan persekutuan • Bagian laba dari perusahaan tertentu yang diperoleh dari perusahaan modal ventura

  15. E. PengakuanPenghasilanUntukBeberapaJenis Perusahaan • Perusahaan Kontraktor Penghasilan diakui berdasarkan pendekatan kemajuan pekerjaan ( Percentage of completion contract method ) tanpa memperhatikan jangka waktu penyelsaian kontrak. Persentase penyelesaian itu dapat diukur berdasarkan pendekatan biaya atau penyelesaian fisik. • Perusahaan Leasing Penghasilan Lessor yang dikenakan pajak penghasilan merupakan sebagian dari pembayaran sewa guna usaha dengan hak opsi yang berupa imbalan jasa sewa guna usaha • Perusahaan Real Estate • Penghasilan dari kontrak sewa dengan sistem build – operate and reansfer atau build and tranfer dengan berbagai variasinya.

  16. Bebanpajaktangguhandanpendapatanpajaktangguhan • Beban PPh terdiri dari beban pajak kini dan tangguhan/pendapatan pajak tangguhan • Pajak kini (current tax) adlh jumlah PPh terutang atas Penghasilan kena Pajak pada satu periode • Beban pajak tangguhan akan menimbulkan kewajiban pajak tangguhan sedangkan pendapatan pajak tangguhan menimbulkan aset pajak tangguhan

  17. Asetpajaktangguhan • Asetpajaktangguhan (deferred tax aset) timbuljikabedawaktumenyebabkanterjadinyakoreksipositifsehinggabebanpajakmenurutakuntansilebihkecildaripadabebanpajakmenurutperaturanperpajakan • AsetpajaktangguhanadljumlahPPhterpulihkanpadaperiodemendatangsbgakibatadanyaperbedaantemporerygblhdikurangkandansisakompensasikerugian

  18. Kewajibanpajaktangguhan • Kewajibanpajaktangguhan (diferred tax liabilities) timbuljikabedabedawaktumenyebabkanterjadinyakoreksinegatifdsehinggabebanpajakmenurutakuntansilbhbesardaripadabebanpajakmenurutperpajakan • KewajibanpajaktangguhanadljumlahPPhterutangutkperiodemendatangsbgakibatadanyaperbedaantemporerkenapajak

  19. Pencatatandanpenyajian • Jurnal utk mencatat timbulnya aset pajak tangguhan: • Jurnal utk mencatat timbulnya kewajiban pajak tangguhan

  20. Penyajian dalam laporan keuangan: Laba sebelum PPh xxx PPh: a.Pajak kini xxx b.Pajak tangguhan xxx xxx Laba setelah PPh xxx

  21. Contoh : • Laba sebelum pajak thn 2008 = Rp.900juta. Koreksi fiskal atas laba tsb adl sbb: • Pendapatan bunga deposito Rp.60juta • Beban jamuan tanpa daftar nominatif Rp.40 juta • Penyusutan fiskal lebih kecil RP.15juta drpd penyusutan komersial • Angsuran PPh 25 Rp.20juta perbulan Pertanyaan: • Tentukan Penghasilan kena pajak • Tentukan PPh kurang byr atau lbh • Tentukan aset/kewajiban pajak tangguhan • Buatlah jurnal dan penyajiannya

  22. Data LaporanKeuangan PT AnginTahun 2010 • labakomersialsblmpajak Rp.1.200.000.000 • Koreksipositif: -bebanpemberiannatura Rp.50.000.000 -penyusutanbangunankantor RP.230.000.000 -pendapatansewa Rp.10.000.000 -sanksibungapajak Rp.45.000.000 c. Koreksinegatif -Amortisasi 60.000.000 -pendapatanjasagiro Rp.30.000.000 -penyusutanbangunanpabrik 100.000.000

  23. lanjutan • Data lainnyaberupakreditpajak: PPhpsl 22 Rp.30.000.000 PPhPsl 23 Rp.5.000.000 PPhPsl 24 Rp.50.000.000 PPhpsl 25 Rp.100.000.000 Soal: • HitungPenghasilanKenaPajak • HitungPajakterutangdanpajakkurang /lbhbayar • Tetapkanasetpajaktangguhan • Susunlahjurnaldanpenyajianlap.keuangan

  24. Jawab: • Perhitunganpajakterutang: Labakomersialsblmpajak Rp.1.200.000.000 Koreksiperbedaantetap: -bebanpemberiannatura 50.000.000 -pendapatansewa 10.000.000 -sanksibungapajak 45.000.000 -pendapatangiro(30.000.000) Rp.75.000.000 Rp,1.275.000.000 Koreksiperbedaanwaktu: -penysutanbangunankntr 230.000.000 -amortisasi ( 60.000.000) -penysutnbngnanpabrik(100.000.000) Rp. 70.000.000 a. Penghasilankenapajak Rp.1.345.000.000

  25. b. PPh terutang dan PPh krg/lbh byr • Total PPh terutang 28% x Rp.1.345.000.000 376.600.000 • PPh terutang 376.600.000 • Kredit pajak: -PPh 22 30.000.000 -PPh 23 5.000.000 -PPh 24 50.000.000 85.000.000 PPh terutang yg dbyr sendiri 291.600.000 PPh psl 25 100.000.000 PPh kurang byr 191.600.000

  26. c. Aset pajak tangguhan= 28% x Rp.70.000.000 = 19.600.000 d. Ayat jurnalnya: PPh badan Pajak kini 376.600.000 Aset pajak tangguhan 19.600.000 pendapatan pajak tangguhan 19.600.000 pph 22 dbyr dmuka 30.000.000 pph 23 dbyr dimuka 5.000.000 pph 24 dbyr dmuka 50.000.000 pph 25 dbyr dmuka 100.000.000 pph 29 terutang 191.600.000 Penyajian lap.keuangannya: Laba komersial sblm pjak: 1.200.000.000 Pajak Penghasilan: Pajak Kini 376.600.000 Pajak Tangguhan 19.600.000 - 357.000.000 - Laba komersial bersih 843.000.000

  27. Psl 31 E UU PPh • Contoh 1: • Peredaran bruto PT Y dalam tahun pajak 2009 sebesarRp4.500.000.000,00 dengan Penghasilan Kena Pajak sebesarRp500.000.000,00. • Penghitungan pajak yang terutang: Seluruh Penghasilan Kena Pajak yang diperoleh dari peredaran bruto tersebut dikenakan tarif sebesar 50% dari tarif Pajak Penghasilan badan yang berlaku karena jumlah peredaran bruto PT Y tidak melebihi Rp4.800.000.000,00. • Pajak Penghasilan yang terutang: • 50% x 28% x Rp500.000.000,00 = Rp70.000.000,00

  28. Psl 31 E UU PPh • Contoh 2: Peredaranbruto PT X dalamtahunpajak 2009 sebesar Rp30.000.000.000,00 denganPenghasilanKenaPajaksebesar Rp3.000.000.000,00. PenghitunganPajakPenghasilan yang terutang: • JumlahPenghasilanKenaPajakdaribagianperedaranbruto yang memperolehfasilitas: (Rp4.800.000.000: Rp30.000.000.000 x Rp3.000.000.000= Rp480.000.000 • JumlahPenghasilanKenaPajakdaribagianperedaranbruto yang tidakmemperolehfasilitas: • Rp3.000.000.000– Rp480.000.000= Rp2.520.000.000 • PajakPenghasilan yang terutang: • Jadi, PajakPenghasilan yang terutangadalah : • Atas PKP Rp480.000.000 = 50% x 28%) x Rp480.000.000= Rp 67.200.000 • Atas PKP Rp2.520.000.000 = 28% x Rp2.520.000.000,00 = Rp705.600.000JumlahPajakPenghasilan yang terutang Rp772.800.000

  29. PPh 21 • Subjek pajak yang diambil dari PPH pasal 21 adalah Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai, Pegawai Tetap, Pegawai dengan WP Luar Negeri, Pegawai Lepas, Penerima Pensiun, Penerima Honorarium, Penerima Upah. • Sedangkan Objek yang diambil dari PPH Pasal 21 adalah sebagai berikut: 1. Penghasilan yang diterima oleh wajib pajak berupa gaji, uang pensiun, dll. 2. Penghasilan yang diterima secara tidak teratur. 3. Upah harian, upah mingguan, upah satuan dan upah borongan. 4. Uang tembusan pesangon. 5. Honorarium, uang saku.

  30. PPh 21 • Berikut merupakan PTKP dan Juga PKP untuk tahun 2013 : • PTKP St. WP                   Rp. 24.300.000,- St Kawin                Rp.  2.025.000,- St. Istri Bekrj.       Rp. 24.300.000,- St. Tanggungan      Rp. 2.025.000,- (max. @ 3 orang) • PKP 5%         => x 0 - 50Jt 15%       => x 50Jt - 250Jt 25%       => x 250Jt - 500Jt 30%       => x 500Jt - (…) • Untuk Biaya jabatan tahun 2013 Max. Rp. 500.000

  31. Contoh PPh 21 • Budi Karyanto pegawai pada perusahaan PT Candra Kirana, menikah tanpa anak, memperoleh gaji sebulan Rp3.000.000,00. PT Candra Kirana mengikuti program Jamsostek, premi Jaminan Kecelakaan Kerja dan premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja dengan jumlah masing-masing 0,50% dan 0,30% dari gaji. PT Candra Kirana menanggung iuran Jaminan Hari Tua setiap bulan sebesar 3,70% dari gaji sedangkan Budi Karyanto membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar 2,00% dari gaji setiap bulan. Disamping itu PT Candra Kirana juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT Candra Kirana membayar iuran pensiun untuk Budi Karyanto ke dana pensiun, yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan, setiap bulan sebesar Rp100.000,00, sedangkan Budi Karyanto membayar iuran pensiun sebesar Rp50.000,00. Pada bulan Juli 2013 Budi Karyanto hanya menerima pembayaran berupa gaji.  Penghitungan PPh Pasal 21 bulan Juli 2013 adalah sebagai berikut:

  32. Jawab: Gaji   3.000.000,00 Premi Jaminan Kecelakaan Kerja       15.000,00 Premi Jaminan Kematian   9.000,00 Penghasilan bruto   3.024.000,00 Pengurangan : • Biaya jabatan     5% x 3.024.000,00 151.200,00   • Iuran Pensiun 50.000,00   • Iuran Jaminan Hari Tua 60.000,00 261.200,00 Penghasilan neto sebulan   2.762.800,00 Penghasilan neto setahun     12 x 2.762.800,00 =  33.153.600,00 PTKP     • untuk WP sendiri 24.300.000,00   • tambahan WP kawin 2.025.000,00 26.325.000,00 Penghasilan Kena Pajak setahun   6.828.600,00 Pembulatan   6.828.000,00 PPh terutang     5%x6.828.000,00 = 341.400,00   PPh Pasal 25     341.400,00 : 12   28.452,00

  33. Jurnal: • Pada saat pemotongan pajak atas pembayaran gaji tiap bulan: Gaji 3.024.000 Iuran pensiun terutang 50.000 Iuran JHT 60.000 PPh 21 terutang 341.400 kas 2572600 • Perusahaan menyetor ke kas negara dan pembayaran uang pensiun dan JHT via bank PPh 21 terutang 341400 Iuran JHT 60.000 Iurang Pensiun 50.000 kas/bank 451400

  34. Jurnal PPh 25 • PPh 25 28.452 kas/bank 28.452

  35. PPh 23 • PT Nara membayar bunga pinjaman kpd PT NN sebesar Rp.200.000.000 atas pembayarn tsb dptg PPh 23 sebesar 15% dari jumlah bruto Saat pembayaran bunga Biaya bunga 200.000.000 PPh 23 30.000.000 Kas 170.000.000 Saat penyetoran ke kas negara PPh 23 terutang 30.000.000 kas 30.000.000 PT NN: Saat menerima bunga Kas 30.000.000 PPh 23 30.000.000 penghasilan bunga Saat pengkreditan Pph terutang 30.000.000 pph 23 30.000.000

  36. PPh Final • Bapak surya mendapatkan hadiah undian sebesar Rp.100.000.000 Jurnalnya: Kas/bank 75.000.000 PPh final 25.000.000 hadiah undian 100.000.000

More Related