1 / 45

PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU

PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU. Disampaikan pada : Sosialisasi anggota AKLI DIY. LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI. DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA. Construction Services Development Board of Yogyakarta Special Region. Mekanisme Sertifikasi Permohonan SBU.

ahmed-cain
Download Presentation

PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript

  1. PENERIMAAN Dokumen Permohonan SBU Disampaikan pada : Sosialisasi anggota AKLI DIY LEMBAGA PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA Construction Services Development Board of Yogyakarta Special Region

  2. Mekanisme Sertifikasi Permohonan SBU Mekanisme sertifikasi usaha jasa konstruksi terbagi dalam 4 (empat) bagian yaitu : • Pemeriksaan kelengkapan berkas dokumen permohonan, • Penelitian kelengkapan isi dan substansi setiap berkas yang kemudian disebut sebagai kegiatan “verifikasi”, • Pemeriksaan keabsahan setiap berkas yang kemudian disebut sebagai kegiatan “validasi” • Penilaian kelayakan klasifikasi dan kualifikasi terhadap permohonan klasifikasi dan kualifikasi badan usaha. Kegiatan 1,2, dan 3 merupakan tanggung jawab asosiasi dalam menfasilitasi permohonan SBU anggotanya , dimana pelaksanaan pekerjaan dilakukan oleh “PETUGAS VERIFIKATOR DAN VALIDATOR” Kegiatan 4 merupakan tugas dari AKBU

  3. Diagram alir Sertifkasi SBU • BUJK mengajukan permohonan SBU • Pemeriksaan kelengkapan berkas • Tidak lengkap di kembalikan setelah diberi catatan. • Penelitian kelengkapan isi dan substansi berkas selanjutnya disebut “verifikasi” • Tidak sesuai isi dan substansi di kembalikan setelah diberi catatan. • Penelitian keabsahan setiap isi dan substansi berkas selanjutnya disebut “validasi” • Tidak sesuai kriteria “validasi” di kembalikan setelah diberi catatan. • Penilaiain kelayakan klasifikasi dan kualifkasi • Penilaian yang tidak sesuai kembali ke BU •  Registrasi

  4. Kelengkapan Berkas Dokumen Permohonan Berkas Administrasi Berkas Tenaga Kerja Berkas Keuangan Berkas Pengalaman

  5. Kriteria “Tersedia (ADA)” pada Checklist • Berkas bentuk surat dan formulir • Menggunakan format yang dipersyaratkan. • Terisi data • Tertera data Tempat, tanggal dan ditandatangani oleh direksi BU • Menggunakan kop surat BU bila dipersyaratkan. • Berkas Lampiran • Masa berlaku dokumen belum kadaluarsa kecuali SBU. • Data dalam berkas tidak di coret atau dirubah. • Tertera data tempat, tanggal dan ditandatangani oleh lembaga berwenang • Menggunakan kop surat dari lembaga penerbit . • Klarifikasi Berkas • Dapat diminta menunjukkan dokumen asli. • Bila diperlukan dapat dilakukan kunjungan ke kantor Badan Usaha

  6. PENGERTIAN VERIFIKASI - VALIDASI • Verifikasi adalah pemeriksaan, penelitian dan pengujian akurasi dan ketepatan semua data yang dipersyaratkan dan tertera pada suatu berkas atau dokumen yang kemudian menjadi objek pengujian dalam validasi. • Validasi adalah suatu tindakan pembuktian keabsahan, melalui tata cara kriteria pembuktian yang sesuai pada Obyek data yang diperoleh dari hasil verifikasi. Sasaran/target dari pelaksanaan validasi ini adalah bahwa seluruh obyek pengujian tersebut akan senantiasa memenuhi persyaratan peraturan dan perundang-undangan. • Verifikasi – validasi suatu berkas mempunyai data telusur dengan berkas lainnya dalam suatu dokumen, dan bila tidak ditemukan serta diperlukan pembuktian dapat di konfirmasikan kepada lembaga atau pihak terkait.

  7. Verifikasi – Validasi Berkas Permohonan SBU • Dokumen Permohonan SBU yang telah memenuhi persyaratan yang diatur dalam Peraturan LPJK yang wajib melalui proses verifikasi validasi mencakup : • Berkas Adminstrasi Badan Usaha • Berkas Keuangan Badan Usaha. • Berkas SDM Badan Usaha. • Berkas Pengalaman Pekerjaan.

  8. Berkas Adminstrasi Permohonan SBU Surat Permohonan SBU. Surat Pernyataan Badan Usaha. Formulir Data Administrasi. SBU Anggaran Dasar Pendirian Anggaran Dasar perubahan Pengesahan instansi berwenang NPWP Ijin Domisili atau SITU

  9. 1. Verifikasi , validasi Surat Permohonan Perubahan kasifikasi-kualifikasi

  10. 2. Verifikasi , validasi Surat Pernyataan

  11. 3. Verifikasi , validasi Form Data Adminstrasi

  12. 4. Verifikasi , validasi SBU

  13. 5. Verifikasi , validasi AD Pedirian AD Pendirian PT PMDN AD Pendirian Koperasi

  14. 5. Verifikasi , validasi AD Pedirian AD Pendirian PT PMA AD Pendirian Fima atau CV

  15. 6. Verifikasi , validasi AD Perubahan

  16. UU no. 40/2007 tentang PT

  17. 7. Verifikasi , validasi Pengesahan AD (PT)

  18. 7. Verifikasi , validasi Pengesahan AD (Koperasi)

  19. 8. Verifikasi , validasi NPWP

  20. 9. Verifikasi , validasi Ijin Domisili atau SITU Lembaga penerbit dan Format SITUmasih beragam

  21. Verifikasi – Validasi Berkas pengurus & tenaga kerja • Berkas pengurs dan tenaga kerja Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : • Formulir data pengurus • Formulir data penanggung jawab • Formulir data tenaga kerja • Surat pernyataan bukan pegawai negeri • Surat pernyataan penanggung jawab & perikatan kerja • Daftar Riwayat Hidup • Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Ijin Kerja Terbatas warga negara asing (KITAS) • SKA/SKTK

  22. 1. Formulir Data pengurs

  23. 2. Formulir Data Penanggung Jawab (PJBU,PJT,PJB)

  24. 3. Formulir Data Tenaga Kerja

  25. 4. Surat Pernyataan bukan pegawai negeri

  26. 5. Surat Pernyataan Penanggung Jawab (PJT,PJB)

  27. 6. Riwayat Hidup (PJT, PJB)

  28. 7. KTP dan KITAS (Pengurus, PJBU, PJT, PJK)

  29. Verifikasi – Validasi Berkas Keuangan • Berkas Keuangan Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : • Formulir Data Keuangan • Neraca Keuangan Badan Usaha • Laporan Keuangan Audit Konsultan Publik • Surat Pemberitahuan Pajak Tahunan (SPT Tahunan)

  30. 1. Verifikasi – Validasi Formulir data keuangan

  31. 2. Verifikasi – Validasi Neraca Keuangan

  32. 3. Verifikasi – Validasi Laporan Keuangan

  33. Verifikasi – Validasi Berkas Pengalaman Pekerjaan • Berkas Pengalaman Pekerjaan Permohonan SBU yang memerlukan verifikasi dan validasi meliputi : • Kontrak Pekerjaan • Berita Acara Serah Terima Pertama (PHO) • Formulir Pengalaman, merupakan pengelompokan 1 (satu) kontrak atau lebih dimana lingkup pekerjaan yang tertuang dalam kontrak dapat dipersamakan dengan kemampuan melaksanakan pekerjaan yang ditetapkan pada setiap subklasifikasi (sub-bidang) pekerjaan konstruksi

  34. 1. Verifikasi – Validasi Kontrak Pekerjaan

  35. 2. Verifikasi – Validasi PHO

  36. 3. Verifikasi – Validasi Formulir Pengalaman

  37. Pokok-pokok Kriteria Penilaian Data Administrasi Akte Perusahaan Srt. Ket Domisili / SITU NPWP PJBU BU Lingkup Usaha Jenis Usaha Cek Nama, Alamat BadanHukum BukanBdnHkm CekMasaBerlaku PT Koperasi CV, Fa • PengesahanMenKumHam • CekTglPengesahan UU No. 40 (16-8-2007) Pengesahan Pengadilan Negeri

  38. UU No. 40/2007

  39. Pokok-pokok Kriteria Penilaian KEUANGAN Kekayaan Bersih (Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011) Pelaksana Perencana & Pengawas P : maks. 50 jt K1: >50 jt – 200 jt K2 : >200 jt – 350 jt K3: >350 jt – 500 jt M1: >500 jt – 2 M M2: >2 M – 10 M B1: >10 M – 50 M B2: >50 M – taktbts P : - K1 : Min. 50 jt K2 : Min. 100 jt M1 : Min. 150 jt M2 : Min. 300 jt B : Min. 500 jt KB = Modal disetor + SelisihkembaliAktivatetap + Labaditahan

  40. Pengalaman BU (Pelaksana) Pokok-pokok Kriteria Penilaian Kelengkapan Dokumen Evaluasi Kesesuaian K/SK Kriteria Kualifikasi (Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011) cekpermohonan K/SK Kontrak BA PHO/FHO Komulatif NPt Dikelompokkan M1 = 833 jt M2 = 3,33M B1 = 16,66 M B2 = 83,33 M P = Tp K1 = Tp K2 = 1 M K3 = 1,75 M M1 = 2,5 M M2 = 10 M B1 = 50 M B2 = 250 M Addendum RAB SSP/SPT Pajak Hitung NPs = Is/Io x NPho • Validasi dokumen : • Tgl Perolehan Pek. (10 th. terakhir) • Kebenaran/keabsahan dokumen TentukanNPt Hitung KD KD = 3 x NPt JumlahPaketSesaat (KP) P : 1 K1, K2, K3 : 5 M1, M2, B1, B2 : 6 atau 1,2 N (N=jml. Paketsesaatterbanyak 5 th. Terakhir)

  41. Tenaga Kerja / SDM (Pelaksana) Pokok-pokok Kriteria Penilaian PJBU PJT PJK K1,K2,K3 Tertera diAktePerush Surat Pernyataan Bukan PNS SKA/SKTK Srt. Pernyataan Srt. Pernyataan Bolehdirangkapoleh PJT/PJBU P, Kecil 1 org SKT P : Tk 1 K1: Tk 3 K2 : Tk 2 K3 :Tk 1 Perikatan Kerja Perikatan Kerja PT => Dirut/Direktur Koperasi => Pengurus BknBdnHuk=>Pimp. BU M1,M2 Bukan PNS Bukan PNS SKA, terpisahdariPJT/PJBU, bolehmerangkap 2 K Fc. Ijazah Fc. Ijazah Fc. Ijazah M, B 1 org SKA M1 : AhliMuda M2 : AhliMadya B1 : AhliMadya (3 tahun) B2 : Ahli Madya (6 tahun) Fc. KTP Fc. KTP Fc. KTP B1,B2 CV CV NPWP SKA/K, terpisahdariPJT/PJBU, NPWP NPWP

  42. Kemampuan BU (Lamp. 3 Permen PU 08/PRT/M/2011) Pokok-pokok Kriteria Penilaian Pelaksana Maks. Juml SK, K Kemamp. Melaks. Pek. P : SKTdimiliki K1 : 4 SK , 2 K K2 : 6 SK , 2 K K3 : 8 SK , 3 K M1 : 10 SK , 4 K M2 : 12 SK , 4 K B1 : 14 SK , 4 K B2 : takterbatas P : 0 s.d300jt K1 : 0 s.d 1 M K2 : 0 s.d 1,75 M K3 : 0 s.d 2,5 M M1 : 0 s.d 10 M M2 : 0 s.d 50 M B1 : 0 s.d 250 M B2 : takterbatas

  43. TERIMA KASIH ATAS PERHATIANNYA

More Related