kejaksaan agung ri n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
KEJAKSAAN AGUNG RI PowerPoint Presentation
Download Presentation
KEJAKSAAN AGUNG RI

Loading in 2 Seconds...

play fullscreen
1 / 65

KEJAKSAAN AGUNG RI - PowerPoint PPT Presentation


  • 857 Views
  • Uploaded on

KEJAKSAAN AGUNG RI. KEJAKSAAN AGUNG RI = KEJAKSAAN RI ?. www.kejaksaan.go.id. TERMINOLOGI HUKUM DALAM BAHASA INGGRIS. ATTORNEY GENERAL’S OFFICE PUBLIC PROSECUTION SERVICE SUPREME PEOPLE’S PROCURATORATE OFFICE STATE ATTORNEY OFFICE SOLICITOR GENERAL CROWN SOLICITOR.

loader
I am the owner, or an agent authorized to act on behalf of the owner, of the copyrighted work described.
capcha
Download Presentation

PowerPoint Slideshow about 'KEJAKSAAN AGUNG RI' - acton-cummings


An Image/Link below is provided (as is) to download presentation

Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author.While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server.


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript
kejaksaan agung ri
KEJAKSAAN AGUNG RI

KEJAKSAAN AGUNG RI = KEJAKSAAN RI ?

www.kejaksaan.go.id

terminologi hukum dalam bahasa inggris
TERMINOLOGI HUKUM DALAM BAHASA INGGRIS
  • ATTORNEY GENERAL’S OFFICE
  • PUBLIC PROSECUTION SERVICE
  • SUPREME PEOPLE’S PROCURATORATE OFFICE
  • STATE ATTORNEY OFFICE
  • SOLICITOR GENERAL
  • CROWN SOLICITOR
terminologi hukum bahasa belanda
TERMINOLOGI HUKUM BAHASA BELANDA

Officier van Justitie

OpenbaareMinistrie

Magistraat

sejarah adhyaksa
SEJARAH ADHYAKSA

Majapahit: Dhyaksa, Adhyaksa, Dharma Adhyaksa

Mataram: Jaksa/Jeksa

Cirebon: JaksaPepitu

era hindia belanda
ERA HINDIA BELANDA

Nederland Indies: JaksaAgungpadaMahkamahAgung, JaksapadaPengadilanTinggi, JaksapadaPadaPengadilanNegeri

MagistraatdanHulpMagistraat

OpenbaarMinistrie

Oficier van Justitie

RV, HIR, RBG

era pendudkan jepang
ERA PENDUDKAN JEPANG

Undang-UndangpemerintahzamanpendudukantentaraJepang No. 1/1942, yang kemudiandigantioleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensikejaksaanituberadapadasemuajenjangpengadilan, yaknisejakSaikooHoooin (pengadilanagung), KoootoooHooin (pengadilantinggi) danTihoooHooin (pengadilannegeri). Padamasaitu, secararesmidigariskanbahwaKejaksaanmemilikikekuasaanuntuk:

Mencari (menyidik) kejahatandanpelanggaran

MenuntutPerkara

Menjalankanputusanpengadilandalamperkarakriminal.

Menguruspekerjaan lain yang wajibdilakukanmenuruthukum

HIR untuksemuagolongan

era kemerdekaan
ERA KEMERDEKAAN

Pasal II AturanPeralihan UUD 1945, yang diperjelasolehPeraturanPemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinyamengamanatkanbahwasebelum Negara R.I. membentukbadan-badandanperaturannegaranyasendirisesuaidenganketentuanUndang-UndangDasar, makasegalabadandanperaturan yang adamasihlangsungberlaku.

KejaksaansepertizamanhindiaBelanda minus RV

era orde lama
ERA ORDE LAMA

UU No. 15 Tahun 1961 tentangKetentuan - KetentuanPokokKejaksaan RI

DepartemenKejaksaan

KejaksaanRepublik Indonesia sebagaialat Negara penegakhukumdalammenyelesaikanrevolusisebagaialatrevolusi yang terutamabertugassebagaipenuntutumum

era orde baru
ERA ORDE BARU

UU No. 5 Tahun 1991

Kejaksaan Republik Indonesia yang adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang

JaksaAgungpejabatsetingkatMenteridananggotaKabinet

era reformasi
ERA REFORMASI
    • UU NO. 16 Tahun 2004 tentangKejaksaan RI
  • Kejaksaan Republik Indonesia yang adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undangdilaksanakansecaramerdekadansecarasatudantidakterpisahkan
  • JaksaAgungpejabatsetingkatMenteri
institusi legal

Institusi Legal

KEJAKSAAN NEGERI = PENGADILAN NEGRI?

KEJAKSAAN TINGGI = PENGADILAN TINGGI?

KEJAKSAAN AGUNG = MAHKAMAH AGUNG?

visi dan misi kejaksaan
VISI DAN MISI KEJAKSAAN

InstruksiJaksaAgung RI no: INS-002/A/JA/1/2005 tentangPerencanaanStratejikdanRencanaKinerjaKejaksaan RI tahun 2005

Visi :MewujudkanKejaksaansebagailembagapenegakhukum yang melaksanakantugasnyasecaraindependendenganmenjunjungtinggi HAM dalamnegarahukumberdasarkanPancasila

Misi

Menyatukantatapikir, tatalakudantatakerjadalampenegakanhukum

Optimalisasipemberantasan KKN danpenuntasanpelanggaran HAM

Menyesuaikansistemdantatalaksanapelayanandanpenegakanhukumdenganmengingatnormakeagamaan, kesesuliaan, kesopanandenganmemperhatikan rasa keadilandannilai-nilaikemanusiaandalammasyarakat

logo kejaksaan
LOGO KEJAKSAAN

Kepja No. 074/1978 danPerja No. 018/A/J.A/08/2008

BintangbersuduttigaBintangadalahsalahsatubendaalamciptaanTuhan Yang MahaEsa yang tinggiletaknyadanmemancarkancahayaabadi. SedangkanjumlahtigabuahmerupakanpantulandariTrapsilaAdhyaksasebagailandasankejiwaanwargaAdyaksa yang harusdihayatidandiamalkan.PedangSenjatapedangmelambangkankebenaran, senjatauntukmembasmikemungkaran/kebathilandankejahatan. TimbanganTimbanganadalahlambangkeadilan, keadilan yang diperolehmelaluikeseimbanganantarasuratandansiratan rasa. PadidanKapasPadidankapasmelambangkankesejahteraandankemakmuran yang menjadidambaanmasyarakat. Seloka ”SatyaAdiWicaksana”MerupakanTrapsilaAdhyaksa yang menjadilandasanjiwadanraihancita-citasetiapwargaAdhyaksadanmempunyaiartisertamakna:

Satya : Kesetiaan yang bersumberpada rasa jujur, baikterhadapTuhan Yang MahaEsa, terhadapdiripribadidankeluargamaupunkepadasesamamanusia.

Adi : kesempurnaandalambertugasdan yang berunsurutama, bertanggungjawabbaikterhadapTuhan Yang MahaEsa, terhadapkeluargadanterhadapsesamamanusia.

Wicaksana : Bijaksanadalamtutur-katadantingkahlaku, khususnyadalampenerapankekuasaandankewenangannya.

MaknatatawarnaWarnakuningdiartikanluhur, keluhuranmakna yang dikandungdalamgambar/lukisan, keluhuran yang dijadikancita-cita.

Warnahijaudiberiartitekun, ketekunan yang menjadilandasanpengejaran/pengraihancita-cita.

indepensi kejaksaan
INDEPENSI KEJAKSAAN

EksekutifatauYudikatif?

Magistrate: Sitting Magistrate (rechter/zittendemagistratuur) and Standing Magistrate (officier van justitie/staandemagistratuur)

People vs John Doe, State vs Jane Doe

wewenang kejaksaan
WEWENANG KEJAKSAAN

Di bidang pidana, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang:

  • melakukan penuntutan;
  • melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat;
  • melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang- undang;
  • melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Di bidang perdata dan tata usaha negara, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.

Dalam bidang ketertiban dan ketenteraman umum, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan:

  • peningkatan kesadaran hukum masyarakat;
  • pengamanan kebijakan penegakan hukum;
  • pengawasan peredaran barang cetakan;
  • pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara;
  • pencegahan penyalahgunaan dan/atau penodaan agama;
  • penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.
slide17

Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menempatkan seorang terdakwa di rumah sakit, tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena yang bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan, atau dirinya sendiri

Di samping tugas dan wewenang tersebut dalam Undang-Undang ini, kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang.

Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya.

PenyidikTindakPidanaasal (TindakPidanaKorupsi) sebagaiPenyidikTindakPidanaPencucianUang

Membubarkan Perseroan Terbatas (UU PT)

PermohonanKepailitan (UU Kepailitan)

pimpinan
PIMPINAN
  • KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI
  • KEPALA KEJAKSAAN RI
  • KEPALA KEJAKSAAN AGUNG RI
  • KETUA KEJAKSAAN AGUNG RI
  • KEPALA KEPOLISIAN NEGARA RI – KETUA MAHKAMAH AGUNG
slide19

JAKSA AGUNG

REPUBLIK INDONESIA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA

PEJABAT NEGARA

posisi jaksa agung
POSISI JAKSA AGUNG

Procureur General

Parquette General

SetingkatMenteri

SetingkatWakilPerdanaMenteri

SetingkatPerdanaMenteri

jaksa agung wakil jaksa agung dan jaksa agung muda
JAKSA AGUNG, WAKIL JAKSA AGUNG DAN JAKSA AGUNG MUDA
    • Jaksa Agung adalah pimpinan dan penanggung jawab tertinggi kejaksaan yang memimpin, mengendalikan pelaksanaan tugas, dan wewenang kejaksaan.
    • Jaksa Agung dibantu oleh seorang Wakil Jaksa Agung dan beberapa orang Jaksa Agung Muda.
    • Jaksa Agung dan Wakil Jaksa Agung merupakan satu kesatuan unsur pimpinan.
  • Jaksa Agung Muda adalah unsur pembantu pimpinan
  • Jaksa Agung adalah pejabat negara.
  • Jaksa Agung diangkat dan diberhentikan oleh Presiden
larangan rangkap jaksa agung
LARANGAN RANGKAP JAKSA AGUNG

Jaksa Agung dilarang merangkap menjadi:

pejabat negara lain atau penyelenggara negara menurut peraturan perundang- undangan;

advokat;

wali, kurator/pengampu, dan/atau pejabat yang terkait dalam perkara yang sedang diperiksa olehnya;

pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta;

notaris, notaris pengganti, atau pejabat pembuat akta tanah;

arbiter, badan atau panitia penyelesaian sengketa yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;

pejabat lembaga berbentuk komisi yang dibentuk berdasarkan undang-undang; atau

pejabat pada jabatan lainnya yang ditentukan berdasarkan undang-undang.

pemberhentian jaksa agung
PEMBERHENTIAN JAKSA AGUNG

Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

meninggal dunia;

permintaan sendiri;

sakit jasmani atau rohani terus menerus;

berakhir masa jabatannya;

tidak lagi memenuhi salah satu syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 (laranganrangkapjabatan)

tugas dan wewenang jaksa agung
TUGAS DAN WEWENANG JAKSA AGUNG
  • Jaksa Agung mempunyai tugas dan wewenang:
    • menetapkan serta mengendalikan kebijakan penegakan hukum dan keadilan dalam ruang lingkup tugas dan wewenang kejaksaan;
    • mengefektifkan proses penegakan hukum yang diberikan oleh undang-undang;
    • mengesampingkan perkara demi kepentingan umum;
    • mengajukan kasasi demi kepentingan hukum kepada Mahkamah Agung dalam perkara pidana, perdata, dan tata usaha negara;
    • dapat mengajukan pertimbangan teknis hukum kepada Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi perkara pidana;
    • mencegah atau menangkal orang tertentu untuk masuk atau keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keterlibatannya dalam perkara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
    • Jaksa Agung memberikan izin kepada tersangka atau terdakwa untuk berobat atau menjalani perawatan di rumah sakit dalam negeri, kecuali dalam keadaan tertentu dapat dilakukan perawatan di luar negeri.
    • PenanggungjawabtertinggiPenuntutan
    • Melarangberedarnyabarangcetakan yang dianggapdapatmengganguketertibanumum (dicabut MK)
slide25

JaksaAgungsebagaipenyidikdanpenuntutumum, mengangkatpenyidik ham ad hoc danpenuntutumum ad hoc (UU Pengadilan HAM)

Membentuk Tim GabunganuntukTindakPidanaKorupsi yang sulitpembuktiannya (UU Tipikor)

JaksaAgungmengkoordinasikandanmengendalikanpenyelidikan, penyidikan, danpenuntutantindakpidanakorupsi yang dilakukanbersama-samaolehorang yang tundukpadaPeradilanUmumdanPeradilanMiliter (UU Tipikor)

jabatan jaksa
JABATAN JAKSA
  • FUNGSIONAL
  • STRUKTURAL
  • PEGAWAI NEGERI SIPIL
jaksa
JAKSA
  • Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.
syarat jaksa
SYARAT JAKSA

Syarat-syarat untuk dapat diangkat menjadi jaksa adalah:

warga negara Indonesia;

bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

setia kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

berijazah paling rendah sarjana hukum;

berumur paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun dan paling tinggi 35 (tiga puluh lima) tahun;

sehat jasmani dan rohani;

berwibawa, jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; dan

pegawai negeri sipil.

Untuk dapat diangkat menjadi jaksa, harus lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan jaksa.

sumpah jaksa
SUMPAH JAKSA

Saya bersumpah/berjanji:

bahwa saya akan setia kepada dan mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia, serta mengamalkan Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melaksanakan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi negara Republik Indonesia;

bahwa saya senantiasa menjunjung tinggi dan akan menegakkan hukum, kebenaran dan keadilan, serta senantiasa menjalankan tugas dan wewenang dalam jabatan saya ini dengan sungguh-sungguh, saksama, obyektif, jujur, berani, profesional, adil, tidak membeda-bedakan jabatan, suku, agama, ras, jender, dan golongan tertentu dan akan melaksanakan kewajiban saya dengan sebaik-baiknya, serta bertanggung jawab sepenuhnya kepada Tuhan Yang Esa, masyarakat, bangsa, dan negara.

bahwa saya senantiasa akan menolak atau tidak menerima atau tidak mau dipengaruhi oleh campur tangan siapa pun juga dan saya akan tetap teguh melaksanakan tugas dan wewenang saya yang diamanatkan undang-undang kepada saya.

bahwa saya dengan sungguh-sungguh, untuk melaksanakan tugas ini, langsung atau tidak langsung, dengan menggunakan nama atau cara apa pun juga, tidak memberikan atau menjanjikan sesuatu apapun kepada siapa pun juga. 

bahwa saya untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam tugas ini, tidak sekali-kali akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapa pun juga suatu janji atau pemberian“.

jabatan pada kejaksan ri
JABATAN PADA KEJAKSAN RI
  • PEJABAT NEGARA
  • PEJABAT FUNGSIONAL
  • PEJABAT STRUKTURAL
  • PEGAWAI TATA USAHA
  • PEGAWAI NEGERI SIPIL
  • PEJABAT FUNGSIONAL NON JAKSA
  • PEGAWAI DIPERBANTUKAN
  • DIHENTIKAN SEMENTARA DARI JABATAN JAKSA
  • TENAGA AHLI/STAF KHUSUS
jaksa1
JAKSA
  • JAKSA PENYELIDIK
  • JAKSA PENYIDIK
  • JAKSA PENELITI
  • JAKSA PENUNTUT UMUM
  • JAKSA EKSEKUTOR
  • JAKSA PENGACARA NEGARA (UU Tipikor)
wewenang jaksa
WEWENANG JAKSA

Sebagaimana KUHAP

PembatalanHakMerek

PembatalanHak Paten

PembatalanPerkawinan

tanggungjawab jaksa
TANGGUNGJAWABJAKSA
  • Profesi
  • Yuridis
  • Pegawai Negeri Sipil
jaksa sebagai pns
JAKSA SEBAGAI PNS

PP No. 53 Tahun 2010 tentangDisiplin PNS

PP No. 37 Tahun 2004 tentangLarangan PNS sebagaianggotaPartaiPolitik

PP No 42 Tahun 2004 tentangPembinaanJiwaKorpsdanKodeEtik PNS

kode etik
KODE ETIK

KodeEtik (EtikaOrganisasi)

KodePerilaku (EtikaPegawai)

KodePraktis (EtikaProfesi)

kode etik1
KODE ETIK
  • KeputusanJaksaAgungNomor 030/JA/03/1988 tentangPenyempurnaanDoktrinKejaksaan Tri KramaAdhyaksajoKeputusanJaksaAgungNomor 52/JA/08/1979 tentangDoktrinKejaksaan Tri KramaAdhyaksa.
  • Tri KramaAdhyaksayaitusebagaipedoman yang menjiwaisetiapwargaKejaksaanRepublik Indonesia danterwujudlahdalamsikap mental yang terpuji, yakni:
        • Satya; setiadantaatsertamelaksanakansepenuhnyaperwujudannilai-nilaiPancasiladanUndang-UndangDasar 45 sertaperaturanperundang-undangan Negara sebagaiwarga Negara KesatuanRepublik Indonesia, abdinegaradanabdimasyarakat.
        • Adhi: jujur, berdisiplindanbertanggungjawab.
        • Wicaksana: bijaksanadanberperilakuterpuji
kode perilaku
KODE PERILAKU

KodePerilaku, yaituPeraturanJaksaAgungNomor 067/A/JA/7/2007 tentangKodePerilakuJaksa

1. JaksaadalahPejabatFungsional yang diberiwewenangolehundang-undanguntukbertindaksebagaipenuntutumumdanpelaksanaputusanpengadilan yang telahmemperolehkekuatanhukumtetapsertawewenang lain berdasarkanundang-undang;

2. KodePerilakuJaksaadalahserangkaiannormasebagaipedomanuntukmengaturperilakuJaksadalammenjalankanjabatanprofesi, menjagakehormatandanmartabatprofesinyasertamenjagahubungankerjasamadenganpenegakhukumlainnya;

3. Pejabat yang berwenangmenjatuhkantindakanadministratifadalahPejabat yang karenajabatannyamempunyaiwewenanguntukmemeriksadanmenjatuhkantindakanadministratifkepadaJaksa yang melakukanpelanggaranKodePerilakuJaksa;

4. SidangpemeriksaanKodePerilakuJaksaadalahserangkaiantindakan yang dilakukanolehpejabat yang berwenangmemberikantindakanadministratifterhadapJaksa yang didugamelakukanpelanggaranKodePerilakuJaksa.

5. Tindakan administratif adalah tindakan yang dijatuhkan terhadap Jaksa yang melakukan pelanggaran Kode Perilaku Jaksa.

6. Yang dimaksud dengan perkara meliputi perkara pidana, perkara perdata dan tata usaha negara maupun kasus-kasus lainnya.

kode praktis
KODE PRAKTIS

PeraturanJaksaAgungNomor 066/A/JA/7/2007 tentangStandar Minimum ProfesiJaksa.

Standar Minimum ProfesiJaksameliputi :

A. Pengetahuan

Seorang jaksa dituntut untuk memiliki kemampuan menerapkan pengetahuan dalam melaksanakan tugasnya, minimal meliputi :

Ketentuanhukumpidanamateriildanformil;

Ketentuanhukumperdatamateriildanformil;

Ketentuanhukumtatausahanegaramateriildanformil;

Ketentuanintelijenkejaksaan;

Ketentuanhukumadatditempatpenugasan;

KetentuanHakAsasiManusia (HAM), baiknasionalmaupuninstrumen HAM internasional yang sudahdiratifikasioleh Indonesia;

Peraturanperundang- undangantingkatnasionaldandaerah;

KonvensiInternasional yang relevandengantugasjaksa;

ManajemenumumdanKejaksaan;

Etikahukum;

Disiplinilmulainnya yang menunjangpelaksanaantugas, fungsi, danwewenang;

Pengetahuantentangperkembanganilmuhukum, danpraktikhukumnasionalmaupuninternasional.

B. Keahlian

Seorangjaksadituntutuntukmemilikikeahlian, yang meliputi :

Penguasaanbahasaasing, khususnyabahasaInggris;

Mengoperasikankomputer.

organisasi induk
ORGANISASI INDUK
  • JAKSA PADA ORGANISASI INDUK
  • JAKSA DI LUAR ORGANISASI INDUK
penuntut umum
PENUNTUT UMUM
    • Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim (KUHAP dan UU Kejaksaan RI)
  • PenuntutUmum Ad Hoc (UU Pengadilan HAM)

Untukdapatdiangkatmenjadipenuntutumum ad hoc harusmemenuhisyarat :

a. Warganegara RI;

b. berumursekurang-kurangnya 40 (empatpuluh) tahundan paling tinggi 65 (enampuluh lima) tahun;

c. berpendidikansarjanahukumdanberpengalamansebagaipenuntutumum;

d. sehatjasmanidanrohani;

e. berwibawa, jujur, adil, danberkelakukantidaktercela;

f. setiakepadaPancasiladanUndang-UndangDasar 1945; dan

g. memilikipengetahuandankepeduliandibidanghakasasimanusia

  • PenuntutUmumpada KPK: PenuntutadalahPenuntutUmumpadaKomisiPemberantasanKorupsi yang diangkatdandiberhentikanolehKomisiPemberantasanKorupsi. PenuntutadalahJaksaPenuntutUmum (UU KPK)
  • Pimpinan KPK adalahPenyidikdanPenuntutUmum (UU KPK)
  • PolisiPenuntutUmumuntukTipiring: penyidikataskuasapenuntutumum, dalamwaktutigaharisejakberitaacarapemeriksaanselesaidibuat, menghadapkanterdakwabesertabarangbukti, saksi, ahlidanataujurubahasakesidangpengadilan.
  • OditurMiliter :OditurJenderaldalammelaksanakantugasdibidangteknispenuntutanbertanggungjawabkepadaJaksaAgungRepublik Indonesia selakupenuntutumumtertinggidi Negara Republik Indonesia melaluiPanglima, sedangkandalampelaksanaantugaspembinaanOdituratbertanggungjawabkepadaPanglima
een en ondeelbarheid
EEN EN ONDEELBARHEID
  • JAKSA SATU DAN TIDAK TERPISAH-PISAHKAN
  • SINGLE PROSECUTION SYSTEM
  • DOMINUS LITIS
organisasi profesi
ORGANISASI PROFESI
  • PERSATUAN JAKSA INDONESIA (PJI)
  • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF PROSECUTOR (IAP)
  • KELUARGA BESAR PURNA ADHYAKSA (KBPA)
  • INTERNATIONAL ASSOCIATION OF ANTI CORRUPTION AUTHORITIES (IAACA)
pemberhentian jaksa
PEMBERHENTIAN JAKSA

Hormat

TidakdenganHormat

Sementara

PP No.20 Tahun 2008 tentang Tata Cara PemberhentianJaksajo UU Kejaksaan RI

pemberhentian dengan hormat
PemberhentianDenganHormat

Jaksa diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena:

permintaan sendiri;

sakit jasmani atau rohani terus-menerus;

telah mencapai usia 62 (enam puluh dua) tahun;

meninggal dunia;

tidak cakap dalam menjalankan tugas

pemberhentian tidak dengan hormat
PemberhentianTidakDenganHormat

Jaksa diberhentikan tidak dengan hormat dari jabatannya dengan alasan:

  • dipidana karena bersalah melakukan tindak pidana kejahatan, ber-dasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
  • terus menerus melalaikan kewajiban dalam menjalankan tugas/ pekerjaannya;
  • melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11;
  • melanggar sumpah atau janji jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10; atau
  • melakukan perbuatan tercela.
  • Pengusulan pemberhentian tidak dengan hormat dengan alasan sebagai-mana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e dilakukan setelah jaksa yang bersangkutan diberi kesempatan secukupnya untuk membela diri di hadapan Majelis Kehormatan Jaksa
pemberhentian sementara
PEMBERHENTIAN SEMENTARA

Sebelumdiberhentikandenganhormat

Otomatis: penangkapandilanjutkandenganpenahanan

Penuntutantidakditahan: dihentikansementara

larangan rangkap bagi jaksa
LARANGAN RANGKAP BAGI JAKSA

Pengusaha, pengurus atau karyawan badan usaha milik negara/daerah, atau badan usaha swasta

Advokat

Anggotapartaipolitik (sebagai PNS)

pengawasan jaksa
PENGAWASAN JAKSA

INTERNAL

EKSTERNAL

pengawasan internal
PENGAWASAN INTERNAL

Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI disebutkan dalam pasal 27 bahwa lingkup bidang pengawasan meliputi perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan pengawasan atas kinerja dan keuangan intern Kejaksaan, serta pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Jaksa AgungPeraturan Presiden Nomor 38 tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia

Sedangkan menurut Inpres Nomor 15 tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengawasan terdapat 2 (dua) bentuk pengawasan yaitu: 1). Pengawasan yang dilakukanolehpimpinan / atasanmasing-masingsatuanorganisasi / satuankerjaterhadapbawahannyaatau yang biasadisebutpengawasanmelekat (Waskat); dan 2). Pengawasan yang dilakukanolehaparatpengawasanfungsional yang bersangkutanataupengawasanfungsional (Wasnal).

pengawasan melekat
PENGAWASAN MELEKAT

Pejabat Waskat

  • Tingkat KejaksaanAgung :
  • JaksaAgungRepublik Indonesia;
  • PejabatEselon I;
  • PejabatEselon II;
  • PejabatEselon III;
  • PejabatEselon IV.
  • Tingkat KejaksaanTinggi :
  • KepalaKejaksaanTinggidanWakilKepalaKejaksaanTinggi;
  • PejabatEselon III;
  • PejabatEselon IV;
  • PejabatEselon V.
  • Tingkat KejaksaanNegeri :
  • KepalaKejaksaanNegeri;
  • PejabatEselon IV
  • PejabatEselon V.
  • Sasaran Waskat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 1989 adalah meningkatkan disiplin serta prestasi kerja serta pencapaian sasaran pelaksanaan tugas, menekan hingga sekecil mungkin penyalahgunaan wewenang dan menekan hingga sekecil mungkin kebocoran serta pemborosan keuangan negara dan segala bentuk pungutan liar. Secara umum pelaksanaan pengawasan melekat meliputi kegiatan pemantauan, pengamatan, pemeriksaan, mengidentifikasi dan menganalisis gejala-gejala peyimpangan, perumusan tindak lanjut yang tepat, permintaan laporan pelaksanaan tugas dari bawahan, pemberian penilaian atas hasil kerja bawahan dan melakukan pembinaan terhadap bawahan serta menjalin kerjasama dengan aparat pengawasan fungsional
pengawasan fungsional
PENGAWASAN FUNGSIONAL

Bentuk-bentuk pengawasan fungsional berdasarkan PERJA Nomor : PER-038/A/JA/12/2009 Tanggal 21 Desember 2009 adalah sebagai berikut:

  • Pengawasandibelakangmeja (Buril), yang dilakukanatassurat-suratdansumberinformasilainnyadenganmemperhatikankecepatan, ketepatanpengirimandan format materilaporan, kemudianhasilpenelitiannyadituangkankedalambentuktelaahanuntukditeruskankepadapimpinan.
  • InspeksiUmum, dilaksanakanberdasarkan Program KerjaPengawasanTahunan (PKPT) dan Program KerjaPemeriksaan (PKP) yang telahditetapkan. Hasiltemuaninspeksiumummengenaihal-halpentingdanmenarikdisampaikankepadasatuankerja yang bersangkutandisertaipokok-pokokpetunjukpenertibansertaharussegeradilaporkanPimpinaninspeksikepadaatasanlangsung.
  • Inspeksikhusus, dilaksanakanuntukmelakukanpengawasanterhadapseluruhkegiatandalamrangkapenyelenggaraantugasdanfungsiKejaksaan RI yang didanai APBN, pengamananasetnegara, keandalanpelaporankeuangandanketaatanterhadapperaturanperundang-undangan.
  • InspeksiPimpinan, dilaksanakanuntukmenilai, memotivasikepemimpinanpimpinansatuankerja, danpelaksanaanpengawasandidaerah. Inspeksidiakhiridenganmemberikanpengarahandanpetunjukpenertibanatashasilinspeksi.
  • InspeksiKasusdanpelaporan, dilaksanakanberdasarkanadanyadugaan (yang telahditelitidanditelaah) penyimpanganatauperbuatantercela yang diperolehdarihasiltemuanpengawasanmelekatlaporanpengaduanmasyarakat yang diterimaolehPejabatPengawasanFungsionalKejaksaan. Terhadapterlapordansaksi-saksidilakukanpemeriksaan yang dituangkankedalamberitaacarapemeriksaan. Jangkawaktupelaksanaaninspeksikasusitusendiridilakukan paling lama 30 (tigapuluh) harikerja, setelahitupimpinaninspeksikasusmenyampaikanlaporanhasilpemeriksaandisertaiberitaacarapemeriksaandanbukti-buktipendukung.
  • Pemantauan, adalahmengecekkembaliapakahsuatutindaklanjutpengawasanditempatsatuankerjatelahdilaksanakan.

PEJABAT WASNAL KEJAKSAAN R.I.

  • Tingkat KejaksaanAgung
  • Tingkat KejaksaanTinggi
  • Tingkat KejaksaanNegeri
  • JaksaAgungRepublik Indonesia;
  • WakilJaksaAgungRepublik Indonesia;
  • JaksaAgungMudaPengawasan;
  • SekretarisJaksaAgungMudaPengawasan;
  • Inspektur
  • InspekturMuda;
  • KepalaBagianpada JAM WAS
  • Pemeriksa
  • JaksaFungsionalpada JAM WAS
  • KepalaKejaksaanTinggi;
  • WakilKepalaKejaksaanTinggi;
  • AsistenPengawasan
  • Pemeriksa
  • JaksaFungsionalpadaAsistenPengawasan.
  • KepalaKejaksaanNegeri;
  • Pemeriksa
majelis kehormatan jaksa
MAJELIS KEHORMATAN JAKSA

Kep JA : No. 17/A/JA/01/2004 tentangMajelisKehormatanJaksa

Majelis Kehormatan Jaksa adalah Satuan Organisasi yang keanggotaannya ditetapkan oleh Jaksa Agung Republik Indonesia, tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia.

Pemeriksaan adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Kehormatan Jaksa terhadap laporan Hasil Pemeriksaan Jaksa Agung Muda Pengawasan dan Dokumen pendukungnya atau terhadap Jaksa yang akan diberhentikan sementara dari jabatannya.

Pemberhentian Jaksa adalah pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dari Jabatan Fungsional Jaksa.

Pembelaan diri adalah pengajuan keberatan dari Jaksa yang diusulkan untuk diberhentikan atau diberhentikan sementara dari jabatannya baik secara tertulis maupun secara lisan dihadapan Majelis Kehormatan Jaksa.

pengawasan eksternal
PENGAWASAN EKSTERNAL

KomisiKejaksaan RI

Amanat UU Kejaksaan RI

PeraturanPresiden No. 18 Tahun 2005

PeraturanPresiden No. 18 Tahun 2011

tugas komisi kejaksaan ri
TUGAS KOMISI KEJAKSAAN RI

KomisiKejaksaanmempunyaitugas :

a. Melakukanpengawasan, pemantauandanpenilaianterhadapkinerjadanperilakuJaksadan/ataupegawaiKejaksaandalammelaksanakantugasdanwewenangnya yang diaturdalamperaturanperundang-undangandankodeetik;

b. Melakukanpengawasan, pemantauandanpenilaianterhadapperilakuJaksadan/ataupegawaiKejaksaanbaikdidalammaupundiluartugaskedinasan; dan

c. Melakukanpemantauandanpenilaianataskondisiorganisasi, tatakerja, kelengkapansaranadanprasarana, sertasumberdayamanusiadilingkunganKejaksaan.

wewenang komisi kejaksaam ri
WEWENANG KOMISI KEJAKSAAM RI

KomisiKejaksaanberwenang:

a. menerimadanmenindaklanjutilaporanataupengaduanmasyarakattentangkinerjadanperilakuJaksadan/ataupegawaiKejaksaandalammenjalankantugasdanwewenangnya;

meneruskanlaporanataupengaduanmasyarakatkepadaJaksaAgunguntukditindaklanjutiolehaparatpengawas internal Kejaksaan;

c. memintatindaklanjutpemeriksaandariJaksaAgungterkaitlaporanmasyarakattentangkinerjadanperilakuJaksadan/ataupegawaiKejaksaan;

d. melakukanpemeriksaanulangataupemeriksaantambahanataspemeriksaan yang telahdilakukanolehaparatpengawas internal Kejaksaan;

e. mengambilalihpemeriksaan yang telahdilakukanolehaparatpengawas internal Kejaksaan; dan

f. mengusulkan pembentukan Majelis Kode Perilaku Jaksa.

rekomendasi komisi kejaksaan ri
REKOMENDASI KOMISI KEJAKSAAN RI

Komisi Kejaksaan dapat menyampaikan rekomendasi berupa:

a. penyempurnaan organisasi dan tata kerja serta peningkatan kinerja Kejaksaan;

b. pemberianpenghargaankepadaJaksadan/ataupegawaiKejaksaan yang berprestasidalammelaksanakantugaskedinasannya; dan/atau

c. pemberiansanksiterhadapJaksadan/ataupegawaiKejaksaansesuaidenganpelanggaran yang dilakukansebagaimanadimaksuddalamPeraturanPemerintahNomor 53 Tahun 2010 tentangDisiplinPegawaiNegeriSipil, KodeEtik, dan/atauperaturanperundang-undangan.

hak komisi kejaksaan
HAK KOMISI KEJAKSAAN

KomisiKejaksaan:

a. berhakmengikutigelarperkaraterhadapkasus-kasus yang menarikperhatianpublik yang dipimpinolehJaksaAgung;

b. berhakmengikutigelarperkaraterhadapkasus-kasusdan/atauperkara yang dilaporkanmasyarakatkepadaKomisiKejaksaaan;

c. dapatdiangkatmenjadianggotadalamMajelisKodePerilakuJaksa.

standar perlindungan profesi jaksa
STANDAR PERLINDUNGAN PROFESI JAKSA

UN Guidelines on the Role of Prosecutor

International Association of Prosecutor: Standard Protection of Presucutors

un guidelines rule of prosecutor
UN GUIDELINES RULE OF PROSECUTOR

Kuallifikasi, seleksidanpelatihan

Status dankondisipelaksanaantugas

Kebebasanberekspresidanberorganisasi

PeranandalamPeradilanPidana

Fungsidiskresi

Penghentianpenuntutan

iap standard protection of prosecutors
IAP STANDARD PROTECTION OF PROSECUTORS

1. States should take all necessary measures to ensure that public prosecutors, together with their families, are physically protected by the appropriate state authorities when their personal security is threatened as a result of the proper discharge of their functions.

2. In particular, states should provide any necessary security at the workplace, which includes the courthouse, the public prosecutor’s office and other places where the public prosecutor exercises official functions, and if necessary should also provide protection for public prosecutors and their families at home or when travelling. 

3. Where security measures are determined to be necessary, states should take all steps to provide that necessary protection including engaging the police or security guards. Where it is required, states should also provide the workplace and homes of prosecutors with appropriate security devices and systems and should provide prosecutors and their families with appropriate personal protection devices. 

4. An appropriate state authority should be given the responsibility to assess the security risk both to prosecutors generally and to specific prosecutors as well as their families and to keep all assessments under review at reasonable intervals or when circumstances change. 

slide63

5.An appropriate state authority should be given the responsibility to provide public prosecutors and their families with information, training and advice concerning personal safety.

6. Where the police, the prosecution authority, or any other state authority has information concerning specific threats or security risks to public prosecutors or their families they should advise the prosecutor and the prosecutor’s family of that threat or risk. In such a case an appropriate state authority should carry out an assessment of that threat or risk and provide all necessary security for the prosecutor and the prosecutor’s family and advise them concerning any steps they should take to take care of their own security.

7. Where public prosecutors become aware of specific threats or risks to themselves or their families they should inform the appropriate state authorities.

8. Where public prosecutors or their families are subjected to violence or threats of violence, or are harassed, stalked, intimidated or coerced in any manner, or subjected to any form of inappropriate surveillance, states shall ensure

slide64

(i) that such incidents are fully investigated,

(ii) that the prosecutor is informed concerning the outcome of the investigations,

(iii) that steps are taken to prevent any recurrence of the incidents and, where appropriate, to bring criminal charges, and,

(iv)that the prosecutor and his or her family receive any necessary counselling or psychologicalsupport.

9. In the cases referred to in paragraph 8 the prosecutionauthority should consider whether there are any other measures of assistance which might be adopted, for example by deploying additional prosecutors to assist the public prosecutor concerned.

10. States should consider providing compensation for death or injury caused to public prosecutors or their families arising from an attack by a person whose motive for the attack is related to the proper exercise by the prosecutor of his or her functions. Where measures adopted to counter a threat or a risk cause serious disruption to the lives of prosecutors or their families compensation should also be considered.

slide65

11. States and state authorities should take such steps as are practicable to prevent personal information concerning public prosecutors or their families becoming known to third parties where this would be inappropriate.

12.States should take special care to assess any security risks and to take appropriate measures of protection where public prosecutors are likely to be particularly vulnerable owing to the nature of their work, for example where prosecutors work on cases concerning terrorism, organised crime, war crimes, crimes against humanity, the seizure of criminal assets or crimes committed by persons in authority within the state.

13. Measures for the protection of prosecutors and their families should also be applied for the benefit of other persons who work for prosecutors or prosecuting authorities and their families where this is reasonably necessary for their security and protection. 

14. States should designate the particular authorities charged with performing the duties and functions referred to in this Declaration and should inform public prosecutors and their families which authorities have been designated for any particular purpose.