PENGANTAR ILMU HUKUM - PowerPoint PPT Presentation

handouts pengantar ilmu hukum n.
Download
Skip this Video
Loading SlideShow in 5 Seconds..
PENGANTAR ILMU HUKUM PowerPoint Presentation
Download Presentation
PENGANTAR ILMU HUKUM

play fullscreen
1 / 93
PENGANTAR ILMU HUKUM
4164 Views
Download Presentation
abenk
Download Presentation

PENGANTAR ILMU HUKUM

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - E N D - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Presentation Transcript

  1. HandoutsPENGANTAR ILMU HUKUM Oleh : ILHAM PERDANA, S.H.,MSi. FISIP UNIVERSITAS SERANG RAYA

  2. MATERI Pendahuluan Arti &Tujuan Hukum Hukum & Kaedah Sosial Hukum & Kekuasaan Fungsi &tujuan hukum Sumber Sumber Hukum Konsep Hukum Menerapkan & mengembangkan hukum

  3. KEPUSTAKAAN Achmad Sanusi, 1984, Pengantar Ilmu Hukum dan Pengantar Tata Hukum Indonesia, Tarsito, Bandung. CST Kansil dan Christine ST Kansil, 2002, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata hukum Indonesia, Balai Pustaka, Jakarta. G Karta Sapoetra dan E Roekasih, 1982, Pengantar Ilmu Hukum, Armico, Bandung. Mochtar Kusumaatmadja dan B Arief Sidarta, 2000, Pengantar ilmu hukum (suatu pengenalan pertama ruang lingkup berlakunya ilmu hukum ), Alumni, Bandung. Soedjono Dirdjosisworo, 1983, Pengantar Ilmu Hukum, Rajawali, Jakarta.

  4. Sudikno Mertokusumo, 1985, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. • Surojo Wignjodipuro, 1969, Pengantar Ilmu Hukum, Gunung Agung , Jakarta. • Van Apeldorn, 1985, Pengantar Ilmu Hukum, Pradnya Paramita, Jakarta.

  5. IPENDAHULUAN MKDK, (mata kuliah dasar keahlian wajib SYARAT MK lainnya ) Ilmu Negara,Pengantar Ilmu Hukum ,Pengantar Hukum Indonesia. pemisahan kedua jenis mata kuliah itu kurang tepat. Karena hanya bersifat teoritis saja. , Tujuan dapat memperoleh suatu oversicht atau suatu penglihatan umum yang lengkap . Kurikulum di F H ? memisahkan antara hukum umum dengan hukum agama. Malaysia ada MK Ilmu Al Qur,an.

  6. Hukm : putusan ( judgement / decision). Hukum dasar umat Islam adalah Al Qur’an 10 perintah Tuhan yang terdapat di dalam QS Al An’am ayat 151- 153 obyek yang diaturnya sekaligus menjadi subyek (pelaku), sehingga metode keilmuan yang dipakai adalah metoda keilmuan humanities ( humaniora) yang dinamakan juga geisteswissenscaften, mempunyai konsekuensi metodologi dan kausalitas pragmatis yaitu benar sesuai dengan consensus Hukum positif tidak menggunakan metode ilmu pasti alam / naturwissenschaften. jurist sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, misalnya adanya alasan pemaaf, alasan pemberat hukuman.

  7. Pengertian dan batasan ilmu hukum positifmenurut G Radbruch dalam Rechts philosophie adalah ilmu tentang hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu atau disebut sebagai ius constitutum , (bukan ius constituendum atau ius naturale atau natural law.) Sebagai reaksi dari adanyaratio scripta. sebagai reaksi dari natural law yang berasal dari wahyu Ilahi. Sebagai koreksi bagi kita ,pendapat itu adalah salah . Ilmu di dunia ini hanyalah bagaikan setetes air dari lautan yang

  8. obyek yang diaturnya sekaligus menjadi subyek (pelaku), sehingga metode keilmuan yang dipakai adalah metoda keilmuan humanities (humaniora) yang dinamakan juga geisteswissenscaften, mempunyai konsekuensi metodologi dan kausalitas pragmatis yaitu benar sesuai dengan consensus Hukum positif tidak menggunakan metode ilmu pasti alam / naturwissenschaften. jurist sangat dipengaruhi oleh beberapa factor, misalnya adanya alasan pemaaf, alasan pemberat hukuman.

  9. IIArti &Tujuan Hukum Individu, masyarakat dan hukum. Manusia sebagai makhluk sosial Tidak dapat seperti Tarzan , Robinson Crusoe dalam novel karangan Daniel Defoe Didalam melakukan hubungan di masyarakat, kadang timbul pertikaian, sehingga diperlukan Hukum Max Weber, membagi masyarakat dalam : kekerabatan (gemeinschaft) (gesellschaft)

  10. Arti / definisi Hukum Van Apeldorn Recht is een verschijnsel in ruteloze wisselwerking van stuw en tegenstuw Utrecht : hukum adalah himpunan peraturan ( perintah – larangan), yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat itu

  11. Soedjono Dirdjosisworo, : hukum dalam arti ketentuan penguasa , hukum dalam arti para petugas, hukum dalam arti sikap tindak, hukum dalam arti system kaedah/ norma ( yang meliputi kaedah agama (sebagai sumber kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa), norma kesusilaan / budi sebagai sumber moral, norma kesopanan / fatsoen sebagai sumber keyakinan masyarakat yang bersangkutan dan norma hukum, hukum dalam arti jalinan nilai, hukum dalam arti tata hukum dan hukum dalam arti ilmu hukum

  12. Unsur- Unsur Hukum peraturan mengenai tingkah laku manusia dalam pergaulan masyarakat; peraturan itu diadakan oleh badan – badan resmi yang berwajib; peraturan itu bersifat memaksa; sanksi terhadap pelanggaran peraturan tersebut adalah tegas.

  13. Ciri hukum Perintah larangan kontradiksi Izin dispensasi Melakukan sesuatu Tidakmelakukan sesuatu

  14. Sifat Dan tujuan hukum Sifat hukum Biasanya dalam hukum privat adalah mengatur Dan Dalam hukum publik , memaksa Tujuan / fungsi hukum Keadilan dapat dicapai melalui keteraturan, ketertiban, kepastian

  15. QS Al Maidah : 8 : Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu berdiri karena ALLAH, menjadi saksi dengan keadilan, janganlah kamu tertarik karena kebencian mu kepada satu kaum, sehingga kamu tidak berlaku adil. Berlaku adillah, karena keadilan itu lebih dekat kepada taqwa dan takutlah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa apa yang kamu kerjakan.

  16. Tugas Buatlah resume tentang pendapat – pendapat ahli hukum mengenai : pengertian hukum Tujuan hukum

  17. IIIHUKUM & KAIDAH SOSIAL Norma / kaidah moral positif Norma hukum sanksi diatur dalam UU Norma social Norma agama (Hati.nurani.mns.otonom) Norma kesusilaan Norma.Kesopanan (Moral positif masy.heteronom)

  18. Dalam hidup bermasyarakat, perlu suatu aturan yang dapat mengatur kehidupannya. Aturan yang ada di masyarakat, dapat berupa norma / kaidah social atau dalam bentuk aturan hukum. Kaidah social yang ada di masyarakat, dibedakan ke dalam norma agama, norma kesusilaan dan norma kesopanan. Berlakunya kaidah / norma social di dalam masyarakat terjadi apabila telah menjadi suatu kewajiban yang harus ditaati. Dalam hal ini disebut telah menjadi moral positif

  19. Macam norma Norma sosial, terdiri dari : Norma Agama Norma kesusilaan Norma Kesopanan Norma Hukum

  20. Norma /kaidah agama merupakan ajaran-ajaran agama yang dijalankan oleh pemeluknya Berlakunya norma agama di masyarakat tergantuk pada keyakinan orang yang menjalankannya. Kuat lemahnya pelaksanaan norma agama di suatu masyarakat dapat dipengaruhi pula oleh pengaruh pemegang kewenangan Misalnya di hukum Islam ada ajaran habblumminallah dan hablumminannas Dilaksanakannya ajaran itu tergantung keimanan pemeluknya. Mengikatnya bila ada keyakinan.

  21. Norma kesusilaan == norma budi ,juga norma etik atau adat kebiasaan Norma ini lahir secara fitrah pada manusia sebagai makhluk yang bermoral. Rasa kemanusiaan yang mendasari adanya norma ini. Contohnya, kita tidak akan membiarkan apabila ada tetangga yang jatuh dari loteng. Kebiasaan adalah pola tindak yang berulang mengenai peritiwa yang sama berkenaan dengan hal yang bersamaan pula. Baru mengikat bila orang tersebut merasa bahwa kebiasaan itu patut untuk ditaati / dipatuhi.

  22. Norma kesopanan disebut juga norma fatsoen . Norma kesopanan ini sering tidak mengikat karena criteria kesopanan antar daerah adalah berbeda. Hal ini tergantung pada lingkungannya. Daya mengikatnya berdasarkan ukuran suatu masyarakat itu.

  23. Mengikat tidaknya norma itu dalam masyarakat terletak pada keyakinan apakah norma itu dapat ditegakkan apabila ada yang melanggarnya.. Kemampuan untuk membedakan antara yang baik dan yang buruk atau etika ini merupakan sumber dari kesadaran berkaidah (normbewustein). Kemampuan membedakan hal baik atau buruk ini disebut moral. Moral pribadi atau perorangan bersifat otonom, sedangkan moral positif terjadi apabila criteria itu sudah menjadi keyakinan umum

  24. Norma hukum adalah norma yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang berwenang. Sifatnya memaksa dan melindungi. Sifat memaksa tampak pada sanksi yang diterapkan apabila terjadi pelanggaran dan berlaku untuk umum. Sanksi norma hukum bersifat tegas, diatur dalam peraturan perundang-undangan

  25. Hubungan antara norma hukum Dan norma sosial Norma social tidak diatur oleh undang-undang. Pengaturan norma hukum harus terperinci berdasarkan asas legalitas. Norma hukum mengikat karena ada sanksi yang tegas dari penguasa. Norma social mengikat karena dipatuhi oleh anggota masyarakat. Berlakunya apabila masyarakat menerima kaidah social itu sebagai sesuatu yang harus ditaati. Hubungan antara norma social dan norma hukum adalah saling mengisi, saling memperkuat

  26. IVHUKUM DAN KEKUASAAN Hakekat kekuasaan dan hubungannya dengan hukum Hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum Sanksi Hukum

  27. Hakekat kekuasaan Pada umumnya masyarakat menyamakan pengertian kekuasaan (power) dengan kekuatan ( force). Orang yang mempunyai kekuatan fisik seringkali dikuasai oleh orang yang mempunyai kekuasaan. Kekuasaan sering bersumber dari wewenang formal ( formal authority). Kewenangan formal memberikan seseorang untuk berkuasa melakukan sesuatu yang bertujuan untuk menegakkan hukum. Tanpa kekuasaan, maka penegakan hukum sulit terlaksana.

  28. HubunganKekuasaan dan hukum Hukum memerlukan kekuasaan bagi pelaksanaannya, sebaliknya kekuasaan itu ditentukan batas-batasnya oleh hukum. Dikatakan oleh Blaise Pascal “justice whitout might is helpless might without justice is tyrannical” artinya hukum tanpa kekuasaan adalah angan-angan, dan kekuasaan tanpa hukum adalah kelaliman. Kekuasaan memberikan kewenangan pada seseorang. pada dasarnya adalah kemampuan seseorang untuk memaksakan kehendaknya atas pihak lain.

  29. Sumber Kekuasaan Kekuasaan dapat bersumber dari adanya kekuatan fisik, kekuasaan ekonomi atau tingkat pemahaman dan pengamalan agama yang tinggi dalam diri seseorang. Kelebihan moral pada seseorang merupakan kekuatan yang berasal dari dukungan dari orang- orang yang dalam penguasaannya. Pemegang kekuasaan tidak boleh orang yang bermoral rendah ( Harus ada persiapan moral untuk dapat menjadi penguasa.) Penguasa yang baik adalah yang memiliki semangat mengabdi kepada kepentingan umum (sense of public service).

  30. Hubungan hukum dan kekuasaan dalam negara hukum Kekuasaan haruslah dibatasi oleh hukum. Harus jelas batas-batas kewenangan yang diberikan. ( menghindari penafsiran ganda terhadap rumusan kewenangannya). Rumusan atau batasan yang tidak jelas mengenai kewenangan akan mengakibatkan adanya kecenderungan penyalah gunaan kewenangan. Batasan kewenangan dari pemegang kekuasaan harus dituangkan dalam suatu peraturan perundang-undangan. Selanjutnya rakyat melalui wakil-wakilnya dapat melakukan pengawasan terhadap kinerja dari pemegang kekuasaan. Apabila ada pejabat yang melalukan penyalah gunaan kewenangan, maka pasti disitu telah terjadi suatu pelanggaran norma dan mayarakatlah yang pasti akan dirugikan

  31. Sanksi Hukum Pengertian Dan hakekat Macam Sanksi Hukum

  32. Pengertian Dan hakekat Sanksi Hukum Sanksi hukum adalah hukuman yang dijatuhkan pada seseorang yang melanggar hukum. Merupakan bentuk perwujudan yang paling jelas dari kekuasaan negara dalam pelaksanaan kewajibannya untuk memaksakan ditaatinya hukum. .

  33. Macam Sanksi Hukum Sanksi pidana Sanksi perdata Sanksi administrasi

  34. Sanksi pidana dijatuhkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum pidana. Sanksi yang dijatuhkan dalam hukum pidana mengakibatkan perampasan kebebasan ( hukuman penjara), harta benda ( penyitaan), kehormatan bahkan jiwa seseorang (hukuman mati). Oleh karena itu dalam penerapan hukum pidana harus mendasarkan pada hukum acara pidana yang jelas. Hal ini untuk memberikan hak kepada seseorang untuk membela diri, berkaitan pula dengan penerapan asas legalitas.

  35. Sanksi perdata adalah sanksi yang diterapkan kepada seseorang yang telah melanggar ketentuan hukum yang telah dibuatnya dalam suatu perikatan. Sanksi perdata diberikan dalam bentuk ganti rugi dan denda.

  36. Sanksi administrasi Dapat berbentuk penolakan pemberian izin,setelah dikeluarkannya izin sementara, mencabut izin yang telah diberikan. Penerapan sanksi administrasi biasanya berkaitan dengan suatu kegiatan usaha yang dianggap telah terjadi suatu pelanggaran administrasi Jenis sanksi administratif

  37. Jenis sanksi administratif • Bestuursdwang (paksaan pemerintah) • Penarikan kembali keputusan (ketetapan) yang menguntungkan (izin, pembayaran, subsidi) • Pengenaan denda administratif • Pengenaan uang paksa oleh pemerintah (dwangsom)

  38. VFUNGSI & TUJUAN HUKUM Berbicara mengenai tujuan dan fungsi hukum sebenarnya hanya dapat diketahui dari sudut pandang tertentu. Sangat sulit mendifinikan fungsi dan tujuan hukum yang sempurna mencakup semua aspek. Banyak ahli hukum yang telah memberikan definisi atau batasan tentang fungsi dan tujuan hukum, tetapi hanyalah dari sudut pandang kajian tertentu. Seperti Van Apeldorn mengatakan membuat definisi hukum adalah sulit karena hukum adalah abstrak, lebih mudah untuk memberikan definisi tentang gunung

  39. Hakekat fungsi Dan tujuan hukum Hukum adalah perangkat kaidah-kaidah dan asas- asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat. Fungsi Dan tujuan hukum haruslah mempunyai makna pragmatis

  40. Fungsi hukum : tercapainya keteraturan dalam kehidupan manusia di dalam masyarakat, tercapainya ketertiban di dalam masyarakat dan tercapainya kepastian hukum didalam menjalankan ketentuan hukum yang ada di masyarakat.. fungsi hukum adalah terpelihara dan terjaminnya keteraturan ( kepastian) dan ketertiban. Sedangkan Tujuan hukum pada hakekatnya adalah mencapai keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan . Keadilan pada prinsipnya sulit dicapai karena adil itu sifatnya adalah subyektifitas, tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya.

  41. Tujuan hukum pada hakekatnya tujuan hukum adalah mencapai keadilan. Keadilan adalah sesuatu yang sukar untuk didefinisikan, tetapi bisa dirasakan . Keadilan pada prinsipnya sulit dicapai karena adil itu sifatnya adalah subyektifitas, tergantung dari siapa yang diuntungkan kepentingannya

  42. VISUMBER - SUMBER HUKUM Sumber hukum adalah apa saja yang menimbulkan aturan- aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa. (aturan itu kalau dilanggar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata). Sumber hukum ada dua macam : Sumber hukum materiil sumber hukum formil

  43. Sumber hukum dalam arti materiil Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yangmenentukan isi hukum (Perasaan / keyakinan individu dan pendapat umum yang membentuk dan menentukan isi hukum).

  44. Macam sumber hukum materiil tergantung dari tinjauan atau sudut pandang para ahlinya, misalnya : Tinjauan ahli ekonomi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kebutuhan ekonomi dalam masyarakat dan kemungkinan perkembangan ekonomi; Tinjauan ahli sosiologi, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah peristiwa yang terjadi dalam masyarakat / kebutuhan untuk mempertahankan hidup Tinjauan ahli agama, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah kitab suci agama masing-masing; Tinjauan ahli sejarah , yang menyebabkan timbulnya hukum adalah sejarah yang pernah terjadi ; Tinjauan ahli filsafat, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah upoaya untuk mencari keadilan , misalnya melalui falsafah bangsa; Tinjauan ahli hukum, yang menyebabkan timbulnya hukum adalah aturan yang mengatur.

  45. Sumber hukum dalam arti formil artinya sumber hukum yang dikenal dari bentuknya. ( Tempat di mana dapat ditemukan dan dikenal hukum). Salah satu dari sumber hukum formil adalah peraturan perundang-undangan , Herarkinya ditentukan berdasarkan ketentuan pasal 7 Undang-Undang No. 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu : Undang- Undang Dasar 1945 Undang-Undang / Perpu Peraturan Pemeritah Peraturan Presiden Peraturan Daerah

  46. Undang- undang No 10 Tahun 2004 ini adalah sebagai [pelaksanaan dari TAP MPR-RI NO. 1/MPR-RI/ 2003 , yang mencabut TAP MPR-RI No III/MPR-RI/2000 sebagai pengganti dari TAP MPRS NO. XX / MPRS/ 1966 tentang memorandum DPR-GR mengenai sumber tertib hukum RI dan tata urutan peraturan perundangan RI Terhadap ketentuan yang terdapat di dalam UU No. 10 Tahun 2004 ini, terdapat permasalahan yang tersisa yaitu, dimanakah kedudukan Tap MPR yang semula ada di dalam ketentuan sebelumnya. Apakah UU dapat dicabut oleh UU yang kedudukannya adalah lebih tinggi apabila berdasrkan ketantuan sebelumnya ?

  47. Sumber hukum dalam arti formil terdiri dari : Peraturan perundang-undangan Hukum kebiasaan Jurisprudensi.

  48. Peraturan perundang-undangan macamnya diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Didalam prinsip hukum peraturan perundang-undangan, terdapat fictie hukum yaitu apabila peraturan itu sudah diundangkan dalam Lembaran Negara dan Penjelasannya sudah dimuat dalam Tambahan lembaran negara, maka semua orang dianggap sudah mengetahuinya dan isi peraturan itu sudah mengikat umum

  49. Hukum kebiasaan Artinya : perbuatan manusia yang dilaksanakan berulang- ulang diterima oleh masyarakat dengan baik, jika berlawanan dirasa sebagai pelanggran perasaan hukum

  50. Jurisprudensi. Arti jurisprudensi adalah : rentetan putusan hakim mengenai hal-hal tertentu yang dianggap baik untuk diikuti oleh hakim –hakim yanglain jika hakim menghadapi perkara yang sama. Dalam hal ini hakim adalah sebagai sumber hukum dalam arti putusannya bebas, dapat dijadikan dasar bagi pemutusan hukum. Sifatnya ada 2 macam : yang bersifat tetap dalam arti keputusan hukum itu dituruti atau dijadikan dasar dalam perkara yang sama. yang bersifat tidak tetap apabila hanya dijadikan pedoman untuk perkarayang sama.