Current Status of Fisheries Management in Indonesia

1. Current Status of Fisheries Management in Indonesia Oleh: Purwito Martosubroto Komisi Nasional Pengkajian Sumberdaya Ikan Kementerian Kelautan dan Perikanan __________________________________________________________________________Slides dipresentasikan pada Workshop on How TURF/Reserves can work for Indonesian Fisheries, Hotel Inna Sindhu Beach, Sanur (Bali), 21-23 Mei 2012

2. Why fisheries management? • Sumberdaya ikan di laut atau di perairan umum merupakan milik umum (tidak ada kepemilikan), berbeda dengan sumberdaya ikan yang di kolam atau di tambak; • Sumberdaya milik umum akan mengundang siapa saja untuk menangkapnya, sehingga akan terjadi kondisi perlombaan (kalau ikan tidak ditangkap sekarang orang lain akan menangkapnya), akibatnya “overfishing” tidak terelakkan. • Kehadiran “fisheries management” diharapkan untuk mengatur penangkapan agar tidak melebihi daya dukung sumberdaya ikan;

3. Various forms of fisheries management • Conventional fisheries management (modern management (?) menurut Pak Dedi Adhuri kemarin): • (1) mengatur kegiatan penangkapan (fishing effort) melalui technical control (jumlah alat, ukuran alat, dsb.) dan digabungkan dengan biological/ecological control (musim penangkapan, daerah penangkapan, dll.). Metode ini juga biasa digolongkan sebagai “input control” • (2) mengatur kegiatan penangkapan melalui “output control” yaitu pengaturan penangkapan melalui pengaturan hasil tangkapan (quota). Banyak dilaksanakan di negara daerah dingin (single species). • Conventional fisheries management saat ini sedang berevolusi menuju ecosystem approach to fisheries management (EAFM). • TURF (territorial use right in fisheries) memberikan hak menangkap ikan di suatu kawasan bagi komunitas tertentu (dalam arti luas) menjadi community based management (CBM). Sebenarnya “ZEE” juga bisa dikategorikan sebagai TURF dalam skala besar. • Co-management : pengelolaan perikanan di mana kerjasama antara pemerintah dan stakeholders dalam pengelolaan sangat menonjol.

4. What is fisheries management? • “ Pengelolaanperikananadalahsemuaupaya, termasukproses yang terintegrasidalampengumpulaninformasi, analisis, perencanaan, konsultasi, pembuatankeputusan, alokasisumberdayaikan, danimplementasisertapenegakanhukumdariperaturanperundang-undangandibidangperikanan, yang dilakukanolehpemerintahatauotoritas lain yang diarahkanuntukmencapaikelangsunganproduktivitassumberdayahayatiperairandantujuan yang telahdisepakati” (UU Perikanan No. 31/2004)

5. Who are responsible for fisheries management? • PP 54/2002 : Pemerintah Pusat (KKP) mempunyai kewenangan perijinan penangkapan bagi kapal berukuran > 30GT, Pemerintah Propinsi bagi kapal >10GT – 30GT, Pemerintah Kabupaten/Kota bagi kapal >5GT – 10 GT; • UU Pemerintah Daerah No. 32/2004 (Pasal 18): • Ayat (1) Daerah yang memilikiwilayahlautdiberikankewenanganuntukmengelolasumberdayawilayahlaut; • Ayat (5) Kewenanganuntukmengelolasumberdayadiwilayahlaut paling jauh 12 mil lautdiukurdarigarispantaikearahlautlepasdan/ataukearahperairankepulauanuntukprovinsidan 1/3 dariwilayahkewenanganprovinsiuntukkabupaten/kota; • Ayat (6) Ketentuansebagaimanadimaksudpadaayat (5) tidakberlakuterhadappenangkapanikanolehnelayankecil.

6. Issues in fisheries management • Data dan informasi yang sangat minim : • Logbook program secara legal baru berjalan tahun 2010 dengan PerMen 18/2010; • Observer program : belum berjalan sebagaimana diharapkan (PerMen masih dalam proses penyusunan) ; • Kapal penelitian jumlahnya masih terbatas; • Dana untuk mensupport ketiga hal di atas masih sangat minim; • Suatu pengelolaan pada dasarnya tidak perlu menunggu data sampai lengkap, namun kebijakan kehati-hatian (precautionary principle) harus diterapkan, artinya sementara menunggu kelengkapan data ijin penangkapan tidak perlu diobral.

7. Issues in fisheries management(lanjutan. . . . . ) • Konsep pembatasan perijinan (limited access) belum berjalan sebagaimana mestinya (DJPT) : kebijakan no lagbook no fishing license belum berjalan. • Pemerintah Daerah masih menganut kebijakan “open access” (kecuali untuk perikanan lemuru di Selat Bali), hal ini dapat menekan “kearifan lokal” yang ada dalam masyarakat.

8. Issues in fisheries management(lanjutan. . . . . . ) • Pengelolaan perikanan macam apapun harus berujung pada pembatasan penangkapan/quota (limited access); • Pengelolaan perikanan yang berdasar kepada kearifan lokal (sasi, panglima laot, awig-awig), pada umumnya terletak di dalam kawasan 12 mil, sehingga sangat diperlukan dukungan dari Pemerintah Daerah. Namun hal ini merupakan dilema mengingat bahwa pada umumnya Pemerintah Daerah saat ini masih menganut kebijakan “open access”. • Hal ini terjadi karena pemahaman akan pengelolaan yang masih terbatas (keterkaitan dengan kebijakan pungutan asli daerah (P.A.D) masih menonjol), sehingga perlu adanya “capacity building” di Pemerintah Daerah

9. ILLUSTRASI PENGELOLAAN PERIKANAN DI INDONESIA B (DJPT, DINAS PERIK) A (DJPT, BP2KP) C (PSDKP) • Penentuanalokasiijin • Aturanpengelolaan • (ukuranjaring, mataja-ring, musimpenang-kapan, dll.) • Aturanlainnya (penda-ratan, dll.) • Data dari Logbook • Data dari Observer • Data dariRiset • Statistik M, C Analisa Penegakanhukum Evaluasi dan S Sumber : Martosubroto (in press) 1. Kalau A lemah, B akanlemahdan C menjadikurangbermanfaat 2. Kalau A kuat, B harusnyakuatdan C memberikanmanfaat 3. Kalau A kuat, B kuatdan C lemah, mendorong A dan B akanmenjadilemah Kwalitaskebijakan yang dirumuskandi B tergantungkepadakwalitas A dandukungan C. Tapi kalau B lemah A dan C menjadi kurang bermanfaat.

10. Potential Application for TURF • Kearifan lokal yang ada di masyarakat perlu dipertahankan dan kalau perlu diperbaiki dengan memasukan konsep “limited access” (seperti pada panglima laot); • Potensi aplikasi : prioritas pada kawasan yang under exploited (Indonesia Timur dan sebagian kawasan barat) dan punya kelompok komunitas yang berpotensi untuk bekerjasama dalam pilot project ; • Capacity building di daerah dalam bidang fisheries management sangat diperlukan.

11. Trimakasih