Hambatan non tarif dalam perdagangan internasional

1. HAMBATAN NON-TARIF DALAM BISNIS INTERNASIONAL Wahono Diphayana

2. 1. Kuota (Quota)

3. a. Pengertian Kuota adalah pembatasan terhadap jumlah fisik barang yang masuk (kuota impor) dan keluar (kuota ekspor) ke dan dari suatu negara.

4. b. Jenis Kuota Impor 1) Absolute atau Unilateral Quota Ini adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan sendiri oleh suatu negara tanpa persetujuan negara lain. 2) Negotiated atau Bilateral Quota Ini adalah kuota yang besar kecilnya ditentukan berdasarkan perjanjian antara dua negara atau lebih. 3) Tariff Quota Ini adalah gabungan antara tarif dengan kuota. Misalnya untuk sejumlah tertentu impor barang diizinkan dengan tarif tertentu, tambahan impor masih diizinkan tetapi dikenakan tarif yang lebih tinggi. 4) Mixing Quota Bahan mentah yang diimpor dalam proporsi tertentu dibatasi penggunaannya dalam produksi barang akhir.

5. c. Tujuan Kuota Impor Secara umum tujuan suatu negara melakukan kuota impor, hampir sama dengan tujuan dari pengenaan tarif.

6. d. Tujuan Kuota Ekspor 1) Untuk mencegah barang yang penting tidak jatuh ke tangan musuh. 2) Untuk menjamin tersedianya barang di dalam negeri dalam proporsi yang cukup. 3) Untuk mengadakan pengawasan produksi serta pengendalian harga guna mencapai stabilisasi harga.

7. 2. Subsidi

8. • Subsidi adalah bantuan yang diberikan oleh pemerintah kepada pihak produsen di dalam negeri. Bentuk bantuan bisa berupa pemberian bahan baku, penetapan harga bahan baku yang lebih rendah dari harga pasar, dan lain-lain. • Dengan adanya subsidi, produsen dapat menjual barang yang diproduksinya dengan harga yang lebih rendah dari yang seharusnya (tanpa subsidi), sehingga subsidi dapat menimbulkan distorsi di dalam pasar. Oleh karena itu banyak negara yang melakukan berbagai bentuk proteksi terhadap produk impor yang disubsidi. • Subsidi ekspor merupakan instrumen subsidi yang diberikan pada barang ekspor.

10. 3. Pajak Ekspor

11. Pajak ekspor adalah instrumen pajak yang dikenakan terhadap barang ekspor. Pajak ekspor umumnya dikenakan untuk melindungi konsumen atau produsen pengguna di dalam negeri.

12. 4. Anti Dumping

13. a. Pengertian • Anti dumping adalah tindakan (misalnya pengenaan bea masuk dan pembatasan) yang dilakukan oleh suatu negara terhadap barang yang diimpor dari negara lain yang dianggap melakukan dumping. • Dumping adalah diskriminasi harga secara internasional yang dilakukan dengan menjual suatu produk di luar negeri dengan harga yang lebih murah dibandingkan dengan harga di dalam negeri.

14. b. Jenis Dumping – Persistent Dumping Ini adalah kecenderungan memonopoli yang berkelanjutan dari suatu perusahaan di pasar domestik untuk memperoleh laba maksimum dengan menetapkan harga yang lebih tinggi di dalam negeri daripada di luar negeri. – Predatory Dumping Ini adalah tindakan perusahaan untuk menjual barangnya di luar negeri dengan harga lebih murah untuk sementara (temporer), sehingga dapat menggusur atau mengalahkan perusahaan lain dari persaingan bisnis. Setelah dapat memonopoli pasar, barulah harga kembali dinaikkan untuk mendapat laba maksimum. – Sporadic Dumping Ini adalah tindakan perusahaan dalam menjual produknya di luar negeri dengan harga yang lebih murah secara sporadis dibandingkan harga di dalam negeri karena adanya surplus produksi di dalam negeri.

17. 5. Keamanan Pangan (Food Safety) Concern about food safety with the public Wide public concern about the safety of the food in Europe

18. Produk pangan yang dikonsumsi masyarakat dan diperdagangkan harus bebas dari zat-zat yang dapat membahayakan kesehatan manusia. Standar kesehatan ditetapkan oleh Codex Alimentarius Commission, sebuah lembaga di bawah WHO.

19. Keamanan Pangan Kondisi dan upaya yang diperlukan untuk mencegah pangan dari kemungkinan cemaran biologis, kimia, dan benda lain yang dapat mengganggu, merugikan, dan membahayakan kesehatan manusia. UU No. 7 Tahun 1996 tentang Pangan

20. Keamanan Pangan Joint FAO/WHO Expert Committee of Food Safety Semua kondisi dan upaya yang diperlukan selama produksi, pengolahan, penyimpanan, distribusi, dan penyiapan makanan untuk memastikan bahwa makanan tersebut aman, bebas dari penyakit, sehat, dan baik untuk konsumsi manusia.

21. • BERBAGAI KASUS TERKAIT PANGAN TIDAK AMAN – MADCOW DISEASE – AVIAN INFLUENZA – PENYAKIT MULUT DAN KUKU – FORMALIN, BORAX DAN PEWARNA TEXTIL PADA MAKANAN – TINGGINYA RESIDU PESTISIDA – KANDUNGAN BAKTERI PATOGEN – PENOLAKAN PRODUK EKSPOR INDONESIA • MEREBAKNYA BERBAGAI KASUS KERACUNAN MAKANAN FOODBORNE DISEASES – KEJADIAN DIARE, KOLERA, DISENTRI – MENIMPA BERBAGAI KALANGAN, ANAK SEKOLAH, BURUH PABRIK, TURIS ASING, TAMU DI PERHELATAN – CITRA BANGSA DAN DUNIA PARIWISATA TERGANGGU CURRENT ISSUES

23. 6. Peraturan Karantina

24. Peraturan karantina merupakan upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit baru dari luar negeri ke dalam negeri, dimana kalau sampai masuk (melalui barang- barang yang diperdagangkan) akan dapat merusak kesehatan manusia atau mengancurkan tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

26. Peraturan karantina merupakan upaya untuk mencegah masuk dan tersebarnya hama dan penyakit baru dari luar negeri ke dalam negeri, dimana kalau sampai masuk (melalui barang- barang yang diperdagangkan) akan dapat merusak kesehatan manusia atau mengancurkan tanaman pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan.

28. 7. Masalah Mutu (Quality)

29. Produk yang diperdagangkan harus memenuhi standar mutu yang ditetapkan secara internasional atau secara nasional. Ketentuan ini secara internasional didasarkan pada Agreement on Technical Barriers to Trade (TBT) dari WTO.

30. 8. Masalah Selera Konsumen

31. Masalah selera konsumen di suatu negara secara tidak langsung seringkali menjadi hambatan dalam perdagangan internasional.

32. 9. Masalah Politik

33. Masalah politik seringkali menjadi hambatan di dalam perdagangan internasional, misalnya : hubungan antar negara yang kurang baik atau bermusuhan, embargo yang diterapkan oleh suatu negara, kelompok negara atau PBB terhadap sebuah negara, dan lain-lain.

34. 10. Masalah Moral dan Agama

35. Salah satu contoh hambatan perdagangan dengan alasan agama adalah keharusan produk yang diperdagangkan disertai label halal.

36. 11. Peraturan Pertahanan dan Keamanan

37. Hambatan perdagangan terkait masalah pertahanan atau keamanan adalah pembatasan larangan peralatan tempur oleh suatu negara ke negara yang lain, pelarangan penjualan senjata kepada masyarakat umum, dan lain-lain.

38. 12. Ecolabelling

39. Ecolabelling adalah pemberian tanda pada suatu barang yang diperdagangkan, yang menerangkan bahwa barang tersebut diproduksi dengan tidak merusak lingkungan. Barang yang tidak mempunyai label akan ditolak oleh negara konsumen. Gagasan tentang ecolabelling kini berkembang, mencakup bidang yang luas, yaitu mulai dari penyediaan bahan baku sampai pada pembuangan barang bekas.

41. 13. VER (Voluntary Export Restaint)

42. VER merupakan instrumen pembatasan yang dikenakan pemerintah negara eksportir terhadap jumlah (kuantitas) barang yang diekspor dalam jangka waktu tertentu.

43. 14. OMA (Orderly Marketing Agreement)

44. OMA adalah pembatasan pemasaran ptoduk tertentu atas permintaan negara importir.

45. 15. Government Procurement Policy

46. Government Procurement Policy merupakan kebijakan yang mensyaratkan lembaga- lembaga pemerintah untuk membeli barang atau jasa dari perusahaan dalam negeri. Kebijakan yang umumnya dinyatakan secara resmi sebagai upaya untuk mendorong kinerja perusahaan di dalam negeri, pada prakteknya membatasi impor.

47. 16. Prosedur Birokrasi (Red Tape Barriers)

48. Prosedur yang pada awalnya ditempuh demi penyelenggaraan tertib administrasi negara bisa menjadi proses yang berbelit, tidak transparan, dan rentan terhadap praktek pungutan tidak resmi, yang pada akhirnya mengganggu kegiatan ekspor dan impor.

49. TERIMA KASIH